SAATNYA MEMBANGUN GUILT CULTURE

 

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Korupsi di Indonesia memang menjadi masalah akut yang tak kunjung usai. Penyakit moral kronis para pejabat Indonesia ini hidup sudah sedemikian kutanya dalam sistem dan budaya politik Indonesia. Sehingga rasanya sangat berat untuk membrantasnya. Memang ini tentu sangat paradok. Sebab, bukankah budaya kita adalah budaya religius. Ketuhanan yang Maha Esa telah menjadi dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinngi nilai-nilai agama. Idealnya Indonesia menjadi negara yang bersih, penuh kejujuran dan tentu saja bersih dari korupsi. Tetapi sebaliknya Indonesia justru terjerembab dalam labirin korupsi sistemik yang sukar diurai dan dicari titik terangnya.

Melihat maraknya korupsi yang menggurita itulah bangsa Indonesia kini sedang seru-serunya “berijtihad” menemukan cara dan strategi untuk membrantas atau paling tidak meminimalisir budaya korupsi di Indonesia. Ada yang menyerukan supaya diberlakukan hukum mati bagi para koruptor. Kemudian sekarang ada gagasan baru dari Komisi Pembrantasan Korupsi bahwa mereka mengusulkan untuk menggunakan baju khusus bagi koruptor. Tujuannya jelas untuk membuat malu dan jera para koruptor.

 

Shame culture

Lahirnya berbagai “ijtihad” dan eksperimentasi menemukan cara untuk membuat malu dan jera para koruptor tersebut adalah cermin bahwa kebudayaan kita ini masih tergolong shame culture (kebudayaan malu). Seperti kata K.Bertens (2002) dalam antropologi budaya pernah dibedakan antara dua macam kebudayaan:kebudayaan shame culture dan guilt culture, kebudayaan malu dan kebudayaan kebersalahan. Shame culture seluruhnya ditandai oleh rasa malu dan di situ tidak dikenal rasa bersalah. Dalam pengertian ini hal-hal yang berkaitan dengan formalitas sosial seperti gengsi, nama baik, reputasi dan hormat menjadi sesuatu yang sangat ditekankan dan dibela mati-matian. Bahaya terbesar bagi masyarakat yang budayanya berada pada level shame culture adalah kalau cacat atau aib yang menimpa pada diri mereka diketahui orang lain sehingga harag dirinya jatuh dan kehilangan muka.

Artinya, dalam masyrakat shame culture, yang menjadi persoalan bukanlah kejahatan itu sendiri, melainkan yang penting adalah bahwa perbuatan jahat itu tidak diketahui oleh orang lain. Dengan demikian, dalam shame culture ini, sebuah sanksi datangnya dari sisi eksternal. Apa yang menjadi peniliaian dan perhatian orang lain itulah yang menjadi sanksi.Sebagian para ahli menilai bahwa budaya malu atau shame culture ini merupakan budaya yang hidup di negara-negara yang masyarakatnya masih primitif dan mengalami keterbelakangan.

Suburnya korupsi di Indonesia, dalam kontek budaya Indonesia, adalah karena budaya kita masih tergolong shame culture. Bahkan budaya malupun sekarang sudah mulai terkikis.Akibatnya, apabila ada pejabat yang bertindak korup dirinya tidak menjadikan kejahatan itu sebagai kegelisahan dan penyesalan yang sebenar-benarnya untuk tidak diulangi. Skandal korupsi itu, dalam praktiknya, justru menjadi bangkai yang harus ditutup-tutupi. Ketika sebuah skandal korupsi itu berhasil ditutup-tutupi, maka dalam kesadaran para koruptor itu merasa seolah urusannya beres dan selamat. Karena yang terpenting adalah sebuah tindakan korup itu tidak diketahui oleh publik, maka para koruptor itu enak saja melanggengkan tindakan korupnya tanpa merasa berdosa.

Dengan demikian tanpa disadari, korupsi itu semakin lama seolah kehilangan statusnya sebagai kejahatan. Realitas bahwa korupsi adalah kejahatan yang paling biadab seolah telah hilang oleh canggihnya rekayasa para koruptor itu sendiri. Korupsi akhirnya melampoi statusnya sebagai kejahatan. Kejahatan yang melampoi statusnya sebagai kejahatan ini, dalam mengutip bahasanya Jean Braudrilard (Yasraf A. pilliang, 2005) disebut dengan kejahatan yang sempurna (the perfect crime), yakni kejahatan yang dengan jitu membunuh realitas.

Dalam konteks korupsi di Indonesia ini, korupsi begitu rapi direncanakan, diorganisasi dikontrol, dan di lakukan secara berjama’ah sehingga ia dapat menyembunyikan dirinya dengan sangat sempurna dari jangkauan perangkat hukum:seolah-olah tidak ada barang bukti, tidak ada pelaku, tidak ada korban, tidak ada motif, tidak ada kejadian. Wajah korupsi begitu sangat sempurna disembunyikan

 

Saatnya menuju Masyarakat Guilt Culture

Selanjutnya, masih menurut Bertens bahwa kalau shame culture atau budaya malu ini merupakan budaya yang masih menjadikan sanksi dari luar sebagai ukuran utama, maka sebaliknya dengan guilt culture. Guilt culture adalah kebudayaan yang di mana pengertian-pengertian seperti dosa (sin), kebersalahan (guilt), dan sebagainya sangat dipentingkan. Sekalipun kejahtan tidak akan pernah diketahui oleh orang lain, para pelaku kejhatan tetap dihinggapi rasa bersalah. Ia merasa menyesal merasa tidak tenang dan selalu gelisah bukan karena dikutuk atau dicela atau dipermalukan oleh orang lain, tetapi karena melakukan kejahatan itu sendiri. Seseorang merasa gelisah dan menyesal bukan karena tanggapan, rangsangan atau perhatian pihak luar, tetapi karena murni muncul dari dalam dirinya sendiri.

Jadi dengan demikian, dalam masyarakat guilt culture, sebuah sanksi kejahatan, misalnya korupsi, tidak datang dari luar melainkan dari dalam diri pihak yang melakukan kejahatan itu sendiri, bukan karena borgol ataupun baju koruptor, melainkan atas dasar refleksi diri, atas dasar kesadaran dan “kewarasan” jiwa seseorang. Dengan demikian, dalam guilt culture ini bukan KPK atau aparat keamanan yang menjadi panglima, melainkan hati nurani. Budaya guilt culture inilah yang menjadi tanda bahwa sebuah masyarakat adalah maju dan beradab. Masyarakat yang levelnya sudah mencapai kelas semacam ini jelas bisa melakukan perubahan yang progresif dan konstruktif dan tentu saja menjadikan tatanan sosial yang sehat.

Sebagai bangsa yang religius, sarat dengan tradisi dan budaya sudah saatnya Indonesia sekarang membangun budaya guilt culture. Para pejabat yang menjalankan amanah rakyat hendaknya menjadikan hati nurani sebagai lembaga kontrol dalam menjalankan kebijakan politiknya. Hati nurani yang merupakan hakim tertinggi dalam kehidupan manusia hendaknya selalu dijadikan sebagai badan pengawas dan KPK itu sendiri dalam diri para politisi.

Oleh karena itu, saatnya sekarang sistem kebudayaan Indonesia menuju pada guilt culture. Hal ini tentu sangat membutuhkan kesadaran hati nurani dari masing-masing kita selaku bangsa Indonesia. Kalau sistem kebudayaan ini berhasil kita bangun, maka tentu tidak susah-susah bagi kita untuk menanggulangi kasus korupsi.

*Muhammad Muhibbuddin adalah koordinator studi filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: