AHTISAARI, TIRO DAN PESAN PERDAMAIAN

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*
Pada Jum’at (10/10) kemarin mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari meraih hadiah nobel perdamaian dari komite nobel di Oslo, Norwegia. Penghargaan ini adalah satu dari lima Penghargaan Nobel yang diadakan atas permintaan oleh penemu dan industrialis Swedia Alfred Nobel. Penghargaan ini diberikan pada orang yang paling giat melaksanakan hubungan yang bersifat internasional, pendiri pergerakan perdamaian atau berusaha mengurangi atau melenyapkan peperangan.Meskipun Penghargaan Nobel dalam Fisika, Kimia, Medis dan Sastra diberikan per tahun di Stockholm, Penghargaan Perdamaian diberikan di ibukota Norwegia Oslo.
Ahtisaari memang aktivis garda depan dalam perjuangan mewujudkan perdamaian dunia. Penyelesian konflik secara win-win solution dan kampanye anti perang telah berhasil ia suarakan di berbagai belahan dunia, mulai dari Afrika, Eropa hingga Asia. Termasuk perdamaian di Aceh, Ahtisaari merupakan salah satu pionirnya. Sejak tahun 2005, Ahtisaari dan organisasinya Inisiatif Manajemen Krisis (CMI), telah menjadi mediator pemerintah Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik panjang di tanah rencong tersebut. Melihat jasanya yang besar dalam masalah perdamaian itu, sudah sepantasnya kalau ia dianugerahi penghargaan yang prestisius tersebut.

Masalah perdamaian dunia
Hal yang paling fantastis dalam persitiwa pemberian Nobel perdamaian kepada Martti Ahtisaari ini sebenarnya bukan terletak pada prestise penghargaan itu, melainkan pada nilai dan arti perjuangannya dalam menegakkan perdamaian. Masalah perdamaian memang menjadi problem utama negara-negara di dunia. Hingga kini hampir di setiap negara selalu dilanda konflik baik yang bersekala lokal, nasional maupun internasional. Beragam konflik ini banyak yang sudah berurat dan berakar hingga sulit ditanggulangi. Seperti konflik antara Palestina dan Israel atau perang Irak dan sejenisnya. Ketika konflik semacam ini berkecamuk, maka korban pun tak terhindarkan. Masyarakat sipil yang tak berdosa akhirnya banyak yang menjadi korban.
Ada banyak faktor yang melatarbelakangi lahirnya konflik hingga memporakporandakan sistem perdamaian dunia. Salah satu faktornya adalah adanya intervensi asing. Banyak sekali konflik internal dalam sebuah negara yang pemicunya justru berasal dari negara tetangga. Intervensi asing terhadap sebuah negara hingga menjadikan negara itu bertambah kacau seringkali ditunjukkan oleh negara super power Amerika serikat. Seringkali AS tanpa rasa malu masuk ke dalam urusan rumah tangga negara lain dengan janji ikut meredam konflik yang ada di dalamnya.
Padahal kenyataannya apa yang dilakukan oleh AS justru sering memperkeruh suasana. Dan ketika AS sudah mulai masuk pada medan persoalan, maka aturan atau konvensi international apapun akhirnya menjadi mentah, sekalipun itu di bawah naungan PBB. Dalam kontek Indonesia, intervensi AS itu juga sering terjadi. Salah satunya adalah ketika 40 anggota Kongres AS yang telah melayangkan secara langsung ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pembebasan segera tanpa syarat dua anggota OPM, Filep Karma dan Yusak Pakage, yang dijatuhi hukuman sejak April 2005 karena mengibarkan bendera bintang kejora di Abepura pada 1 Desember 2004 politik. Hal semacam ini selain tidak etis, juga berpotensi menyulut konflik.
Masing-masing negara sebenarnya mempunyai aturan main dan keunikan tersendiri dalam menyelesaikan sebuah konflik. Bahkan pada level regional dan international pun ada prosedur hukumnya sendiri. Pada level regional misalnya, negara-negara yang berada di sebuah kawasan di dunia sebenarnya telah mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan kolektif sesuai dengan semangat Piagam PBB. Hal ini sejalan dengan Bab VII Piagam PBB yang mencantumkan pemberdayaan organisasi keamanan regional untuk menangani konflik di kawasan terkait. Seperti pada ECOWAS di Afrika, NATO di Eropa dan OAS di Amerika. Begitu juga pada level global, upaya komunitas internasional untuk perdamaian, keamanan dan stabilitas di seluruh dunia merujuk pada hukum internasional yang saat ini berlaku, hak PBB dan resolusi Dewan Keamanan PBB. PBB merupakan pemain penting dalam upaya yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan, namun pemain lainnya juga memberikan kontribusi penting menciptakan perdamaian di berbagai belahan dunia.
Namun, sekali lagi, prosedur dan aturan main yang telah digariskan dan disepakati itu sering mandul dan tak bertuah ketika itu bertentangan dengan rencana AS. Pada kasus perang Iraq, misalnya, dalam hal ini, yang berkuasa untuk membuat kebijakan bukanlah PBB, melainkan AS. PBB hanya sekedar menjadi pihak yang harus mengamini apa yang dikehendaki oleh AS.

Perdamaian untuk Indonesia
Entah sebuah kebetulan atau tidak, paska penerimaan nobel perdamaian Ahtisaari, Indonesia, tepatnya di Nangroe Aceh Darussalam, di datangi oleh petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tuanku Hasan Muhammad di Tiro atau lebih populer dikenal dengan Hasan Tiro. Proklamator GAM itu tiba di Aceh pada hari Sabtu (11/10) dari pengasingannya.Hal yang menarik dari fenomena tersebut adalah Tiro datang ke Indonesia bukan lagi mengobarkan perang dan permusuhan, tetapi justru menyerukan perdamaian. Seperti yang diberitakan Kompas (12/10/2008), dalam pidato tertulisnya yang dibacakan oleh mantan Perdana menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Malik Mahmud, Hasan Tiro berpesan kepada masyarakat Aceh agar tetap memelihara dan menjaga perdamaian secara menyeluruh. Dia mengingatkan untuk tidak berusaha menghancurkan perdamaian.
Momentum ini, secara nasional bisa dimaknai secara positiv dalam rangka merajut perdamaian di dalam negeri. Baik pemerintah Indonesia, Tiro dan Ahtisaari adalah pihak-pihak yang terlibat aktif dalam merumuskan perdamaian Aceh. Perdamaian Aceh pada hakekatnya bukanlah perdamaian lokalistik, tetapi itu juga cermin dari perdamaian nasional. Maka momentum berharga ini secara implisit mengandung makna perlunya bangsa Indonesia untuk mulai berpikir secara jernih dan dewasa dalam menghadapi masalah-masalah kebangsaan demi tegaknya perdamaian di Indonesia. Penyelesaian masalah secara brutal, dengan mengedepankan otot, peperangan dan pertengkaran adalah cermin dari masyarakat bara-bar yang tak mampu berpikir secara dewasa.
Sebagai media utama untuk menegakkan budaya damai di Indonesia ini, langkah utama yang harus dibangun adalah sebagai bangsa kita harus mampu menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan sepenuhnya merdeka sehingga tidak gampang diintervensi oleh negara-negara asing, terutama negara maju seperti AS. Sementara dalam kontek nasional, Ukhuwah basyariyyah dan wathoniyyah yang selama ini sering tercabik-cabik oleh maraknya konflik baik konflik antar suku, golongan dan partai politik harus segera kita bangun kembali, kita eratkan kembali untuk mengukuhkan tegaknya perdamaian di bumi Indonesia tercinta khususnya dan di dunia pada umumnya.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator studi filsafat “Sophos alaikum” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: