INDONESIA, KOLAM SUSU PARA KORUPTOR

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*
Skandal korupsi kini mulai terkuak luas. Kalau sebelumnya jagat politik Indonesia ini diramaikan dengan perburuan “tikus berdasi” di legislatif dan yuidikatif, kini perburuan itu mulai mengekspansi wilayah eksekutif. Dua menteri Kabinet Indonesia bersatu, yakni menteri negara perencanaan pembangunan nasional/ketua badan perencanaan pembangunan, Paskah Suzetta dan Menteri Kehutanan, MS.Ka’ban diduga kuat menerima aliran dana BI saat menjadi anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.
Tersangkutnya dua pejabata eksekutuf itu semakin meneguhkan bahwa semua pejabat Indonesia yang menyebar di berbagai lembaga politik (political body) Indonesia benar-benar rawan korupsi. Tidak menutup kemungkinan bahwa para pejabat lainnya, entah itu di Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif juga banyak yang bersekandal korup. Hanya saja belum terkuak.
Menyebarnya tikus-tikus berdasi di berbagai lembaga politik ini merupakan bukti bahwa Indonesia adalah kolam susu bagi para koruptor. Artinya Indonesia yang merupakan negara subur, makmur dan kaya ini tengah menjadi rayahan para koruptor. Indonesia kita tercinta ini bukan lagi sebagai negara yang bisa menjadi tumpuhan oleh semua rakyatnya dalam menggapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, namun hanya menjadi pesta para cecurut yang berlagak sebagai tuan besar. Sungguh ironi memang, negara yang subur akan sumber daya alam ini justru menjadi sarang berkembang biaknya para koruptor.
Akibatnya, Indonesia yang seharusnya bisa berdiri tegak bermartabat tinggi di hadapan negara-negara lain di dunia, justru menjadi budak yang nyawanya dipertaruhkan di bawah tekanan hutang negara-negara kapitalis-imperialis. Fenomena inilah yang dikritik keras oleh Heri Latief (2008) dalam sebuah bait puisinya:….lihatlah sepatunya para wakil rakyat/negeri juara ngutang/ladang tempat berkembang biak/para koruptor rajanya otak kotor/ mereka itu diciptakan oleh pabrik maling namberwan/home industri yang didukung oleh ide klen kkn….

Matinya Kehendak Umum
Ketika Indonesia menjadi kolam susu para koruptor, maka secara otomatis mematikan kehendak umum Indonesia sendiri. Kehendak umum, seperti yang dikatakan oleh Rousseau (2002) adalah ungkapan dari tuntutan kepentingan umum. Ia di dasarkan pada pemikiran bahwa ketika kelompok-kelompok individu berpartisipasi dalam perjanjian sipil, kehendak mereka yang banyak dan menentukan mempengaruhi satu sama lain untuk diarahkan pada kebaikan bersama.
Kehendak umum Indonesia ini sebenarnya sudah terbangun ejak kelahirannya. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah hasil kesepakatan individu dari berbagai elemen:suku, agama dan ras. Masing-masing berikrar setia untuk menciptakan pribadi kolektif yang bernama Indonesia. Poara perumus civic nation Indonesia ini berlapang dada meminimlisir jiwa promirdialismenya masing-masing demi terwujudnya kehidupan kolektif dalam bingkai keindonesiaan. Dalam hal ini jelas bahwa cita-cita bersama menjadi dasar dan acuan hidup bagi seluruh masyarakat Indonesia. artinya Indonesia tidak diproyeksikan untuk memenuhi kepentingan indifidu maupun kelompok, tertentu tetapi untuk seluruh elemen dan unsur masyarakat yang ada di dalamnya.
Namun dengan berkembang biaknya korupsi, kehendak umum Indonesia atau cita-cita bersama itu kini seakan sirna. Dalam geliat korupsi itu, yang menang adalah ambisi pribadi, kelompok dan partai politik. Sementara kehendak umum tersebut terkubur dalam lumpur kerakusan dan ketidakadilan. Inilah yang menjadikan Indonesia seakan berada di persimpanagan jalan. Karena kehendak umum itu telah mati oleh korupsi, maka Indonesia kini tidak mempunyai arah yang jelas. Ia diseret ke sana kemari sesuai dengan nafsu dan kepentingan para aktor politik eks imperialis yang bermental busuk itu. Ia akhirnya menjadi sumber kemakmuran bagi segelintir orang dan menjadi bencana masyarakat umum.

Harus ada Perubahan
Kalau Indonesia masih diharapkan untuk menjadi cita-cita dan spirit bersama,masih dibayangkan sebagai bangsa yang mengayomi seluruh masyarakat, maka haru ada perubahan di dalam tubuh Indonesia. Perubahan itu diwujudkan dengan menghidupakn kembali kehendak umum bangsa Indonesia. Dalam monteks ini setiap orang atau kelompok bangsa Indonesia harus menjadikan kehendak umum ini sebagai standar dan pedoman utama dalam aktifitas kehidupan politik Indonesia. Kehendak umum ini secara formal adalah cita-cita kebangsaan yang telah termaktub dalam Pancasila dan UUD ’45.
Secara kultural, demi tercapainya tujuan ini, maka masing-masing indifidu maupun kolektif harus menyesuaikan kepentingan egonya dengan kepentingan umum bangsa dan negara. Setiap elemen masyarakat harus menyatakan dengan sepenuh hati bahwa kepentingan yang nyata bagi setiap masyarakat Indonesia adalah kepentingan umum kebangsaan Indonesia. Maka kalau seseorang hendak menghendaki kebaikan bersama sama halnya ia mneghendaki kepentingan pribadi. Artinya kepentingan pribadi dalam konteks kehendak umum ini tidak terrepresentasikan dalam wujud egoisme tetapi dalam bentuk kolektifisme.
Selanjutnya, secara formal-struktural, menghidupkan kehendak umum ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi dan patuh terhadap hukum. Siapapun dia, kelompok manapun, suku apapun dan parpol yang bagaimanapun harus menjunjung harus menghormati hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa di negeri para koruptor, banyak sekali orang-orang sakti hingga hukum pun tak mampu menyentuhnya. Dengan itu, para orang sakti akhirnya bebas berbuat semau gue. Kultur preman seperti ini sudah saatnya dirubah dengan menghormati aturan hukum. Filsof Jerman era pencerahan, Imanuel Kant menyatakan, Manusia harus sadar bahwa kebebasan tidak berarti kemampuan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya, kebebasan berarti bertindak menurut suara kehendak ahtinya yang rasional, sumber hukum universal. ini artinya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh seenaknya berbuat sesuatu yang merugikan orang banyak.
Namun semua itu bisa terwujud kalau gurita korupsi di Indonesia bisa kita bunuh.Tanpa terkikisnya budaya korupsi, maka selamanya Indonesia akan menjadi kue kekuasaan bagi kelompok tertentu. Oleh karena itu, untuk menuju perubahan itu, langkah awal yang harus kita lakukan adalah melakukan perubahan secara radikal fungsi negara Indonesia, yang sekarang menjadi kolam susu bagi para koruptor ini, menjadi kolam racun bagi para koruptor.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator studi filsafat “Sophos Alaikum” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: