KRITIK APLIKASI REFORMASI BIROKRASI

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

Ada sesuatu yang menarik namun agak janggal dari menteri keuangan Sri Mulyani terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di negara kita. Pada prinsipnya semangat birokrasi adalah semangat melayani rakyat. Karena inti dari birokrasi adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada publik . Prinsip ini juga yang ditegaskan oleh Betham (1987) yang memandang birokrasi sebagai institusi yang berada pada sektor negara yang memiliki karakteristik adanya kewajiban, memiliki hubungan dengan hukum, dan berhubungan dengan pertanggung jawaban kepada publik dalam menjalankan tugasnya.

Artinya dengan adanya birokrasi itu supaya urusan public bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan dengan mudah. Namun semangat birokrasi yang demikian itu, di negara kita, nampaknya masih jauh panggang dari api. Seringkali yang terjadi di dalam praktik pelayanan publik, birokrasi justru digunakan senjata oleh para birokrat untuk mempersulit bahkan untuk menindas rakyat. Sehingga birokrasi sering dinilai sebagai sesuatu yang berbelit-belit, tidak transparan,lambat, pelayanan yang tidak ramah, tidak ada kepastian, lebih mengutamakan formalitas daripada esensialitas sehingga urusan yang sejatinya mudah justru menjadi sulit.

Buruknya sistem birokrasi dan tidak memihaknya birokrasi terhadap publik di negara kita memang sudah berlansung lama. Hal ini sangat berkaitan dengan tujuan dibentuknya birokrasi itu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus Mujiran (2004) birokrasi pada zaman kerajaan digunakan untuk melayani raja dan keluarganya, birokrasi di zaman kolonial malah memperoleh penguatan, karena pemerintah kolonial menggunakan birokrasi untuk mempertahankan kekuasaan dan kepentingannya, mempermidah pengontrolan negra jajahannya dan masarakatnya, birokrasi I era orde baru samapai reformasi masih berorientsi pada penguasa, mempersepsikan diri sebagai penguasa daripada sebagai abdi dan pelayan masarakat.

Melihat represifnya dan amburadulnya sistem birokrasi kita sekarang ini, yang terjadi hampir di setiap sektor pemerintahan, maka sangat tepat kalau menteri keuangan Sri Mulyani hendak mempelopori gerakan reformasi birokrasi melalui departemen yang dipimpinnya. Namun yang menjadi masalah besar adalah kebijakannya yang hendak membagikan bonus terhadap seluruh pegawainya sebagai bagian dari proyek reformasi birokrasi. Tidak tanggung-tanggung total dana yang akan digunakan untuk pemberian bonus terhadap seluruh pegawai DEPKEU mencapai 4,3 triliun, nilai yang diterima per pegawai Rp 1,33 juta – Rp 46,95 juta (Jawa Pos, 9/7/2007).

Secara rasional ini namanya bukan reformasi birokrasi melainkan disorientasi birokrasi. Reformasi birokrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Samonte dan Hahn Been Lee adalah pembaruan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi publik dapat menjadi agen perubahan sosial dan instrumen yang baik dalam menciptakan persamaan politik, keadilan sosial dan pertumbuhan. Dengan demikian, tujuan utama reformasi birokrasi adalah terciptanya transformsi karakter birokrasi itu sendiri yang asalnya boros menjadi efesien, yang asalnya korup menjadi bersih, yang asalnya elitis menjadi populis dan seterusnya.

Oleh karena itu pembagian bonus terhadap para pegawai departemen keuangan merupakan sesuatu yang justru kontra produktif dengan semangat reformasi birokrasi itu sendiri. Karena dengan menggelontorkan uang triliunan rupiah itu jelas mengurangi anggaran negara. Apalagi kita lihat sendiri sekarang ini masih banyaknya ketimpangan ekonomi ditengah masarakat kita. Dengan demikian kalau dilihat dari kacamata keadilan, ini tentu bukan hanya pemborosan yang sia-sia tapi juga kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan sosial sehingga sangat tidak manusiawi. Kalau kita benar-benar melek tentu kita tidak tega menghambur-hamburkan uang sebesar itu hanya untuk bonus pegawai.

Coba kita lihat berapa ribu saudara-saudara kita yang hidup dibawah garis kemiskinan. Meskipun dari BPS dinyatakan bahwa kemiskinan telah berkurang sebesar 1,26 namun faktanya masarakat kita justru sangat susah aibat naiknya minyak goring, susu dan bahan-bahan lainnya. Ditambah lagi jumlah pengangguran di negera kita yang terus bermunculan bagai cendawan di musim hujan. Seperti dikatakan oleh Didik Rachbini bahwa angka pengangguran meningkat 5-10 %. Belum lagi anak-anak kita yang sekolahnya harus mandek akibat tidak mampu membayar biaya sekolah sekarang yang sangat mahal dan terus dipermahal. Tarukah misalnya di Jawa Tengah saja, sejumlah anak yang tidak bisa sekolah di tingat SD/MI sebesar 89,985 anak, dan SMP/MTs sebesar 69,01 % (Suara Merdeka,9/7/2007).

Melihat fenomena tersebut, bagaimana bisa uang triliunan rupiah itu dihambur-hamburkan hanya untuk bonus pegawai. Alangkah lebih manfaat kalau uang itu difungsikan untuk program pengentasan kemiskinan atau diarahkan untuk memberi beasiswa bagi anak-anak yang tidak kuat sekolah. Justru seperti inilah yang dinamakan dengan reformasi birokrasi.

Seperti yang dikatakan oleh Ali Mufis (2002) kondisi nyata birokrasi kita boros, gagal, korup, tuli dan reaktif. Dan anehnya sekarang, departemen keuangan justru ingin membuat reformasi birokrasi itu ke arah yang lebih boros, korup, tuli dan reaktif. Ini reformasi birokrasi macam apa? Bagaimana mungkin reformasi birokrasi dimanifestasikan dalam bentuk penghamburan uang yang besar tanpa melihat dan mendengarkan keluhan masarakatnya.

Hal yang harus ditegaskan dalam reformasi birokrasi ini adalah bahwa birokrasi sekarang dan selanjutnya harus lebih memihak kepada rakyat. Hadirnya birokrasi harus didasari oleh semangat melayani rakyat, bukan melayani penguasa atau pejabat negara. Dengan demikian sistem pelaksanaan birokrasi harus diorientasikan untuk membantu dan menyelesaikan masalah rakyat, bukan malah menambah dan menjadi masalah baru bagi rakyat. Penggunaan uang negara secara sembrono untuk memberi bonus kepada para pegawai dalam rangka reformasi birokrasi meneguhkan bahwa birokrasi yang hendak dibangun oleh departemen keuangan adalah birokrasi kerajaan atau kolonial yang lebih mementingkan pejabat negara daripada rakyat.

Oleh karena itu kalau memang ingin mempelopori reformasi birokrasi, Departemen keuangan harus meletakannya di dalam koridor norma dan aturan yang benar, humanis dan tranformatif. Sehingga birokrasi yang dihasilkan adalah sistem birokrasi yang efesien, responsive, akuntabel, profesional dan lebih memihak terhadap rakyat. Dengan demikian hal-hal yang cenderung korup dan tidak manusiawi, seperti penghamburan uang negara untuk bonus pegawai tersebut, harus dihilangkan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah penggiat forum kajian filsafat “Linkaran ‘06” Yogyakarta dan Koordiantor Jaringan Islam Kultural (JIK) Yogyakarta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: