PEMILU 2009 DI TENGAH ANCAMAN KRISIS LEGITIMASI

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*

 

Kampanye damai lintas parpol oleh KPU telah dilaksanakan. Seluruh perwakilan pengurus dari masing-masing Parpol hadir dan nampak antusias mendengarkan orasi politik dan pembacaan puisi budayawan Taufik Ismail yang heroik dan ekspresif. Salah satu inti orasi Taufik Ismail terhadap para pengurus Parpol itu adalah pesan kedamaian, kerukunan dan kejujuran dalam menghadapi pesta demokrasi. Ini memang sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Pemilu tidak boleh lagi menjadi ajang pembantaian, penghinaan, permusuhan dan kecurangan. Dan ini merupakan tantangan berat bagi parpol yang siap tarung dalam pesta demokrasi nanti.

Namun juga perlu dicatat bahwa selain tantangan di atas salah satu hal yang juga menjadi tantangan besar pemilu 2009 nanti adalah masalah partisipasi masyarakat. Pertanyaannya, bisakah pemilu 2009 menarik partisipasi masyarakat luas? Pemilu adalah pesta kedaulatan rakyat, dengan demikian partisipasi dan emansipasi masyarakat mutlak diperlukan. Karenanya, dalam alam demokrasi, pemilu yang nihil partisipasi masyarakat adalah meaningless. Sementara itu, kalau kita melihat situasi saat ini, masyarakat nampak begitu muak dengan persoalan politik. Hal ini dibuktikan dengan maraknya golput pada beberapa pilkada, misalnya saja pada pilkada Jateng.

Padahal, tingkat partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi daerah ini merupakan barometer partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi di tingkat nasional. Kalau di tingkat daerah saja angka golputnya sudah sedemikian tinggi, maka bisa dipastikan pada pemilu nanti jumlah golput juga akan merangkak naik. Salah satu institusi efektif untuk menarik partisipasi masyarakat dalam pemilu adalah partai politik. Namun sekarang ini partai politik sudah tidak begitu menarik di mata masyarakat. Tentu saja sangat sulit bagi parpol untuk meredam golput. Bagaimanapun juga, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak bisa dianggap enteng. Karena tingggi rendahnya partisipasi masyarakat ini akan menentukan tingkat legitimasi validitas pemilu. Pemilu mempunyai keabsahan yang tinggi kalau dukungan dan partisipasi masyarakat juga tinggi dan begitu sebaliknya. Indikasi maraknya golput ini menandakan bahwa negara kita saat ini tengah dilanda krisis legitimasi.

 

Antara kekuatan struktur dan kultur

 

Krisis legitimasi ini bagian dari rangkaian krisis yang melanda negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Sebagaimana kata Habermas (2004) krisis legitimasi sebuah negara merupakan salah dari empat level krisis lainnya :krisis ekonomi, krisis rasionalitas dan krisis motivasi. Krisis legitimasi ini muncul ketika tuntutan penghargaan terhadap sistem muncul lebih cepat daripada kuantitas nilai yang tersedia, atau ketika harapan-harapan yang muncul tidak bisa dipenuhi oleh penghragaan-penghargaan terhadap sistem itu.

Preseden terjadinya krisis legitimasi ini adalah krisis motivasi, yaitu munculnya ketimpangan dan ketidaksinkronan antara kebutuhan yang ditentukan oleh pihak struktur dan sistem kekuasaan (negara) dengan harapan-harapan yang digariskan oleh pihak yang berada di ranah kultural (rakyat). Dalam sistem demokrasi semestinya terjadi balance of peopel and state. Negara sebagai struktur kekuasaan harus bisa memenuhi harapan dan hak-hak rakyatnya, seperti kesejahteraan, kemakmuran dan kemerdekaan. Dengan ini maka secara otomatis rakyat akan rela menjalankan kewajibannya sebagai warga negara seperti membayar pajak, retribusi, memberikan hak suara dan sejenisnya. Intensitas partisipasi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya terhadap negara ini merupakan wujud legitimasi masyarakat terhadap pemerintah. Ini bisa dijalankan kalau dalam diri masyarakat sendiri terdapat motivasi yang kuat. Motivasi itu sendiri adalah kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan hak-hak masyarakat tersebut. Artinya, legitimasi mengandaikan tidak adanya kelas dominan yang melakukan determinasi dan hegemoni terhadap kelas yang lain. Karena dominasi kekuasaan itu justru akan melahirkan ketidakadilan yang sering menindas hak-hak rakyat.

 

Langgengnya elitisme politik

 

Karena prinsipnya adalah keseimbangan maka baik negara maupun rakyat harus dalam posisi yang egaliter. Kedua belah pihak tidak boleh ada yang bersikap lebih kuat dari yang lain. Posisi semacam ini mensyaratkan adanya pemerintahan yang dekat dengan rakyat, non elitis dan tidak otoriter. Sebagai aktualissi dari prinsip demokrasi, pemerintah tidak boleh menjelma menjadi elit kekuasaan yang kelihatan sangar apalagi menakutkan seperti yang ditunjukkan oleh para penguasa yang feodalistik. Namun sebaliknya, ia justru harus tampil sebagai partner politik yang humanis dan low profile. Sebab, kalau pemerintah sudah mendaulat dirinya sebagai kekuatan politik feodalistik, aristokratik dan sok elitis, maka rakyat akan cenderung apatis dan cuek terhadap pemerintah. Hal ini karena, seperti kata G.A Almond dan S.Verba (1965) kebutuhan akan munculnya elit kekuasaan mensyaratkan bahwa masyarakat awam bersikap pasif , tidak terlibat dan mengambil jarak dari para elit.

Tetapi, realitas politik kita justru menunjukkan, bahwa para politisi yang berada di dalam struktur kekuasaan justru sering terkena sindrom megalomania. Mereka suka adigang, adigung, adiguno, elitis dan bahkan borjuis di hadapan masyarakat. Karena itu mereka justru mengabaikan kewajibannya sebagai pejabat negara, yakni memenuhi aspirasi masyarakat. Mereka dekat rakyat hanya ketika menjelang pemilu untuk meminta dukungan suara masyarakat. Namun ketika masyarakat sudah memberikan dukungannya para politisi itu justru lupa diri dan bahkan sering bersikap sewenang-wenang terhadap orang yang dulunya mendukungnya. Fenomena absurd semacam ini terus menghiasi perjalanan politik kita.

Oleh karena itu tidak salah kalau akhirnya masyarakat frustasi dan kecewa. Sehingga mereka mengambil jarak dan kalau perlu tidak lagi peduli, pasif atau cuek dengan persoalan politik, termasuk terhadap pilkada atau pemilu. Maka, kalau ditelusuri lebih dalam, yang membuat negara kita sekarang mengalami krisis legitimasi adalah para politisi sendiri. Karena para politis itulah yang suka membuat jarak dengan rakyat dengan sikapnya yang sok elitis dan tidak mau bersikap sederahana dan merakyat.

Maka, untuk mengembalikan kepercayaan publik, supaya krisis legitimasi ini tidak semakin parah, maka para politisi di setiap tingkatan birokrasi:eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus berinstropeksi diri. Sikap dan kebijakan yang arogan, sok elitis, sok kebal hukum dan sok berkuasa yang selama ini menjadi langgam politik para politisi harus segera diubah. Para politisi harus lebih rendah hati dan concern melayani masyarakat. Karena dengan perubahan sikap seperti itu rakyat akan tertarik mengembalikan legitimasinya kepada pemerintah.

Oleh karena itu, kalau pesta demokrasi 2009 yang menghabiskan dana triliunan rupiah ini nantinya tidak ingin menjadi ajang hura-hura belaka tanpa legitimasi publik, elitisme politik para politisi yang selama ini menimbulkan keberjarakan dan kepasifan publik harus dihilangkan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator Forum diskusi filsafat “Linkaran ‘06” dan staf ahli Hasyim Asy’ari Institute Yogyakarta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: