ABSURDITAS UU PURNOGRAFI

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Setelah melalui perdebatan panjang dan pelik, RUU pornografi akhirnya disahkan sebagai undang-undang. Hal ini diputuskan dalam sidang Paripurna DPR, Kamis (30/10). Keputusan pengesahan undang-undang pornografi tersebut, bukan berarti diterima secara serentak oleh seluruh fraksi-fraksi di DPR. PDIP dan PDS tetap menolak dan menyatakan tak bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Penolakan tersebut bahkan ditandai dengan aksi walk out oleh seluruh anggota kedua fraksi tersebut.

Itu menandakan bahwa meskipun sudah bermetamorfosis menjadi undang-undang, regulasi formal -legal mengenai pornografi dan pornoaksi tersebut masih dalam kondisi absurd, tidak jelas dan mengambang. Di samping memang penuh nuansa politis, defenisi dan batasan pornografi sendiri juga tak jelas. Wajar, kalau kemudian banyak juga pihak yang menolak UU tersebut. Pornografi seperti yang didefinisikan oleh Marx Bracher (1993) adalah penggunaan representasi (tulisan, gambar, foto, video, film dsb) dalam rangka manipulasi hasrat (desire) orang yang melihat, yang di dalamnya berlangsung proses degradasi perempuan dalam statusnya sebagai obyek seksual laki-laki.

Pertanyaannya, apakah sesuatu yang memancing nafsu, hasrat (desire) dan menjadi obyek seksual laki-laki hingga bisa mendegradasikan perempuan, hanya ketelanjangan fisik ?Siapa menjamin bahwa perempuan berjilbab itu tak mengundang nafsu (desire) laki-laki? Kalau ukurannya nafsu, bisa jadi perempuan berjilbab itu justru pemantik nafsu, karena mungkin, dengan jilbab itu, dalam pandangan seorang laki-laki, ia kelihatan lebih cantik dan seksi. Dalam ukuran nafsu ini, porno tidaknya sebuah obyek tidak berasal dari obyek itu sendiri, melainkan dari subyek yang meresponnya. Sebab, hal ini ditentukan oleh sudut pandang, emosi dan perasaan sang subyek sendiri. Melihat ketidakjelasan batasan pornografi ini, secara otomatis, menjadikan UU pornografi tersebut tak jelas alias absurd.

 

Solusi yang dangkal

 

Absurditas undang-undang tersebut sebenarnya bukan hanya terletak pada batasannya. Tetapi lebih dari itu juga terletak pada spirit moralnya. Bagi pihak pendukung, UU pornografi itu diproyeksikan sebagai media (tool) untuk mencegah maraknya aksi pornografi dan pornoaksi. Hal ini diilhami oleh banyaknya gejala sosial yang mengarah pada liberalisasi sex dan vulgarisme libido.

Permasalahanya tentu tidak sesederhana itu. Maraknya pornografi dan pornoaksi di berbagai media maupun ruang publik hanyalah sebuah akibat saja. Ia statusnya bukan sebab, melainakn efek, bukan api melainkan asap, bukan akar melainkan buahnya. Menciptakan undang-undang dalam rangka membrangus budaya pornografi dan pornoaksi, dalam kerangka ini, jelas sistem penyelesaian masalah yang dangkal. Hal ini sama halnya membrantas minuman keras di toko-toko, tetapi tetap membiarkan pabrik Miras berproduksi. Pola penyelesaian masalah tanpa menyentuh akar masalah semacam itu justru hanya membuang-buang energi belaka. Pada level tertentu, justru mencerminkan pola kerja yang basa-basi, artifisial dan permukaan belaka.

Sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, masalah pornografi ini bukan fakta yang berdiri sendiri. Tetapi berada pada jaringan nilai, idiologi dan kepentingan yang komplek. Ia bukan sekedar masalah etika maupun agama tetapi juga bersilang dengan masalah ekonomi, politik dan sosial-budaya. Namun untuk era sekarang, ontologi pornografi dengan berbagai representasinya itu sudah melampoi batas-batas fungsionalnya. Ia tidak semata berfungsi sebatas pemuas seksual, tetapi lebih dari itu sudah menjadi ajang komersialisasi. Ia bukan sekedar media kesenangan atau hiburan, tetapi sudah menjadi alat untuk meraup keuntungan.

Fenomena itulah yang oleh Yasraf A. Pilliang disebut dengan libidonomi (libidonomics), yaitu sistem ekonomi yang didalamnya terjadi eksplorasi secara ekstrim segela potensi libido sebagai komoditi, dalam rangka mendapatkan keuntungan maksimal (added values)—dan segala potensi libidonya—sebagai titik sentral dalam produksi dan reproduksi ekonomi serta pembiakan kapital. Hal ini menunjukkan, menyeruaknya budaya pornografi maupun pornoaksi adalah akibat dari kuatnya dan rakusnya sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal.

Dalam era postindustrialisasi ini, neolibralisme memang mengalami ditorialisasi dalam mengkomodifikasikan segala sesuatu. Sesuatu sebelumnya dianggap sakral atau tabu, oleh para kaum kapitalis dijadikan sebagai komoditas menguntungkan. Termasuk libido dengan segala macam unsur-unsur di dalamnya: erotika, sensualita dan seksualita, oleh para kapitalis dijadikan sebagai proyek komersialisasi ekonomi. Pada sistem ini, pornografi yang penuh dengan unsur-unsur libidinal itu bukannya diminimalisir, tetapi justru diproduksi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan keuntungan. Atas dasar ini, kalau ditelusuri secara mendalam, salah satu akar atau sumber maraknya pornografi adalah rakusnya sistem kapitalisme-neoliberal.

Pertanyaan selanjutnya, adilkah pornografi yang hanya merupakan efek atau akibat, diadili dan dikambing hitamkan melalui UU pornografi? Kalau mau jujur, seharusnya yang harus dibrantas pertama kali adalah kerakusan sistem kapitalisme tersebut. Karena ia merupakan sumber menjamurnya pornografi untuk kepentingan ekonomi. Apa artinya menciptakan UU pornografi, kalau sistem ekonomi kapitalisme neoliberal tetap dibiarkan eksis. Ini jelas absurd dan penuh paradoks.

 

Efektifkah UU tersebut?

 

Melihat kekuatan-kekuatan di balik fenomena pornografi tersebut, secara fungsional, UU pornografi ini justru mengandung persoalan: efektifkah UU tersebut digunakan untuk membrangus atau paling tidak meminimalisir pornografi? Saktikah UU tersebut menghadapi gelombang pornografi dengan support kuat ekonomi neoliberal di belakangnya?

Kalau UU itu hanya mampu menindak orang-orang berbuat porno, pada hal kebanyakan mereka adalah korban atas kerakusan pasar, industri dan busuknya sistem politik, tanpa bisa juga bersikap tegas terhadap para kaum kapitalis itu, maka UU ini hanya akan menjadi media penindasan. Ia justru akan berlawanan dengan dasar moral hukum itu sendiri:keadilan. Hal ini jelas membuat UU tersebut bertambah absurd .

Daripada membrantas pornografi melalui perangkat UU tapi penuh absurditas tersebut, alangkah baiknya kalau pemerintah dan segenap jajaran elit politik menciptakan saluran media publik yang sehat, mampu dan efektif digunakan untuk menyalurkan berbagai aspirasi, saran dan kreativitas publik, dengan tetap berada dalam kontrol dan pengawasan publik sendiri. Sehingga segala hal negatif seperti pornografi maupun pornoaksi bisa diselesaikan oleh publik sendiri melalui forum-forum dialog, diskusi dan musyawarah di media publik tersebut.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator komunitas studi filsafat Linkaran ’06 Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: