KEPERCAYAAN PUBLIK VERSUS PERMAINAN CITRA POLITIK

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Indonesia kini, pada level politik, tengah mengalami krisis kepercayaan. Pengamat politik UI, Arby Sanit, mengatakan tingkat kepercayaan rakyat sudah di ambang batas terrendah terhadap pemerintah. Ini tentu sangat memprihatinkan. Sebab, dalam alam demokrasi kepercayaan masyarakat adalah unsur utama demi tegaknya dan kuatnya sebuah pemerintahan. Sebuah pemerintahan demokratis yang kuat tak akan bisa eksis tanpa didukung oleh kepercayaan masyarakat yang kuat pula. Hal ini karena fatwa demokrasi jelas bahwa pemilik kedaulatan dan kekuasaan adalah rakyat.

 

Hancurnya sistem dan lembaga politik

Faktor utama tergerusnya kepercayaan publik dari panggug politik adalah rusaknya sistem dan lembaga politik. Hampir seluruh sistem dan institusi politik yang ada mulai dari  eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik dan sejenisnya telah hancur. Hal ini karena, lembaga-lembaga tersebut sudah tidak berfungsi lagi sebagai penyalur aspirasi rakyat. Bahkan yang lebih naif, lembaga-lembaga itu justru disemarakkan oleh berbagai prilaku para pejabat yang tergolong immoral dan menyeleweng seperti korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Maraknya penyelewengan dan penelikungan para pejabat negara di berbagai lembaga tersebut secara implisit menunjukkan bahwa hancurnya kepercayaan publik di lembaga-lembaga tersebut, pada prinsipnya, terjadi secara internal. Artinya hancurnya lembaga-lembaga politik tersebut karena mengalami pembusukan dari dalam. Pembusukan itu kian tak tertangani. Ia  sudah menjadi luka yang kronis, penuh darah bercampur nanah yang sulit untuk diobati.

Kesulitan untuk mengobati luka yang membusuk dalam sistem dan lembaga politik tersebut, tercermin dengan sulitnya membrantas skandal-skandal yang ada di dalamnya. Berbagai kejahatan politik berjalan semakin telanjang saja. Rasa malu para pejabat benar-benar sudah mengalami devisit total. Korupsi, kolusi dan nepotisme sekarang bukannya menyusut tetapi bahkan semakin mengukuhkan eksistensinya dengan bentuknya yang berubah menjadi kejahatan kolektif. Sebuah skandal korupsi tidak terjadi secara indifidual tetapi sudah dilakukan secara berjamaah. Hal inilah yang menjadikan masyarakat kita mengalami depresi berat dan putus asa sehingga tidak menaruh simpati terhadap persoalan politik. Maka wajar kalau lembaga-lembaga ini mulai tidak dipercaya oleh publik. Ini menandakan adanya gejala krisis kepercayaan politik.

 

Maraknya “kecap” politik

Di tengah kondisi masyarakat yang dilanda ketidakpercayaan itu, para politisi kita sekaran sibuk jualan “kecap” politik melalui iklan-iklan politik yang digebernya. Hal ini jelas dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sekarang mulai luntur tersebut. Target jangka pendeknya juga jelas yakni meraih dukungan masyarakat dalam pemilu 2009.   Iklan-iklan politik itu banyak yang memvisualkan problematika sosial mulai dari kemiskinan, kelaparan, penderitaan dan keterbelakangan.

Fenomena jualan “kecap” para politisi tersebut kalau ditarik ke dalam diskursus smiotika maka akan nampak unsur kedustaan (lie) dan kepalsuannya. Smiotika sendiri, seperti kata Umberto Eco, adalah disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berdusta. Dalam kacamata smiotika ini para politisi yang berjualan “kecap” politik tersebut tidak lain adalah orang-orang yang sibuk dengan beragam tanda (signs) yang penuh dengan kedustaan.

Karena, melalui strategi simulasi, iklan-iklan sebagai sistem tanda itu diciptakan bukan untuk menampilkan realitas, tetapi justru untuk menutupi dan memalsukan realitas itu sendiri. Upaya para politisi untuk memvisualisasikan orang-orang miskin dan masyarakat pinggiran itu tidak lain adalah cara mereka untuk membangun citra (image).  Boleh jadi para politisi itu pada realitasnya mempunyai track record buruk, namun dengan iklan “kecap” politik sebagai konstruksi pertandaan dan pencitraan itu, mereka bisa tampil sebagai dewa atau malaikat.

 Selain dari itu, proyek jualan “kecap” politik adalah cermin dari jiwa kapitalisme para politisi itu. Mereka ramai-ramai mengemas fenomena kehidupan orang-orang miskin seelegan mungkin semata-mata sebagai komoditas politik. Mengutip Baudrillard (Yasraf A. Pilliang:2003) bahwa tanda-tanda di dalam wujud hyper-signs—yang dikonstruksi sebagai komoditi di dalam wacana kapitalisme—menuntut adanya pengemasan, pesona (fetishism), kejutan (surprise), provokasi dan daya tarik (eye cathing), sebagai logika komoditi itu sendiri. Komoditas politik, dalam kontek ini adalah nafsu untuk menjilat hati nurani dan kepercayaan rakyat.

Para politisi penjual kecap itu nampak begitu memukau dalam mengemas dan mengontruksi tanda sebagai upaya untuk menarik dan mempengaruhi massa. Seperti yang telah terjadi, dalam iklan itu, para politisi penjaja “kecap” politik itu berusaha menonjolkan citra sebagai seorang tokoh dan pejuang yang egaliter, bermoral tinggi, religius dan mempunyai sense yang tinggi dihadapan nasib wong cilik.Untuk menunjukkan sebagai orang yang egaliter dan peduli, di antara politisi penjual kecap itu ada yang berdialog dengan orang-orang miskin dan masyarakat pedesaan. Mereka nampak akrab dengan masyarakat kecil sembari menyemburkan kata-kata bijak dan halusinasi-halusinasi yang nampak sebagai harapan.Petuah-petuah politik yang memikat seputar pengentasan kemiskinan, pembrantasan kebodohan dan penyelamatan sumber daya alam pun muncrat dari mulut mereka

Jadi apapun yang mereka iklankan atau mereka pertontonkan, entah itu fenomena kemiskinan, pendidikan, kerusakan alam dan sebagainya bukanlah cermin komitmen para politisi penjual “kecap” itu untuk mengatasi problematika sosial tersebut. Satu-satunya target yang mereka raih dari iklan politik itu adalah konstruksi citra yang nantinya bisa mendongkrak kepercayaan masyarakat terhadapnya.

Sebagai strategi politik di ambang pemilu 2009, jualan “kecap” politik itu memang fantastis. Karena di samping iklan itu digelar secara masif, juga konon menghabiskan biaya miliaran rupiah. Namun strategi ini sekarang kemungkinan besar tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap perbaikan bangsa termasuk untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat.Kepercayaan publik itu sekarang sudah tidak mungkin dibangun melalui cara-cara jualan “kecap” yang penuh dengan dusta dan kepalsuan itu. Kepercayaan publik bisa dimungkinkan untuk dibangun kembali hanya melalui perbaikan yang konkrit, termasuk perbaikan moralitas para politisi itu sendiri.

Iklan politik hanyalah tontonan (spectacle) kepalsuan dan wujud ekstase permainan dusta para politisi belaka. Sementara saat ini masyarakat sudah sangat muak dengan kepalsuan, kedustaan dan pembohongan yang dilakukan para politisi. “Kecap-kecap” politik itu jelas semakin membuat masyarakat kita muak dan muntah-muntah.

*Muhammad Muhibuddin adalah koordinator studi filsafat “Sophos alaikum” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: