DPR DAN FATAMORGANA POLITIK

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

Terkuak sudah kemunafikan para politisi kita terhadap kasus Lapindo. Rapat BAMUS DPR yang diharapkan bisa secepatnya membacakan usul interpelasi Lapindo, justru memutuskan untuk menunda sampai pada 21 Agustus. Gagalnya rencana interpelasi ini disebabkan oleh fraksi-fraksi DPR yang asalnya pro dengan rencana interpelasi itu kekuatannya semakin berkurang. Dari sekian fraksi di DPR, hanya dua fraksi yang masih gigih memperjungkannya yakni F-KB dan F-PDIP. Sementra mayoritas lainnya telah membelot. Ini artinya sebagian besar anggota DPR memang tidak mempunyai kepedulian terhadap nasib rakyat. Para korban lapindo yang sampai sekarang nasibnya masih terkatung-katung, yang seharusnya menjadi perioritas utama para anggota dewan untuk segera menanganinya, justru dianggap sebagai masalah sepele yang terus diundur-undur penanganannya.

Kalau memang para anggota itu mempunyai sesnsitifitas yang tinggi, interpelasi Lapindo ini seharusnya direalisasikan dengan segera. Karena ini persolan penting, yakni untuk menekan pemerintah untuk secepatnya mengambil alih penyelesaian masalah Lapindo. Karena pemerintah sekarang masih terkesan lamban dan belum konkrit dalam menyelesaikan kasus tersebut. Terbukti masih banyaknya para korban Lapindo yang belum menerima ganti rugi sebesar 20 %. Gagalnya interpelasi ini menegaskan bahwa, selama ini kinerja mayorits anggota dewan terhadap rakyat hanyalah sekedar basa-basi bahkan permainan belaka.

Fatamorgana Politik

 

Kinerja para wakil rakyat yang penuh dengan basa-basi politik dan permainan tersebut tidak lain adalah jenis fatamorgana politik. Fatamorgana politik, seperti yang dikatakan oleh Yasraf Amir Piliang (2006) adalah kondisi ketika politik terjatuh dan terserap ke dalam mekanisme citra secara ontologis diterima sebagai sebentuk eksistensi dan model realitas politik, yang meskipun demikian bukanlah lukisan tentang realitas dan kebenaran politik yang sesungguhnya dan autentik, yang menciptakan relasi politik sebagai relasi yang semu, palsu, dan permukaan. Artinya fatamorgana politik merupakan sesuatu yang bersifat citra, ilusif dan penuh dengan tanda dusta yang menggiring seseorang pada sebuah konsep, padahal konsep tersebut tidak menunjukkan realitas yang sebenarnya alias palsu.

Dalam konteks ini, kalau selama ini para anggota dewan sering berteriak-teriak membela rakyat hal itu sebenarnya hanyalah sebuah ilusi saja. Karena realisasinya tidak ada. Suara anggota dewan tersebut hanyalah sebatas bayangan, citra atau kesan oase untuk meredam sementara terhadap kehausan dan penderitaan rakyat. Seperti isu interpelasi lapindo ini, pada awalnya banyak anggota dewan yang mendukung.. Sehingga sejak kelahirannya isu ini nampak sebagai oase yang memberikan secercah harapan kepada para korban Lumpur itu. Namun apa lacur, ternyata isu itu hanya sebuah fatamorgana belaka yang membawa kekecewaan kepada para korban Lapindo sendiri.

Lebih dari itu, fatamorgana politik yang sering dipertontonkan oleh wakil rakyat ini adalah ilusi tentang kepahlawanan, kemanusiaan dan kepedulian yang ditujukan kepada masarakat umum. Kalau ditelisik lebih dalam, itu bukanlah sebuah representasi dari realitas kepahlawanan dan kepedulian wakil rakyat yang sebenarnya. Hal ini tidak terlepas dari kelicikan para wakil rakyat untuk menjaga reputasinya, nama baiknya dan popularitsnya dihadapan publik. Anggota dewan yang sebenarnya adalah manusia-manusia yang berkarakter egois, cuek, penindas,hedonis, inhuman dan seterusnya. Kalau karakternya tidak begitu, mereka pasti sudah peduli dengan korban Lapindo.

Dalam konteks moralitas politik, kinerja para wakil rakyat, yang berupa fatamorgana politik ini, tidak lain adalah jenis moralitas malu (shame culture). Menurut K.Bartens (2002) shame culture merupakan kebudayaan di mana pengertian-pengertian seperti hormat, reputasi, nama baik, status dan gengsi sangat ditekankan. Bila orang melakukan kejahatan , hal itu tidak dianggap sesuatu yng buruk saja, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan untuk orang lain. Untuk menyembunyikan ini maka seseorang berpura-pura melkuakn kebaikan. Begitu juga dengan wakil rakyat kita, demi menjaga reputasi dan statusnya sebagai wakil rakyat, maka mereka telah bersandiwara untuk berbuat baik terhadap rakyat. Sehingga kebaikan yang dilakukannya itu bukan asli dan tulus dari hati nuraninya. Hal itu bukan berangkat dari kesadarannya sebagai wakil rakyat.

Memang salah satu efek dari fatamorgana politik ini adalah munculnya kamuflase politik. Kamuflase politik merupakan perubahan murni pada tingkat permukaan tanda atau penampakan luar, akan tetapi esensi, isi atau substansinya tidak berubah. Artinya kamuflase politik adalah perubahan pada tingkat semiotika atau “penanda” yang menciptakan sebuah “petanda”. Namun ia adalah petanda dusta yang menggiring orang pada konsep, pemikiran dan harapn yang salah.

Pada realitas politik, para anggota dewan ini sangat menggantungkan diri pada kamuflase pada tingkat semiotik ini, yaitu penggunaan tanda-tanda penyamaran dan penyembunyian realitas, yang penampakan tanda luarnya menggiring pada konotasi makna yang palsu. Di dalamnya penampilan, performance dan action para wakil rakyat yang kelihatan humanis, sensitive terhadap peneritan rakyat, sosialnya tinggi, dermawan dan sejenisnya hanya digunakan untuk menutup-nutupi sifat aslinya yang dishumanis, egois, cuek, penindas tersebut. Kamuflase politik inilah yang membawa kamuflase informasi kepada masarakat luas. Yang mana kamuflase politik ini merupakan penyampaian topeng-topeng informasi pada masarakat dengan menyembunyikan kebenaran informasi itu dibalik rekayasa penampakannya yang menarik perhatian.

Kalau memang wakil rakyat masih ingin dipercaya rakyat seharusnya yang dilakukan justru kontribusi konkrit terhadap rakyat. Kepercayaan rakyat akan tergantung terhadap bukti riel anggota dewan dalam memperjuangkan nasib rakyat, bukan terletak pada fatamorgana politiknya. Justru sebaliknya, selama rakyat selalu disuguhi berbagai macam fatamorgana politik, maka selama itu juga rakyat tidak akan percaya.

Maka dalam masalah lapindo ini, kalau memang para wakil rakyat itu masih ingin dipercaya oleh rayat, mereka hendaknya mampu mendesak pemerintah untuk segera menangani kasus Lapindo secara nyata, kalau tidak, tak perlu mereka mengaku sebgai wakil rayat. Ingat bung! rakyat sudah muak dan bosan dengan sandiwara, teater dan janji-janji kosong yang selama ini hanya menjadi fatamorgana politik murahan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah pengamat politik, aktif sebagai pegiat forum kajian filsafat “Linkaran ‘06” dan koordinator Jaringan Islam Kultural (JIK) Yogyakarta

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: