FENOMENA MARAKNYA BADUT POLITIK

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Panggung politik kini mulai diserbu para selebritis. Para artis sinetron, bintang film dan penyanyi kini mulai berhamburan dan berlomba-lomba mengikuti “kontes” politik. Sebagian dari mereka ada yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dan sebagian lainnya ada yang mencalonkann diri menjadi kepala daerah. Fenomena ganjil inilah yang oleh pakar komunikasi politik Indonesia, Cipta Lesmana, disebut dengan badut politik. Disebut badut politik karena kehadiran mereka di panggung politik hanya sekedar digunakan untuk menarik massa. Hal ini sama seperti fungsi badut di arena sirkus. Kehadirannya hanya digunakan untuk menarik penonton.

Secara prosedural memang tidak ada larangan bagi para selebritis untuk ikut menjadi wakiil rakyat di DPR atau menjadi kepala daerah. Karena undang-undang kita menjamin setiap warga negara untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Namun persoalannya adalah dari sisi moral dan profesionalitas. Layakkah para selebritis itu menjadi mpemimpin dan wakil rakyat? Ukuran layak dan layak dalam konteks ini jelas menyangkut masalah kredibelitas dan kapabelitas para selebritis itu sendiri dalam menjalankan kebijakan politik.

Politik, seperti kata Cipta Lesmana adalah seni mengatur masyarakat dan bukan seni bermain sandiwara. Jadi, berani terjun ke dunia politik berarti berani menghadapi problematika yang dihadapi masyarakat. Seorang politisi dituntut untuk bisa mengakomodir dan merespon secara tepat apa yang menjadi kegelisahan masyarakat. Karena menyangkut kehidupan orang banyak, menyangkut kepentingan publik maka persoalan politik adalah persoalan yang tidak main-main dan tidak boleh dibuat main-main. Seperti kata Plato, hanya mereka yang bijak dan baik yang memiliki kekuasaan politik. Kualifikasi universal ini tentu bukan hanya menyangkut kepiwaian seoran poloitisi dalam bermain politik untuk meraih kekuasaan, tetapi harus benar-benar mempunyai kebijaksanaan untuk menciptakan kemaslahatan orang banyak.

 

Ancaman Terjadinya Minimalisme Politik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa modal utama para selebritis nekat terjun ke dunia politik adalah karena popularitas. Sebagai subyek yang sering menjadi santapan lezat media massa, mereka akhirnya bisa mendongkrak popularitasnya di tengah publik. Dengan ketenaran yang disandangnya itu, mereka merasa bahwa dirinya dekat dengan masyarakat, akarba dengan masyarakat dan bahkan menajdi idola masyarakat. Oloeh karena itu dengan popularitasnya itu, mereka seolah mempunyai kartu truf yang jitu untuk mempengarauhi masyarakat.

Kalau memang motivasi dan kapital yang dijadikan mereka berhijrah dari dubnia intertainment ke dunia politik itu karena popularitas maka ini akan menjadikan buruk dunia politik kita. Hal negatif yang jelas mengancam adalah terjadinya minimalisme politik. Minimalisme politik adalah wajah politik yang tanpa esensi, tanpa prinsip dan miskin substansi. Hal ini karena prinsip-prinsip dasar yang membentuk esensi politik telah mengalami reduksi dan distorsi. Terreduksinya dan terdistorsinya esensi politik ini menurut Yasraf A. Pilliang (2005), sebagai akibat dari arsitektur politik yang dibangun oleh diri-diri minimal, yaitu aktor-aktor politik yang bertindak, berbicara, tampil tanpa esensi dan nilai—nilai dasar politik.

Diri yang minimal ini, lanjut Yasraf, membangun konsep diri dan identitas minimal di dalam duni aimagologi dan digitalisasi media virtual, yaitu identitas yang tidak lagi memiliki prinsip dasar identitas, yaitu ketetapan, kontinuitas dan konsistensi. Tentu saja minimalisme politik ini sangat terkait dengan kualitas dan integritas personal para aktor politik itu sendiri, yang meliputi antara lain kompetensi, intelektualitas dan moralitasnya.

Dalam konteks ini, karena para aktor yang bakal menguasai jagad politik adalah aktor-aktor yang hanya menjunjung tinggi popularitas dan bukan komitmen terhadap esensi dan substansi politik, maka ini menujukkan rendahnya kualitas politik mereka. Ini merupakan indikasi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai ketetapan dan konsistensi terhadap nilai-nilai dasar politik. Mereka terjun ke dunia politik bukan karena sebuah komitmen untuk memfungsikan politik sebagai lembaga pengabdian masyarakat, sebagai pendidikan politik masyarakat, sebagai penciptaan kesejahteraan dan umum dan sebagainya, tetapi sekedar sebagai tempat penyaluran hasrat oportunisme dan pelarian belaka. Lebih naif lagi, dunia politik ini nantinya dimanfaatkan oleh mereka hanya sekedar sebagai obyek aji mumpung. Karena prinsipnya aji mumpung, maka kalkulasi politik yang diusung adalah spirit pragmatisme. Politik akhirnya hanya dijadikan sebagai kesempatan (oportunity) untuk memperkaya diri.

 

Tumpang tindihnya kepentingan publik

 

Sebagai lembaga yang digunakan untuk mengatur dan mempertemukan kepentingan seluruh unsur masyarakat, maka politik sejatinya adalah bagian dari ruang publik. Sealur dengan fungsi ruang publik itu sendiri, politik adalah tempat eksisnya otoritas publik. Ia menjadi medan bertemunya lalalu lintas kepentingan dan aspirasi publik. Namun dengan hadirnya aktor-aktor minimal itu, maka dunia politik pun akhirnya menjadi ruang publik yang minimal. Karena kepublikannya yang minimal itu, maka dunia politik menjadi terreduksi. Ia hanya menampung kepentingan orang-orang yang mengatasnamakan kepentingan publik tapi sebenarnya itu hanya representasi kepentingan sendiri.

Para selebritis yang berhamburan memasuki dunia politik itu sebenarnya hanya mengejar kepentingan sendiri, hanya untuk memenuhi ambisi oportunisnya, tetapi ambisi pribadi dan kepentingan subyektifnya itu mereka atas namakan kepentingan rakyat. Sungguh nonsense kalau para selebritis bermental minimal ini berbondong-bondong masuk ke dunia politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Sebab bagaimana mungkin orang yang hidupnya dihabiskan di dalam dunia entertainment, dalam dunia borjuisme, hedonisme dan konsumerisme bisa tahu tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat memang banyak yang tahu dengan mereka karena mereka sering disosort oleh kamera, tetapi apakah mereka benar-benar tahu tentang masyarakat?

Tapi meskipun demikian, semua ini kuncinya tetap ada di tangan masyarakat sendiri. Kalau masyarakat ternyata banyak memilih mereka hanya karena faktor popularitasnya lewat media-media digital dan visual, maka ini pertanda bahwa dunia politik kita memang benar-benar akan bermetamorfosis menjadi pertunjukan sirkus yang akan menjadi ajang atraksi para badut.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: