KEPUTUSAN PRESIDEN YANG MENGGELIKAN

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*
SBY ternyata masih mempercayai ke dua menterinya yang sekarang ini terkena masalah hukum. MS Kaban dan Paskah Suzetta yang diduga menerima aliran dana BI tidak jadi dicopot dari posisinya sebagai menteri. Pada hal, meskipun secara hukum positif keduanya belum bisa dibuktikan menerima dana tersebut, banyak publik yang mengehendaki keduanya.
Tuntutan publik itu cukup logis, karena dengan dinon-aktifkannya kedua menteri itu, maka proses hukum keduanya justru akan berjalan lancar. Intervensi politik bisa sedikit diminimalisir. Sebab, selama mereka masih mempunyai posisi kuat di kabinet, berarti mereka masih mempunyai legitimasi politis yang cukup kuat. Posisi politik semacam ini merupakan peluang yang sangat efektif digunakan oleh yang bersangkutan untuk mempersulit jalannya pemeriksaan. Di samping itu, kinerja kabinet akan terganggu. Karena skandal ini keduanya menjadi tidak fokus dalam menjalankan program-program yang diembannya.
Sebuah absurditas
Alasan SBY untuk bersikukuh memprtahankan kedua menterinya aadalah karena pengadilan belum memutuskan secara resmi kalau keduanya bersalah. Artinya presiden dalam menyikapi kasus ini lebih menggunakan pendekatan normatif. Apa yang dilakukan oleh SBY ini sah-sah saja. Apalagi kalau itu memang diorientasikan untuk menegakkan supremasi hukum, maka pendekatan semacam itu jelas penting.
Namun persoalannya, dalam konteks Indonesia sekarang, mungkinkah pendekatan hukum yang diidealkan SBY itu terwujud? Fakta membuktikan, hingga sekarang, perangkat hukum kita tidak mampu mengungkap kasus-kasus mega korupsi. Selamanya pendekatan hukum itu selalu kalah dengan pendekatan politik.Terbukti, bahwa sudah triliunan rupiah uang kita riil digarong oleh banyak penjahat negara, namun sampai saat ini belum ada satupun raja koruptor yang benar-benar ditangkap dan dihukum secara setimpal. Bahkan yang sering terjadi adalah proses pelaksanaan penegakan hukum masih bersifat tebang pilih. Ini artinya, pendekatan normatif secara an sich belum sepenuhnya bisa diimplementasikan di Indonesia.
Dengan melihat fakta tersebut, maka apa pola pendekatan SBY untuk menanggapi kasus Kaban dan Paskah ini merupakan sebuah absurditas. Sebab, ketika faktanya penyelesaian hukum normatif masih susah—bahkan belum mungkin—diterapkan secara ideal, mengapa SBY justru lebih mengutamakan pendekatan tersebut? Sebuah keputusan yang lucu, apabila sekarang pemerintahan SBY sendiri belum mampu menegakkan supremasi hukum secara ideal, sementara dalam hal yang kasuistik, secara institusional, ia memilih pendekatan hukum normatif sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan persoalan. Sebab, ini sama halnya katak merindukan bulan. Mengandaikan sesuatu yang, untuk jangka pendek ini, tidak mungkin bisa diwujudkan. Dan keputusan absurd semacam ini akan menjadi sesuatu yang menyesatkan. Sebab, keputusan itu pada akhirnya hanya digunakan sebagai topeng untuk menutup-nutupi ketidakberanian SBY menindak tegas kedua menterinya itu.  Jadi ketidakberaniannya itu ia tutup-tutupi dengan dalih penghormatan terhadap proses hukum. Kalau, memang ini benar, maka hal semacam ini jelas cermin pengkhianatan terhadap spirit hukum yakni keadilan.
Yang lebih absurd lagi adalah ketika keputusan SBY itu dikaitkan dengan pengakuan Hamka Yandhu. Dalam hal ini SBY, secara tidak langsung, menganggap bahwa pengakuan Hamka ini berada di luar jangkauan proses hukum. Padahal kesaksian yang dilakukan oleh Hamka dalam  pengadilan Tipikor adalah bagian dari proses hukum. Bahkan KPK menjadikan kesaksian Hamka Yandhu tentang aliran dana korupsi dana BI kepada sejumlah anggota komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat 1999-2004 sebagai alat bukti (Kompas, 1/8/2008). Dengan ini, sungguh aneh kalau SBY tetap ngotot tidak bersedia menonaktifkan keduanya hanya karena proses hukum belum menyatakan keduanya bersalah. Kalau asumsi SBY begitu, lantas apa fungsi dari kesaksian Hamka dalam pengadilan Tipikor itu?
Kebijakan yang tak populis
Keputusan SBY yang lebih menggunakan normative approach justru mengabaikan aspek substansialitas hukum yakni aspirasi masyarakat. Padahal, secara konstitusional, sebuah kekuasaan harus dibangun berdasarkan keputusan publik (general agreement). Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula kekuasaan. Dalam konteks  ini, dasar yang seharusnya menjadi acuan SBY untuk membuat keputusan adalah kepentingan masyarakat.  Bahwa seluruh kebijakan SBY yang menyangkut persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara harus lebih pro rakyat. Menjaga normativitas hukum itu baik, tetapi hal ini jangan sampai bertabrakan dengan kepentingan masyarakat yang merupakan dimensi substansialitas hukum itu sendiri.
Selain dari itu, dalam hal ini SBY terkesan membuat kebijakan yang pincang. Ia hanya mengedepankan aspek legalitas dan cenderung abai terhadap aspek moralitas. Pada hal, menurut Imanuel Kant, kedua aspek ini mempunyai perbedaan yang prinsipil. Aspek legalitas hanya mengatur hal-hal yang sifatnya fisik dan lahiriah, sementara aspek moralitas menjangkau hal-hal yang sifatnya etik dan batiniah. Dengan lebih mengedepankan aspek legalitas yang tanpa moralitas ini, maka pengungkapan skandal kedua menteri tersebut semakin sulit diwujudkan. Karena selama kedua menteri yang bermasalah itu bisa menyembunyikan cacatnya secara lahir, maka secara otomatis ia dinyatakan tidak bersalah. Padahal secara moral itu belum tentu. Bisa jadi kedua menteri itu memang menerima aliran dana BI, hanya saja ia bisa menutupinya.
SBY sebenarnya sadar bahwa tidak mungkin ada maling berteriak maling. Bahkan dalam tradisi politik kita, yang namanya sebuah kejahatan selalu cenderung ditutup-tutupi. Hal ini karena berbagai penyelewengan, terutama korupsi, dilakukan secara berjamaah. Sehingga tidak mudah untuk mengungkapnya. Bahkan pola korupsi berjamaah itu pun pada prinsipnya salah satu cara untuk membunuh realitas korupsi tersebut. Ia merupakan modus operandi yang berusaha mengaburkan jejak-jejak praktik kejahatan tersebut. Inilah yang dinamakan oleh Jean Braudrilard dengan the perfect crime. Dengan berkorupsi secara berjamaah itu diharapkan pengusutan terhadap kasus ini bisa menjadi rumit, komplek, berbelit-belit dan nantinya tidak terbukti secara hukum. Maka, omong kosong alias bullshit, kalau Juru bicara kepresidenan, Andi Mallarangeng, mengatakan bahwa baru di era SBY inilah, tidak seorangpun di negeri ini yang kebal hukum, termasuk anggota kabinet. Bertahannya Kaban dan Paskah Suzetta itu justru menguatkan asumsi bahwa di era SBY ini banyak pejabat yang kebal hukum
Dengan melihat canggihnya pola korupsi di tengah sistem hukum kita yang tidak jelas ini, maka sikap SBY yang cenderung normatif sehingga tak bersedia menonaktifkan kedua menterinya yang tersandung kasus korupsi tersebut jelas sebuah keputusan yang menggelikan.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: