MENEGUHKAN ETIKA PARA ELIT POLITIK

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

 

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang mempunyai beragam makna yang diantaranya adalah kebiasaan, adat, akhlak, watak dan perasaan. Kata yang cukup dekat dengan etika adalah moral. Moral sendiri berasal dari bahasa latin mos (jamak : mores) yang berarti juga kebisaan, adat. Dalam bahasa Inggris dan bahasa lain , termasuk bahasa Indonesia , kata mores masih dipakai dalam arti yang sama. Jadi etimologi kata etika sana dengan kata moral, Karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan.

Didalam kehidupan, manusia tentu tidak bisa terlepas dari yang namanya etika atau moral. Karena yang namanya moral atau etika pada dasarnya bukan hanya sekedar kebiasaan atau adat, namun dibalik adat atau kebiasaan tercermin atau termanifestasikan dari nilai-nilai dan norma-norma yang kita jadikan sebagai pegangan dan pengatur tingkah laku kita sehari-hari. Dalam kebiasaan itulah terdapat sistem nilai yang mengandung baik buruk, benar salah yang dianut sebuah golongn atau masarakat.. Dengan ini maka etika atau moralistas selalu menjadi rujukan masrakat dalam menimbang atau menentukan tentang kebaikan dan keburukan prilakunya. Karena etika adalah unsur yang sangat fundamental dan universal dalam kehidupan manusia maka wilayah kerja etika atau moralitas ini tentu sangat luas, seluas kehidupan itu sendiri. Mulai dari msalah bergaul, makan, pendidikan, berbicara dsb selalu membutuhkan etika atau moralitas.

Hal yang juga tidak boleh lepas dari sentuhan etika atau moralitas adalah masalah politik. Dalam wilayah politik ini , politisi , sebagai pemain (player) harus menjadikan moralistas dan etika sebagai dasar politiknya. Segala macam produk kebijakan dan hukum yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Sudah menjadi komitmen dalam etika politik bahwa kebijakan politik harus berimplikasi pada kemaslahatan rakyat. Meskipun Machiavelli telah berpendapat bahwa ketika seseorang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, tindakannya hanya diatur oleh kepentingan praktis tanpa terikat pertimbangan moral.

Pandangan Machiavelli yang demikian jelas keliru. Karena bagaimanapun juga dalam pendirian sebuah negara tentu terdapat tujuan-tujuan luhur yang sifatnya bukan sekedar fisik dan materialistk melainkan juga sesuatu yang etis dan ideal. Seperti yang ditegaskan Henry J. Schmandt (2005) bahwa negara yang benar harus peduli dengan karakter warganya; ia harus mendidik dan membiasakan mereka dalam kebajikan, ia juga harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk meraih hal-hal –ekonomi, moral, intelektual -yang dibutuhkan untuk kehidupan yang baik, aktifitas-aktifitas ini sangat esensial jika negara bertujuan untuk mencapai tujuan finalnya: kebajikan yang sempurna dikalangan warganya.

Untuk menempuh visi politik yang demikian, entitas moral dan etika dalam aktifitas politik jelas tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau politik sudah lepas dari etika dan moralitas maka yang terjadi bukan lagi kebaikan dan kesejahteraan bersama sebagaimana yang menjadi tujuan bersama dalam dunia politik, melainkan sekandal dan kejahatan-kejahatan politik yang sangat merusak dan menghancurkan kehidupan orang banyak. Munculnya sistem politik yang otoriter dan despotik, KKN yang merajalela, berlakunya kebijakan undang-undang yang tidak populis, imperialisme, pelanggaran HAM dan jenis-jenis kejahatan politik lainya adalah cermin telah matinya nilai-nilai etis dalam dunia politik.

 

Antara Shame culture dan Guilt culture

 

Terkait dengan masalah etika, dalam wilayah praksisnya tidak semua yang ditampilkan oleh para elit politik adalah murni etika atau moralitas, melainkan basa-basi politik. Basa-basi politik adalah prilaku etis palsu,yang mana secara lahiriah kelihatan aktualisasi dari nilai-nilai etis, namun sebenarnya didalamnya adalah sarat dengan kepentingan politik.(politic interest). Fenomena-fenomena semacam ini sangat kentara , khususnya, dikala musim pemilu. Pada saat-saat seperti ini banyak para politisi yang kelihatan bermoral seperti mengunjungi rakyat kecil di pasar, ikut membantu para petani mencangkul di sawah, mendatangi dan berdialok dengan penjual pecel, pedagang asongan, pedagang kaki lima dsb. Pada hal itu semua adalah demi kepentingan politik. Buktinya di saat target dan ambisi politiknya sudah tercapai mereka lansung lupa dengan masarakat kecil itu. Di saat kepentingan kekuasaannya sudah tercapai para politisi itu tidak lagi akrab dengan pedagang kaki lima tapi justru melakukan penggususran besaran-besaran terhadap pedagang-pedagang kecil itu.

Melihat fenomena absurditas budaya-politik di atas, K. Bartens(2005) telah menjelaskan tentang konsep Shame culture dan Guilt culture, kebudayaan malu dan kebudayaan kebersalahaan. Menurut pandangan ini shame culture adalah kebudayaan dimana hormat, reputasi, nama baik, status dan gengsi sangat ditekankan. Bila orang melakukan kejahatan , hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk saja, melainkan sesuatu yang harus disembunyikan untuk orang lain. Bagi orang seperti ini malapetaka terbesar adalah aib kejahatannya terbongkar ditengah publik sehingga yang bersangkutan akan kehilangan muka di masarakat. Seorang politisi yang cenderung korup, supaya tidak dikatakan politisi yang korup, maka pura-pura naik haji, ikut kegiatan dzikir masal dsb. Karena apabila vonis negatip ini sampai mengenai dirinya maka kehormatan dan reputsinya sebagai politisi akan hancur.

Sementara guilt culture adalah kebudayaan dimana pengertian –pengertian seperti dosa (sin), kebersalahan (guilt), dan sebagainya sangat dipentingkan.. sekalipun suatu kejahatan tidak bisa dan tidak mungkin diketahui orang lain , maka si pelaku merasa bersalah juga. Ia merasa tidak tenang dan merasa berdosa bukan karena orang lain , melainkan karena perbuatannya itu sendiri. Dalam level ini yang berperan adalah hati nurani bukan orang lain.

Dengan banyaknya basa-basi politik yang dipraktikan oleh politisi kita maka kualitas etika dan moralitas para elit politik itu sebenarnya masih dalam level shame culture atau budaya malu. Belum ada politisi yang benar-benar berprilaku etis dengan semangat dan komitmen yang tulus terhadap nilai-nilai etika. Kebanyakan mereka berprilaku etis adalah untuk melindungi reputasi dan prestis politiknya dihadapan rakyat. Maka tidak aneh kalau ada politisi yang kelihtannya alim dan sangat relegius, tiba-tiba terbukti mempunyai banyak WIL, terkena sekandal korupsi dsb.

Melihat kenaifan dan ironinnya etika para elit politik di atas, maka sekarang harus diteguhkan bahwa praktik etika dan nilai-nilai moralitas politisi tidak boleh hanya sekedar basa-basi atau (shame culture) tapi harus dijiwai dengan semangat kesadaran dan hati nurani (guilt culture). Karena efek negatifnya sudah terbukti, akibat kualitas moral pemimpin yang terbatas pada shame culture ini, krisis moralitas di negara kita bertambah parah sehingga melebar terhadap munculnya krisis keimanan dan spiritualitas Bahwa para politisi hanya beretika ketika dilihat oleh orang lain khususnya rakyat, sementara kalau lepas dari pengawasan orang lain mereka berbuat dosa dan kesalahan sesuka hatinya. Dengan demikian, tanpa disadari, mereka telah menafikan Tuhan dari dalam hatinya.

*Muhammad Muhibbuddin adalah staff Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta, (LKKY) dan koordinator Jaringan Islam Kultural (JIK) Yogyakarta

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: