JANGAN BIARKAN MASYARAKAT JATENG TERANCAM BODOH

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*

 

Memasuki ajaran baru dunia pendidikan, para orang tua yang mempunyai tanggungan pendidikan anak-anaknya, mulai peraskeringat dan otak untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya. Bagi mereka yang ekonominya sudah lumayan mapan, secara finansial tentu tidak ada masalah untuk memasukkan anak-anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Mereka tinggal memikirkan sekolah favorit mana yang akan mereka pilih. Namun bagi masyarakat yang tergolong miskin, pas-pasan dan bahkan di bawah cukup, pendidikan ini tentu justru menjadi beban. Alasannya cukup realistis:sekolah sekarang sudah banyak yang tidak pro poor. Sekolah memang sekarang bukan lagi milik seluruh rakyat, tetapi sudah terkapling menjadi “hak” masyarakat berada.

Semakin miskin seseorang, maka ia akan semakin terlempar dari hiruk pikuk dunia pendidikan. Sebab, harga yang dipatok oleh lembaga pendidikan semakin tak terjangkau oleh kantong wong cilik Dan inilah, yang secara faktual dialami oleh sebagian masyarakat di Jawa Tengah: para petani tambak di Pekalongan Utara, mengaku kesulitan menyekolahkan anak-anak mereka. Hal itu karena mereka tak punya cukup dana untuk keperluan itu (Suara Merdeka,13/7/2008) Fakta ini menunjukkan bahwa betapa Jawa Tengah sekarang dilanda masalah serius. Masalah yang dimaksud adalah krisis ekonomi yang berdampak negatif pada pendidikan masyarakat Jateng sendiri.

 

Kesengsaraan yang sempurna

 

Krisis ekonomi dan pendidikan yang mengancam masyarakat Jawa Tengah itu sebenarnya dua hal yang saling bertautan dan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Satu sisi mereka dihadapkan pada kesulitan ekonomi, dan pada saat yang sama mereka dihadapkan pada mahalnya biaya pendidikan. Kesulitan ekonomi ini tak bisa lepas dari naiknya harga BBM. Dampak naiknya harga BBM terhadap masyarakat Jawa Tengah memang juga luar biasa. Masalah ini telah menjadi pemicu naiknya harga-harga barang yang lain, termasuk naiknya harga pakan ikan. Ketidak mampuan para petani tambak untuk menyekolahkan anak-anaknya itu, secara tak langsung juga disebabkan oleh naiknya BBM itu. Sebenarnya ini tidak harus terjadi. Artinya, masyarakat semestinya masih tetap diusahakan untuk bisa sekolah meskipun kondisi ekonomi Jawa Tengah juga sedang dalam keadaan kacau.

Hal itu bisa terjadi kalau dari lembaga pendidikan sendiri memang tidak memasang tarif yang tinggi. Namun ironisnya, dalam kondisi ekonomi yang menghimpit itu, biaya pendidikan di Jawa Tengah juga kacau alias mencekik leher. Misalnya saja untuk sekolah lanjutan saja tarifnya sudah jutaan rupiah pada awal pertama kali masuk. Ini tentu sebuah tragedi yang ironis. Mungkin belum hilang dari ingatan apa yang dijanjikan oleh pemerintah bahwa subsidi BBM akan dialihkan ke wilayah –wilayah vital seperti kesehatan dan pendidikan. Kalau memang itu benar dilaksanakan, mengapa masih ada masyarakat petani tambak yang tak kuat menyekolahkan anak-anaknya. Logikanya kalau dunia pendidikan mendapat alihan dana subsidi BBM, pendidikan bisa menjadi lumayan murah sehingga masih bisa dinikmati oleh masyarakat miskin. Tapi faktanya masih saja ada masyarakat yang tidak kuta menyekolahkan anaknya.

Persoalannya, tidak mampunya masyarakat Jawa Tengah untuk menyekolahkan anak-anaknya itu bukan semata-mata karena, secara ekonomis, mereka miskin, tapi juga disebabkan biaya pendidikan yang terlalu masih mahal. Meskipun mereka masih terjerat dalam garis kemiskinan, kalau biaya pendidikan di Jawa Tengah itu merakyat, maka masyarakat miskin untuk bisa melanjutkan sekolah itu masih bisa tertolong. Termasuk masyarakat petani tambak di Pekalongan.

Namun faktanya justru terbalik. Maka tidak heran kalau jumlah anak-anak yang tak sekolah di Jateng gara-gara beban ekonomi ini terus melambung tinggi. Dan ini merupakan masalah yang terus menghantui dari tahun ke tahun. Dari Angka Partisipasi Murni (APM) di Jateng tahun 2005/2006 misalnya, jumlah anak putus sekolah karena ketidak berdayaan ekonomi cukup tinggi. Di tingkat SD/MI 89.985 anak dan SMP/Mts sebesar 69,01 % adanya anak tidak sekolah.(Suara Merdeka,9/7/2008). Hal semacam ini kalau tidak diperhatiakn dengan serius, maka jumlah anak-anak Jawa Tengah yang tak kuat sekolah gara-gara terkungkung kemiskinan tersebut semakin lama semakin bertambah. Dan ini akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan daerah Jawa Tengah sendiri.

 

Tanggung jawab gubernur baru

 

Tingginya jumlah anak-anak di Jawa Tengah yang tidak kuat sekolah karena beban ekonomi ini, sekarang, secara prosedural merupakan tanggung jawab Bibit-Rustriningsih selaku pemimpin baru masyarakat Jateng. Pendidikan harus menjadi agenda utama dari kinerja Bibit. Pemerintah Jawa Tengah yang baru ini harus mempunyai komitmen kuat terhadap perbaikan pendidikan. Karena alasannya jelas bahwa pendidikan adalah tulang punggung pembangunan daerah.

Selain itu, Seperti yang dikatakan oleh Benni Setiawan (2008), belajar dari perjalanan sejarah peradaban dunia, kita akan menemukan bahwa bangsa-bangsa yang sekarang maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan sekarang disusul Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, Singapura dan Thailand, adalah negara-negara yang sejak awal pembangunannya mendudukkan pendidikan sebagai prioritas utama. Negara-negara ini menganut paradigma ‘To Build Nation Build School“.

Oleh karena itu, Jawa Tengah, sebagai daerah yang cukup potensial baik dari sisi geografis alamnya maupun sosial budayanya harus mendasarkan pembangunannya pada pendidikan. Karena dengan pendidikan dapat dilahirkan tenaga-tenaga profesional dan unggul untuk memberdayakan dan memanfaatkan potensi-potensi Jawa Tengah tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan berbasis pendidikan itu, pemerintah Jateng, pertama-tama, harus membuka pendidikan murah yang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah. Bagi Jawa Tengah, untuk membuat pendidikan murah atau bahkan gratis itu sebenarnya bukan sebuah hal yang berat. Karena ABPD Jawa Tengah cukup mendukung. Seperti tahun 2007, APBD Jawa Tengah untuk alokasi pendidikan bisa mencapai Rp188.561.123.000,- Cuma sekarang tinggal komitmen dari pemerintah Jawa Tengah sendiri untuk mewujudkan program tersebut.

Selain itu, pemerintah juga bisa bekerja sama dan mendukung lembaga-lembaga pendidikan swasta yang mempunyai prospek kemandirian dan ketrampilan. Seperti di Salatiga ada yang namanya Pondok Pesantren Qoryah Thoyyibah yang lebih menekankan pada praktik ketrampilan dan penelitian secara langsung di lapangan, atau Pondok Pesantren Roudlotul Hikmah Jepara yang mempunyai program ketrampilan pembudidayaan Jamur bagi para santrinya. Lembaga-lembaga pendidikan swasta semacam ini hendaknya didukung secara konkrit oleh pemerintah daerah karena di dalamnya terdapat potensi kemandirian dan ketrampilan bagi para santri.Ini jelas sangat membantu pendidikan masyarakat.

Dengan demikian, banyak jalan menuju roma bagi pemerintah Jawa Tengah untuk menciptakan pendidikan murah atau bahkan gratis bagi masyarakatnya. Satu hal yang harus dicamkan oleh pemerintah Jateng sendiri adalah komitmen: jangan sampai rakyat Jawa Tengah menjadi bodoh hanya karena tak kuat bayar sekolah.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator forum studi filsafat “Linkaran ‘06” Yogyakarta dan anggota Ikatan Santri Jepara (IKSAJ) Jawa Tengah.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: