KORUPSI, SEBUAH DOSA SEJARAH?

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Masalah korupsi kini mewabah di segala lini kehidupan. Ia bukan saja tumbuh di daerah atau sektor tertentu, tetapi sudah menyebar ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia, di berbagai sektor pemerintahan dan partai politik. Kalau era orde baru, korupsi masih mengalami sentralisasi, sealur dengan sistem politik dan ekonomi pada waktu itu. Namun di era reformasi korupsi menggejolak di di berbagai daerah. Terbukti, di tahun 2008 saja, sejumlah kepala daerah dan pejabat di daerah berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana, bahkan di penjara (Kompas,21/7/2008)

Persoalan korupsi adalah persoalan yang sudah lama dibicarakan, didiskusikan bahkan menjadi pembicaraan sehari-hari masyarakat di warung-warung kopi. Namun pembrantasannya belum seintens pembicaraannya. Semakin lama penyakit bangsa yang satu ini justru semakin komplek, kait mengkait hingga semakin memperkuat eksistensinya. Lembaga legislatif yang petentang-petenteng hendak melayangkan angket kepada presiden untuk menyelidiki soal indikasi adanya mafia perminyakan, belum apa-apa saja, anggotanya sudah banyak yang terjerat korupsi. Atau pihak kejaksaan, yang diharapkan bisa menjadi godam melibas para koruptor, para pejabatnya justru banyak yang bersekongkol dengan para koruptor sendiri. Melihat fenomena ini semakin meneguhkan bahwa korupsi kini sudah menjelma menjadi lingkaran setan yang sulit diketahui ujung-ujungnya.

Dalam kerangka ini menjadi semakin tidak jelas, mana subyek dan mana obyek, mana yang harus membrantas dan mana yang harus dibrantas. Sebab, pihak yang secara prosedural bertugas membrantas, kenyataannya juga berubah menjadi pihak yang harus dibrantas. Dengan ketidakjelasan mana subyek dan mana obyek ini menjadikan kasus korupsi semakin rumit dan ruwet sehingga sulit diurai dan hampir tak bisa dibrantas.

 

Warisan sejarah kolonialisme

 

Korupsi yang sudah mengakar kuat dalam struktur birokrasi politik Indonesia sekarang ini sebenarnya mempunyai akar sejarahnya yang panjang. Ia merupakan warisan dari sistem kolonialisme yang pernah mencengkramkan kuku kekuasaannya berabad-abad lamanya di Indonesia. Pola pelembagaan korupsi dalam sistem birokrasi kolonial tersebut dapat kita baca dari ilustrasinya pakar sejarah Indonesia Sartono Kartodirjo (2005). Tidak dapat dipungkiri, kata Sartono, bahwa sistem birokrasi kita sebagai kelanjutan dari sistem birokrasi kolonial mewarisi karakteristiknya, yaitu, sifat dualistis, artinya merupakan struktur semi feodal dan legal rasional. Ambivilensi yang inheren ada pada birokrasi kolonial itu, merupakan sumber pelbagai permasalahan korupsi., terutama bila dipandang dari perspektif birokrasi modern.

Mengapa? Karena kaum imperialisme pada waktu itu membutuhkan sebuah tatanan birokrasi modern yang efektif dan efesien untuk mengatur semua praktik industrialisasi, distribusi, konsumerisasi dan modernisasi ekonominya di dalam masyarakat, namun di sisi lain ia belum mempunyai kaki yang bisa digunakan untuk menembus masyarakat bawah. Oleh karena itu ia membutuhkan perantara (middleman) yang bisa menghubungkan dirinya dengan masyarakat sendiri. Untuk menciptakan perantara(middleman) itu di difungsikan peranan bupati beserta bawahannya. Fungsi middleman itulah membuat kedudukannya sangat strategis, sehingga dapat dimanipulasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, sedangkan penguasa kolonial menghadapinya dengan penuh toleransi.

Dari gambaran itu, kita bisa mengetahui bahwa maraknya korupsi adalah akibat sistem birokrasi yang tidak tegas baik dari level atas (birokrasi kolonial) maupun dari level bawah (budaya masyarakat). Dari pihak kolonial tidak tegas karena ia membutuhkan peran para bupati, sementara dari pihak rakyat sendiri tidak ada kontrol terhadap para bupati karena sistem politik yang berlaku adalah sistem feodal. Pola semacam inilah yang pernah dilakukan oleh bupati lebak, PA. Kertanegara di era 1850-an. Ketika punya hajat, bupati Kertanegara menarik pungutan secara tidak sah kepada masyarakat. Melihat fenomena ganjl itu, Douwes Dekker, yang pada waktu itu menjabat sebagai asisten residen, memperingatkan kepada bupati untuk tidak melakukan pungutan itu dan bahkan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memecatnya. Ini sebagai konsekuensi diterapkannya norma birokrasi modern.

Namun itu sulit dilakukan karena Kartanegara merupakan perantara antara rakyat lebak dengan pemerintah kolonial. Sementara ironisnya, dari pihak Kertanegara sendiri tidak merasa bersalah karena kekuasaannya berakar dalam struktur masyarakat feodal. Sehingga penarikan pungutan semacam itu dianggapnya sah. Dalam masyarakat feodal telah berlaku hukum konvensional bahwa wajar-wajar saja kalau ada seorang penguasa menarik pungutan atau upeti dari rakyat.

 

Menegakkan demokrasi sebagai kontrol

 

Meskipun sistem sekarang sistem pemerintahan kita sudah beralih ke sistem demokrasi, namun bukan berarti, sistem feodalisme yang dulu dibiarkan oleh birokrasi kaum kolonial tersebut, sekarang hilang atau mati. Feodalisme sekarang masih sangat mewarnai budaya politk kita. Sebagaimana kata Taufik Abdullah, feodalisme sebagai idiologi itu masih hidup sampai sekarang dalam wujudnya yang baru, yaitu neofeodalisme.

Oleh karena itu, untuk memangkas gurita korupsi sebagai dosa sejarah tersebut, feodalisme harus dikikis habis. Untuk melenyapkan idiologi feodal ini dalam segala macam bentuk maifestasinya, maka spirit demokrasi harus dihidupkan. Dengan adanya ilkim demokras yang sehat, maka kedaulatan rakyat bisa diraih. Sehingga rakyat bisa sepenuhnya mengontrol jalannya pemerintahan.

Selama ini, kekuatan civil society justru cenderung melemah. Hal ini ditandai oleh kurang bergairahnya perlawanan masyarakat terhadap pemerintah. Meskipun di sana –sini masih dijumpai aksi demonstrasi sebagai media untuk menyampaikan aspirasi, namun gerakan itu sering dibrangus oleh pihak keamanan. Mungkin masih belum hilang dari ingatan kita, bagaimana satuan keamanan telah garang menggebuki mahasiswa Unas. Ini merupakan cermin, bahwa sistem feodalisme masih begitu kuat dan sebaliknya sistem demokrasi belum bisa berdiri tegak.

Maka, dengan iklim demokrasi yang sehat itu, kekuatan oposis di luar struktur dan opini publik bisa mempunyai bergaining power yang kuat. Sehingga hal ini bisa menjadi media kontrol yang efektif untuk mempersempit ruang korupsi dan bentuk penyelewengan wewenang lainnya. Hal seperti inilah yang pernah terjadi di Korsel di tahun 2006. Pada waktu itu, hanya karena main golf, Perdana Menteri Korsel Lee Hae-Chan mundur dari jabatannya. Lee main golf pada saat yang tidak tepat. Karena pada waktu itu sedang ada aksi mogok nasional para pekerja kereta api. Sebagai pejabat publik, Lee dikritik karena, dalam kondisi seperti itu, ia seharusnya menemui para pekerja dan bukan malah main golf. Akibat kritik publik itu, Lee merasa malu dan bersalah sehingga rela mundur.

Jadi, kontrol masyarakat terhadap pemerintah kita itu untuk membuat mereka malu dan risih sehingga tidak mudah melakukan korupsi dan bentuk penyelwengan lainnya. Sebab, para pejabat kita itu, umumnya tidak punya malu dan hanya kemaluannya yang besar. Inilah mengapa mereka banyak menilap uang rakyat hanya sekedar untuk memperbanyak bini. Maka, boro-boro mau mundur karena kesalahan kecil seperti Lee, sudah ketahuan korupsi saja maunya masih mengelak dan mempertahankan jabatannya. Inilah dosa sejarah yang harus kita hapus.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator studi filsafat “Sophos alaikum” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: