MUDIK DAN SPIRIT PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Arus mudik dari tahun ke tahun kini bukannya tambah surut melainkan semakin melonjak tinggi. Untuk tahun ini saja tercatat jumlah pemudik yang berangkat dari jakarta diprediksi naik 9 persen, dari 2.184.502 orang pada lebaran tahun 2007 menjadi 2.485.165 orang pada lebaran tahun 2008 (Kompas,19/9/2008). Meningkatnya jumlah pemudik dari tahun ke tahun itu hendaknya menjadi perhatian dan keprihatinan kita bersama. Sebab mudik merupakan masalah yang komplek, ia bukan sekedar persoalan budaya, bukan hanya persoalan homesick, tetapi juga sangat terkait dengan persoalan ekonomi, sosial dan politik tanah air. Membludaknya arus pemudik itu mengindikasikan bahwa telah terjadi arus urbanisasi yang besar-besaran di Indonesia.

Masyarakat daerah nampaknya sudah tidak jenak menjalani hidup di desanya masing-masing dan lebih mempertaruhkan hidup di kota-kota besar. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kehidupan di kota lebih menjanjikan. Dengan segala fasilitas dan daya tariknya di segala sektor, terutama sektor ekonomi, kota dianggap sebagai zona yang bisa memperbaiki hidup. Padahal kenyataannya kebanyakan mereka justru menjadi korban pembangunan kota. Kehidupan mereka di kota justru sering dimarginalkan dan dianggap sebagai faktor penyebab tambah sesaknya ruang kota. Dengan kondisi sosial yang semacam ini hal yang perlu dipertanyakan adalah kenapa orang-orang daerah itu lebih banyak tertarik dan mempercayakan perbaikan hidupnya di kota-kota dan bukannya di desa-desa saja?

 

Pola pembangunan yang tidak seimbang

Apapun alasannya banyaknya masyarakat daerah yang lari ke kota demi kelangsungan hidupnya adalah lebih disebabkan oleh tidak adanya keseimbangan pola pembangunan antara pusat dan daerah. Sampai saat ini, sistem pembanguna di Indonesia baik pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, sosial dan politik masih trsentralisasi di kota-kota besar. Di saat kota tengah giat-giatnya membangun dan memoles dirinya setiap saat, desa justru banyak yang tak tersentuh oleh program pembangunan. Hasilnya adalah kesenjangan yang lebar antara pusat dan daerah, kota dan desa. Akibatnya, di saat proses kemajuan pembangunan kota melaju cepat pada saat yang sama justru masih banyak ditemukan desa-desa yang tertinggal.

Seperti yang dikatakan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan/ Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Sujana Royat bahwa hasil identifikasi menunjukkan di Indonesia terdapat lebih dari 70 ribu desa. Sebanyak 33 ribu diantaranya masuk dalam kategori daerah tertinggal, tersebar di 199 Kabupaten (43%). Dengan wilayah sebarannya meliputi 58 Kabupaten di Pulau Sumatera, 123 Kabupaten di kawasan Indonesia Timur, dan 18 Kabupaten di Pulau Jawa dan Bali. Namun ironisnya,  44 Kabupaten berada di Propinsi mapan.

Saat ini, lanjut Sujana, masih terdapat kesenjangan (disparitas) pembangunan antar wilayah yang ditandai dengan adanya wilayah-wilayah tertinggal. Sebagai indikator, daerah yang dianggap tertinggal ditandai dengan: Pertama, keterbatasan pengembangan dan pengelolaan sumber daya lokal karena belum terintegrasi dengan kawasan pusat pertumbuhan. Kedua, permasalahan aspek pengembangan sumber daya manusia yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Ketiga, perhatian pembangunan kawasanyang masih menitikberatkan pada pendekatan keamanan ketimbang kesejahteraan. Keempat, permasalahan aspek kelembagaan, yang terlihat dari rendahnya kemampuan kelembagaan aparat dan masyarakat. Kelima, permasalahan aspek saran dan prasarana terutama tranportasi darat, laut, dan udara, juga telekomunikasi dan energi, serta keterisolasian daerah. Keenam, permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan rawan bencana (kekeringan, banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dll) serta rawan konflik sosial

 Ketidakseimbangan pembangunan tersebut jelas menjadi problem bagi masyarakat desa atau daerah. Sebagai warga negara yang juga mempunyai hak untuk hidup makmur, tercukupi, aman dan sejahtera, masyarakat desa  masih jauh dari cita-cita ideal itu. Lingkungan mereka masih belum dialiri listrik, jalan-jalan masih berlumpur, transportasi masih jarang, sekolah masih berdinding bambu dan sebagainya. Selain itu, dan ini yang paling riskan, kondisi ekonomi masyarakat desa masih memprihatinkan.

Keuangan hanya beredar di lingkaran masyarakat kota dan belum merembes ke wilayah desa. Dengan kondisi yang semacam ini, maka wajar kalau masyarakat desa, orang-orang daerah akhirnya banyak yang berhamburan menyerbu kota meskipun di antara mereka banyak yang tanpa berbekal ilmu dan ketrampilan yang memadahi. Fenomena semacam ini selalu meningkat dari tahun ke tahun terutama paska Idul Fithri. Orang-orang daerah atau desa yang sudah lebih awal bergelut di kota, ketika mudik banyak dilihat para tetangganya sebagai orang yang sukses. Sehingga ketika mereka balik banyak tetangga, saudara dan teman-teman mereka yang ikut menantang hidup ke kota.

 

Saatnya memberdayakan daerah

Bagaimanapun juga derasnya laju urbanisasi  ini perlahan-lahan mulai ditekan. Sebab, akalu tidak maka akan menimbulkan gejolak sosial di kota-kota. Ketika masyarakat desa atau daerah dari tahun ke tahun banyak yang lari ke kota, sementara ruang kota terbatas sehingga menjadikan kota semakin sesak, sumpek dan overload, maka bisa dipastikan kondisi semacam ini akan mudah memunculkan konflik sosial yang dahsyat.

Untuk menekan derasnya laju mobilisasi masyarakat dea atau daerah ke kota tersebut, maka satu-satunya jalan adalah memberdayakan daerah atau desa. Hal ini ditempuh melalui program intensifikasi dan pemerataan program pembangunan. Sudah saatnya sekarang di daerah-daerah atau di desa-desa di bangun pusat-pusat ekonomi padat karya, pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat kesehatan dan pusat-pusat kebudayaan.Pola pembangunan ini jelas harus tetap menyesuaikan kultur masyarakat setempat sehingga tidak sampai merusak kearifan lokal (local wisdom) yang ada di desa-desa.

 Program pemberdayaan daerah itu merupakan sarana pemerintah untuk meyakinkan masyarakat daerah atau desa bahwa hidup di daerah atau desa sendiri lebih menjanjikan dan lebih mensejahterakan. Selain itu, dengan diperhatikannya daerah, ini akan memotivasi kaum intelektual yang sudah menyelesaikan studinya di kota mau kembali ke daerah untuk membangun desa dan daerahnya masing-masing. Hal ini tentu sangat berpotensi untuk meminimalisir pengangguran intelektual yang sekarang menumpuk di kota-kota.

Jadi, fenomena mudik ini jangan dipandang sebagai budaya yang biasa-biasa saja dan dibiarkan membengkak setiap tahunnya. Tetapi pelajaran dan makna fenomena mudik itu harus diambil sebagai spirit pembangunan daerah. Berbondong-bondongnya para pemudik setiap kali lebaran, hingga mereka rela berjejal-jejal di bus dan kereta api, rela terkatung-katung di terminal-terminal dan stasiun adalah bukti bahwa mereka sebenarnya sangat mencintai kempung halamannya. Hanya saja mereka sering tidak diuntungkan oleh tidak meratanya pembangunan. Seandainya pembangunan di negeri ini merata mulai dari pusat hingga daerah, kota hingga desa sentralisasi arus masyarakat di kota-kota besar tidak sepadat sekarang ini.  

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator forum diskusi “Linkaran ‘06” dan staf ahli Hasyim Asy’ari Institute Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: