KEKERINGAN DAN SKANDAL PRIVATISASI AIR

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*

 

Kekeringan kini melanda di mana-mana. Akibatnya masyarakat banyak yang bingung. Hal ini terutama sekali dirasakan oleh para petani. Sebab, air sebagai salah satu unsur pokok dalam pertanian kini mulai sulit mereka dapatkan. Akibatnya, berhektar-hekatr sawah di Indonesia kini terancam berubah menjadi hamparan gurun kering yang tak bisa ditanami. Ketua kontak Tani Nelayan Andalan Winarno Tohir mengatakan, sebagian besar lahan pertanian beririgasi mendapat pasokan air sungai yang bukan berasal dari waduk. Lahan inilah yang berpotensi mengalami kekeringan meluas. Dari sekitar 5 juta ha sawah beririgasi hanya ada 899.000 ha yang mendapat pasokan air waduk. Selebihnya mengandalkan irigasi desa dan semi teknis yang bersumber dari non waduk (Kompas, 29/7/2008)

Masalah air ini memang sebuah masalah krusial. Ia bukan saja menjadi permasalahan pertanian, namun juga mencakup spektrum kehidupan yang luas.Hal ini sangat wajar. Karena air adalah unsur pokok kehidupan yang multi fungsi. Selain sebagai irigasi pertanian, ia juga dibutuhkan oleh manusia sejagad untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mulai dari untuk minum hingga mencuci pakaian. Sebuah ajaran filosofis menyatakan bahwa pada hakekatnya manusia terbentuk dari empat unsur dasar yaitu tanah, air, udara dan api. Ini menandakan bahwa manusia manapun tidak mungkin bisa eksis tanpa air. Sehebat-hebatnya manusia, kalau dirinya sudah tidak dialiri air, maka ia akan terancam punah.

Bahkan dalam kehidupan yang lebih luas, air juga dibutuhkan oleh mahluk hidup lain selain manusia. Tumbuhan dan binatang juga membutuhkan air. Ini artinya, air merupakan pilar kehidupan universal.Maka ketika kekeringan tiba-tiba melanda, manusia dan lingkungan sekitarnya menjadi oleng dan goyah. Karena salah satu unsur penopanganya, yakni air, mulai hilang.

Sebenarnya, ada banyak faktor yang memicu kekeringan datang menghantam kehidupan kita. Pertama adalah karena rusaknya hutan. Hutan, sebagai waduk alamiah, yang berfungsi sebagai penyimpan air kini mulai rusak berat. Illegal loging, legal logging dan berbagai jenis pembalakan liar lainnya terus merajalela. Di samping itu juga akibat rusaknya Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Waduk. Kedua pusat air ini, kini banyak yang sudah tidak berfungsi lagi karena telah rusak baik rusak ringan, setengah maupun berat. Selain faktor ini, ada penyebab lain yang sangat berpengaruh terhadap munculnya kekeringan, apa itu?

 

Privatisasi air

 

Air sebagai unsur kehidupan manusia semestinya dikuasai oleh negara dan didistribusikan secara merata kepada rakyat. Namun akibat keserakahan kapitalisme, air kini mulai diprivatisasikan. Tujuan utamanya adalah jelas komersialisasi. Akibatnya, air yang seharusnya menjadi hak setiap orang, akhirnya hanya dimiliki oleh pihak swasta tertentu yakni para pemodal. Para pemodal ini dengan begitu mudah menguasai sumber-sumber air untuk dikomersialisasikan. Hal ini menjadikan masyarakat sulit untuk mendapatkan air. Ketika air sudah menjad aset perusahaan, maka untuk bisa mendapatkan air, mau tidak mau, masyarakat dipaksa beli kepada perusahaan-perusahaan itu dengan harga yang mahal.

Di beberapa tempat, privatisasi air telah mengakibatkan kesengsaraan bagi masyarakat. Di Klaten, misalnya, petani pernah sepakat menolak perusahaan air minum Tirta Investama, produsen Aqua. Langkah ini dilakukan, setelah mereka mengalami kesulitan mendapatkan air untuk mengairi lahan pertanian mereka. Penyebabnya, pihak perusahaan, secara ilegal, membuat dua sumur baru. Padahal, sumur lama yang telah dibangun oleh PT TI beberapa tahun yang lalu, dianggap telah menyusahkan petani Klaten untuk mendapatkan air bagi kelangsungan hidup mereka.

Dalam konteks Indonesia usaha privatisai air itu mulai mencuat ketika dikeluarkannya UU No. 7/2004. UU ini pernah ditentang rakyat secara massal karena mengancam sifat universalitas air. Menanggapi keluarnya UU tersebut, pakar hidrologi IPB, Gatot Irianto, mengatakan bahwa pemberian hak itu kepada swasta adalah pemberian kepemilikan absolut terhadap air. Fungsi air sebagai barang publik, yang tidak bersubstitusi, menjadi barang swasta, yang dapat memicu konflik dan menambah kejadian kekeringan di tanah air.

Selain itu, bentuk peraturan lain yang membuka pintu terhadap privatisasi air adalah Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005. Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat menilai Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum itu, memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk melakukan komersialisasi air. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Prakarma Raja Siregar, Manager Konservasi Air Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, bahwa dalam aturan tersebut pemerintah membolehkan swasta yang mengelola air untuk mengambil keuntungan, padahal air merupakan hak asasi setiap orang. Raja menilai, dalam aturan tersebut juga tidak diatur soal pembatasan peran swasta dalam pengelolaan air Peraturan tersebut memberikan hak kepada swasta untuk melakukan privatisasi air jika pemerintah belum dapat menyediakannnya secara terbatas.

 

Tolak privatisasi Air

 

Karena aspek destruktifnya yang luar biasa besar, maka program privatisasi air ini harus ditolak. Seluruh peraturan atau pun undang-undang yang masih cenderung membuka terjadinya privatisasi air, maka harus dibatalkan. Pemerintah, sebagai pihak paling bertanggung jawab dalam hal prvatisasi air, harus segera menutup program ini.

Tugas pemerintah adalah membentuk sebuah badan distribusi air untuk rakyat. Untuk mnelakukan program ini pemerintah bisa memanfaatkan para ilmuwan dan tenaga lainnya untuk melakukan research terhadap zona yang menjadi sumber air. Dalam hal ini zona-zona yang terbukti menjadi sumber air harus segera dinasionalisasi kemudian didirikan lembaga untuk mengelolanya secara profesional untuk kepentingan publik. Air yang sudah dikelola secara profesional itu nantinya didistribusikan secara adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti mengatasi kekeringan seperti skarang ini dan bukan untuk dikomersialkan.

Apakah unit pelayanan itu berbentuk badan publik atau swasta tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting adalah ia tetap bisa berfungsi sebagai lembaga sosial, dan bukan lembaga bisnis. Hal ini ditandai dengan kemudahan publik untuk mendapatkan air secara gratis tanpa ada dominasi oleh phak siapapun. Apabila perusahaan publik bisa bekerja secara efisien jangan dipaksakan untuk menjadi bisnis swasta. Tetapi apabila swasta dapat melayani lebih baik maka jangan ditutup pintunya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kekeringan ini, di samping melalui pelestarian hutan, perbaikan waduk dan DAS, program privatisasi dan komersialisasi air ini harus ditutup. Program ini sungguh berbahaya bagi kelangsungan kehidupan komunitas mahluk hidup. Air bukan hanya sekedar hak, tapi unsur pokok seluruh kehidupan. Maka, privatisasi air sama halnya menghilangkan unsur kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan unsur-unsur kehidupan lainnya. Kekeringan adalah salah satu indikasinya.Maka sekarang juga tolak privatisasi air!

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator Studi Filsafat “Sophos Alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: