POLITIK CANDU

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

 

Para politisi semakin “gila” dalam melakukan pencitraan politik. Beragam isu populis digeber seluas-luasnya untuk meningkatkan kesan baik di mata masyarakat. Pencitraan politik itu bahkan dilakukan melalui cara-cara yang tidak fair. Hal ini tercermin dalam iklan politik yang lebih diwarnai oleh klaim-klaim kosong dan slogan-slogan palsu. Contoh yang paling riel adalah masalah turunnya harga BBM di tanah air. Turunnya harga BBM di tanah air adalah imbas atau implikasi dari turunnya harga BBM di dunia. Namun oleh SBY dan partai Demokrat itu diklaim sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Untuk menambah bobot pencitraan itu, penurunan harga BBM yang semestinya bisa dilakukan sekaligus satu kali dengan jumlah nominal yang lebih besar, oleh pemerintah SBY diirit-irit hingga tiga tahap. Kebijakan semacam inilah yang didramatisir bahwa pemerintah SBY seolah berjasa menurunkan harga BBM hingga tiga kali.

Memanipulasi realitas

 

 

Dilihat dari perspektif strukturalisme, bahasa iklan sebenarnya terdiri dari dua unsur pokok yaitu penanda (signifer) yang berupa unsur-unsur fisik dan material seperti simbol, susunan kata-kata, gambar, photo dan sebagainya dan satunya lagi yaitu petanda (signifed), yaitu makna yang ada di balik penanda tersebut. Kedua unsur ini sebenarnya berfungsi untuk menjelaskan realitas.

Namun dalam dunia iklan, tidak semua penanda dan petanda difungsikan untuk menjelaskan tentang realitas, bahkan sebaliknya, kedua unsur tersebut berpotensi memanipulasi realitas. Hal ini terjadi ketika seluruh unsur fisik dan simbolik (signifier) dalam iklan tidak lagi merujuk pada realitas sesungguhnya (signifed), yaitu realitas konkrit dalam masyarakat sebagai makna yang ditandai. Rujukan satu-satunya penanda (signifer) dalam dunia iklan adalah ilusi, fantasi dan simulasi itu sendiri. Ketika unsur-unsur fisik pembentuk iklan sudah tidak merujuk pada realitas konkrit di masyarakat, signifier sebuah iklan telah terputus dari signifednya, maka konsekuensinya adalah terjadinya penyebaran disinformasi atau informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.

Itulah yang terjadi pada iklannya pemerintahan SBY dan partai Demokrat. Terkait dengan turunnya BBM, pemerintah sengaja menutup-nutupi informasi dan realitas yang sebenarnya tentang sebab turunnya BBM dan mengganti dengan informasi palsu. Juga dengan iklan politik yang lain, terutama dengan politisi tertentu yang secara riel mempunyai skandal kejahatan HAM atau korupsi. Melalui iklan politik yang diciptakannya, para politisi yang bersangkutan telah berusaha menghapus jejak-jejak kejahatan yang pernah dilakukan. Performance politik yang humanis dan populis mereka tampilkan di berbagai media massa untuk menutupi dan memanipulasi realitas diri mereka yang sesungguhnya buruk itu.

Candu

 

 

Pemalsuan realitas atau pemutarbalikan fakta dalam iklan politik itu adalah cermin politik candu. Segenap simbol, klaim, slogan dan fakta palsu yang ada di balik imin-iming kesejahteraan, kebahagiaan, kemakmuran, turunnya BBM dan sejenisnya tidak lain adalah “candu” yang menghipnotis dan mematikan kesadaran masyarakat. Tersebarnya disinformasi oleh iklan politik tersebut, menjadikan masyarakat mudah digiring oleh para politisi ke arah apa yang disebut Marx dengan kesadaran palsu (false consciousness). Dengan kesadaran palsu itu, masyarakat menjadi mudah untuk dikondisikan, dikendalikan dan digiring untuk memilih “produk politik” yang ada dalam iklan.Hasilnya ternyata sangat efektif. Banyak masyarakat yang terkelabui. Maka tak heran setelah menggeber iklan, popularitas seorang politisi atau parpol langsung melambung.

Masyarakat benar-benar terjerumus ke dalam jurang fetitisme. Fetitisme, seperti kata Yasraf A. Pilliang (2003) adalah sebuah kondisi yang di dalamnya, sebuah obyek mempunyai makna yang tidak sesuai dengan realitas obyek itu sesungguhnya. Istilah fetis itu sendiri secara etimologis, mempunyai rarti pesona, daya pikat atau sihir. Melalui fetisisme dan daya megis itu, masyarakat dibuat tersihir oleh kepalsuan dan kebohongan para politisi yang dikemas secara elegan dalam iklan-iklan politik. Implikasi lebih jauh dari fetisisme ini adalah mudahnya masyarakat terjangkiti penyakit amnesia. Meskipun masyarakat pernah dibuat menderita oleh kebejatan para politisi, mereka dengan sendirinya akan melupakan sisi-sisi buruk politisi itu. Sisi buruk itu akan hilang dan yang ada dalam otak masyarakat adalah sisi baik para politisi yang kelihatan memikat dalam iklan politiknya. Akibat fetisisme ini, fakta palsu dalam iklan akan lebih mendominasi dalam otak dan kesadaran masyarakat.

Ketika iklan politik lebih banyak unsur manipulasinya, maka secara implisit, masyarakat diprovokasi untuk memilih sesuatu yang seolah-olah (as if) benar, tetapi sejatinya palsu. Segala yang ada dalam iklan politik sebenarnya adalah kebohongan, namun itu justru yang akan dipilih publik. Masyarakat yang sudah terhegemoni dan terpengaruh oleh iklan-iklan politik itu menganggap bahwa apa yang ada dalam iklan politik itu benar sehingga dengan sendirinya mempunyai daya pesona, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Masyarakat mengalami ekstase dan terlelap dalam kepalsuan dan kebohongan.

Maraknya politik candu tersebut tentu sangat berbahaya. Sebab, bagi masyarakat yang kurang atau malah sama sekali tidak mempunyai akses wacana politik yang memadahi, sudah bisa dipastikan akan terpengaruh oleh iklan-iklan itu. Hal yang dikhawatirkan adalah pengaruh iklan-iklan itu terhadap masa depan bangsa. Ketika kebohongan dan kepalsuan para politisi bermasalah berhasil menggaet dukungan masyarakat luas sehingga mengantarkan dirinya menjadi seorang pemimpin, maka hal ini jelas akan memerosokkan Indonesia ke dalam jurang kehancuran. Indonesia akan dipimpin oleh srigala yang berbulu domba.

Untuk mengantasipasi dampak negatif politik candu itu, sudah saatnya sekarang disemarakkan wacana –wacana kritis yang mampu menguak segala kebohongan dan kepalsuan yang ada di dalamnya. Dari sinilah diperlukan peran para akademisi, aktivis LSM, civil society dan elemen-elemen masyarakat lainnya untuk memberi pencerahan kepada masyarakat. Usaha ini dilakukan dalam rangka untuk mengadvokasi masyarakat bawah agar tidak tersihir dan terhipnotis oleh “candu” para politisi yang sekarang bertebaran di mana-mana itu.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator komunitas studi filsafat “Linkaran ‘06″ Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: