HAK ANGKET DPR: HOW FAR CAN YOU GO !

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
Ada kabar menarik lagi dari senayan. Sekitar 233 anggota parlemen membariskan diri untuk menggunakan hak angket atau hak penyelidikan atas kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak(Kompas, 25/6/2008). Menariknya lagi anggota fraksi partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, yang notabene partai pendukung pemerintah juga ikut nyempal dari partainya untuk mendukung rencana ini. Sekilas ini nampak hebat. Tapi benarkah itu, tunggu dulu!
Gosip DPR tentang penggunaan hak semacam itu sebenarnya sudah sering terjadi, tapi sering juga nggak ada hasilnya, jadi tidak begitu istimewa. Entah sudah berapa kali anggota parlemen menggunakan hak-haknya tersebut untuk menggertak pemerintah, tapi hasilnya toh sering mentah. Ujung-ujungnya mandek di tengah jalan. Sepanjang periode ini, belum ada satu pun hak-hak parlemen yang benar-benar serius terlaksana, melainkan hanya memanaskan suasana saja. Bahkan yang tragis, para anggota DPR yang menggaungkan hak itu justru takluk di hadapan pemerintah.
Memang, kebijakan pemerintah yang secara paksa menaikkan harga BBM itu perlu diselidiki. Karena jelas menyengsarakan rakyat banyak terutama wong cilik yang pendapatannya di bawah standar. Persoalan utamanya adalah bahwa pemerintah mengambil kebijakan itu terkesan ngawur. Kenapa ngawur? Karena tanpa mengimbanginya dengan usaha meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga yang terjadi adalah kepincangan. Rakyat kecil yang penghasilannya masih jauh dari gaji normal, semakin sengsara dan tertindas dengan kebijakan pemerintah tersebut. Pada hal dalam perspektif Islam dengan tegas dikatakan bahwa kebijakan pemerintah harus diorientasikan untuk kemaslahatan ummat. Kalau faktanya kenaikan BBM ini memang sangat menyengsarakan, bukankah ini namanya paradoks?
Soal ini pemerintah barangkali bisa beralibi: Bukankah masyarakat sudah dikasih BLT? Tapi pertanyaannya, cukupkah BLT untuk menebus kesengsaraan rakyat akibat kenaikan BBM itu. Dipandang dari segi apapun (moral, hukum, politik) BLT itu sangat tidak solutif dan efektif. Karena dengan BLT pemerintah justru terkesan menggampangkan persoalan. Dengan ini justru menunjukkan bahwa pemerintah sangat dangkal dan parsial dalam menghadapi problematika bangsa. Daripada pusing-pusing cukup potongkan anggaran sedikit kemudian dibagikan kepada rakyat miskin dengan nominal yang sama. Pola semacam ini sebenarnya pola yang sangat primitif. Memangnya anak kecil sehingga cukup dikasih uang tunai sekian rupiah. Kalau BBM ini memang masalahnya anak SD atau TK mungkin bisa diatasi dengan cara yang dangkal semacam itu. Tapi ini persoalan bangsa bung!

Imagologi Politikkah?
Karena memang sangat mneyengsarakan orang banyak, terutama masyarakat kecil, maka sangat perlu DPR melayangkan Angket kepada pemerintah untuk memblejeti kebijakannya yang tak populis itu. Namun persoalannya seberapa seriuskah para anggota DPR mengusung hak angket itu. Sebab DPR sendiri sekarang juga sering main-main dan pandai membuat citra atas dirinya. DPR sendiri masih suka menjalankan, apa yang disebut Yasraf Amir Pilliang (2005) dengan imagologi politik, yaitu ilmu pengetahuan atau kondisi yang di dalamnya realitas politik dibingkai dan sekaligus direduksi ke dalam prinsip dan wujud-wujud citra dalam berbagai medianya.
Supaya dikatakan pro rakyat, maka atas nama rakyat, DPR sering melontarkan isu angket, isu interpelasi, isu advokasi dan isu-isu lainnya. Yang mana isu-isu semacam ini tidak pernah dijalankan secara serius, tetapi hanya sekedar basa-basi politik untuk mengangkat citra para anggota DPR sendiri. Ini bukan su’dzon, tetapi kenyataanya yang sering terjadi memang semacam itu. Jadi dalam konteks ini antara eksekutif dengan legislatif sebenarnya tak ada bedanya: sama-sama suka membangun citra atau image melalui beragam teater yang dimainkan di atas panggung politik.
Politik citra DPR ini pada hakekatnyua strategi untuk menjilat hati nurani rakyat. Supaya percaya maka rakyat disodori berbagai performance politik yang nampaknya penuh kebaikan, kebijaksanaan, kepahlawanan dan sebagainya. Pada hal semua itu hanya sandiwara belaka. Sebab kenyataannya memang tidak pernah ada hasilnya. Mungkin DPR lupa bahwa rakyat benar-benar mau memberikan kepercayaannya itu kalau memang kerja DPR memberikan hasil yang kongkrit terhadap kebaikan rakyat. Kalau hanya sekedar janji-janji palsu, omongan kosong dan kepura-puraan, rakyat justru menjadi muak.
Maka dari itu, rencana akan diberlakukannya hak angket DPR kali ini perlu dipertanyakan dengan tegas, untuk apa hak angket itu digelontorkan? Merepresentasikan siapa hak angket itu? Jelasnya sebelum DPR itu menyelidiki pemerintah, DPR juga harus terlebih dahulu diselidiki. Apakah hak angket itu merepresentasikan dari kegelisahan rakyat banyak atau hanya merepresentasikan ambisi para anggota DPR sendiri. Bagaimanapun juga, pelaksanaan hak angket itu tidak boleh menafikan dari aspirasi rakyat. Artinya hak angket itu harus benar-benar dilaksanakan atas dasar kepentingan rakyat sehingga nantinya memang menghasilkan out put kemaslahatan untuk rakyat. Jadi tidak sekedar hanya mencerminkan konflik antara eksekutif dan legislatif. Tetapi lebih dari itu, penyelidikan itu memang berangkat dari cita-cita untuk memperjuangkan rakyat tersebut. Kalau ancaman penyelidikan itu hanya sekedar strategi DPR untuk membuat deal-deal politik dengan pemerintah, maka ini justru menjadi sebuah pengkhianatan atau persekongkolan jahat
Penyelidikan ini perlu sebab sebagaimana kata Goenawan Mohammad (2001) bahwa parlemen yang terbaik sekalipun bisa seperti sebuah pabrik tahu. Proses yang bekerja di sana, seperti proses membuat tahu, nggak berada dalam tabung yang sterill. Tak ada yang 100 % sudah jadi. Semua berkembang dari babak ke babak melalui dialog dan permainan topeng. Tentu saja ada akal sehat yang bekerja di sana, tetapi juga kepentingan yang tak selamanya luhur. Maka dari itu, setiap kali keputusan di dalam DPR sangat labil. Seperti iman (yazidu wayangkush), keputusan DPR setiap detik, menit dan jam mudah seklai berubah. Perubahan ini tergantung hasil lobi-lobi yang dilakukan oleh para wakil rakyat itu sendiri. Maka kalau kekuatan lobi itu kebetulan dimenangkan oleh pihak yang pro dengan status quo maka keputusan yang asalnya dikemas untuk rakyat banyak pun akan turut berubah mendukung status quo tersebut. Boleh jadi hak angket kali nanti bernasib seperti itu.
Oleh karena itu, apakah hak angket yang diusung oleh anggota DPR kali ini benar-benar untuk rakyat banyak, adalah tergantung hasil yang muncul. Kalau akhirnya memang, secara konkrit, bisa menciptakan kemaslahatan publik, berarti benar bahwa para anggota dewan itu bekerja untuk rakyat. Tetapi kalau tidak, berarti DPR itu memang bukan hanya pabrik tahu tetapi mulut busuk yang berbau busuk dan menghasilkan sesuatu yang busuk pula.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat Forum diskusi “Linkaran 06” dan Staf ahli pada Hasyim Asy’ari Institute Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: