KORUPSI DAN HIPPERMORALITAS POLITIK

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Benar-benar sempurna korupsi yang ada di Indonesia. Ibarat penyakit panu, korupsi di Indonesia ini sudah kronis. Penyakit itu sudah menyebar merata di tubuh hingga tak ada lagi secuil ruang yang bersih dari korupsi. Seperti yang di ekspos Kompas (21/7/2008) bahwa korupsi menyebar merata di wilayah negara ini, dari aceh hingga Papua. Selain merata di berbagai daerah, korupsi jga menjangkiti sejumlah lembaga negara, termasuk Badan Usaha Milik Negara (Kompas, 22/7/2008) Ini artinya bahwa penyakit korupsi itu sudah menyerang seluruh organ tubuh Indonesia secara total baik luar maupun dalam, menjalar mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.

 

Hippermoralitas korupsi

 

Menjalarnya korupsi di Indonesia ini bukan hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum di Indonesia, tapi yang paling fundamental lagi adalah hancurnya nilai-nilai moral yang ada dalam strukur politik Indonesia. Supremasi hukum itu sendiri bisa tegak kalau memang benar-benar ditopang oleh tradisi moral yang kuat. Namun kenyataannya batas-batas baik dan buruk, dalam pentas politik, itu justru dikaburkan. Mengguritanya korupsi itu, menunjukkan bahwa politik Indonesia berada dalam kondisi hipermoralitas.

Hipermoralias, seperti yang dikatakan oleh George Bataile (1993) adalah sebuah kondisi di mana ukuran-ukuran moralitas yang ada tidak dapat dipegang lagi, oleh karena situasi yang berkembang telah melampoi batas-batas Good and Evil. Memang ada semacam pesimistis untuk mempertemukan antara moralitas dan politik. Membicarakan moralitas dan politik adalah ibarat membicarakan langit dan bumi. Moral adalah masalah idealisme sementara politik adalah masalah pragmatisme. Keduanya seolah mengalami keberjarakan yang tak bisa dikompromikan. Bahkan naifnya, dalam sejarah poltik Indonesia, idealisme selalu kalah ketika berhadapan dengan pragmatisme. Artinya karena memang sudah tidak ada titik temu antara idealisme dan pragmatisme di ranah politik, maka sekalian saja idealisme dikorbankan demi kepentingan pragmatis. Hipermoralitas poitik Indonesia ini seolah meneguhkan asumsi keberjarakan tersebut.

Dengan terjadinya hipermoralitas dalam panggung politik Indonesia, maka proses percaturan politik di Indonesia tidak lagi berdasar pada baik dan buruk, tetapi lebih cenderung berdasar pada suka dan tidak suka, senang dan tidak senang. Korupsi di Indonesia yang merajalela itu bisa terjadi, karena para pejabatnya memang sudah berprinsip senang atau tidak senang. Karena prinsipnya senang dan tidak senang, maka para politisi itu lebih dikendalikan hawa nafsunya daripada akal sehat dan hati nuraninya. Lebih dikuasai, dalam bahasanya Frued, aspek Idnya daripada superegonya. Maka dari itu para politisi kita telah kehilangan kontrol dalam dirinya.

Sumber moralitas yang berupa hati nurani atau super ego adalah pengawas natural yang ada secara inheren dalam diri sesorang, ia akan menjadi bahan pertimbangan dan hakim dalam diri untuk mempertimbangkan baik dan buruk, moral dan immoral, etis dan tidak etis, human dan dishuman di setiap aktifitas manusia terutama yang berhubungan dengan kepentingan publik. Namun sumber moral itu bisa sirna kalau monster hawa nafsu atau Id dibebaskan secara binal oleh manusia sendiri. Dengan menangnya hawa nafsu atas hati nurani, Id atas superego dalam diri politisi Indonesia, maka dunia politik kita akhirnya menjadi ruang yang pengap dan menjijikkan. Ia sama seperti dunia hitam yang dipenuhi oleh hal-hal buruk. Politik akhirnya hanya berisi penipuan, keculasan, hura-hura dan penyalahgunaan wewenang.

Padahal, pada hakekatnya, politik adalah sesuatu hal yang terpuji. Karena entitas politik sebenarnya bertujuan bukan sekedar untuk mengatur aspek matrial dan fisik manusia, tetapi lebih dari itu, seperti yang dikatakan oleh Arstoteles untuk menuju kebajikan yang sempurna. Artinya negara atau sistem politik yang benar bukan hanya sekedar mensejahterakan warganya secara material, tetapi juga bisa mendidik warganya untuk bertingkah laku baik sesuai dengan nilai-nilai moral. Salah satu pendidikan nilai itu adalah mencegah seluruh warga negara, baik di di dalam struktur maupun di luar struktur, melakukan korupsi. Tapi kenyataannya dari pihak pejabat sendiri, yang notabene pelaksana sistem politik negara justru banyak yang terkena sekandal korupsi. Ini menandakan bahwa para birokrat dan pejabat negara itu belum bisa menjadi bagian dari tujuan negara yang berupa kebajikan sempurna tersebut. Karena diri mereka sendiri ternyata tidak bermoral.

 

Saatnya diluruskan

 

Untuk menghentikan praktik immoralitas dalam dunia politik, maka saatnya sekarang, dunia politik kita harus diluruskan. Artinya harus ada revolusi karakter politisi dalam dunia politik. Dunia politik harus benar-benar bisa disterilkan dari para politisi busuk yang bermental korup.

Untuk menempuh ini mulai sejak dini harus di adakan pengakderan politik yang baik dan benar. Pengkaderan politik yang selama ini hanya berorientasi pada politik kekuasaan sudah saatnya dirubah ke arah seni politik yang lebih berpegang pada nilai-nilai etika dan logika. Wilayah pengkaderan politik ini ada di berbagai kekuatan civil society seperti parpol, LSM, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, kampus dan sebagainya. Orang-orang yang ada di wilayah-wilayah itu pada hakekatnya adalah kader politik. Karena mereka semua mempunyai hak yang sama untuk memilih dan diplih sebagai pemimpin dalam pentas politik Indonesia.

Untuk itu, terkait dengan penyakit korupsi yang akut ini, para kader politik itu harus dididik dengan sungguh-sungguh, di dalam dirinya, sejak dini harus benar-benar ditanamkan nilai-nilai moral untuk tidak korup. Sekarang ini mengapa korupsi di Indonesia telah mengalami hipermoralitas, karena dalam wilayah pengkaderannya, para politisi itu sudah dibiasakan hidup korup. Mereka sudah terbiasa dididik bagaimana cara menggelambungkan anggaran dalam proposal, menelikung aturan dan norma, menjilat rakyat dan sebagainya. Maka sangat wajar kalau ketika tampil sebagai pemimpin, mereka bukan menjadi politisi yang bersih, tetapi justru menjadi politisi busuk yang korup dan suka menyelewengakan kekuasaan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator Studi Filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: