QUO VADIS PARPOL –PARPOL BARU?

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
Anggota Komisi Pemilihan Umum yang diketuai oleh Abdul Hafiz Anshari mengumumkan hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2009 di gedung KPU Jakarta Sabtu (31/5) dini hari. Sebanyak 51 partai politik dari 64 partai lolos verifikasi, sementara 13 yang lainnya dinyatakan tidak lolos (Kompas, 31/5/2008)
Menjelang pemilu 2009,  parpol-parpol baru bermunculan bagai cendawan di musim hujan. Ini merupakan fenomena baru dalam konstalasi politik nasional paska runtuhnya orde baru. Saat ORBA masih kuat mencengkramkan kuku kekuasaannya, masyarakat hanya disuguhi partai politik yang itu-itu saja. Dan yang menjadi pemenang juga itu saja. Masyarakat tidak pernah dikasih kebebasan untuk berkreasi menciptakan wadah politik alternatif.
Dalam rentang kurang lebih 32 tahun, kebebasan berpendapat dan berpolitik nyaris tertutup rapat. Aspirasi politik dibungkam sedemikan rupa. Sehingga  saat kran demokrasi dibuka, aspirasi politik yang tertutup tersebut akhirnya tumpah bagai air bah. Suburnya parpol sekarang adalah bagian dari tumpahnya air bah politik tersebut. Reformasi memang membawa berkah tersendiri. Masyarakat kini bisa lepas dari bayang-bayang represi penguasa. Masyarakat bisa bebas untuk berserikat dan berkumpul tanpa ada kekhawatiran untuk ditangkap atau dicurigai. Maka munculnya parpol-parpol ini, dalam konteks tertentu, sebenarnya hal yang wajar-wajar saja. Ini merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut.
Namun satu hal yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa yang namanya partai politik bukanlah sekedar paguyuban atau komunitas temporer menjelang pemilu. Partai politik juga bukan sekedar kendaraan atau alat untuk mencapai kekuasaan. Kalau partai politik hanya dipahami sebatas paguyuban atau tempat kongko-kongko menjelang pemilu maka partai politik itu tidak ada bedanya dengan arisan atau kumpulan RT. Atau mungkin kalau partai politik difungsikan hanya untuk meraih kekuasaan, maka partai politik itu tak ubahnya dengan gerombolan mafia atau geng jalanan.
Partai politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD ’45. Dalam pengertian semacam ini partai politik mempunyai fungsi yang lebih urgen dari sekedar kekuasaan yaitu sebagai pendidikan politik bagi warga negara secara luas supaya melek politik.
Dalam fungsi semacam ini, partai politik dituntut untuk selalu memberi  pembelajaran politik terhadap warganya untuk selalu sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab sampai sekarang ini, masih banyak warga negara kita yang masih awam dengan persoalan politik.Sehingga mereka tidak tahu dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Lebih dari itu, dalam fungsinya lembaga pendidikan politik ini, diharapkan partai politik nantinya bisa menjadi kawah lahirnya- menurut istilah Gramsci- intelektual organik.
Selain dari itu, fungsi partai politik lainnya yang paling substansial adalah sebagai penyerap, penyalur dan pemenuhan aspirasi politik warga negara. Dalam fungsinya ini, partai politik mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi, tuntutan dan harapan politik warga negaranya. Oleh karena itu, setiap partai politik harus pasang telinga lebar-lebar untuk menyaring apa yang diinginkan oleh masyarakat. Apa yang terlintas dalam jiwa masyarakat itu, harus benar-benar menjadi tanggung jawab partai politik untuk memperjuangkannya.
Dari peran dan fungsinya semacam itu, maka diharapkan partai politik benar-benar menjadi political society. Political society ini menurut J.Kristiadi (2001) adalah partai politik yang benar-benar partai politik, artinya sebuah parpol yang memang bisa berkomunikasi dengan rakyat, mengerti aspirasi rakyat, bisa memperjuangakn rakyat, bisa menggabungkan kepentingan rakyat untuk diperjuangkan menjadi kebijakan publik.
Sampai sekarang ini belum ada partai politik yang benar-benar berfungsi di atas. Dalam fungsinya sebagai pendidikan politik, partai politik yang ada masih gagal dalam memberikan pencerahan politik bagi warganya dan akhirnya gagal pula dalam mencetak intelektual organik. Kebanyakan partai politik yang ada justru cenderung menipu dan membodohi warganya sendiri supaya bisa terus dieksploitasi dan dimanfaatkan. Para partisipan parpol hanya dijejali masukan politik yang berselera rendah dan tidak mencerdaskan. Lebih dari itu partai politik hanya mampu mencetak politisi-politisi busuk yang kerjanya hanya menjilat rakyat. Hal ini disebabkan oleh pola perekrutan pengurus parpol yang serampangan. Pola perekurutan pengurus parpol tidak didasarkan pada kualitas kader, tetapi lebih didasarkan pada popularitasnya. Akhirnya partai hanya menjadi ajang show bagi para selebritis yang populer dimasyarakat, tapi tidak pecus memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dengan demikian partai politik akhirnya tidak berisi aktifitas-aktifitas dan kebijakan-kenbijakan politik yang bermutu, tetapi justru penuh dengan banalitas politik, yakni kondisi pendangkalan politik, yang di dalamnya berbagai hal yang remeh-remeh, rendah, atau tak esensial (misalnya citra) justru menjadi bagian esensial dari wacana politik. Akibatnya aktor politik yang ada di dalamnya hanyalah aktor-aktor politik minimalis. Aktor politik minimalis menurut Yasraf A. Pilliang (2006) adalah aktor yang mempunyai sifat narsistik di dalam dirinya, dalam pengertian kecenderungannya merayakan citra dirinya (yang palsu) di hadapan publik, yang untuk itu diperlukan sebuah panggung atau layar yang melaluinyan diharapkan setiap orang mengapresiasi citra palsu dirinya.
Fenomena aktor politik semacam itu sangat membludak hampir di semua parpol. Mereka hanya bisa menebar senyum, sok dekat dengan rakyat, sok sosialis, sok moralis dan sebebagainya. Padahal semua itu hanya sekedar image atau strategi citra belaka. Buktinya ketika di belakang layar mereka terbukti banyak yang terkena sekandal buruk seperti korupsi, perselingkuhan, suap-menyuap dan sebagainya.
Oleh karena itu, kalau parpol-parpol baru itu memang tidak hanya sekedar menjadi hiasan dan simbol euporia kebebasan politik, parpol-parpol itu harus bisa memperbaharui dirinya. Bukan hanya perubahan dari aspek luar dan formalnya, melainkan juga pada aspek substansinya. Untuk mencapai target itu, maka fungsi-fungsi partai politik yang esensial dan substansial seperti pendidikan politik dan penyalur aspirasi rakyat harus benar-benar dipenuhi setiap partai politik. Dan sebaliknya, parpol-parpol itu harus bisa menghindarkan diri dari berbagai sekandal politik yang selama ini justru menjadi budaya parpol. Politik citra, banalitas politik, minimalisme aktor politik dan sebagainya adalah sejumlah sekandal politik yang harus dihindari oleh seluruh partai politik. Partai politik harus mampu menembus dunia citra maupun mitos politik dan lebih mendasarkan diri pada realitas masyarakat yang sesungguhnya. Kalau parpol-parpol itu tidak bisa memperbaharui tradisi dan karakternya buruk itu dan apabila justru ikut melanggengkan status quo budaya tersebut, maka tak ada gunanya dengan menjamurnya parpol-parpol baru sekarang ini. Oleh karena itu,  sekarang,  quo vadis parpol-parpol baru?
*Muhammad Muhibbuddin adalah pegiat forum diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: