TRAGEDI ZAKAT DAN MASALAH KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Tragedi perebutan zakat yang merenggut 21 nyawa di Pasuruan adalah tamparan bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia, terutama bagi pemerintah. Pemerintah yang selama ini hanya mengacu pada data statistik sering menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia turun. Dengan tragedi Pasuruan itu pemerintah ditunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah persoalan data dan angka melainkan realitas dan fakta. Maka kalau hendak melihat masalah kemiskinan yang sebenarnya jangan hanya melihat data-data statistik, tetapi lihatlah realitas di tengah masyarakat.

Ini belum ditambah lagi dengan fenomena antrean panjang masyarakat miskin ketika mau mengambil BLT. Fenomena-fenomena riil di masyarakat tersebut merupakan antitesis terhadap fakta statistikal mengenai kemiskinan. Dengan munculnya fenomena rebutan zakat dan antrean panjang di bilik BLT itu mengaskan bahwa data-data statistik yang selama ini dijadikan sebagai acuan mengetahui naik turunnya jumlah kemiskinan di Indonesia, meminjam istilahnya Baudrillard, tidak lain hanyalah sebuah simulakrum.

 

Kemiskinan kultural dan struktural

 

Secara universal kemiskinan di Indonesia bisa diidentifikasi menjadi dua kategori:kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kedua jenis kemiskina ini sangat berkaitan. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang sifatnya teologis, lebih bertumpu pada mental dan spiritual. Artinya kemiskinan kultural ini tidak disebabkan oleh kurangnya materi atau kekayaan, tetapi lebih disebabkan oleh krisis mental dan rapuhnya teologi seseorang. Secara materi penderita kemiskinan kultural ini sebenarnya sudah tidak menjadi masalah. Tetapi meskipun hidupnya sudah bergelimang harta, mental dan jiwanya selalu merasa kurang (miskin). Kerakusan dan nafsu tak kenal puas benar-benar menguasai hidupnya.

Tipe dan jenis kemiskinan seperti itulah yang sekarang tengah melanda para pejabat dan elit di Indonesia. Kurang apa mereka secara material? Mereka sudah menerima gaji yang cukup, tunjangan yang berlebihan dan fasilitas yang mewah. Namun kenyataannya mereka masih terus korupsi, kolusi, suap-menyuap dan suka menilap uang rakyat. Kasus semacam ini bukan hanya melanda terhadap ara pejabat yang seharusnya diawasi, tetapi para pejabat yang bertugas sebagai pengawaspun juga sering menyelweng. Pejabat seperti jaksa Urip dan ketua KPPU Mohammad Iqbal adalah orang-orang yang diamanati sebagai pengawas terhadap terjadinya tindak penyelwengan. Tetapi faktanya mereka justru berbalik menjadi pihak yang harus diawasi. Maka akibat kemiskinan kultural ini usaha mengawasi dan diawasi berubah menjadi lingkaran setan yang sulit diidentifikasi ujung-ujungnya.

Sementara jenis kemiskinan kedua adalah kemiskinan stuktural. Kemiskinan struktural ini lebih bersifat sosialis, yang ditandai dengan kurangnya materi dan lemahnya ekonomi. Orang yang menderita kemiskinan struktural ini adalah masyarakat bawah yang sekarang tidak kuat makan, tidak punya usaha dan tidak kuat sekolah. Mereka benar-benar miskin harta dan kekayaan sehingga harus antre BLT dan berdesak-desakan berebut zakat sebesar 30.000 meskipun taruhannya adalah nyawa. Jenis kemiskian yang banyak menimpa wong cilik ini, dalam kontek Indonesia sekarang, lebih disebabkan oleh banyaknya para elit politik dan ekonomi yang miskin mental-spiritual sehingga berjiwa korup, suka menumpuk-numpuk harta, mudah menerabas apa saja dan menghalalkan segala secara.

Apa yang dipikirkan oleh para elit politik dan ekonomi di negeri ini tak lain adalah interest pribadi. Rasa pengabdian dan peduli terhadap nasib wong cilik sangat nihil, kalah dengan ambisi pribadi yang tak terkendali. Dengan kondisi yang timpang semacam itu, maka kemiskinan di Indonesia kini mengalami status quo yang semakin memeperlebar jurang perbedaan. Para elit politik dan ekonomi hidupnya semakin bergelimang kemewahan, sementara para masyarakat kecil semakin tercekik oleh kelaparan. Di saat orang-orang kecil antri zakat, para elit negeri itu justru banyak yang antri suap.

 

Mengimplementasikan spirit Zakat

 

Melihat kondisi masyarakat kita yang sekarang sangat timpang dan penuh ketidak adilan ini maka spirit zakat sebagai penegak keadilan sosial harus benar-benar ditegakkan. Untuk mengimplementasikan misi ini tidak cukup mengaktualisasikan zakat hanya sebatas doktrinal tanpa mempertimbangkan dan disemangati oleh spirit transformasi sosial. Spirit zakat ini harus diorientasikan untuk merubah kondisi yang timpang itu dan bukannya malah untuk mempertahankannya.

Artinya dengan zakat ini orang-orang yang kaya secara material harus dituntut bersedia berbagi dengan masyarakat yang terkungkung oleh kemiskinan struktural tersebut. Sehingga nantinya orang-orang miskin struktural ini tidak lagi menjadi masyarakat miskin yang selalu diberi zakat, tetapi bisa berubah menjadi masyarakat yang mandiri dan nantinya bisa menjadi pihak yang juga bisa memberi zakat. Selama ini zakat hanya berjalan secara doktrinal sehingga justru menciptakan status quo. Pihak yang kaya tetap semakin kaya dan yang miskin selamanya tetap menjadi orang miskin dan menjadi pihak yang selalu dizakati.

Zakat, seperti dikatakan oleh Masdar F. Mas’udi (1993) pada awalnya adalah upeti yang ditarik dari rakyat untuk raja atau penguasa. Upeti secara nyata telah membikin rakyat yang miskin terus tenggelam dalam kemiskinannya, sementara para penguasa (para penguasa dan segenap kerabat serta kaki tangannya) terus membumbung ke atas mengikuti kecenderungan nafsu dan keinginannya. Kini, lanjut Masdar, keadaan harus berbalik. Dengan spirit zakat, lembaga upeti harus menjadi sarana yang efektif agar kekayaan dan fasilitas kehidupan bisa diatur sedemikian rupa, tidak hanya melingkar-lingkar di antara kelompok tertentu saja (al-Hasyr:7). Dengan spirit zakat, lembaga upeti yang semula menjadi sumber kedhaliman harus ditansformasikan menjadi wahana keadilan.

Untuk mengimplementasikan spirit zakat yang demikian itu jelas tidak cukup menggunakan pendekatan doktrinal dan birokratis semata. Tetapi di dalamnya juga harus dilamdasi oleh perubahan teologi. Kenapa zakat sekarang mandul, doktrinal sentris dan tak mempunyai daya transformatif, karena pratik zakat lebih didasarkan pada teologi dogmatisme yang anti sosial. Zakat hanya dipraktikkan sebagai pemenuhan kewajiban rukun Islam tanpa disemangati untuk merubah tatanan sosial. Zakat hanya mampu menggugurkan kewajiban ritual tetapi tak berdaya menggugurkan ketidakadilan sosial.

Lembaga-lembaga zakat hanya berfungsi secara artifisal, cukup sebagai penerima dan penyalur beras sebesar 2,5 kilo dan tak mampu mengangkat masyarakat miskin dari keterpurukannya. Bertahun-tahun kita melakukan zakat, tetapi ketika tragedi di Pasuruan itu muncul di hadapan kita, maka sekarang yang harus kita lakukan adalah bukan sekedar zakat, tetapi lebih dari itu pola dan semangat berzakat kita juga harus kita koreksi kembali. Sebab, jangan-jangan pola dan semangat zakat kita yang salah ini justru turut menciptakan status quo kemiskinan di Indonesia.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat “Sophos alaikum” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: