BILA JABATAN SUDAH BUKAN LAGI MUSIBAH

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
Dalam kacamata ethis agama jabatan atau kedudukan merupakan sebuah musibah. Alasannya jelas, jabatan atau kedudukan tidak lain adalah amanat dan tanggung jawab publik. Mendapatkan jabatan sama halnya memikul gunung. Karena didalamnya merupakan gundukan amanat yang diberikan oleh rakyat banyak. Orang yang mendapatkan jabatan sudah pasti dituntut bisa menjalankan amanat orang banyak itu. Beruntung kalau mampu mengemban amanat itu, kalau tida? Sudah pasti benjut. Selain benjut di hadapan orang banyak, dan ini yang paling tragis, juga benjut di hadapan malaikat. Sebab dalam kesadaran eskatologis, jabatan bukan hanya amanah di dunia melainkan juga di akhirat. Dari sudut pandang inilah, konon khalifah Islam pertama Abu Bakar Asshiddiq ketika didaulat menjadi khalifah umat Islam, yang keluar dari mulutnya adalah ucapan Innaalillaahi wainnaa ilaihi rooji’uun. Sebagai orang yang jujur, hingga mendapatkan gelar As-Shiddiq, jelas Abu Bakar tidak basa-basi dalam mengucapkan kalimat obituari itu.
Namun itu dulu, eranya Abu Bakar. Bagaimana dengan sekarang? Masih berlakukah pandangan itu? Apa jabatan bagi mereka? Musibahkah, amanatkah, tanggung jawabkah? Jawabnya: justru sebaliknya, jabatan adalah anugrah, berkah, pancuran rezeki yang disyukuri—katanya Butet Kartaredjasa. Fakta membuktikan, setiap kali musim pemilu, pilkada maupun pilkades jabatan begitu menjadi barang berharga dan menjadi rebutan orang. Pada momen semacam ini hampir semua orang tergiur ingin mendudukinya, meraihnya dan merengkuhnya.
Saking bernafsunya, semua orang yang berambisi, entah sempat mengukur diri atau tidak, merasa mampu menjalankan jabatan itu. Namun sayang, di era demokrasi semacam ini untuk mendapatkan jabatan seseorang harus mendapatkan dukungan dari rakyat. Tapi manusia pun tak kekurangan akal. Seseorang yang berambisi mendapatkan jabatan lantas bergerilya ke sana kemari, masuk ke kantong-kantong masyarakat, sowan ke kiai, mepet ke bakul pecel, makan bersama masyarakat pinggiran, aktif hadir di majlis taklim, sok akarb dengan tukang becak, low profile dan seterusnya dengan maksud satu: minta dukungan. Dengan bahasa yang sudah tak asing lagi: minta do’a restu.
Untuk meyakinkan publik itu disebarlah janji-janji palsu, pepesan kosong dan program-program utopis. Tidak cukup itu, dibangunlah beragam citra (image) dan mitos. Tidak puas dengan cara itu, tindakan yang tak lazim menurut ukuran moral pun dilakukan: money politic, yang terkadang dikemas dalam bentuk sembako, hadiah dan sejenisnya. Dan yang paling naif bila Tuhanpun diobral, agama dijadikan komoditas, ayat-ayat suci menjadi legitimasi kepentingan yang semua itu demi sebuah jabatan. Ini jelas bahwa status ontologis jabatan sekarang sudah mulai mengalami anomali. Mengalami pergeseran makna menjadi berkah atau anugrah.
Karena pandangan terhadap jabatan sudah semacam itu, maka setiap kali orang mendapatkan jabatan yang terbayang di pikirannya adalah keberuntungan. Mendapatkan jabatan sama halnya mendapatkan pulung. Karena pemahamannya semacam itu, maka motivasi untuk menjalankan jabatan bukan karena terdorong untuk menjalankan amanat rakyat, melainkan untuk mendapatkan kekayaan pribadi., memperoleh fasilitas mewah, menambah saldo tabungan dan sejenisnya. Nyaris jabatan menjadi sebuah kesempatan yang empuk untuk memperkaya diri. Bahkan tak jarang jabatan berubah menjadi roti pesta yang bisa dirayakan dengan bebas bersama keluarga, famili, kolega dan teman-teman dekat.
Pola penyikapan yang salah semacam ini menjadi lebih fatal ketika seseorang menggunakan berlipat-lipat uang untuk meraih jabatan itu. Ia akan menganggap itu sebagai investasi. Maka, ketika menjalankan jabatan yang terpenting baginya adalah bagaimana modal itu bisa kembali dan berkembang menjadi lebih besar lagi. Ini berbeda kalau seandainya jabatan itu lebih dimaknai sebagai tanggung jawab atau musibah. Pasti tak ada orang yang berani menerima atau apalagi mencari jabatan. Sebab sungguh sangat bodoh: orang kok mau-maunya mencari tanggung jawab. Kalaupun terpaksa mau menerima ia pasti jalankan jabatan itu dengan penuh kehati-hatian dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
Memang awal selalu menentukan. Jika pada awalnya seseorang sudah terlintas dalam pikirannya bahwa jabatan adalah berkah, maka pelaksanaan jabatannya ia orientasikan untuk menikmati berkah itu. Implikasinya lebih jauh adalah seseorang akan lupa diri dan mabuk kepayang ketika sudah menghisap candu jabatan itu. Kalau sudah begini maka nafsulah yang menjadi komando dalam menjalankan jabatan. Karena nafsu, maka ia akan mudah lepas kontrol.
Untuk mewujudkan segala keinginannya itu, seorang pejabat akan menendang hal-hal yang menghalanginya. Pokoknya keinginan pribadi yang sudah tersetting sejak awal harus terwujud. Maka tak heran kalau seorang pejabat yang awalnya mengemis-ngemis minta dukungan terhadap wong cilik, ketika itu dianggap menghalangi untuk memenuhi ambisinya, ia tidak tanggung-tanggung membantai orang-orang kecil yang asalnya ia mintai doa restu itu, ia akan menggususr pedagang kaki lima yang awalnya ia ajak makan nasi bungkus, ia tidak segan memukuli para orang-orang pinggiran dan anak –anak jalanan yang awalnya ia jadikan sebagai “bahan” kampanye.
Fenomena semacam itu sekarang sudah sangat marak dan lazim menjadi budaya politik kita. Paradigma politisi kita dalam memandang sebuah jabatan itu 180 derajat telah bergeser. Jabatan sudah tidak dipandang sebagai sebuah amanah atau tanggung jawab yang identik dengan musibah melainkan justru dipandang sebagai surga, berkah, komoditi dan lahan basah. Perubahan inilah yang menjadi awal bobroknya sistem politik kita. Pergeseran paradigmatik itu akhirnya menimbulkan disorientasi sistem politik kita. Politik politik kita akhirnya, seperti kata Goenawan Mohammad, hanya menjadi management of interest dari lapisan atas yang semakin terbatas. Sehingga pihak yang mengenyam kemakmuran secara riel hanyalah para penguasa, sementara rakyat tetap menjadi gelandangan di rumah sendiri.
Oleh karena itu, sebelum kita berbicara soal clean governence, demokrasi, rule of law, HAM dan sejenisnya di dalam blantika perpolitikan kita, alangkah lebih baiknya kalau sejak dini merubah dulu paradigma politik yang dibangun oleh politisi kita. Bagaimana para pilitisi itu sadar dan tahu kalau jabatan itu musibah dan bukan berkah. Saat ini politisi kita memang membutuhkan, dalam bahasanya Anand Krishna, seorang Shangkara untuk mengingatkan dan menyadarkan politisi kita yang nalarnya mulai njungkir itu, terutama di saat musim Pilkada dan mendekati pemilu seperti sekarang ini. Sebab selama paradigam para politikus masih memandang jabatan sebagai sesuatu yang bukan musibah, maka jangan harap isu-isu di atas akan terwujud. Sebab, lahirnya masalah kebangsaan kita saat ini adalah karena paradigma para politikus kita yang telah miring dan bahkan jungkir itu.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat Forum diskusi “Linkaran 06” dan Koordinator “Love and Peace Community (LPC)” pada Hasyim Asy’ari Institute Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: