TEOLOGI EMANSIPASI KRITIS

Oleh: Muhammad Muhibbuddin*

 

Kekuasaan adalah kekuatan yang membius untuk menelikung. Seseorang yang awalnya bermoral baik, humanis dan jujur, namun ketika sudah memegang kekuasaan, tanpa sadarkan diri dan terlena, ia berubah menjadi tiran yang menindas, curang dan korup. Fenonemena semacam inilah yang ditegaskan oleh sejarawan Inggris Lord Action bahwa power is corrupt, the absolute power corrupts absolutely. Penyelewengan kekuasaan (the abusement of authority) semacam ini dalam faktanya sangat menyengsarakan rakyat banyak dan oleh karena itu harus dicegah supaya tidak mengkristal menjadi kekuatan yang mengakar.

Upaya pencegahan penyelewengan kekuasaan ini, supaya efektif dan tahan lama, tidak cukup dengan berjalan di atas komitmen sosial, melainkan harus berakar pada nilai dan spirit transendental. Selama ini kekuatan kontrol mudah dipatahkan dan berumur pendek karena dijalankan di atas prinsip yang pincang. Umumnya gerakan civil society hanya bertumpu pada kekuatan sosial-horisontal dan kering dengan sentuhan spiritual-transendental.

 

Perlunya landasan teologis

 

Untuk mempunyai kekuatan kontrol politik yang mempunyai dasar pijakan yang kokoh maka perlu diciptakan konsep teologi emansipasi kritis. Teologi ini merupakan panggilan iman untuk mengontrol dan mengimbangi (cek and balance) dominasi kekuasaan oleh pemerintah. Di dalamnya bukan semata gerakan perlawanan, melainkan juga mengandung nilai ibadah. Artinya berlaku kritis dan aktif mengontrol kekuasaan para penguasa, dalam kerangka teologi ini, bukan saja merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia yang beriman kapanpun, di manapun dan bagaimana pun.

Jadi teologi emansipasi kritis ini adalah bentuk kegelisahan dan kepedulian terhadap potensi terjadinya penelikungan kekuasaan yang tak mengenal waktu dan tempat.Artinya setiap saat dan di sektor apa saja, kekuasaan selalu cenderung diselewengakan oleh pelakunya. Prinsip dasar teologi ini adalah kesadaran bahwa kekuasaan adalah suara atau amanah rakyat, sementara suara rakyat adalah suara tuhan (vox populi vox dei). Karena simbol dari suara tuhan, maka proses pelaksanaan kekuasaan mau tak mau harus sesuai dengan aspirasi rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat (tashorrufull imam alaa al- roi’yyah manuuthummbil maslahah). Sehingga segala kebijakan politik yang dijalankan bukan untuk kepentingan rakyat harus dilawan.

Beragam penyelewengan, maraknya KKN dan pemangkasan hak-hak rakyat adalah bentuk kebijakan politik yang harus dilawan secara konstitusional, karena jelas sangat menyengsarakan rakyat. Teologi ini menegaskan bahwa para pemimpin adalah pemegang amanah rakyat, dan bukan penguasa rakyat. Sebab, kekuasaan yang dijalankan pada prinsipnya adalah amanah dari rakyat. Dalam konteks ini pemnerintah adalah seperti yang dikatakan oleh John Locke (1950) seorang wali (trustee) atau pihak yang dipercaya oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat. Karena statusnya sebagai pelayan, wali atau pihak kepercayaan rakyat, maka pemerintah mengadakan satu kewajiban sepihak kepada warga negara untuk bertindak demi kebaikan mereka. Dengan demikian, konsep itu mengimplikasikan bahwa warga negara setiap saat dapat mengubah persyaratan kepercayaan atau mencabut kekuasaan yang diberikan atas adasr kepercayaan itu.

Maka, teologi emansipasi kritis ini juga menyadari bahwa tidak ada kekuasaan yang sepenuhnya berjalan secara bersih dan konsisten. Meskipun era demokrasi menegaskan bahwa status para penguasa adalah sebatas sebagai pemegang amanah rakyat, namun potensi dan kesempatan para pemimpin untuk menyeleweng mesti tetap ada. Sehingga penyelwengan ini nantinya juga menjadi arguemn dasar rakyat untuk mencabut keprcayaannya kepada pemerintah.

 

Desentralisasi kekuasaan

 

Di samping sebagai cek and balance, teologi kekuasaan ini juga sebagai martil untuk mendekonstruksi kekuasaan. Dekonstruksi kekuasaan ini berorientasi pada desentralisasi kekuasaan yang menjadi langkah awal untuk menciptakan kondisi kekuasaan yang equiliberium. Hal ini berdasarkan pada kesadaran bahwa meskipun statusnya sebagai wali (trustee) atau kepercayaan rakyat, namun pada saat yang sama pemerintah pemerintah selamanya terus mendaulat dirinya sebagai penguasa, sebagai elit politik, sebagai raja yang cenderung absolut. Karena elitisme politik ini maka pemerintah secara otomatis terus berambisi memperkuat basis kekuasaannya, sehingga nantinya bisa membuat kebijakan yang otoriter tanpa persetujuan rakyat. Karena orientasinya semacam ini, maka pemerintah selalu berusaha untuk membuat masyarakat pasif dan apatis, cuek dan acuh tak acuh terhadap kondisi politik yang dijalankan pemerintah. Ini dimaksudkan untuk menghentikan kontrol dari rakyat.

Modus operandi untuk membuat rakyat apatis ini tentu saja bermacam-macam ada kalanya dengan kekerasan, dengan pemaksaan, dengan membuat rakyat frustasi dan sebagainya. Untuk mengahdapi kondisi semacam ini maka seperti kata GA. Almond dan S.Verba (1965) bahwa publik yang demokratis harus mengejar tujuan-tujuan yang kontradiktif; harus aktif sekaligus pasif; terlibat namun tidak terlalu, berpengaruh namun tetap mengambil jarak. Dengan pola semacam ini, maka teologi emansipasi tetap menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang berada di luar setruktur namun tetap aktif dan kritis. Jadi teologi emansipasi kritis merupakan kekuatan yang berdiri di wilayah periferal, namun berusaha menyentuh wilayah sentral untuk merubahnya.

Dengan demikian, dalam konteks proporsionalitas kekuasaan, teologi emansipasi menghendaki adanya keseimbangan kekuasaan antara kekuatan kultur dengan struktur, antara pemerintah dengan rakyat, antara kekuatan internal dengan kekuatan eksternal. Wasit untuk menjamin keseimbangan kekuasaan antara kedua kekuatan itu adalah konstitusi. Dalam hal ini, supaya tidak terjadi iklim yang seimbang dan egaliter, masing-masing pihak dituntut untuk mematuhi terhadap wasit tersebut. Seperti yang dikatakan oleh pemikir politik era pencerahan asal Prancis Montesque (2002) bahwa penyelewengan hanya bisa dihindari dengan pola konstitusional, di mana masing-masing unsur tunduk pada batas-batas demi keseimbanagn kekuasaan. Sistem semacam ini perlu karena pengalaman senantiasa menunjukkan pada kita bahwa setiap orang yang diserahi kekuasaan cenderung menyelwengkannnya, dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya.

Jadi teologi emansipasi kritis ini merupakan upaya agar rakyat, kekuatan kultural atau civil society, mempunyai bergaining power yang seimbang dengan pihak pemerintah sebagai kekuatan pelaksana kekuasaan. Untuk mencapai ini jelas mengandaikan keaktifan dan kekritisan rakyat terhadap pemerintah. Keaktifan dan kekritisan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat untuk mencegah atau memotong kontinuitas penyelewengan kekuasaan, baik itu karena kelalaian (negligence) maupun kesengajaan. Sebab, menjadi pasif dan apatis terhadap aktifitas politik hanya akan membiarkan penyelewenagan itu langgeng. Sementara membiarkan fenomena buruk semacam itu, dalam paradigma keimanan, jelas merupakan sebuah dosa.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: