Catatan hari kejaksaan, 22 Juli

BERJIHAD MELAWAN MAFIA PERADILAN

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Hari kejaksaan, 22 Juli 2008, ini merupakan momen penting, terutama para aparat penegak hukum, untuk kembali berpikir secara jernih dan korektif atas berjalannya institusi kejaksaan selama ini. Secara ideal, kejaksaan adalah salah satu lembaga garda depan yang difungsikan untuk menegakkan supremasi hukum. Dengan fungsinya yang demikian itu, kejaksaan diharapkan mampu mengantisiapsi dan membersihkan atas semua bentuk kejahatan melawan hukum. Karena kejahatn melawan hukum adalah merugikan orang banyak.

Salah satu bentuk kejahatan hukum yang paling fatal sehingga merugikan orang banyak adalah korupsi. Korupsi sudah sedemikian mengakarnya hingga menjelma menjadi gurita yang gigantis dalam struktur politik negeri ini. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, institusi kejaksaan semestinya bisa membrantas gigantisme korupsi tersebut sampai ke akar-akarnya. Di dalam peta politik kita, banyak sekali zona-zona yang menjadi lahan tumbuh suburnya budaya mega korupsi. Di zona-zona ini banyak dijumpai para mafia dan penjahat negara yang berkongklalikong, menyusun konspirasi jahat dan menciptakan kesepakatan-kesepakatan gelap untuk menilap uang negara.

 

Sebuah paradoks

 

Namun apa yang terjadi? Ternyata realitas berbicara lain. Lembaga kejaksaan ternyata juga menjadi salah satu wilayah basah bagi tumbuh suburnya korupsi dan manipulasi. Para aparat kejaksaan terbukti banyak yang korup dan tidak jujur. Kejaksaan kini justru berubah menjadi sarang mafia peradilan. Mereka dengan cara sembunyi-sembunyi melakukan suap menyuap dengan para “aktor” yang sedang tersandung masalah hukum.

Kita sungguh terkejut tatkala Jaksa Agung Muda (JAM) Urip Tri Gunawan dan konco-konconya telah tertangkap basah melakukan suap menyuap dengan seorang penjahat negara. Antara para jaksa agung muda dengan pihak pelanggar hukum itu bahkan terjalin sebuah relasi sedemikian intimnya sehingga merubah pola hubungan di antara mereka. Relasi yang terbangun dalam sebuah institusi seperti kejkasaan seharusnya relasi yang tersimbolkan antara kucing dengan tikus, antara penangkap dan yang ditangkap. Seharusnya pihak sang kucing mencerminkan wajah garangnya untuk menangkap si tikus. Tapi yang tak lazim sang kucing justru bersekutu dengan si tikus. Akhirnya semuanya menjadi tikus.

 

Difisit moral para pejabat kejaksaan

 

Sebagai norma yang mnegatur kepentingan orang banyak, hukum sudah semestinya berkaitan dengan moral. Pepatah Roma menyatakan Quid leges sine moribus? (apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas?). Artinya hukum tidak akan ada artinya kalau terlepas dari spirit moralitas. Hubungan moral hukum dengan moral adalah hubungan tautologis, keduanya saling membutuhkan. Hukum akan menjadi aturan yang mati tanpa adanya sentuhan moral yang menjadi ruh di dalamnya. Begitu sebaliknya moral tidak akan bisa membumi dan bisa diaktualisasikan secara konkrit untuk perbaikan manusia, tanpa adanya perangkap hukum yang membingkainya. Singkatnya hubungan antara hukum dengan moralitas adalah sama dengan hubungan antara jasad dengan ruh. Karena itu, menurut K. Bartens (2002) hukum selalu harus diukur dengan norma moral.

Melihat keterkaitan hukum dan moral semacam itu, secara otomatis, para penegak hukum juga harus mencerminkan orang-orang yang bermoral. Begitu juga dengan para pejabat kejaksaan, sebagai aparat penegak hukum mereka harus mempunyai otoritas moral yang tinggi.

Namun dengan melihat maraknya mafia peradilan yang eksis di dalamnnya, bisa langsung dibaca bahwa para pejabat kejaksaan itu jelas mengalami defisit moral. Karena itu, mereka tidak malu-malu untuk menggadaikan undang-undang dengan segepok dollar. Karena kejaksaan telah dihuni para pejabat yang bermoral tipis semacam itu, maka hukum akhirnya bisa ditawar-tawar demi keuntungan pragmatisme. Ini jelas merupakan sebuah ironi.

Sebab, lembaga kejaksaan yang seharusnya menjadi pusat tegaknya mortalitas justru berubah menjadi institusi yang menjungkirbalikkan nilai-nilai moral. Sebagai lembaga hukum, secara ideal kejaksaan semestinya menjadi benteng berkembanganya nilai-nilai moral. Namun karena para pengelolanya mengalami defisit moral, lembaga itu seolah berubah menjadi institusi yang immoral. Ketika para jaksa itu terungkap melakukan sekandal penyuapan, seketika itu juga kejaksaan nampak sebagai institusi yang penuh kecurangan dan kebusukan.

Hari kejaksan ini harus menjadi inspirasi aparat penegak hukum untuk berjihad membrantas mafia peradilan. Semua pejabat kejaksaan yang terlibat melakukan sekandal pelanggaran hukum harus secepatnya dicopot dari lembaga ini. Selain itu juga harus diterapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap lembaga ini. Selama ini sistem pengawasan terhadap lembaga kejaksaan ini begitu lemah. Lemahnya pengawasan ini dijadikan oleh para para pejabat kejaksaan untuk melakukan penyelwengan. Pengawasan ini, selain dilakukan dari dalam, juga perlu dilakukan dari luar. Hal ini bisa dilakukan oleh segenpa elemen masyarakat, terutama mereka yang concern dalam bidang penegakan hukum.

Di sisi lain, juga perlu ditegakkan kode etik kejaksaan. Sebagai lembaga profesional, kejaksaan secara otomatis juga mempunyai kode etik yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pegawai kejaksaan. Kode etik inilah yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran pegawai manapun termasuk pegawai kejaksaan, sehingga bisa menjadi pembeda mana rumah, mana kantor. Kantor adalah lembaga profesi. Sementara profesi, sebagai mana kata Paul F. Camenisch (1983) adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dengan profesi yang disandangnya setiap pegawai dalam lembaga tertentu sama-sama dituntut untuk berprilaku seperti yang ada di lembaga yang bersangkutan.

Prilaku yang bertumpu pada kode etik itulah yang membedakan antara kehidupan di kantor, di pasar, di mal dan lembaga-lembaga lain. Kode etik kejaksaan ini nampaknya tidak begitu dipatuhi, sehingga para jaksa agung mudah bersikap gaul sebagaimana sikap mereka di rumnah atau di pasar. Kegaulan pola kerja kejakasan ini akhirnya membawa konsekuensi perubahan terhadap pola relasi para jaksa dengan orang-orang yang terkena masalah hukum. Para jaksa agung akhirnya dengan begitu intimnya, akrabnya, familiarnya dan mesranya bertegur sapa dengan pihak yang seharusnya mereka tindak dengan tegas. Pola inilah yang ditunjukkan dalam hubungan para jaksa gaung dengan Artalyta Suryani. Hal ini tercermin oleh Artalyta yang begitu mesranya berkata “mas” kepada salah satu jaksa agung. Hal –hal semacam inilah yang tanpa disadari para jaksa agung itu takluk tak berdaya di hadapan Artalyta— di samping dengan tawaran uang yang menggiurkan.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan, di hari ulang tahun kejaksaan ini harus ditabuh genderang perang terhadap mafia peradilan dengan segala modus operandinya.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

 

Selamatkan kejaksaan

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: