WARNING UNTUK PEMERINTAH

Oleh :Muhammad Muhibuddin*
Penangkapan dan penculikan terhadap para aktivis kembali merebak. Sejak  25 Juni. sekitar pk 17.30 WIB, dua aktivis Temu Aktivis Lintas Generasi (Tali Geni), Jeffri Silalahi dan Musa, ditangkap oleh aparat berpakaian preman di Taman Matraman. Kemudian sampai 27 Juni gantian ketua Umum Dewan Tani Indonesia Ferry J. Yuliantono yang diciduk. Bisa dipastikan aksi aparat keamanan untuk menciduki para aktifis ini masih terus berlangsung. Kini sekitar 65 aktivis telah ditangkap. 10 orang aktivis ditangkap di Bundaran Senayan, 24 orang di Stasiun Senen, 2 orang di Salemba, dan 29 aktivis ditangkap di Stasiun Jatinegara.
Aksi penculikan itu jelas merupakan pengkhianatan terhadap nilai-nilai dan spirit reformasi. Sebab di era reformasi ini yang perlu diperjuangkan adalah pola kehidupan kebangsaan yang bebas dari tekanan, teror dan intimidasi dari pihak manapun khususnya dari pemerintah. Maka dari itu, bukan saatnya lagi pemerintah sekarang main ciduk dan main tangkap dengan seenaknya sendiri. Sebab, seperti kata Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (Pijar), Ario Adityo, Plusberita News, (Kamis, 26/6/2008) pasca reformasi aparat polisi dituntut untuk tidak lagi menggunakan cara-cara kekerasan dan yang melanggar HAM ketika menghadapi aksi demonstrasi maupun demonstran, termasuk menangkapi para demonstran.
Dalam hal ini Ario menuding cara aparat menghadapi demonstran mirip dengan yang dilakukan rezim Soeharto dan Megawati Soekarnaputri.Yaitu menggunakan cara-cara seperti ini untuk membungkam suara-suara kritis yang ditujukan kepada penguasa. Lebih lanjut, dia menilai, penangkapan terhadap para aktivis merupakan pemasungan terhadap hak asasi manusia. Ironisnya, penangkapan terhadap para aktivis justru terjadi di era reformasi, dimana kebebasan berpendapat dan berkumpul dijamin penuh oleh konstitusi.

Upaya melemahkan kekuatan sipil.
Penculikan yang dilakukan oleh aparat itu menunjukkan upaya pemerintah untuk melemahkan kekuatan sipil (cicil society) di hadapan negara. Ini jelas mengancam kehiudupan demokrasi yang sekarang dalam keaadaan transisi. Tugas utama pemerintah adalah mendukung dan menciptakan penyempurnaan langkah-langkah transisi demokrasi tersebut. Untuk menuju ke arah pola kehidupan yang dedemikian itu, maka mau tidak mau harus tercipta cek and balance sebagai upaya untuk mendesentralisasi kekuasaan. Dengan demikian, keberadaan civil society yang sehat jelas sangat diperlukan. Sebab, satu-satunya kekuatan di luar struktur kekuasaan yang bisa diandalkan untuk mengontrol dan mengimbangai kekuasaan adalah civil society.
Para aktifis yang ditangkap oleh pemerintah itu adalah reprsentasi dari kekuatan sipil tersebut yang selalu melontarkan kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah yang cenderung tidak memihak rakyat. Dan ini wajar sebab selama ini kebijakan pemerintah jarang menyentuh persoalan masayarakat secara riel. Hal semacam ini justru harus dilihat oleh melihatnya secara postif.. Namun anehnya, pemerintah cenderung politis dalam melihat fenomena kritk tersebut. Karena pola yang digunakan pemerintah cenderung politis, maka wajar kalau nalar ORBA yang berjalan:”mengganggu ketertiban”. Sehingga membuat para aparat keamanan bertambah kerjaan: menciduki tokoh-tokoh sipil yang dianggap menjadi dalang keributan tersebut. Ini jelas tidak bisa dibenarkan. Karena nalar ORBA yang sedikit-sedikit menggunakan securitiy approach tersebut merupakan  cara untuk melemahkan kekuatan sipil. Dengan alasan mengganggu ketertiban, pemerintah mencoba untuk melumpuhkan kekutan civil society yang selalu berpikiran kritis dan tak jarang bersebrangan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah sendiri. Politik diktatorisme, dengan alasan keamanan tersebut, merupakan sekandal laten yang digunakan oleh pemerintah.

Penyulut api perlawanan
Sikap pemerintah menangakapi para aktifis tersebut jelas kebijakan yang tidak cerdas. Itu adalah model dan bentuk politik yang dangkal dan primitif. Pola politik semacam itu sebenarnya pola yang sudah usang dan ketinggalan zaman. Namun anehnya sekarang justru diterapkan oleh pemerintah. Sudah bukan zamannya lagi pemerintah bersikap otoriter, merasa paling benar dan paling berkuasa. Pemerintah yang baik sekarang justru haruS selalu terbuka dan bersedia untuk dikritik. Karena pola kekuasaan yang cenderung absolut adalah pola kekuasaan monarki yang sama sekali bertolak belakang dengan semagat demokrasi.
Selain dari itu, pola yang primitf tersebut justru tidak akan menyelesaikan masalah. Pada prinsipnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keterbukaan dan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Sehingga kalau ada langkah-langkah atau policy pemerintah yang menyimpang dari semangat di atas, rakyat berhak untuk protes. Atas dasar itu, upaya pemerintah untuk meredam kekuatan sipil dengan cara menangkapi para aktifis itu tidak akan bisa membuat jera para aktifis. Pemerintah mungkin lupa, bahwa represi politik semacam itu, dalam pandangan para pejuang yang berada di jalur kultural, justru akan menjadi semangat perjuangan yang menyala-nyala. Mereka akan menganggap sikap pemerintah itu sebagai bentuk arogansi dan kelaliman kekuasaan yang harus dilawan. Gerakan mereka akan dianggap sebagai perjuangan yang bukan sekedar politik, melainkan lebih dari itu adalah perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran yang luhur dan heroik. Dengan teologi politik semacam ini, penangkapan justru akan membangkitakn  semangat dan daya juang para aktifis untuk menegakkan nilai-nilai perjuangan itu yakni melawan kekuasaan lalim dan otoriter.
Manusia kata Thomas Hobbes(1988) adalah hidup dalam keadaan berjuang. Dengan pemahaman semacam ini, sebuah gerakan dan perjuangan para aktifis akan selalu hidup dan tak akan berhenti oleh teroro penculikan. Apalagi kalau gerakan itu sudah dibumubui oleh semangat teologi maka ia tidak cukup dibungkam dengan teror semacam itu. Teror semacam itu justru akan menjadi pelecut bagi gerakan para aktifis untuk melahirkan revolusi. Jadi semakin direpresif, maka sebuah gerakan cepat atau lambat akan semakin meningkatkan intensitas perlawanannya.
Maka benar, dalam wawancaranya dengan VHR di Jakarta terkait penculikan para katifis yang protes terhadap penertiban PKL, aktivis mahasiswa 98 Adian Napitupulu menjelaskan bahwa tindakan penangkapan yang dilaksanakan kepolisian tidak akan meredam keinginan masyarakat untuk memprotes kesewenang-wenangan aparat dalam penertiban PKL. Adian sendiri mencatat dalam kepemimpinan SBY selama 9 bulan sudah terjadi 183 penangkapan aktivis atau jika dirata-rata sekitar 22 hingga 23 orang aktivis ditangkap setiap bulan. Data ini menurut Adian menunjukkan betapa kejam dan kuatnya rejim terhadap para pembela rakyat dan musuh politiknya.
SBY mungkin lupa dengan sejarah ORLA dan ORBA yang runtuh karena justru sikap politik para penguasanya yang arogan dan represif di hadapan rakyat, termasuk suka membungkam kekuatan sipil.  Akankah rezim sekarang akan mengulangi tragedi  sejarah itu?
*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat diskusi filsafat “Linkaran ‘06” dan staf ahli pada Hasyim Asy’ari Institut Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: