PERANG FATWA POLITIS DALAM PILGUB JATIM

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

            Polemik tentang boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin juga mewarnai prosesi pemilihan gubernur Jawa Timur. Pada 20 Agustus 2008 di Asrama Haji Sukolilo, muncul kaukus ulama, habaib dan kiai yang mendukung Karsa. Secara  implisit mereka menggulirkan kembali wacana fatwa haram pemimpin perempuan.Seperti diduga, polemik fatwa 2004 terulang lagi dalam sekup pesta demokrasi yang lebih kecil, yakni gelanggang Pilgub Jatim. Tak lama kemudian, menjelang digelarnya pilgub putaran ke III fatwa tandingan, untuk mengantitesis fatwa haram yang dimunculkan kaukus Sukolilo tadi, telah keluar. Antitesis fatwa itu berasal dari tokoh dan kiai PPP, Alawy Muhammad. Kiai  asal Sampang, Madura itu mengeluarkan fatwa bahwa memilih dan mendukung pemimpin wanita, termasuk menempatkan wanita di kursi gubernur, boleh dalam perspektif Islam (Suara Merdeka, 11/12/2008).Dia bahkan terang-terangan mengajak dan menyerukan masyarakat Sampang dan sekitarnya untuk memilih pasangan Kaji (Khofifah-Mudjiono) pada pilgub putaran ke III..

Fatwa pesanan 

            Melihat mudahnya para kiai dan habaib merubah putusan fatwa tersebut mengindikasikan bahwa fatwa yang mereka produk bukanlah murni fatwa dalam arti untuk menjawab persoalan agama yang berkembang di masyarakat. Tetapi fatwa yang mereka produk itu tidak lain adalah fatwa pesanan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politis. Fatwa itu lahir karena kebutuhan taktis dan pragmatis, yaitu untuk mendukung salah satu pasangan calon. Begitu gampangnya para kiai memproduksi dan merubah fatwa sehingga tak ubahnya seperti bunglon. Dalam hal ini mereka nampak bermain-main dengan fatwanya sendiri. Di dalamnya tidak ada unsur keseriusan dan nilai keluhuran dari sebuah fatwa, selain untuk main-main, berbasa-basi dan untuk mendukung pasangan calon masing-masing. Dalam memroduksi fatwa pesanan ini, yang ditekankan oleh para kiai bukanlah orientasi ilmiah, spirit kebenaran dan motivasi tingginya religiusitas, melainkan karena didorong oleh kepentingan politik (political interest) yang sifatnya dangkal dan jangka pendek.

            Pola produksi fatwa semacam itu sungguh bertentangan dengan hati nurani dan spirit idealisme. Tapi yang dipentingkan oleh para kiai dalam fatwa pesanan ini bukan persoalan hati nurani atau nilai idealisme, melainkan persoalan-persoalan yang tergolong remeh-temeh:uang, jabatan dan popularitas.  Prinsip yang dijadikan pegangan untuk memroduksi fatwa pesanan ini bukanlah apakah fatwa itu benar atau salah, melainkan apakah fatwa itu bisa mendulang suara atau tidak, bisa mengganjal lawan politik atau tidak. Pola pembuatan fatwa pesanan semacam ini, lama kelamaan, menjadi lucu dan menggelikan.Bagaimana tidak menggelikan. Penolakan pemimpin perempuan lewat Silaturrahim Pengasuh Ponpes se-Jatim di Sukolilo, adalah para kiai yang 2004 lalu menghalalkan pencalonan Megawati. Secepat itukah mereka lupa? Begitu juga dengan Alawy Muhammad. Sebagai tokoh PPP, kiai Alawy nampak inkonsistensinya. Sebab, menjelang pemilu 1999 para kiai dan ulama PPP pernah mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan presiden perempuan.Sebagai tokoh dan kiai kharismatik PPP, sudah bisa dipastikan kiai Alawy juga ikut terlibat dalam pemroduksi fatwa haramnya pemimpin wanita tersebut.

Perselingkuhan kiai dan politisi

            Lahirnya fatwa pesanan tentang boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin adalah indikasi bahwa telah terjadi perselingkuhan antara kiai dengan politisi. Baik kelompok kaukus Sukolilo maupun Alawy Cs adalah sama-sama alat politik kedua pasangan calon gubernur Jatim (Karsa dan Kaji).Mereka adalah para kiai yang berhasil digandeng kedua pasangan tersebut untuk turut ikut mensukseskan masing-masing calon. Ini merupakan hasil strategi Karsa dan Kaji menyeret para “begawan” itu ikut masuk ke dalam lumpur politik. Prof Dr Azymardi Azra, pengamat pokitik NU Dr Laode Ida, dan sosiolog UI Dr Dr Muhammad Mustofa ketika menjelang pemilu presiden 2004 pernah menyatakan bahwa mencuatnya polemik terkait dengan fatwa yang mengharamkan memilih presiden perempuan adalah ulah elite partai politik peserta pemilu presiden itu sendiri. Mereka berlomba-lomba ”menyeret” para kiai dan ulama ke wilayah politik praktis. Akibatnya terjadi “perang fatwa” hukum, tentang presiden wanita.

            Apa yang dikatakan oleh para pengamat politik di atas kini juga berlangsung pada pesta demokrasi Jatim. Para politisi  yang mempunyai ambisi untuk berhasil merebut kursi gubernur dan wakil gubernur Jatim, telah berlomba-lomba mendekati para kiai dan ulama setempat untuk dimintai dukungan. Apalagi Jatim, yang notabene masyarakatnya masih paternalistik. Di mana, posisi kiai atau ulama masih begitu sentralnya. Para kiai dimanfaatkan untuk menggunakan pengaruhnya untuk menarik massa sebesar-besarnya. Salah modus operandinya adalah dengan mengeluarkan fatwa. Ketika masing-masing mempunyai kharisma yang besar di mata umatnya, maka atas dasar kepentingan politisnya, mereka akhirnya terjebak pada perang fatwa. Kelompok kiai yang satu, karena yang didukung adalah Karsa, maka fatwa yang paling efektif untuk mengganjal pencalonan Kaji adalah fatwa haram memilih presiden perempuan, meskipun mereka pernah menghalalkan presiden perempuan. Sementara, para kiai yang kebetulan menjadi pendukung Kaji, juga dengan lantang mensosialisasikan fatwa boleh memilih pemimpin wanita, meskipun sebelumnya pernah sangat keras menentang pemimpin perempuan.

            Dalam perselingkuhan ini, para kiai dan ulama akhirnya harus pandai-pandai memanfataakan dalil. Mereka harus pandai membaca situasi. Dalil apa yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik saat ini itulah yang akan dipakai. Kebutuhan untuk erelvansikan antara dalil dengan kondisi ini ukurannya bukan lagi agama atau umat,  melainkan politisi yang mereka dukung. Fatwa hukum memang harus berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi. Namun, dalam kontek perselingkuhan antara kiai dan politisi ini, perubahan situasi dan kondisi di sini di ukur dengan perubahan kepentingan para politisi yang ada, bukan pada nilai agama dan sosial yang ada pada fatwa hukum tersebut. Dalam perang fatwa menjelang pemilu Jatim ke III ini, dalil al-Qur’an maupun hadits yang dulunya untuk menghalalkan presiden perempuan, untuk sementara disimpan dahulu oleh pihak yang sekarang mendukung Karsa. Begitu juga sebaliknya, dalil al-Qur’an atau hadits yang dulunya digunakan untuk mengharamkan pemimpin wanita, untuk sekarang dimasukkan almari oleh kelompok kiai yang kebetulan digaet oleh Kaji.

            Dalam perang fatwa ini, pihak yang diuntungkan jelas para kiai dan politisi itu sendiri.Sedangkan umat atau masyarakat tetap menjadi korban adanya fatwa itu. Mereka berada dalam kebingungan dan kesesatan. Fatwa para kiai yang selama ini mereka anggap suci, ternyata hanya hasil konspirasi dengan para politisi.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koodinator komunitas studi filsafat “Linkaran ’06” fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: