REKONSTRUKSI DUNIA POLITIK SEBAGAI RUANG PUBLIK

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*

 

Politik, secara demokratis adalah domain publik bagi kekuatan non struktur. Dalam kerangka fungsional ini, kepentingan publik lebih diposisikan secara berhadap-hadapan dengan kepentingan negara. Pada sistem ini negara dituntut untuk tidak mempunyai otoritas terhadap domain publik. Sementara publiklah yang harus diberi otoritas itu. Dalam rangka memberi otoritas ini, maka dibutuhkan yang namanya ruang publik.

Ruang publik ini adalah zona umum. Hannah Arrendt (1996) mengartikannya sebagai dunia bersama yang dimilki oleh setiap orang, yang dibedakan dari tempat yang dimiliki secara pribadi. Dalam konteks ini ruang publik lebih diidentikkan dengan dunia umum yang dipahami berdasarkan tingkat keumuman. Karena sebagai dunia umum jelas di dalam ruang publik bersemayam beragam kepentingan dan aspirasi.

Sementara itu, dilihat dari derajat kepentingan yang ada dalam ruang publik, Jurgen Hubermas mengklasifikasikan berbagai kepentingan itu ke dalam tiga kelompok besar yaitu kepentingan kaum borjuis, kepentingan intelektual dan kepentingan publik itu sendiri. Dalam kategori inilah masing-masing kepentingan, sering kali, bisa saling berlaga dalam sebuah ruang publik. Meskipun sebagai kepentingan publik, ruang publik sering tidak mencerminkan kepublikan yang utuh. Sebab, misalnya sekarang, ruang publik justru menjadi pusat kepentingan kaum kapitalis-borjuis. Hal ini terbukti dengan berubahnya ruang publik menjadi ajang spectacle dari beragam komoditi yang ditawarkan kepada masyarakat.

 

Ruang publik yang terreduksi

 

Sebagai ruang publik, dunia politik kita tidak luput dari penguasaan golongan borjuis. Sehingga politik Indonesia belum bisa menjadi ruang publik yang benar-benar sehat. Artinya politik Indonesia belum bisa menjadi tempat yang bisa mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat umum. Ia masih menjadi milik golongan tertentu yakni golongan borjuis-kapitalis. Hal ini dibuktikan dengan kalahnya aspirasi publik di hadapan kepentingan kaum pemodal dan industri. Bahkan aspirasi kaum pemodal dan kepentingan industri selalu mendominasi dan mendeterminasi dunia poilitik secara absolut.

Melihat fakta yang demikian itu, maka politik telah menjadi ruang publik yang tereduksi tingkat kepublikannya. Ia tidak benar-benar bisa netral dan benar-benar akomodatif. Tetapi sebaliknya, ia hanya menjadi daerah kekuasaan oleh segelintir orang atau golongan. Maka, berdasarkan tingkat kualitas kepublikannya, dunia politik di Indonesia hanya mampu menjadi ruang publik minimalis, yaitu ruang publik yang mengalami minimalisasi, penyempitan dan penciutan kualitas kepublikannya.

Ini berbeda dengan ruang publik maksimalis yang mempunyai tingkat kepublikan yang tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas kepublikannya. Hal ini karena, ruang publik maksimalis ini mampu menampung berbagai aspirasi dan kepentingan publik yang sesungguhnya. Jadi, ruang publik menjadi minim kalau ia telah tereduksi dan didominasi oleh segelintir kleompok dan bukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan ini, sekali lagi, sedang melnada dunia politik kita.

Terreduksinya dunia politik sebagai ruang publik ini semakin nyata ketika Indonesia menjadi negara yang dikendalikan oleh pasar. Sebagai bagian dari pasar, negara hanya difungsikan untuk melayani dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasar meskipun itu sering bertentangan dengan kepentingan rakyat. Rakyat bahkan sering menjadi tumbal atas otoritarianisme pasar. Lihat saja para petani yang produknya menjadi hancur karena kalah dengan produk pertanian yang diekspor oleh negara-negara maju akibat kelebihan produksi. Ketika negara hanya mnejadi budak dan pelayan pasart ini, maka negara sebagai bagian dari entitas politik tereduksi kepublikannya. Karena negara hanya mampu menampung sebgaian kecil kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum atau publik asli justru dimarginalkan.

 

Harus direkosntruksi

 

Minimlaisme kepublikan yang ada di dalam struktur politik kita ini saatnya didekonstruksi. Dari dekonstruksi minimalisme ruang publik itu nantinya difollow upi dengan mengkonstruksi politik sebagai ruang publik yang maksimalis. Sarat terwujudnya ruang publik yang maksimalis adalah adanya aktor-aktor politik yang maksimalis. Aktor politik maksimalis adalah pemain politik yang cerdas, aktif, cekatan dan progresif dalam aktifitas dan komunikasi politik. Ia bukan hanya seorang penguasa, tetapi juga seorang negarawan. Ia tidak hanya piwai bermain politik, melainkan juga bijaksana dalam membuat keputusan politik. Selain dari itu, tipikal seorang politisi maksimal ini tidak hanya memandang politik sebagai ajang untuk perebutan kekuasaan, melainkan sebagai seni kehidupan untuk menciptakan kesejahteraan dan kedamian bersama.

Selain sifat-sifat yang demikian, para aktor politik, juga harus mempunyai tingkat sensibilitas berbudaya tinggi. Sensibilitas budaya tinggi, dalam pandangan Theodor Adorno—seperti yang dikutip oleh Yasraf A.Pilliang— ini dicirikan oleh kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mengapresiasi sesuatu dengan tingkat abstraksi yang tinggi; pengalaman baru yang menuntut analisis kompleks,; penampilan baru yang menuntut analisis menmdalam. Artinya seorang aktor maksimalis adalah orang yang mempunyai ketajaman intelektual, kemampuan berpikir reflektif dan berwawasan luas. Dengan demikian dalam menangani masalah politik yang ada para aktor politik tidak bersikap dangkal, tetapi bisa menguraikan secara rinci dan menemukan akar masalahnya. Dengan demikian, politik akan menjadi ajang kompetensi yang adil, egaliter tanpa dominasi dan determinasi. Sehingga semua pihak merasa kepentingannya terakomodasi dan tersalurkan dengan baik di dalam dunia politik tersebut.

Untuk menciptakan sistem tersebut jelas mengandaikan sebuah pola perekrutan aktor politik yang efektif dan profesional. Pada level perekrutan ini kualifikasi yang dipatok untuk seoramng aktor sebagai persyaratan untuk terjun ke gelanggang politik harus benar-benar bermutu. Ia harus orang-orang yang benar-benar mempunyai kapabelitas dan kredibelitas yang tinggi.

Selama ini politik kita dihuni oleh aktor-aktor politik yang minimlais yang bernalar rendah dan bermental buruk, sehingga menjadikan dunia politik kita menjadi ruang publik yang tidak sehat, penuh keculasan, penipuan dan menjadi dominasi kelas tertentu. Akhirnya kebijakan politik yang ada selalu bias dan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Inilah yang menjadikan masyarakat semakin tidak tertarik dan muak dengan fenonema politik aktual. Maka wajar kalau ancaman golput marak di mana-mana.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: