KEMISKINAN TURUN: SEBUAH ABSURDITAS POLITIK

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
Sebagaimana diekspos Kompas (2/7/2008), bahwa Badan Pusat Statistik pada Selasa (1/7) mengumumkan, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2008 turun 2,21 juta orang dibandingkan kondisi Maret 2007. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin saat ini sebanyak 34,96 juta orang atau turun dibandingkan sebelumnya sebanyak 37,17 juta orang.
Informasi Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut bagi orang miskin sungguh mengejutkan dan janggal. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah masyarakat miskin Indonesia sekarang benar-benar sudah bisa melampoi tolok ukur kemiskinan secara riel. Paling tidak melampoi tolok ukur yang sudah ditetapkan oleh BPS sendiri. Tolok ukur kemiskinan itu misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Anton Sudjadi yaitu pendapatan untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) berupa makan, sandang, rumah, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lain-lain. Siapa yang maksimal hanya mampu memenuhi KHM digolongkan orang miskin dan sebaliknya. Sementara tolok ukur kemiskinan lainnya adalah jumlah kalori yang dikonsumsi setiap orang- setiap hari. BPS menggunakan kalori sebagai tolok ukur kemiskinan sebesar 2.100/kapita/hari. Sedang Bank Dunia menggunakan kalori sebagai tolok ukur kemiskinan sebesar 2.200/orang/hari.
Apakah masyarakat bawah sekarang secara riel memang bisa mengatasi tolok ukur tersebut sehingga layak disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia menurun. Kalau kita mengacu pada kehidupan masyarakat secara riel sekarang nampaknya itu sangat kontraprodiuktif. Sebab masyarakat kecil sampai sekarang masih sulit untuk memenuhi kebutuhan makan, sandang, rumah, kesehatan, pendidikan dan transportasi yang layak. Indiksainya adalah harga BBM telah naik, harga bahan-bahan pokopk naik, harga gabah naik, harga gas elpiji naiik, biaya pendidikan naik dan seterusnya. Semuanya serba naik, sementara pemerintah belum bisa mengatasi meledaknya pengangguran dan belum bisa menciptakan lapangan kerja yang luas. Kalau faktanya demikian bagaimana bisa dikatakan kemiskinan bertambah? Absurd bukan!

Absurditas politik
Kemiskinan di Indonesia memang sangat absurd dan penuh paradoks. Ukuran kemiskinan hanya dipandang dari data statistik, bukan dilihat dari fakta secara langsung. Padahal data statsistik yang berupa deretan angka rawan dengan manipulasi, sarat dengan data fiktif dan penuh simulacrum—seperti yang diitilahkan Baudrilard. Naik turunnya angka kemiskinan dalam sebuah statistik hanya diukur dari standar normatif. Padahal kita tahu, aspek normatifitas seringkali bertolak belakang dengan domensi aktualitas. Artinya angka-angka dan data-data kesimpulan yang tertulis dalam statistik tidak selalu mencerminkan realitas yang sebenarnya. Karena kesimpulan itu tidak dibentuk berdasarkan verivikasi di lapangan.
Kesimpulan yang demikian itu justru menjadi absurditas politik. Absurditas poilitik seperti yang dikatakan oleh Yasraf A. Pilliang (2005) adalah tindakan atau komunikasi politik yang di luar akal sehat, tak dapat dipercaya, atau bertentangan dengan realitas yang sesungguhnya sehingga menggiring pada kehampaan makna. Kesimpulan yang semacam ini jelas menyesatkan. Sebab, hal ini jelas bisa membuat bingung dan rancu keadaan. Masyarakat miskin sendiri akhirnya menjadi korban. Kenapa ? Karena absurditas politik semacam ini jelas menguntungkan pihak penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah. Minimal bisa menaikkan popularitas mereka. Bagi yang yang tidak membaca realitas sebenarnya akan menaruh image bahwa pemerintah berhasil mengangkat ekonomi. Sementara dalam fakta empirisnya, masyarakat miskin tetap dalam kondisinya yang semula bahkan bertambah buruk. Dengan demikian data statistik penurunan kemiskinan versi BPS ini, kalau tidak dibuktikan secara langsung di lapangan, maka akan menjelma menjadi informasi dan fakta yang menyesatkan.
Selain dari itu, tolok ukur normatif tentang kemiskinan tersebut, selain tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, juga mudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan. Ia sangat fluktuatif sesuai dengan kepentingan pihak yang membuat data statistik tersebut. Ia sangat berkaitan dengan gengsi, prestis, alokasi anggaran, untuk menarik turunnya bantuan dan sebagainya.Misalnya untuk di pemerintah di daerah. Supaya dikatakan pembangunannya berhasil dan malu dikatakan sebagai daerah miskin, pemerintah setempat menurunkan data statistik kemiskinan yang ada di daerahnya. Dorongan untuk menurunkan angka kemiskinan melalui data statistik tersebut jelas karena pengaruh gengsi atau prestise pemerintah daerah. Namun di sisi lain, ketika pemerintah berkepntingan untuk mengajukan anggaran misalnya, maka angka kemiskinan dinaikkan melalu data statistik juga.

Observasi secara langsung
Maka, satu hal yang harus dijadikan pegangan oleh pemerintah adalah bahwa masalah kemiskinan adalah masalah fakta, bukan fiksi, ia realita bukan deretan angka-angka. Oleh karena itu, untuk memastikan atau menyimpulkan naik turunnya angka kemiskinan harus diambil berdasarkan observasi langsung di lapangan. Pemerintah harus melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat sebenarnya. Pemerintah perlu melihat langsung realitas anak-anak kecil yang semakin hari semakin banyak yang menjadi gelandangan, meningkatnya profesi pengemis, kriminalitas seperti pencurian, penjambretan, perampokan, penipuan dan sebagainya yang mengalami eskalasi, aksi bunuh diri akibat depresi dan tekanan ekonomi yang terus menggejala dan sebagainya. Artinya kalau angka kemiskinan dikatakan turun , seharusnya diikuti dengan perubahan di masyarakat ke arah kesejahteraan secara riel, mislanya, ada indikasi anak-anak bisa sekolah, berkurangnya gelandangan, pengemis, angka kriminalitas dan sejenisnya. Bukan hanya bertumpu pada angka-angka statistik belaka sehingga tidak absurd.
Namun anehnya, dalam hal kemiskinan, absurditas politik seperti di atas justru dijadikan ukuran kebenaran utama. Akibatnya, Absurditas politik ini yang menjadikan pemerintah merasa tidak terbebani oleh kelaparan dan kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Pemerintah selalu merasa—melalui data-data statistik—- bahwa rakyatnya sudah terjamin kesejahteraannya.
Implikasi yang lebih jauh, absurditas politik tentang kemiskinan ini menjadikan pemerintah tidak sungguh-sunngguh dalam menangani problem kemiskinan. Dengan absurditas politik ini, pemerintah justru cenderung berusaha menutup-nutupi fakta kemiskinan yang sebenarnya melalui kesimpulan data statistik itu. Pola kerja semacam ini selamanya tidak akan merubah kondisi riel. Meskipun secara statistik menunjukkan angka kemiskinan bearda dalam 0 %, itu belum tentu bisa membuktikan kalau seluruh rakyat kecil terangkat dari garis kemiskinan. Karena permasalahan hanya didekati lewat data-data legal-formal yang tidak sepenuhnya terkait dengan realitas yang sebenarnya.
Oleh karena itu, kalau pemerintah sekarang masih beritikat baik untuk membrantas kemiskinan, maka pola dan paradigma memandang kemiskinan yang mengarah pada absurditas poilitik seperti sekarang ini harus segera ditinggalkan. Selama pola ini masih dijadikan standar utama dalam memandang kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi fatamorgana yang terrefleksi dalam bentuk angka-angka statistik.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat diskusi filsafat “Linkaran ‘06” dan staf ahli pada Hasyim Asy’ari Institute Yogyakarta.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: