CALEG 2009 DAN REKONSTRUKSI CITRA PARLEMEN

 

Oleh: Muhammad Muhibbuddin*

Seperti yang dikatakan pengamat politik Eep Saefullah Fatah di Kompas (26/8/2008) bahwa akhir pekan lalu, Ketua Kelompok Kerja Pencalonan Komisi Pemilihan Umum Endang Sulastri mengumumkan bahwa jumlah bakal calon anggota legislatif untuk Pemilu 2009 mencapai 11.888 orang—dikoreksi KPU kemarin menjadi 12.198 orang. Mereka tersebar di 77 daerah pemilihan. Di tingkat pusat, mereka bakal memperebutkan 560 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Sejumlah caleg itu tentu berasal dari latar belakang yang berbeda.

Ada yang berlatar belakang intelektual muda seperti Indra J. Pilliang (lewat partai Golkar) dan Zuhairi Misrawi (lewat PDIP), ada yang dari tokoh aktifis angkatan 2008 seperti Anas Urbaningrum (mantan ketua umum HMI-lewat partai Demokrat), Budiman Sudjatmiko (mantan ketua PRD-lewat PDIP), Rama Pratama (mantan ketua senat mahasiswa UI-lewat PKS), dan Dita Indah Sari (aktivis buruh-lewat PBR) dan ada juga dari kalangan selebritis seperti Ikang Fauzi dan Wulan Guritno (lewat PAN), Luna Maya (lewat PDP) dan sederet artis lainnya.Sebagai wakil rakyat, disadari atau tidak, wajah-wajah caleg 2009 tersebut baik yang baru maupun lama mempunyai tanggung jawab kelembagaan yang berat. Tanggung jawab itu jelas terkait dengan citra parlemen yang akhir-akhir ini sering dihantam bau tak sedap.

 

Korupsi dan disfungsionalisasi parlemen

Skandal yang akhir-akhir ini telah merontokkan citra dan nama baik DPR adalah maraknya mafia parlemen. Korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat kini bukan lagi dilakukan secara indifidu, melainkan sudah berjamaah. Kasus aliran dana BI adalah contoh yang telanjang. Maraknya korupsi berjamaah di lingkungan wakil rakyat kini meneguhkan asumsi bahwa DPR sekarang tak ubahnya dengan DPR di era Orde Baru bahkan lebih parah. Perubahan yang ada di dalmnya hanya perubahan personal dan belum menyentuh perubahan sistem. Kinerja dan kebijakan yang diciptakan tidak pernah menyentuh kebutuhan wong cilik, tetapi hanya menyangkut nasib dan kebutuhan para dirinya, keluarga dan parpolnya. Rapat demi rapat sering digelar, undang-undang banyak diciptakan tetapi nihil terhadap perbaikan nasib rakyat. Pembahasan undang-undang, rapat dan sejumlah aktifitas sejenisnya hanya menjadi proyek yang ujung-ujungnya adalah duit.

Selain dari itu, anjloknya reputasi dan citra DPR di mata rakyat itu juga disebabkan oleh mandulnya fungsi parlemen sebagai kekuatan oposisi terhadap pemerintah. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak pro poor dan semakin memarjinalkan orang kecil. Seharusnya itu semua menggerakkan hati wakil rakyat untuk mengoposisi pemerintah. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, legislatif justru tunduk tak berdaya di hadapan arogansi eksekutif. Hak-hak DPR, seperti hak angket dan interpelasi, yang sering digunakan oleh wakil rakyat untuk “menteror” pemerintah tak pernah berhasil dan hanya menjadi gertak sambal. Ujung-ujungnya para wakil rakyat yang harus takluk dan hanya sebagai burung beo di hadapan pemerintah.

Skandal korupsi yang semakin menggejala dan tidak berfungsinya lembaga parlemen tersebut secara otomatis membuat lembaga tersebut terjerembab ke lembah hitam. Eksesnya adalah menyeruaknya ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga parlemen itu. Rakyat merasa muak dan frustasi karena para wakil rakyat yang dipercaya untuk memperjuangkan aspirasinya justru berbalik menjadi pecundang dan penipu ulung yang seringkali menyengsarakan rakyat.

 

Merekonstruksi citra parlemen

Di tengah runtuhnya citra dan reputasi lembaga DPR di hadapan masyarakat tersebut, kini para caleg 2009 mempunyai tugas berat yakni membangun kembali citra parlemen yang runtuh tersebut. Upaya rekonstruksi ini harus diwujudkan melalui pelurusan niat dan kinerja para caleg sendiri. Hal ini, para caleg 2009 harus benar-benar tulus niat bekerja demi kesejahteraan rakyat. Para caleg 2009 sadar, kalau nantinya mereka terpilih sebagai wakil rakyat bahwa DPR bukanlah lahan basah untuk memperkaya diri, DPR bukanlah lahan empuk untuk membuka bisnis pribadi. Tetapi DPR adalah lembaga pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Jabatan DPR merupakan amanah rakyat yang harus difungsikan secara proporsional dan profesional untuk kepentingan rakyat.

Untuk itu,segala macam bentuk kecurangan, keculasan dan kerakusan yang sekarang telah menjadi sistem dan budaya di parlemen, harus diubah oleh para caleg 2009 yang lolos sebagai wakil rakyat. Program-program parlemen yang sering hanya menguntungkan para wakil rakyat sendiri harus diubah untuk diorientasikan memperjuangkan kepentingan rakyat. Implementasi program untuk rakyat ini harus diwujudkan dalam bentuk kerja keras yang benar-benar bisa membuahkan perbaikan dan perubahan secara konkrit terhadap hidup rakyat.

 

Menghidupkan etika legislatif

Untuk merekonstruksi citra parlemen tersebut, maka hal yang perlu diperhatikan adalah komitemen terhadap etika parlemen.Sebab, terjadinya krisis parlemen di atas, salah satu faktornya yang paling prinsipil adalah matinya etika legislatif di dalam sistem kinerja wakil rakyat. Sebagai lembaga atau institusi, DPR tentu saja mempunyai kode etik yang harus dipatuhi oleh segenap para wakil rakyat untuk menjadi pedoman dan prinsip dalam bekerja. Ia merupakan rambo-rambo yang mengatur para anggota DPR supaya benar-benar bekerja dan berfungsi sebagai wakil rakyat.

Namun etika atau kode etik legislatif itu sekarang seringkali dicampakkan, seringkali ditabrak dan diinjak-injak oleh para wakil rakyat sendiri. Konsekuensinya mereka tidak lagi berfungsi sebagai wakil rakyat melainkan banyak yang berubah menjadi mafia, makelar, calo dan bahkan predator.

Terkait dengan etika legislatif ini, menurut Denis F. Thompson (2002) minimal ada tiga jenis etika legislatif yaitu Etika Minimalis (berorientasi pada penyingkapan konflik finansial dan konflik kepentingan), Etika Maksimalis (berorientasi pada hubungan Anggota parlemen dengan konstituen), dan Etika Rasionalis (berorientasi pada prinsip-prinsip etis-politik). Ketiga bentuk etika itu sekarang harus dipahamai dan dihayati oleh para caleg 2009 yang bakal terjun menjadi wakil rakyat. Etika legislatif itu harus benar-benar diaktualisasikan oleh para caleg 2009 yang sukses terpilih, sebagai alat perubahan kultural terhadap sistem dan budaya politik legislatif yang sekarang immoral dan mengalami pembususkan.

Urgensi etika legislatif ini merupakan bagian dan sealur dengan tujuan etika politik secara umum. Menurut Paul Recour (1990)– yang mengukur etika politik secara teleologis, ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari etika politik, yaitu terciptanya kehidupan bersama dan untuk orang lain secara baik (to be a constituent in a ‘good life’ with and for others); memperluas ruang lingkup kebebasan; dan membangun institusi-institusi yang adil (just institutions).

Oleh karena itu, membanjirnya para caleg 2009 tersebut harus membawa angin perubahan dan perbaikan terhadap citra dan fungsi DPR. Sukseskah mereka membawa misi itu? Kita tunggu saja.

*Muhammad Muhibbuddin adalah koordinator studi filsafat “Linkaran ’06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: