Catatan hari koperasi, 12 Juli 2008

KOPERASI SEBAGAI BASIS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECIL

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

Sejarah koperasi adalah sejarah perjuangan masyarakat kecil melawan kemiskinan yang disistematisasikan. Ia merupakan wujud kegelisahan dan reaksi kelas marjinal terhadap sistem nilai yang timpang, sebuah sistem nilai yang di dalamnya tumbuh benih-benih ketidakdilan, kesenjangan dan penindasan yang tak manusiawi. Di abad ke 19, gerakan ini dipelopori oleh sekelompok buruh di Inggirs dan masyarakat petani di Denmark.

Sebagai buah revolusi industri, sistem dan spirit kapitalisme mulai menancapkan kekuasaannya di Barat. Sejak saat itu kehidupan yang timpang mulai terlihat. Kaum pemodal, sebagai kelas penguasa atas alat-alat produksi, hidup dalam gelimangan kemewahan dan kekayaan yang berlimpah, sementara bagi kelas proletar, yang jauh dari alat-alat produksi terpaksa harus hidup miskin dan sengsara di bawah tekanan kelas pemodal. Fakta kehidupan yang demikian timpangnya itu akhirnya melecut para buruh dan petani untuk bergerak memperbaiki nasib mereka yang termarginalkan. Mereka berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk bisa keluar dari jerat kemiskinan sistemik ini hanya satu:koperasi.

 

Kontek Indonesia

 

Dalam kontek Indonesia cita-cita koperasi sudah muncul sejak Belanda masih menacapkan kuku kolonialismenya. Sebagaimana diketahui, kolonialisme di Indonesia adalah kepanjangan tangan dari sistem kapitalisme yang tumbuh di Barat. Sendi-sendi nasional ekonomi telah mereka kuasai hingga membuat rakyat Indonesia terjerembab dalam kemiskinan yang total. Secara hitoris ada tiga lapis struktur ekonomi yang eksis di era penjajahan Hindia Belanda. Lapis teratas adalah strukutur perekonomian yang dikuasai oleh kaum imperialis Barat, khususnya Belanda. Hampir seluruh sektor ekonomi vital seperti perkebunan, industri, transportasi, ekspor-impor, perbankan dan suransi, ada dalam genggaman mereka. Lapis kedua adalah adalah struktur ekonomi yang berada di tangan bangsa-bangsa asing dari kawasan Asia . Struktur ekonomi lapis dua ini 90% dikuasai oleh kaum Thionghoa dan orang Asia lainnya, sementara orang-orang Indonesia yang masuk dalam struktur ini hanya sekitar 10 %.

Lapis ketiga adalah strukutur perekonomian masyarakat kecil. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah petani, pedagang kecil, nelayan, buruh, kuli dan pegawai rendahan. Sebagian besar masyarakat Indonesia masuk dalam struktur ekonomi kelas tiga. Dengan demikian, artinya, kekuatan ekonomi bangsa Indonesia adalah ekonomi rendahan. Karena mayoritas rakyat Indonesia hanya mampu menembus struktur ekonomi paling bawah dalam konstruksi sistem ekonomi Hindia Belanda pada waktu itu. Padahal Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam.

Melihat paradoks itu, maka para funding fathers seperti Bung Hatta, berusaha mendirikan wadah bagi kaum pribumi sebagai titik tolak untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam kondisi terjajah, dimana aset-aset ekonomi hanya menjadi monopoli kaum imperalis, maka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak bisa diusahakan hanya oleh indifdu per indifidu, melainkan harus ditempuh melalui kerja sama (co operative) antar indifidu. Sistem ini sangat efektif karena yang dikedepankan adalah spirit kerja sama atau gotong royong. Dengan semangat gotong royong ini, indifidu satu dengan yang lain diharuskan untuk saling membantu dan bersedia bahu membahu dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Pola semacam ini jelas berbeda dengan pola ekonomi kapitalisme-imperialisme yang lebih mengedepankan persaingan untuk mencapai kesejahteraan pribadi. Sistem kapitalistik semacam ini cenderung memberi peluang kepada indifidu yang kuat untuk memonopoli ekonomi.

Sebagaimana dikatakan oleh Bung Hatta, dalam pidato-pidatonya di era 1951-1979 (1983), prisnisp dari koperasi sendiri ialah solidarita dan individualita. Dua prinsip ini , kalau kita lihat dengan kacamata idiologis, nampak kontraproduktif. Bagaimana mungkin prinsip solidaritas bisa berjalan seirama dengan prinsip individualitas. Bukankah solidaritas, yang lebih menekankan persamaan dalam idiologis sosialis-komunis, dalam sejarahnya selalu berjalan berlawanan dengan prinsip kebebasan indifidu yang menjadi grand design sistem kapitalisme-liberal.

Dengan demikian, pendapat Bung Hatta itu jelas berada di luar frame kedua idiologi besar tersebut. Solidaritas dan individualitas di dalam koperasi tidak diposisikan sebagai idiologi melainkan sebagai spirit, yakni spirit untuk mengangkat harkat dan derajat manusia secara umum. Sebagai spirit, soslidaritas koperasi mencita-citakan kesejahteraan umum, kehidupan yang tanpa dominasi serta rasa kepedulian yang tinggi terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian, prinsip solidaritas ini bukan prinsip yang berambisi membrangus dan memasung hak-hak manusia sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh kaum sosialis-komunis. Tetapi ia justru berkeinginan memperjuangkan hak-hak indifidu yang terampas.

Sosialisme yang merampas hak-hak indifidu justru sangat kontraproduktif dengan semangat dan nilai-nilai sosial. Sebab ia justru berubah menjadi penindasan baru. Jelasnya, dimensi sosial dalam kontek koperasi ini ditegakkan bukan berdasarkan pada represifitas idiologi, tetapi melalui kesadaran moral dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Sebab, hanya melalui kesadaran moral dan sense of humanity, prinsip –prinsip sosial bisa dijauhkan dari aspek-aspek kolonialisme seperti pemaksaan kehendak, pemasungan kebebasan, toleransi dan dominasi indifidual maupun kolektif.

Prinsip selanjutnya adalah individualitas. Individualitas di sini jelas berbeda dengan individualisme yang menjadi dasar nalar liberalisme-kapitalisme. Dalam kapitalisme individualitas dijadikan sebagai tujuan utama, sementara dalam koperasi individualitas justru dijadikan sebagai media untuk menciptakan kemajuan. Sebab, kerjasama saja atau semangat kebersamaan saja tidak cukup. Kita juga memerlukan yang namanya dinamika, progresifitas dan kemajuan. Kita tidak ingin kehidupan yang kita jalani sepanjang waktu ini statis, monoton dan terkungkung dalam kejumudan.

Dan itu bisa diatasi kalau masing-masing indifidu diberi ruang untuk mengembangkan potensi dirinya. Jadi, prinsip indifidualitas ini meniscayakan tumbuhnya iklim kebebasan yang sehat. Karena fungsinya hanya sebatas media aktualisasi dan pengembangan diri, individualitas dalam koperasi secara otomatis tidak menjadi tujuan final. Out put kemajuan dan progresifitas itu tidak boleh berhenti pada tataran indifidu, melainkan harus menjangkau wilayah sosial. Artinya, dalam koperasi, masing-masing indifidu harus mempunyai kesadaran dan kepekaan yang tinggi terhadap perbaikan sosial.

 

Untuk membunuh budaya monopoli

 

Dalam kerangka dan prinsip dasar yang demikian itu, maka koperasi bisa menjadi media untuk memberdayakan masyarakat kecil. Dengan solidaritas dan individualitas yang berjalan secara seimbang, maka antara indifidu satu dengan yang lain bisa mengakumulasikan energi untuk merubah kondisinya yang terpuruk. Mereka, atas dasar kesadaran moral dan kemanusiaan, bisa saling bahu membahu, tolong menolong untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan tetap menghargai keunikan masing-masing.

Kenapa demikian? Karena dengan prinsip itu, naluri monopoli akan bisa dimusnhakan. Penyebab utama terjadinya kesenjangan ekonomi selama ini, sehingga menimbulkan jurang ketidakadilan yang menganga adalah karena ambisi monopoli begitu gigantis menguasai sendi-sendi ekonomi. Sehingga dengan monopoli itu, spirit kebersamaan dalam ekonomi menjadi sirna dan sesnse of solidarity nyaris mati. Akibatnya yang kaya semakin menjulang dan yang miskin semakin tenggelam.Dan anehnya sistem monopolistik ini justru di buka luas oleh pemerintah melalui prosedur deregulasi dan privatisasi tanpa kontrol di bidang ekonomi.

Oleh karena itu, melalui hari koperasi ini, sistem ekonomi monopoli itu harus kita kubur dalam-dalam. Dan inilah sebenarnya tugas pemerintah. Saatnya sekarang pemerintah menghidupkan spirit koperasi, yang mengedepankan spirit kebersamaan dan tolong menolong tersebut, untuk membantu rakyat kecil bisa lepas dari kungkungan kemiskinan. Selama ini pemerintah selalu mengkampanyekan program pengentasan kemiskinan, namun dalam praktiknya ia justru mendukung para konglomerat untuk menguasai aset-aset ekonomi.

Kalau paradigma dan langkah pemerintah dalam memerangi kemiskinan masih memakai cara-cara yang kontraproduktif semacam itu, maka pengentasan kemiskinan selamanya hanya akan menjadi program utopis.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Pegiat Forum Diskusi “Linkaran ‘06” dan staf ahli Hasyim Asy’ari Institute.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: