KETIKA KETERTIBAN SUDAH DIARTIKAN SEBAGAI KEKERASAN

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Sungguh menyayat hati ketika melihat fenomena penggusuran di kota-kota besar negeri ini. Para satpol PP begitu bengis dan sadisnya melibas dan melululantahkan rumah-rumah reot masyarakat kecil. Seperti terjadi di pinggir sungai Opak, Jakarta akhir-akhir ini. Para penghuni rumah di kawasan ini kemarin telah dihajar oleh para  Satpol PP. Rumah mereka diratakan dengan tanah, barang-barang mereka dirusak, orang-orangnya digebuki, diinjak-injak, dipukuli hingga babak belur. Mereka adalah orang kecil yang sudah tinggal di pinggir sungai itu selama tiga puluh tahun. Oleh pemda DKI, mereka dianggap illegal dan dituduh sebagai penyebab kumuhnya kota. Mereka sungguh tak berdaya ketika antek-antek polisi pamong praja datang mengamuk dan menghancurkan tempat tinggal mereka.

Di antara mereka ada yang mencoba bertahan dan memberi perlawanan, tetapi tetapi sia-sia. Kepala dan wajah mereka malah bocor penuh darah oleh gamparan senjata anggota Satpol PP. Bahkan ada seorang ibu dengan bayinya yang baru berumur lima bulan harus mendekam di reruntuhan bekas rumah yang dihancurkan itu. Bayi sekecil itu dipaksa tidur di atas puing-puing bata dan beratapkan kardus. Tidak bisa dibayangkan bagaimana nasibnya kalau hujan deras datang atau panas mentari menyengat. Masihkah bayi dan seorang ibu itu tetap bisa surviv di tengah angkuhnya ibu kota tersebut.

Alasan ketertiban

Seperti yang telah terjadi,alasan utama pemerintah melakukan penggusuran adalah untuk menertibkan. Kebijakan tidak manusiawai itu dilakukan demi menjaga kedisiplinan, kerapihan, kebersihan dan keanggunan kota. Orang-orang kecil yang menjadi korban kerasnya ibu kota itu dianggap sebagai sampah dan sumber penyakit bagi pemerintah. Mereka tidak dianggap sebagai manusia yang juga sama-sama mempunyai hak untuk hidup, hak untuk kerja dan hak untuk mempertahankan kepemilikan (property). Pemerintah lupa, bahwa mereka itu sebenarnya adalah para korban pembangunan yang selama ini pemerintah ciptakan. Bahwa pembangunan pemerintah selama ini hanya melayani masyarakat borjuis-kapitalis. Kebijakan mereka jarang menyentuh nasib orang miskin (pro poor).

Sungguh tidak rasional, kalau kemudian masyarakat yang termarginalkan itu dianggap sebagai beang kerok kumuhnya kota. Kumuhnya kota adalah sebuah persoalan yang komplek. Ia tidak terkait dengan satu unsur kehidupan tetapi terjalin secara sistemik dengan persoalan-persoalan lain. Salah satunya adalah kegagalan pemerintah menciptakan lapangan kerja dan mengatasi kemiskinan. Masyarakat yang rela hidup di rumah-rumah kardus di sepanjang kali Opak, di kolong-kolong jembatan, di bawah jalan tol dan di tempat-tempat lainnya adalah lebih disebabkan oleh kemiskinan sistemik yang ada selama ini.

Bahwa kemiskinan yang menindas mereka itu bukan sebuah fakta alamiah, tetapi lebih disebabkan oleh sistem kebijakan yang tak adil. Kalau kemudian mereka dianggap sebagai penyebab kumuhnya kota sehingga harus ditertibkan, maka pemerintahlah yang sebenarnya harus ditertibkan terlebih dahulu. Karena pada prinsipnya, akar utama timbulnya ketidaktertiban kota itu adalah kebijakan pemerintah sendiri yang tak tertib dan tidak adil itu. Akibat kebobrokan dan kotornya kinerja pemerintah dalam menjalankan tugasnya itu, menjadikan ibu kota selama ini sebagai sarang “tikus-tikus” kantor yang kerap menilap uang rakyat. Pernahkah pemerintah melihat prilakunya yang sering busuk itu sebagai ketidaktertiban?

Hidup manusia adalah sebuah keniscayaan asasi yang tak boleh dinafikan atau dipandnag sebelah mata oleh alasan apapun, termasuk ketertiban kota. Menggusur kehidupan rakyat kecil dengan alasan untuk ketertiban kota adalah sebuah alasan konyol yang tak masuk akal.Apa artinya keindahan dan ketertiban kota, kalau itu justru mengorbankan kehidupan manusia. Dan inilah yang nampaknya menjadi kesalahan prinsipil para elit politik. Mereka bangga kotanya indah, meskipun rakyatnya menjadi gelandangan tak punya tempat tinggal, mereka bangga tata ruang kota tertib, meskipun banyak rakyatnya harus hidup terseoak-seoak. Memang, sebuah kota harus tertib, harus indah dan bersih. Karena itu untuk kenyamanan bersama. Tapi, ketika ketertiban kota harus membrangus kehidupan warga masyarakat, maka itu jelas sebuah tindak kriminal. Pembangunan kota yang baik dan manusiawi tidak mesti menggilas kehidupan warga.

Kekerasan yang dilegalkan

Satu hal yang sering tidak dipahami oleh pemerintah adalah bahwa ketertiban atau pendisiplinan, dalam kontek ini, selalu diterjemahkan dengan kekerasan. Padahal ,disiplin itu menurut Michael Focault adalah mengoreksi dan mendidik. Kekerasan atau hukuman fisik untuk mendapatkan kepatuhan tubuh merupakan tehnik pendisiplinan dan pedagogi yang paling kasar dan primitif. Hukuman fisik atas planggaran kesalahan menjadi sama jahatnya, bahkan lebih jahat dari pelanggaran itu sendiri.

Penggusuran, sebagai bentuk kebijakan pemerintah untuk menertibkan dan mendisplinkan warga adalah jelas bentuk kejahatan tersendiri. Kebijakan ini, bahkan lebih kriminal daripada para warga kali Opak yang dianggap melanggar itu. Pola pemerintah yang bersifat anarkhis dan memaksa, tanpa mengedepanan dialog itu jelas lebih jahat dan lebih kotor. Karena dasar yang digunakan bukan lagi akal sehat dan hati nurani, melainkan strategi preman yang lebih mengedepankan kekerasan dan kebrutalan. Para Satpol PP yang diutus untuk menjadi algojonya itu bukanlah aparat negara, melainkan gerombolan preman atau bandit yang kejam dan berhati batu.

Terlalu mulia kalau satuan polisi itu dinamakan sebagai pamong praja.Yang namanya Pamong Praja seharusnya berfungsi sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Tetapi kenyataannya mereka justru sering menjadi mesin penindas rakyat. Atas fakta ini, mereka tidak pantas disebut Satuan polisi Pamong Praja. Mereka lebih tepat disebut Satuan Polisi Para Preman. Mereka adalah antek-antek penguasa yang tak ada bedanya dengan preman lainnya. Sebab, mereka terbukti suka main kekerasan. Hanya saja bedanya, kekerasan yang mereka lakukan ini adalah kekerasan yang dilegalkan sebagai kebijakan pemerintah. Karena kebodohannya, kekerasan itu mereka artikan sebagai ketertiban. Sungguh lebih membahayakan mereka ini.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator komunitas studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: