IDUL FITHRI: MENUJU INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI

Oleh: Muhammad Muhibbuddin*

 

Idul Fithri merupakan momen di mana manusia telah berada pada kondisi membayi, suci dan bersih dari segala dosa dan noda. Ini merupakan makna dan arti penting puasa yang kita jalaniselama kurang lebih 30 hari di bulan Ramadhan. Memang kalau puasa Ramadhan itu kita jalani secara maknawi, serius, substantif, penuh penghayatan dan bukan sekedar harfiyah, ritualis-seremonialis, ia akan menjadi kawah penggodokan dan penempaan mental-spiritual seseorang untuk peningkatan kualitas derajat kemanusiaannya.

Sebab, disadari atau tidak, telah sekian lama nilai kemanusiaan kita direndahkan oleh nafsu atau hasrat kita sendiri. Nafsu atau hasrat manusia seperti yang dikatakan oleh Yasraf A. Pilliang (2003) terbagi menjadi dua kategori, yakni nafsu karnal dan libidinal. Nafsu karnal adalah nafsu tubuh kepada sesuatu yang sifatnya material seperti lawan jenis, harta benda, makanan dan bnetuk material lainnya. Sementara nafsu libidinal adalah nafsu tubuh kepada sesuatu yang imaterial, seperti citra, image, gengsi, kekaguman kepada gaya orang lain dan sebagainya. Kedua jenis nafsu itu telah memperbudak hati, mental dan ruhani kita sebagai manusia.

Akibatnya, tanpa disadari, diri kita hanyut dan tenggelam di dalam jurang kehinaan. Kita akhirnya menjadi manusia banal, berotak kotor, bermental busuk dan berjiwa comberan. Hal ini dibuktikan dengan mudahnya kita berbuat jahat, menelikung, korup dan bertindak curang. Meskipun kejahatan itu menimbulkan dampak negatif dan kerusakan yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat umum, namun kita tetap melakukan itu dengan bangga dan menganggapnya biasa-biasa saja.

Korupsi, kejahatan sosial-kemanusiaan

 

Salah satu dosa sosial tersebut yang sekarang di negeri kita semakin mengalami eskalasi adalah korupsi. Korupsi adalah dosa sosial, kejahatan kemanusiaan yang membawa efek destruktif luar biasa besar terhadap sistem kehidupan kita. Namun sekarang dosa sosial itu justru semakin telanjang dan komplek. Modus operandinya tidak lagi qua individu melainkan sudah berjamaah. Pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi skandal korupsi justru banyak yang terperangkap skandal korupsi sendiri. Akhirnya siapa yang harus mengawasi dan harus diawasi semakin sulit dideteksi. Siapa yang harus mengusut dan diusut semakin kabur dan tidak jelas. Sudah tidak bisa dikenali siapa kucing dan siapa tikusnya, karena kedua belah pihak sekarang menjalin kolusi sehingga sama-sama menjadi tikus.

Faktor lain yang terkait dengan kompleksitas korupsi ini adalah kepiwaian para koruptor untuk mengelak atau mempertahankan dirinya. Para koruptor yang sudah tertangkap bukanya menyadari bahwa tindakannya itu tidak etis dan melanggar hukum, tetapi justru sering melakukan tindakan-tindakan penyangkalan untuk menghapus jejak. Kecenderungan para koruptor membantah tindakannya itu, dalam perspektif psikologi, disebut dengan mekanisme pertahanan diri (defence mechanism).

Sigmund Freud (1978) menamakan gejala tersebut denial, yaitu upaya individu menyangkal apa yang telah dilakukannya jika dia menyadari kelakuannya itu dapat membahayakan diri sendiri. Jika pelaku KKN menilai pengakuannya akan membahayakan karier atau harga diri, dia memilih menyangkal. Karena itu, dia berusaha menyangkal perbuatannya, bahkan dengan cara melebih-lebihkan dan melakukan rasionalisasi dengan mengatakan, yang dilakukan bukan korupsi, tetapi justru untuk menyelamatkan negara dan bangsa. Kecenderungan mereka terkait cognitive dissonance.

Spirit Idul Fithri dan pembarantasan korupsi

 

Karena korupsi di Indonesia sekarang bukan permasalahn struktural semata tetapi sudah melebur menjadi masalah kultural, maka dalam pembrantasan kroupsi ini tidak cukup menggunakan pendekatan hukum dan politik, tetapi juga perlu menggunakan pendekatan budaya. Seperti yang dikatakan oleh pakar administrasi pemerintahan dari Universitas Airlangga Surabaya, Soetandyo Wignyosoebroto, bahwa, korupsi di Indonesia sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selain dengan cara menegakkan hukum, juga harus dimulai dengan mengubah konsep kultural masyarakat.

Idul Fithri yang bermakna kembali kepada kesucian harus menjadi landasan moral dan etika sosial bagi bangsa Indonesia untuk membrantas secara holistik kasus korupsi. Idul Fithri yang merupakan kesucian indifidual, untuk lebih bermakna, harus ditansformasikan menjadi kesucian sosial yang salah satu indikasinya adalah bersihnya komunitas bangsa dan negara kita dari korupsi. Spirit ini diaktualisasikan dalam bentuk kesadaran dan kesediaan masing-masing indifidu untuk menghindari praktik-praktik korupsi di setiap aspek kehidupan. Hal-hal yang berpotensi menimbulkan korupsi sedikit-demi sedikit harus dihindari.

Untuk itu, dalam pembrantasan korupsi ini, mau tidak mau juga harus melibatkan seluruh anggota masyarakat. Selain ada komitemnen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, terutama dari pihak penegak hukum, untuk membnrantas orupsi, masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam prigram ini. Seperti kata AA Oka Mahendra bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi sangat ditentukan political will dari elite politik yang berkuasa dan adanya dukungan positif dari segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Masyarakat sekaligus diajak berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 menjamin partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Hak masyarakat yang dijamin oleh Undang-Undang, lanjut Mahendra antara lain : hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan korupsi, hak untuk memperoleh pelayanan dalam memperoleh dan memberikan informasi. Selain itu masyarakat mempunyai hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi, hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu sungguh tidak efektif kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru memutuskan untuk menutup akses masyarakat terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal ini justru merupakan bagian dari upaya menghambat pemberantasan korupsi dengan cara memandulkan peran masyarakat.

Di hari yang fithri dan penuh maaf kali ini satu yang harus ditegaskan adalah bahwa tidak ada pintu maaf bagi para koruptor sebelum mereka benar-benar bertobat secara total. Tobat yang total itu ditunjukkan dengan kesediaan para koruptor itu untuk tidak mengulangi perbuatan korupnya dan segera mengembalikan harta rakyat yang mereka garong.

*Muhammad Muhibbuddin adalah pegiat forum diskusi filsafat “Linkaran ‘06” dan staf ahli Hasyim Asy’ari Institute

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: