PENEGAKAN HAM YANG SETENGAH HATI

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
Di samping korupsi, salah satu persoalan politik di Indonesia yang proses penanganannya sangat pelik, komplek dan sulit mencapai titik terang adalah sekandal HAM. Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang tingkat kejahatan HAMnya cukup tinggi. Berbagai peristiwa pembunuhan telah terjadi sepanjang pergantian rezim politik. Lihat saja serentetan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh rezim ORBA: peristiwa Tri Sakti, Semanggi, Ketapang dan yang lainnya. Kemudian pasca ORBA kita dikejutkan lagi dengan aksi pembunuhan aktivis HAM Munir. Anehnya, dari sekian sekandal HAM tersebut, sampai sekarang belum ada yang terselesaikan dengan tuntas. Pembunuhan demi pembunuhan sangat mudah  terjadi. Namun proses penyelesaiannya tidak segampang  kejadiannnya. Bahkan setiap upaya penyelesaian selalu diwarnai dengan  proses yang berputar-putar, ruwet dan akhirnya membentuk labirin politik yang semakin tak jelas. Sehingga kasus pelanggaran HAM di Indonesia  semakin sulit diurai dan sering menemukan jalan buntu, minimal memakan waktu bertahun-tahun.
Dalam kasus pembunuhan Munir, misalnya, sampai sekarang masih belum tuntas. Kasus ini ditengarai melibatkan para pejabat BIN. Salah satu pejabat BIN yang diduga ikut terlibat, yang sekarang sedang ramai dibicarakan, adalah mantan Deputi V BIN Muchdi PR. Muchdi PR sejak Kamis (19/6) menjadi tahanan mabes Polri dan ditetapkan tersangka kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Ini menandakan bahwa upaya penanganan HAM di Indonesia sangat terkait dengan kekuasaan yang dikendalikan oleh para elit politik tertentu. Ini belum ditambah dengan sekandal Tri Sakti dan Semanggi I dan II yang  sangat jelas melibatkan para pejabat militer. Penanganan HAM semacam ini merupakan penanganan yang setengah hati, karena  pelaksanaannya yang kurang serius dan hanya berorientasi pada kekuasaan.

Lebih Cenderung ke Politis daripada Hukum
Sikap pemerintah yang setengah hati tersebut adalah salah satu penyebab alotnnya penyelesaian HAM di Indonesia. Jadi wajar kalau penanganan HAM di Indonesia selalu mengalami keruwetan dan keabsurdan yang luar biasa, karena pemerintah memang setengah hati alias tidak serius dalam menanganinya. Ini terjadi karena dalam proses penyelesaiannya, pemerintah lebih menggunakan pendekatan politis daripada hukum.
Politik, sebagaimana yang dikatakan Goenawan Mohammad adalah suatu kesibukan mengurusi kekuasaan (machtsvorming dan machtsanding), dalam suatu pergulatan, atau persaingan yang menegangkan. Oleh karena itu, setiap kali penyelesaian masalah menggunakan politik orientasinya mesti kepada kekuasaan. Kalau orientasinya sudah kekuasaan, maka yang dicari bukan lagi benar-salah melainkan menang –kalah. Penanganan pemerintah yang setengah hati itu  ditandai dengan langkah pemerintah yang tidak bertumpu pada semangat dan komitmen yang sungguh-sungguh untuk membela dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, melainkan sekedar mengamankan interest kekuasaan.
Hal itu jelas sangat naif. Sebab, kekuasaan yang seharusnya difungsikan untuk melindungi hak-hak masyarakat dari segala macam tindak kekerasan justru digunakan para pemegang kekuasaan itu sendiri sebagai media untuk melanggengkan kekuasaan. Demi kekuasaan,  kehidupan yang merupakan masalah HAM yang paling substansial dan esensialpun, diinjak-injak dan dinafikan. Dalam konteks ini kekuasaan (interest politic) diposisikan sebagai sesuatu yang lebih urgen daripada HAM.
Lebih jauh, proses penanganan HAM yang cenderung  politis itu akhirnya menjadi ancaman tersendiri terhadap para aktivis HAM.  Para aktivis HAM selalu dalam bayang-bayang teror para penguasa. Contoh konkritnya adalah almarhum Munir sendiri. Penegakan HAM yang diliputi oleh teror semacam ini jelas akan mengalami kepincangan dan terseok-seok. Sebab, pemerintah yang sifatnya idiologis-politis juga akan lebih pro status quo dengan mengutamakan kekuasaan daripada prinsip-prinsip HAM. Perjuaangan HAM dalam kerangka ini nyaris termarginalkan.
Maka sungguh bahaya kalau prinsip pemerintah yang setengah hati ini terus berlanjut. HAM hanya menjadi kebijakan yang penuh kamuflase belaka. Ia hanya akan menjadi alat politik kekuasaan. Padahal, konsep hak-hak asasi manusia yang benar-benar sesuai bagi tatanan dunia yang adil, menurut Foud Adjami, adalah lebih jauh lagi dari hanya pencapaian kebutuhan-kebutuhan politis dan ekonomis.

Upaya  ke arah yang lebih Realistis
Untuk mengatasi penanganan HAM yang penuh absurditas ini, maka harus ada perubahan pola pemerintah dalam kaitannya dengan masalah ini. Pemerintah tidak boleh setengah hati dalam menangani sekandal HAM, melainkan harus total dan serius. Artinya politik yang sekarang masih menjadi pendekatan utama pemerintah dalam menangani HAM harus diubah dengan menggunakan pendekatan hukum.  Perubahan pola dari politik ke yuridis (hukum) ini diharapkan akan tercapai sebuah keadilan. Sebab, dengan menggunakan pendekatan hukum, standar kebenaran akan lebih obyektif dan bisa terukur daripada pendekatan politik.. Dalam semangat hukum maka tidak peduli apakah  seseorang itu Jendral atau aktivis LSM, kalau ia memang secara hukum terbukti melanggar HAM maka ia harus diberi hukuman yang setimpal.
Memang benar kata Gus Dur (2007) bahwa hak-hak asasi manusia harus memiliki kerangka makro yang lebih luas jangkauannya dari hanya sekedar pengadilan terbuka dan adil, penegakan kedaulatan hukum dan pengemabngan lembaga-lembaga pengawasan yang benar-benar kuat. Namun harus dicatat bahwa sampai sekarang, untuk mencapai taraf keadilan hukum dalam proses HAM saja, Indonesia masih kedodoran. Sampai saat ini pemerintah belum berhasil  menjebloskan para pelanggar HAM berat ke dalam jeruji besi.
Tentu, jangkauan perjuangan HAM terhadap hukum bukanlah hasil final. Ia nantinya harus dikembangkan pada spektrum yang lebih luas dan ideal. Namun sebagai langkah awal untuk menuju titik ideal itu, mau tidak mau harus melalui pintu keadilan hukum. Sebab tanpa didasari dengan semangat keadilan hukum (rule of law), tahapan pencapaian HAM selanjutnya akan gagal.Sekarang ini dengan ditetapkannya Muchdi PR sebagai tahanan Mabes Polri ini bisa menjadi pintu pembuka yang efektif untuk membongkar misteri pembunuhan Munir sehingga kasus pembunuhan Munir nantiinya bisa mencapai titik terang dan bisa menjadi pemicu terkuaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat Forum diskusi filsafat “Linkaran ’06 Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: