Education problem

OTORITARIANISME UN: WUJUD PENDIDIKAN YANG TIDAK MENGHARGAI PROSES

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*

Sebentar lagi, ujian nasional (UN) yang diawali di tingkat SMA dan sederajat akan digelar. Sebagaimana fungsinya, salah satu tujuan UN ini adalah untuk menjadi penentu kelulusan bagi seluruh siswa. Agar dinyatakan lulus, siswa harus berjuang mati-matian meraih nilai rata-rata 5,25 dari enam mata pelajaran yang diujikan dalam kurun waktu tiga hari (Media Indonsia, 6/4/2008).

Karena fungsinya yang demikian determinatif dan absolutatif dalam hal kelulusan siswa, maka banyak siswa yang merasa stres dalam menghadapi UN ini. Hampir seluruh tenaga dan pikiran siswa dikerahkan untuk menembus target kuantitif nilai dari enam mata pelajaran yang telah dipatok oleh pemerintah. Stressing para siswa adalah bagaimana ia bisa menaklukkan sosal-soal ujian nasional sehingga nantinya bisa lulus sekolah. Sebenarnya, sebagai bagian dari sistem pendidikan, UN memang perlu diadakan. Namun masalahnya adalah ketika UN ini dijadikan sebagai standar satu-satunya untuk menentukan kelulusan para siswa. Sehingga hal ini cenderung menafikan alternatif dan standar kualifikasi siswa yang lainnya.

Pola semacam itu adalah pola yang reduksionis dan distortif. Karena misi pendidikan tidak lagi mementingkan proses yang berorientasi pada kebutuhan jangka panjang, namun hanya mementingkan produk yang sifatnya instan semata. Perjuangan siswa selama tiga tahun dalam mengikuti proses kegiatan belajar di sekolah, akhirnya tidak bearati apa-apa karena pada akhirnya yang menentukan bukan proses panjang itu, melainkan momen ujian nasional yang sifatnya sesaat. Jadi, proses belajar siswa selama tiga tahun seolah-olah dicampakkan begitu saja dan seolah-olah lebih berharga dengan momen UN yang lamanya hanya tiga hari itu.

Pada hal proses belajar dalam waktu panjang inilah yang sebenarnya lebih bernilai tinggi dalam kehidupan siswa. Karena pengalaman-pengalaman panjang inilah sebenarnya yuang membentuk karakter, pola pikir dan kepribadian para siswa. Namun hal ini akhirnya menjadi tersingkirkan oleh otoritarianisme UN . Dan inilah yang dikritik oleh Ivan Illich. Dalam bukunya Descholing Society (1974) Illich menyatakan bahwa orang yang telah disekolahkan sampai memenuhi tolok ukur yang dikehendaki mengabaikan saja pengalaman yang tidak bisa diukur. Bagi mereka apa yang tidak bisa diukur menjadi hal tidak penting dan bahkan menganacam. Kreatifitas mereka dirampas. Mereka hanya diajar untuk menghargai hanya hal yang telah atau bisa dikrjakan.

Pola yang instan tersebut, pada akhirnya, menjadikan lembaga pendidikan terjebak pada pragmatisme. Misi pendidikan hanya sekedar mengejar kelulusan dengan target nilai yang telah dikuantifikasikan. Padahal nilai-nilai yang dikuantifikasikan di atas kertas tersebut, belum tentu mencerminkan integritas para siswa. Akhirnya aspek penilaian kualitas siswa hanya terbatas pada mata pelajaran UN. Pemerintah tidak sadar bahwa materi pelajaran yang diujikan dalam UN belum tentu representatif untuk mengukur keseluruhan kemampuan dan kepribadian siswa.

Hal semacam itu tentu telah menyalahi dan mengingkari esensi pendidikan. Pendidikan adalah wahana para peserta didik untuk menempa dan mengembangkan kualitas dirinya, baik yang berada pada ranah kognitif (head), intuitif (herth) dan psikomotorik (hand). Suksesnya sebuah lembaga pendidikan adalah membantu para siswa untuk mengelola tiga fakultas yang ada di dalam diri siswa tersebut. Lebih dari itu, yang lebih penting adalah menanamkan kesadaran bagi para siswa tentang pentingnya pendidikan yang berkelanjutan. Artinya, melalui lembaga pendidikan itu, siswa menjadi sadar bahwa pendidikan adalah proses yang tak berkesudahan (long life) sehingga harus dilakukan sampai akhir hayat. Dengan landasan ini, seseorang tidak cukup hanya menyelesaikan tugas pendidikan pada level formal saja. Meskipun sudah berhasil menyelesaikan pada level formal, seseorang masih perlu untuk terus belajar.

Untuk membentuk karakter dan menanamkan kesadaran yang demikian ini tidak cukup dengan melalui tes tiga hari yang terfokus pada mata pelajaran tertentu. Artinya UN tidak bisa menjadi satu-satunya acuan penilaian. Jadi kalau mau fair dan bijaksana, penilaian terhadap kelulusan siswa tetap harus tetap dilakukan dalam kerangka proses. Sehingga penilaian itu bisa dilakukan secara holistik dan menyeluruh dan tidak hanya parsial dalam UN. Sehingga segala prestasi dan transformasi diri seorang siswa selama masa pembelajaran tetap dijadikan pertimbangan utama penilaian.

Selain dari itu, dengan mengabaikan proses, sistem pendidikan kita lebih mengarahkan siswa pada teks book belaka dan mengabaikan realitas. Karena yang diutamakan hanya produk, maka yang diprioritaskan adalah bagaimana siswa bisa paham teori ini dan teori itu tanpa memprsoalakan apakah teori-tori yang diujikan tersebut terkait dengan realitas dan bisa menjawab persoalan –persoalan yang berkembang di masyarakat atau tidak. Lembaga pendidikan yang baik seharusnya mendorong peserta didiknya untuk peka dan cerdas dalam membaca realitas. Sehingga mereka akan tahu persoalan-prsoalan yang berkembang di masyarakat dan nantinya bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan menggunakan disiplin ilmu yang diperolehnya dari sekolah. Karena para siswa ini pada akhirnya juga akan kembali ke tengah masyarakatnya.

Namun anehnya, aspek inilah yang selama ini justru tidak diperhatikan oleh sistem pendidikan kita. Sehingga meskipun banyak siswa, atau bahkan mahasiswa, yang nilai ujiannya bagus, namun mereka tidak bisa memfungsikan keilmuannya di tengah kehidupan masyarakat. Hal ini karena mereka buta dengan realitas yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Akhirnya teori hanya tinggal teori dan tidak mampu menciptakan transformasi dalam kehidupan masyarakat.

Akhirnya, kalau memang sistem pendidikan di Indonsia masih diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pola pendidikan yang cenderung instan ini harus segera disudahi. Otoritarianisme UN sebagai satu-satunya ukuran kelulusan harus direvisi lagi. Tanpa mengedepankan proses, maka sebuah sistem pendidikan akan terus menjadi ajang berkembangnya pragmatisme, instanisme dan formalisme.

Pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang lebih menghargai proses karena lebih berorientasi pada aspek kualitas dan substansialitas. Pendidikan yang seperti inilah yang bisa diharapkan untuk mencetak manusia-manusia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah.

* Muhammad Muhibbuddin adalah pengamat sosial-budaya dan pegiat forum diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Yogyakarta. No. HP :081578547955 No.Rek. 0112529200 BNI Cab.UGM Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: