LAHAN PERTANIAN SEMAKIN TERGUSUR

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Barangkali ini sebuah ancaman bagi kelangsungan pangan di Indonesia. Lahan pertanian, yang merupakan ujung tombak bagi ketahanan pangan dalam negeri, kini mulai tergerus. Seperti yang diberitakan Kompas (17/11/2008) menerangkan bahwa pembangunan jalan tol trans-Jawa sepanjang 652 kilometer dari Cikampek, Jawa Barat sampai Surabaya, Jawa Timur memakan 4.264 lahan —di luar lahan perkebunan dan kehutanan—yang sebagian besar sawah. Padahal pulau Jawa yang luas daratannya hanya 6,5 persen dari daratan Indonesia memasok 43 persen kebutuhan pangan nasional. Rencana proyek jalan tol tersebut jelas kontradiktif dengan pernyataan presiden SBY ketika melakukan panen raya di Suka Bumi tempo kemarin (12/11/2008). Menurut SBY, untuk mempertahankan swasembada beras, ketersediaan lahan persawahan menjadi syarat mutlak. Bagi SBY, pembangunan yang dilakukan di daerah tidak harus menggusur areal persawahan. Ia juga menegaskan tidak boleh kalau pembangunan di negeri ini lantas mengurangi bahkan mengancam ketersediaan lahan. Ia pun akhirnya meminta kepada para kepala daerah ketika mengeluarkan izin pembangunan, jangan sampai mengancam lahan pertanian,

 

Sistem pembangunan yang serampangan

 

Rencana proyek pembangunan jalan tol trans-Jawa di atas, dalam kontek kebutuhan nasional merupakan sebuah rencana pembangunan yang sembrono dan cenderung serampangan. Di dalamnya seolah tidak dibuat skala prioritas dahulu mana kebutuhan primer dan mana yang sekunder. Pola pembangunan semacam ini jelas menyalahi sistem dan etika pembangunan. Sebab, dengan tidak dipetakannya kebutuhan dan prioritas kepentingan, pembangunan justru akan menimbulkan dampak negatif yang sangat destruktif. Alih-alih hendak membangun, tetapi justru merusak.

Pola pembangunan yang serampangan semacam itu memang sudah menjadi trend di Indonesia. Berbagai pembangunan digalakkan tanpa dahulu dipertimbangkan aspek kemanfataannya. Hal ini karena, sistem pembangunan di Indonesia lebih didasarkan pada nilai proyek, lebih bersifat komersial daripada untuk memperbaiki dan menyejahterahkan masyarakat. Setiap kali ada proyek tanpa pandang bulu langsung direalisasikan meskipun itu sangat merusak aspek-aspek prinsipil dan fundamental tatanan sosial. Sehingga pembangunan di Indoensia kelihatan lebih mementingkan yang remeh temeh daripada persoalan pokok, lebih memprioritaskan cabang bahkan ranting daripada akar.

Pemerintah seharusnya lebih mempertimbangkan besarnya nilai, manfaat atau fungsi lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional daripada sekedar dikonversi untuk proyek jalan tol. Ini mengingat kebutuhan pangan di Indonesia terus meningkat sementara lahan pertanian terus menyusut.Pesatnya kebutuhan pangan dalam negeri ini kalau tidak diimbangi dengan lahan pertanian yang cukup, maka Indonesia bisa terperosok ke dalam krisis pangan akut. Kalau memang alasannya adalah transportasi, tidak adakah alternatif lain untuk memperbaiki jalur tarnsportasi sehingga tidak perlu memakan lahan pertanian dalam jumlah besar itu? Harus disadari bersama bahwa konversi lahan pertanian di Indonesia ini, khususnya di Jawa, terus mengalami eskalasi. Dan ini sangat berdampak negatif terhadap pasokan pangan kita. Dari data Sensus Pertanian 1983-1993, setiap tahun lahan pertanian yang dikonversi di Indonesia mencapai 40.000 hektar. Kalau setiap hektar biasanya menghasilkan 5 ton gabah, maka pada tahun 1993 kita sudah kehilangan produksi sebesar 2 juta ton. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa luas lahan pertanian yang dikonversi kira-kira dua kali lipat dari yang terjadi satu dasawarsa sebelumnya. Ini jelas semakin menurunkan potensi produksi yang biasa kita.

Hingga 2008 ini entah sudah berapa ratus lahan pertanian kita yang diokonversikan untuk kebutuhan-kebutuhan di luar pertanian. Ini jelas sebuah ironi, kalau memang konversi lahan pertanian itu dilakukan masih tanpa mempertimbangkan asas manfaat yang lebih besar. Mempertimbangkan sekala prioritas dalam hubungannya dengan pembangunan jalan tol trans-jawa tersebut bukan berarti menganggap tidak penting terhadap aspek transportasi. Transportasi tetap menjadi persoalan urgen. Tapi kalau diukur atau dibanding dengan masalah kebutuhan pertanian, ini jelas lebih urgen pertaniannya. Sebab, dalam standar pembangunan di Jawa ini,pertanian lebih mendesak.

Permasalahan lainnya adalah pemerintah sendiri hingga detik ini belum bisa menemukan lahan pertanian alternatif. Akibatnya, ketika lahan pertanian yang menjadi korban konversi itu hilang, kita tidak mendapatkan gantinya. Kita seolah terrelna dengan maraknya pabrik-pabrik, real estate, komplek perkantoran dan sebagainya yang semua itu berdiri di atas tanah-tanah pertanian yang tergolong masih produktif. Kita biarkan saja itu terjadi. Padahal itu telah menggerus basis pangan kita. Kalau memang tanah itu masih sangat produktif untuk lahan pertanian, hendaknya itu tidak boleh dikorbankan untuk keperluan lain.

 

Selamatkan lahan pertanian!

 

Melihat urgennya dan vitalnya lahan pertanian di Indonesia sekarang, khususnya di pulau Jawa, maka pembangunan untuk mempertahankan lahan pertanian harus diselamatkan. Perlu ditegaskan bahwa tidak boleh ada proyek pembangunan lain yang kurang bermanfaat berdiri hingga menggusur lahan pertanian. Apalagi kalau proyek itu motifnya komersial untuk kepentingan sesaat. Lahan pertanian harus diselematkan dari kepentingan apapun. Demi menyelamatkan lahan pertanian ini, undang-undang yang melindungi lahan pertanian harus diimplementasikan secara optimal.

Di samping melalui jalur undang-undang, untuk memprioritaskan dan menyelamatkan lahan pertanian ini juga harus ditopang melalui jalur kultural. Salah satunya adalah melalui wakaf khusus untuk pertanian. Selama ini, tanah wakaf hanya diproyeksikan untuk membangun gedung-gedung ibadah, pendidikan, kuburan dan sebagainya. Untuk sekarang, fungsi tanah wakaf itu harus diperluas. Ia juga harus diorientasikan untuk kepentingan pertanian. Berdasarkan data Departemen Agama RI, hingga Oktober 2007 tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.686.536.656,68 meter persegi atau 268.653,67 ha yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia.

Sayangnya selama ini potensi tersebut belum digali dan dimanfaatkan secara optimal.Tanah-tanah wakaf itu sebagian besar dimanfaatkan untuk sarana ibadah, kuburan, panti asuhan, dan sarana pendidikan, yang jumlahnya mencapai 23 persen. Sisa tanah wakaf yang 77 persen belum diapa-apakan atau masih diam. Akibatnya, tanah wakaf masih dikelola secara konsumtif. Dan kalau menilik sejarah, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya wakaf adalah untuk tujuan produktif. Salah satunya berupa lahan pertanian. Padahal, saat ini pemanfaatan tanah wakaf sebagai lahan pertanian masih terbilang jarang.

* Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan kalijaga Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: