IRONISME LAPINDO DAN SIKAP PEMERINTAH

Oleh :Muhammad Muhibbuddin*

Semburan lumpur Lapindo kini terancam menemui jalan buntu. Muntahan lumpur panas yang terus keluar dari dalam perut bumi Porong itu kini disinyalir tak mungkin lagi bisa diatasi. Sebab, pemerintah sendiri menyerah dan menganggap semburan lumpur tak bisa dihentikan. Penanganan selanjutnya difokuskan pada penanganan masalah sosial dan pembangunan infrastruktur (Kompas,12/9/2008).

Mendengar kata “menyerah” tersebut Wapres Yusuf Kalla langsung membantah tegas (Kompas,13/9/2008). Ini merupakan pertanda bahwa optimisme untuk mengatasi bencana semburan lumpur tersebut kini semakin menipis. Kalau seandainya fakya menyerah itu benar, mungkin yang perlu dipersoalkan adalah bisa diterimakah pernyataan “menyerah”pemerintah itu? Benarkah tragedi Lapindo yang merupakan hasil kecerobohan manusia itu tidak bisa ditanggulangi?

 

Menimbang komitmen kinerja pemerintah

 

Diterima tidaknya pernyataan itu yang pasti adalah bahwa “menyerah” adalah sebuah sikap yang tak bertanggung jawab. Sebab, pertanyaannya adalah sudah seberapa jauh kerja keras pemerintah selama ini dalam usahanya menyelesaikan tragedi tersebut. Dalam kontek ini pemerintah boleh dikatakan belum menunjukkan komitmen yang serius untuk mengatasi masalah Lapindo tersebut. Bahkan bukan hanya pihak pemerintah saja yang kurang berkomitmen, DPRnya pun bersikap setengah hati. Jelasnya, mengenai masalah Lapindo ini, belum ada kerja maksimal dari pemerintah untuk menggali dan mencari potensi atau kemungkinan-kemungkinan tentang adanya solusi. Maka sungguh aneh kalau pemerintah sedemikian mudah mengatakan “menyerah”.

Memang, secara holistik, masalah Lapindo ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi yang paling utama adalah dari Pihak Lapindo itu sendiri. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah mendesak perusahaan bermasalah ini untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Masalahnya, selama ini otoritas negara justru dimandulkan. Pemerintah masih bertekuk lutut di hadapan kaum kapitalis-neoliberal yang bergerak di bawah sistem pasar. Ketika negara sudah ditundukkan di bawah otoritas pasar, maka kekuasaan negara dipaksa menjadi budak pihak kapitalis meskipun itu sering bertabrakan dengan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, kepentingan rakyat seringkali menjadi korban dari arogansi pasar.

Oleh karena itu, pernyataan pemerintah tersebut sebenarnya sangat berambigu. Boleh jadi, sikap pemerintah yang “menyerah” tanpa terlebih dahulu berusaha secara maksimal tersebut adalah hasil konspirasi atau determinasi dari pihak Lapindo itu sendiri. Sebab, sungguh tidak masuk akal, apabila sebuah masyarakat, kelompok, bangsa dan negara tidak menemukan solusi sementara mereka bekerja keras untuk itu. Sangat imposibel seseorang yang berusaha secara maksimal untuk mengatasi permasalahan hidup tidak menemukan solusi. Di dunia tidak ada masalah yang tidak bisa di atasi kalau masalah itu benar-benar dihadapi secara serius.

 

Paradoks manusia modern

 

Di sisi lain pernyataan “menyerah”yang dikeluarkan pemerintah tersebut menujukkan paradoks manusia modern. Era modernitas adalah era di mana manusia menemukan dirinya sebagai pusat pengetahuan, nilai, maupun kebudayaannya. Sebuah pemusatan baru yang dikenal dengan sebutan antrposentrisme (Doni Gahral Adian:2003).

Dengan spirit antroposentrisme itu, manusia modern memposisikan dirinya sebagai subyek kehidupan dan sebaliknya dunia di luar dirinya, termasuk alam sekitar diklaim sebagai obyek. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Sterling (1990) bahwa kita dengan setia mewujudkan keyakinan Descartes bahwa manusia harus menjadi tuan dan penguasa Alam.Dengan paradigma semacam ini, maka manusia modern merasa bebas dan sewenang-wenang dalam memperlakukan alam sekitar. Alam raya telah dieksploitasi dan dihajar tanpa mengenal batas, isinya dikuras dan keruk seenaknya sendiri.

Kesewenang-wenangan manusia modern semacam itu semakin parah ketika dihadapkan pada dunia industri neoliberal. Kekayaan alam tidak lagi digunakan sesuai dengan kebutuhan (need) melainkan sesuai dengan keinginan nafsu (desire). Karena aktifitas produksi sudah bertumpu pada nafsu, maka masyarakat industri seringkali ceroboh dan seenaknya sendiri dalam menggunakan sumber daya alam. Sumber daya alam lebih diproyeksikan untuk profite oriented. Inilah sebenarnya awal dari kerusakan di bumi. Aspek keuntungan ekonomi lebih diutamakan daripada keselamatan ekosistem khususnya keselamatan manusia. Akibatnya, seperti yang dikatakan Fritjof Capra, kita tercerabut dari alam dan dari sesama manusia yang lain. Kita hidup seakan sebagai bagian yang terpisah dari keseluruhan.

Arogansi dan kecerobohan manusia industri era modern yang kelewat batas itu, akhirnya membawa bumerang bagi diri dan kehidupannya. Prilaku manusia modern yang sewenang-wenang dan cenderung destruktif itu banyak menimbulkan kerusakan dan bencana bagi kehidupan di muka bumi. Manusia akhirnya kehilangan kontrol atas hidupnya sendiri. Tehnologi, modal dan ilmu pengetahuan yang mereka hasilkan berbalik mendeterminasi kehidupannya. Satu sisi manusia modern mampu menciptakan tehnologi canggih, tapi di sisi lain manusia sendiri tidak sanggup menghadapi dampak destruktif tehnologi yang ia ciptakan sendiri itu. Ketika ciptaannya itu menimbulkan bencana yang sulit ditanggulangi—seperti kasus Lapindo—- mereka hanya bisa bilang “menyerah”.

 

Tidak ada kata menyerah

 

Bagaimanapun juga, karena skandal Lapindo ini merupakan tragedi kemanusiaan, banyak orang yang menjadi korban di dalamnya dan tidak menutup kemungkinan masih akan terus memburu korban berikutnya, maka pemerintah tidak bisa mengatakan “menyerah”. Kalau pemerintah hanya bisa menyatakan “menyerah” lantas siapa dan pihak mana yang bakal bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Pernyataan menyerah, secara implisit, itu berarti bahwa usaha untuk mengatasi skandal tersebut dinyatakan final. Hal semacam ini jelas berbahaya, karena cenderung terjadi pembiaran.

Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar serius dan maksimal dalam mencari berbagai jalan untuk mengatasi masalah Lapindo.Yang paling pokok bagi masyarakat, semburan lumpur itu bisa berhenti. Pembangunan kanal, yang sekarang dicanangkan pemerintah, saja tidak cukup. Sebab, kanal tersebut tidak mungkin mampu menangkal dampak negatif semburan Lapindo yang semakin luas. Saya mendukung pernyataan Yusuf Kalla yang bilang tidak akan “menyerah” dalam upaya menyelesaikan tragedi ini. Namun, pernyataan itu tidak cukup diucapkan, tetapi harus dibuktikan dengan action. Kalau kata-kata pantang menyerah itu hanya hiasan bibir saja dan pada level prkasis ternyata nol, berarti pemerintah memang bukan hanya menyerah tetapi juga pengecut. Pemerintah secara riil harus bisa menunjukkan bahwa semburan Lapindo itu masih ada kemungkinan untuk diatasi, asalkan benar-benar diupayakan secara maksimal. Memang, kalau semburan Lapindo itu hanya dihadapi dengan sikap yang setengah-setengah itu sampai qiyamat pun tidak akan bisa diatasi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: