Catatan hari HAM, 10 Desember,MENGGUGAT INSTITUSI HAM

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Lahirnya HAM adalah sebuah upaya untuk menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Hal ini bisa dibaca sejak lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Isi Magna Charta antara lain adalah bahwa kekuasaan raja yang asalnya absolut mulai dibatasi oleh hukum dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Dari sini mulai dikenalkan prinsip raja tak mengenal hukum. Apabila seorang raja melanggar hukum, ia harus diadili sesuai dengan prosedur hukum. Lahirnya Magna Charta ini merupakan babak sejarah baru yang menggeser kendali kekuasaan dari otoritas raja ke otoritas hukum.

Lahirnya Magna Charta tersebut, pada tahap selanjutnya, diikuti lahirnya Bill of Right pada tahun 1689. Bill of Right memfatwakan prinsip persamaan (egalite) untuk semua manusia di muka hukum. Setelah itu muncul juga American Declaration of Independence. Di sini diafirmasikan bahwa manusia adalah mahluk yang bebas sejak dalam perut sang ibu, maka tidak rasional kalau ia lahir kemudian dibelenggu. Pada tahap selanjutnya, tahun 1789 lahirlah The French Declaration, di mana hak-hak yang lebih rinci dijadikan sebagai dasar The rule of law. Di antaranya dipertegas adanya kebebasan berpendapat (freedom of expression), kebebasan beragama (freedome of religioun), kebebasan terhadap perlindungan hak milik (freedome of property) dan hak-hak fundamental lainnya.

Puncak deklarasi HAM sedunia terjadi pada 10 Desember 1948, ketika PBB mencetuskan Universal Declaration of Human Right. Momentum inilah yang akhirnya dijadikan sebagai hari HAM sedunia. Deklarasi itu mengandung makna ke luar dan sekaligus ke dalam. Makna ke luar ini adalah berupa komitmen antar negara-negara seluruh dunia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaannya, agar dunia tidak lagi terjerembab ke dalam ancaman perang yang membrangus nilai-nilai kemanusiaan. Sementara makna ke dalam mempunyai arti bahwa deklarasi HAM oleh PBB itu hendaknya menjadi acuan dan standar obyektif dari masing-masing negara untuk menilai segala kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintahannya.

Dalam piagam PBB tentang hak asasi manusia itu juga diteguhkan kembali keyakinan akan hak asasi manusia yang mendasar, akan martabat dan harkat manusia, akan persamaan antara laki-laki dan perempuan serta antara negara besar dan negara kecil. Para penandatangannya mengikrarkan diri untuk melakukan aksi bersama dan terpisah dalam kerja sama dengan organisasi ini untuk memperjuangkan penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia serta kebebasan-kebebasan mendasar untuk seluruh manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama (Ian Brownlie:1971).

Kurang efektifnya institusi HAM

 

Persoalannya, meskipun berbagai institusi atau lembaga HAM telah berdiri, namun keberadaannya itu ternyata belum sepenuhnya bisa efektif untuk menyelesaikan berbagai kasus HAM. Dalam kehidupan sehari-hari, kita masih banyak menjumpai adanya tindakan-tindakan brutal yang merusak dan menginjak-injak nilai-nilai HAM. Maraknya pelanggaran HAM ini menjadikan institusi –institusi HAM menjadi tercoreng. Berdirinya institusi-institusi HAM, baik ditingkat nasional maupun internasional, seolah tidak memberikan efek apa-apa terhadap pelanggaran HAM. Hal ini karena, pelecehan dan pelanggaran HAM hingga saat ini pada tahap tertentu justru mengalami gradasi.

Khususnya di Indonesia, banyak sekali peristiwa kelam pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum terkuak dan terselesaikan. Peristiwa semanggi, Tri Sakti, pembunuhan tokoh HAM Munir, anarkhisme kelompok agama, skandal Lapindo dan kasus orang hilang adalah sederetan skandal pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Namun hingga kini, kasus-kasus itu belum tersentuh hukum. Para pelakunya masih dibiarkan keliaran. Pelanggaran HAM yang tak kunjung terselesaikan secara hukum itu akhirnya menjadikan lembaga HAM dan hukum seolah mandul.

Departemen Hukum dan HAM di Indonesia sebenarnya mempunyai dua organ terkait dengan penegakan HAM, yaitu Dirjen HAM dan Balitbang HAM. Namun kedua organ tersebut kurang terdengar suaranya dalam menangani kasus-kasus HAM di atas. Balitbang HAM sendiri mempunyai empat pusat kajian: kajian hak sipil dan politik, hak ekonomi dan-sosial-budaya, pelanggaran HAM berat dan kelompok rentan. Pertanyaannya adalah sudah berapa kasus yang diteliti oleh lembaga ini terkait dengan pelanggaran HAM di Indoensia? Pernahkah lembaga ini melakukan penelitian tentang terbunuhnya Munir, hilangnya Wiji Tukul dan para aktivis lainnya yang menjadi korban politk Orde Baru? Pernahkah lembaga ini meneliti gerakan kelompok agama yang seenaknya memangkas dan menghalangi proses kreatif para seniman dan budayawan dengan alasan yang sepihak? Semua itu belum bergaung, kalau tidak dikatakan nihil sama sekali.

Tidak tegasnya lembaga atau institusi HAM itu bisa menurunkan semangat dan kegigihan para aktivis HAM di tanah air. Kematian Munir bukan saja melecehkan perjuangan HAM, namun juga membawa teror yang menakutkan terhadap para aktivis HAM. Kematian Munir yang sekarang masih diliputi kabut misteri itu, melahirkan pesan bahwa para tokoh atau aktivis yang mempunyai pemikiran kritis sangat berpotensi akan bernasib tragis seperti Munir. Atau kasus pelarangan pembuatan film Lastri oleh kelompok agama garis keras di Surakarta. Bentuk pelarangan sepihak, yang tanpa melalui dialog semacam ini jelas mengancam hak kebebasan berekspresi. Seseorang akhirnya diliputi rasa ketakutan dan kekhawatiran untuk berekspresi dan berkreasi. Semua ini tidak akan terjadi, kalau seandainya ada ketegasan dan komitmen dari institusi HAM untuk menegakkan HAM.

Sebagai lembaga yang secara prosedural mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan nilia-nilai HAM, lembaga atau institusi HAM seharusnya lebih bersuara lantang ketika melihat terjadinya berbagai pelanggran HAM. Tanggung jawab ini dibuktikan melalui aktifnya lembaga HAM untuk meneliti dan mengusut berbagai pelangaran HAM. Kepasifan dan tidak tegasnya lembaga HAM dalam menjalankan tugasnya itu hanya menjadikan pelanggaran HAM di negeri ini semakin menumpuk dan cenderung tidak tertangani. Hari HAM kali ini, patut dijadikan sebagai spirit untuk menggugat dan mempertanyakan keberadaan institusi HAM: masihkah lembaga HAM diam dan tenang-tenang saja, sementara penjahat-penjahat HAM semakin buas dan bebas bertindak?

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator studi flsafat “Linkaran ‘06” Fak.Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: