BERSIHKAN DUNIA PENDIDIKAN KITA DARI PUNGLI!

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Setiap kali pembukaan penerimaan siswa baru, dunia pendidikan tak luput dari sorotan publik. Karena sudah menjadi kebiasaan, momen seperti ini sering dimanfaatkan oleh para petugas pendidikan untuk kegiatan komersial dan pencari keuntungan pribadi. Komersialisme pendidikan itu dibuktikan dengan maraknya pungutan liar (pungli) oleh lembaga pendidikan kepada calon siswa baru. Penerimaan siswa baru akhirnya bukan sekedar merekrut siswa untuk belajar, tapi sudah berubah menjadi proyek untuk mengeruk keuntunganb material secara illegal dari calon siswa baru.

Sekandal pungli di wilayah pendidikan ini sering dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Modus operandi yang sering digunakan para lembaga pendiidkan untuk melakukan pungli biasanya dengan melakukan penggelambungan biaya pendidikan. Di atas lembaran kertas, para calon siswa disodori berbagai biaya pendidikan yang tak jelas. Dengan beragam pos pembiayaan yang tak jelas jluntrungnya itu, lembaga pendidikan berusaha untuk memeras para calon siswa baru. Para lembaga pendidikan sering membuat pos pembiayaan ini, pembiayaan itu dan sebagainya, yang mana itu nampak digunakan untuk pembiayaan sekolah. Tapi realitasnya itu sekedar tipu muslihat untuk mengadali calon siswa baru. Melalui pungli semacam itu, biaya sekolah yang sebenarnya murah, akhirnya berubah menjadi sangat mahal.

Nggak dulu nggak sekarang, fenomena pungli itu terus saja muncul. Seperti tahun ini, kasus pungli penerimaan siswa baru muncul lagi dalam beberapa hari terakhir ini di berbagai daerah di Indonesia. Seperti yang terjadi di SMUN 4, Bekasi Jawa Barat, orang tua murid memprotes pungutan uang awal tahun oleh pihak sekolah Rp 1 juta per siswa. Kemudian juga di Parakan Temanggung Jawa Tengah yakni di SMPN Parakan dan dua sekolah bertaraf internasional (SBI) yakni SMPN 2 Temanggung dan SMAN 1 Temanggung dengan besar pungutan antara rp 2 juta hingga 4 juta (Pikiran Rakyat,12/7/2008)

Itu hanya sebgaian kecil saja yang terungkap, tidak menutup kemungkinan kasus semacam itu juga terjadi berbagai sekolah di Indonesia dengan beragam modus operandi. Selain pungutan uang secara langsung, pungli juga kerap dilakukan dengan cara memaksa para calon siswa baru untuk membeli buku, seragam dan pernak-pernik sekolah lainnya. Semua itu umumnya menggelisahkan orang tua siswa. Karena biaya yang dipatok cukup tinggi sehinngga menambah beban bagi orang tua siswa.

 

Masuk kategori korupsi

 

Apapun bentuk dan alasannya pungli dalam dunia pendidikan adalah jenis penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang (abusemnet of authority). Oleh karena itu ia bisa masuk kategori jenis korupsi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi bahwa pungutan liar (pungli) yang marak setiap tahun saat penerimaan siswa baru di hampir semua sekolah di Indonesia termasuk kategori tindak pidana korupsi.

Dengan demikian kalau ada lembaga pendidikan yang dengan sengaja melakukan pungutan liar, lembaga pendididkan itu bisa dipidanakan. Selanjutnya, satu hal yang perlu dicatat adalah, korupsi pendidikan yang berbentuk pungli ini sebenarnya sangat intensif dan meresahkan, namun kurang mendapat perhatian publik, termasuk dari pihak aparat penegak hukum. Karena modus operandi praktik ini tergolong sangat halus. Dengan melalui berbagai anggaran yang tercatat dalam pos biaya sekolah, seolah-olah itu adalah biaya legal, padahal tidak.

Dengan demikian, maraknya pungli ini juga merupakan faktor penyebab mahalnya biaya pendidikan. Kondisi semacam ini diperparah dengan munculnya alasan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Jadi kualitas sebuah pendidikan harus diukur dan dikaitkan dengan seberapa tinggi biaya material. Sehingga seolah meneguhkan bahwa tanpa biaya mahal, sebuah pendidikan tidak akan pernah berkualitas. Akhirnya pihak sekolah seenaknya sendiri menarik biaya dari anak didiknya.

 

Perlu pengawasan ketat

 

Untuk menghentikan praktik penyelewengan dalam dunia pendidikan tersebut, maka sekarang harus dilakukan pengawasan yang ketat terhadap dunia pendidikan. pengawasan ini bisa bersumber dari dua arah yakni dari aparat penbegak hukum dan juga dari masyarakat. Kalau perllu dibentuk LSM tentang pengawasan penerimaan siswa baru. Ini untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan atau pungli yang dilakukan oleh pihak lembaga pendidikan.

Sudah bukan zamannya lagi, sejkolah mematok harga mahal terhadap anak didiknya. Sebab, meskipun anggaran 20 % belum terealisasi, Departemen Pendidikan Nasional adalah departemen tergemuk dibanding departemen gemuk lainnya. Anggaran nasional yang teralokasikan ke departemen ini mencapai Rp 49.701.004.473.000.- (Kompas, 16/2/2008). Dengan menjadi departemen yang mempunyai anggaran terbesar, maka sangat tidak rasional, kalau sekolah-sekolah yang ada di bawahnya, memasang tarip yang sangat mahal.

Selain anggaran di atas, angagran lain untuk menunjang biaya pendidikan masyarakat adalah diberlakukannya dana BOS. Dana BOS ini merupakan dana konpensasi naiknya harga BBM. Ini berfungsi untuk membantu masyarakat untuk meringankan biaya pendidian masyarakat. Maka seperti yang dikatakan oleh Benni Setiawan (2008) BOS jangan sampai menambah deretan panjang kasus korupsi yang semakin merebak dan mnjadi persoalan bangsa. Melakukan pungli terhadap anak para siswa, secara tidak langsung berarti telah mengkhianati penggunaan dana BOS. Karena dengan pungli ini fungsi BOS akhirnya sirna dan hilang tanpa makna. Apa gunanya dikeluarkan BOS, kalau masih ada sekolah yang memungut biaya tinggi terhadap siswa-siswinya.

Oleh karena itu, tidak alasan bagi para pengelola pendidikan untuk menaikkan biaya pendidikan. Sehingga kalau ada lembaga pendidikan yang masih mematok biaya yang mahal hingga mencekik leher orang tua siswa, maka, di dalamnya, itu jelas ada unsur punglinya. Dan oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus semakin aktif mengawasi dan menyelidiki jalannya pendidikan. Sekarang pengawasan dan penyelidikan terhadap penyelewengan di dalam dunia pendidikan itu sungguh lemah.

Dalam hal ini pemerintah justru seolah cuci tangan dan masyarakat sendiri agak apatis. Kalau hal ini dibiarkan, maka pungli dunia pendidikan akan semakin mengakar dan akan menjadi korupsi yang sulit dibrantas. Maka dari itu, untuk menjaga wibawa pendidikan di mata masyarakat maka dunia pendidikan harus yang pertama kali mencerminkan diri sebagai lembaga yang bersih dan bermoral. Dan itu bisa menjadi kenyataan kalau pungli di dalam pendidikan tidak ada. Maka stop pungli dalam dunia pendidikan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator studi filsafat ‘Linkaran 06″ dan staf ahli pada Hasyim Asy’ari Institute.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: