MARAKNYA MAFIA PARLEMEN

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Borok lembaga legislatif sedikit demi sedikit mulai terkuak. Satu per satu anggota wakil rakyat tertangkap basah melakukan tindakan penyelewengan berupa peneriman suap. Setelah Al Amin Nasution dari FPP, kini gantian Bulyan Royan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Bintang Reformasi ini, tertangkap oleh petugas KPK saat melakukan transaksi gelap. Ia diduga kuat menerima suapdari DS, rekanan pemenang tender pengadaan kapal patroli di Direktorat Jendral Perhubungan Laut Departemen Perhubungan (Kompas, 2/7/2008)

Tertangkapnya sekandal para anggota legislatif tersebut jelas menampar lembaga wakil rakyat tersebut. Lembaga legislatif, yang katanya, menjadi tempat berkumpulnya legislator justru berubah menjadi bersarangnya para koruptor. Lembaga perwakilan rakyat itu sudah beralih fungsi. Ia sudah tidak berfungsi sebagai tempat para wakil rakyat yang kompeten melainkan cenderung menjadi zona produktif lahirnya para mafia parlemen. Bagaimana bisa dikatakan sebagai mewakili rakyat sementara realitasnya mereka justru mengingkari dan mengkhianati hati nurani rakyat. Pada hakekatnya bukan rakyat, melainkan kepentingan dirinya sendiri yang mereka wakili. Sekandal suap-menyuap, kongkalikong, konspirasi gelap, permainan uang dan sebagainya adalah fakta empiris bahwa para mafia parlemen tersebut tidak mewakil siapa-siapa kecuali dirinya sendiri.

Demi Uang
Sudah menjadi rahasia umum bahwa motivasi utama para mafia parlemen itu mencalonkan diri sebagai anggota DPR adalah bukan untuk memperjuangkan rakyat. Bahkan juga bukan untuk masyarakat yang memilihnya. Satu-satunya tujuan mereka tetap satu:uang. Karena motivasinya sudah profite oriented seperti itu, maka seluruh aktifitas dan bentuk legislasi mereka jadikan sebagai lahan yang empuk untuk bisnis. Peraturan demi peraturan, undang-undang dan sebagainya hanya sebuah proyek yang mereka jadikan sebagai komoditas untuk meraup uang.
Memang, dalam penuturannya Dennis Thompson (1999), uang bukanlah akar dari semua  kejahatan legislatif. Namun dalam budaya kita, pengaruh uang adalah soal yang paling besar bagi otonomi legislatif. Sebagai lembaga yang bertugas untuk merumuskan perundang-undangan, seharusnya DPR bisa steril dari pengaruh dan intervensi siapapun termasuk para pemodal. Satu-satunya yang berhak mempengaruhi dalam kegiatan legislasi di parlemen adalah kepentingan rakyat secara umum. Namun yang terjadi justru sebaliknya, para anggota legislatif itu justru berkomplot dengan para pemilik modal. Sementara para pemilik modal juga mempunyai interes politik dengan kegiatan legislasi di DPR dengan memberi iming-iming duit bagi anggota wakil rakyat yang bersangkutan. Konspirasi semacam ini akhirnya membawa konsekuensi, bahwa proses legislasi yang dilakukan oleh anggota DPR bukan untuk memperjuangkan apirasi rakyat, melainkan untuk memenuhi aspirasi kelompok pemodal tersebut.
Dalam mafia parlemen ini, pada hakekatnya yang berperan besar di dalam lembaga legislatif, bukanlah wakil rakyat, melainkan para penyandang dana tersebut. Ralph K. Winter manyatakan bahwa para penyumbang dana sesungguhnya memberi kepada legislator posisi kebijakan yang mereka senangi. Dengan status semacam ini maka para penyumbang dana besar bisa sangat mungkin untuk menguasai parlemen meskipun secara formal dan prosedural bukanlah pejabat legislatif. Dengan kemampuannya menguasai parlemen ini, mereka sangat dominan menentukan isu, informasi, kebijakan dan agenda-agenda politik parlemen. Sementara para wakil rakyat hanya sekedar menjadi boneka dan pengekor mereka.
Praktik penyuapan yang dilakukan oleh para penyandang dana kepada wakil rakyat, pada hakekatnya merupakan pembuka akses atau jaringan di DPR. Melalui akses penyuapan ini mereka yang mencoba menanamkan kepentingannya dan dominasinya di parlemen. Seperti halnya sumbangan kampanye, menurut James E Herndon, bukan berarti membeli suara, yang paling banyak mereka beli adalah akses.  Akses ini begitu kuat dan berpengaruh dalam membentuk perundang-undangan. Maka, atas dasar ini, undang-undang yang diciptakan oleh anggota DPR sering bertabrakan dengan kepentingan rakyat banyak. Karena di balik pembentukannya, ada ‘mahluk halus’ yang ikut mendominasi dan mendeterminasi jalannya pembentukan  perundang-undangan tersebut. Orientasi para wakil rakyat yang money oriented di atas menjadi peluang emas bagi para penyandang dana untuk membuka akses di parlemen.  Cukup menutup mulut para wakil rakyat itu dengan segepok dollar dan Euro, maka jalan untuk cawe-cawe di parlemen pun terbuka.

Meng”angket” mafia Parlemen
Untuk mengembalikan fungsinya semula, yakni sebagai lembaga legislasi dan representasi rakyat, maka lembaga legislatif harus segera dibersihkan dari aktifitas suap-menyuap. Untuk menghentikan praktik ini maka mafia parlemen harus dibrantas. Sebab para mafia inilah yang menjadikan budaya suap-menyuap subur di parlemen. Merekalah yang membuat para penyandang dana, pemilik modal dan konglomerat mudah sekali menembus parlemen untuk menanamkan kepentingannya. Melalui mereka, persekongkolan dengan para pemilik modal di parlemen menjadi budaya.
Untuk melakukan ini secara prosedural adalah tanggung jawab KPK. KPK harus bisa terus mengendus praktik penyelewengan yang dilakukan oleh para mafia parlemen tersebut. Pembrantasan mafia parlemen ini sebagai usaha untuk memutus akses atau pintu ‘rahasia’para konglomerat atau pemilik modal yang sering mencoba mengintervensi proses legislasi di DPR. Sebab, kalau para mafia ini tidak segera dituntaskan, maka budaya suap-menyuap, komoditas legislasi di parlemen akan terus berjalan. Pengendusan dan kontrol KPK harus lebih banyak diorientasikan pada aktifitas di luar kedinasan para wakil rakyat yang jauh dari sorotan publik. Sebab di luar kontrol publik itulah para mafia itu sering mencari obyekan yang tak halal. Karena seperti politisi yang lain, para ‘wakil rakyat’itu hanya menggunakan akal sehat dan moralitasnya ketika di hadapan kamera. Di belakang kamera akal sehat dan moralitas itu mereka istirahatkan total dan digantikan dengan nalar uang. Maka, aktifitas di belakang kamera itulah yang  akan memunculkan watak asli mereka:mafia.Jadi bukan eksekutif saja yang harus diangket, tetapi legislatif juga sekarang harus sering di”angket”oleh KPK.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat forum diskusi filsafat “Linkaran ‘06”Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: