PEMBRANTASAN KORUPSI DI TUBUH MILITER, MUNGKINKAH?

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

Salah satu faktor penghancur sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara kita adalah maraknya budaya korupsi. Korupsi yang dampaknya begitu destruktif, sampai sekarang, eksistensinya masih sangat kuat dan telah menjadi gurita di seluruh sektor dan aspek kehidupan, baik di sektor politik, ekonomi, hukum, sosial bahkan sektor keagamaan. Diantara dari sekian institusi yang sudah terkontaminasi wabah akut korupsi adalah institusi militer. Keberadaan institusi militer sampai sekarang telah menjadi lingkaran megakorupsi. Oleh karena itu daerah yang perlu menjadi skala perioritas target pembrantasan korupsi adalah militer.

Berdasarkan audit Badan pemeriksa Keuangan (BPK) semester II 2006 misalnya menyebutkan bahwa telah ditemukan adanya pemborosan keungan Rp.9,82 miliar dalam pengadaan barang dan pembangunan konstruksi sekjen DEPHAN. Namun sekarang yang menjadi dilema sekaligus kendala besar dalam upaya pembrantasan korupsi ditubuh militer tersebut adalah adanya undang-undang yang justru terkesan memproteksi para anggota militer dari pengusutan dugaan korupsi. Seperti sekarang yang sedang menjadi masalah krusial terkait dengan korupsi ini adalah sulitnya Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK) dalam usahanya melakukan penyelidikan dugaan korupsi di tubuh militer. Seperti yang dikatakan oleh ketua KPK sendiri, Taufiqurrahman Ruki bahwa peraturan perundang-unangan yang ada memang membatasi akses KPK untuk memeriksa langsung tentara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Peraturan undang-undang yang dimaksud sebagai penghalang itu dalah pasal 42 UU No.30/2002 tentang KPK. Pasal ini menyebutkan bahwa KPK tak boleh menangani kasus yang melibatkan anggota TNI-an sich. Pasal ini secara implisit telah melindungi para militer aktif dari jerat hukum atas skandal korupsi. Dengan pasal ini pula, menjadikan institusi militer sebagai zona aman dari operasi pembrantsan korupsi. Dikatakan demikian , karena akibat pasal ini, penyelidikan skandal korupsi para anggota militer menjadi sulit bahkan tidak mungkin.

Wujud kesulitan itu juga terdapat dalam UU KPK yang menyebutkan bahwa perkara yang ditangani oleh KPK akan disidangkan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sementara disisi lain KUHP menyebutkan bahwa tentara tidak dapat disidangkan di pengadilan umum kecuali untuk perkara koneksitas. KPK pun harus “uluk salam” dulu dengan inspektur Jenderal (Irjen) Dephan atau mabes TNI untuk membongkar korupsi ditubuh militer.

Peraturan UU semacam ini jelas bertentangan dengan semangat keadilan dan persamaan hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD’45 sebagai dasar hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat Pancasila dan UUD’45 tersebut, seharusnya setiap warga negara, siapapun orangnya, baik dia adalah pejabat tinggi negara atau rakyat biasa, sipil atau militer, laki-laki atau perempuan, kalau memang terbukti melanggar hukum, khususnya korupsi harus tetap ditindak tanpa pandang bulu. Membatasi atau mempersulit akses KPK untuk mengusut sekandal korupsi militer adalah cermin dari pengkhianatan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD’45 itu. Seharusnya pengusutan korupsi militer tidak boleh dipersulit melalui undang-undang seperti itu. Karena kalau pola pengusutannya sangat berbelit-belit, maka sangat imposible skandal korupsi di militer akan bisa terbongkar secara tuntas.

Kasus semacam itu ,menunjukkan pola pembrantasan korupsi yang masih tebang pilih. Akibatnya adalah munculnya ketidakadilan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana hukum hanya tegas terhadap pihak sipil, namun lemah terhadap pihak militer. Kalau Deny Indrayana mengatakan bahwa hukum kita adalah sangat feodal sehingga tidak bisa menembus elit politik, maka dalam konteks ini, karakter hukum kita adalah sangat militeristik sehingga sangat sulit mengendus dugaan korupsi di lingkungan militer.

Secara historis, munculnya UU yang “militeristik” ini, sebenarnya adalah warisan orde baru. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Hendardi, digunakan untuk melakukan resistensi dalam pengusutan kasus korupsi yang melibatkan TNI aktif. Memang kalau benar-benar berhasil dibongkar, korupsi yang terjadi di tubuh militer sungguh sangat besar. Hal ini karena sekandal korupsi militer bukan hanya terjadi sekarang, melainkan telah berlangsung sejak ore aru berkuasa. Kita tahu bahwa orde baru adalah rezim diktator yang sangat militeristik. Ketika militer menjadi kekuatan utama orde baru maka banyak sekali oknum-oknum militer yang terlibat bisnis illegal dengan para pemilik modal. Hal ini terjadi khususnya di kesatuan Angkatan Darat.

Seperti yang dijelaskan oleh Harold Crouch dalam bukunya yang berjudul Army and politics in Indonesia (1986) bahwa di bawah sistem keuangan inkonvensional, perwira-perwira yang dipilih dari seluruh tingkatan ditempatkan pada jabatan-jabatan dimana mereka dapat mengumpulkan dana atas nama angkatan darat. Namun lanjut Crouch, salah satu konsekuensi dari keterlibatan perwira-perwira angkatan darat dalam urusan peningkatan dana adalah meluasnya orientasi “komersial” dikalangan ini. Mereka mendapatkan ketrampilan mencari uang yang mulanya digunakan atas nama angkatan darat, tetapi kemudian berangsur-angsur atas nama pribadi. Etos komersial ini kemudian dengan cepat menjalar keluar dari lingkungan perwira-perwira yang langsung berurusan dengan kepemimpinan perusahaan-perusahaan angkatan bersenjata. Para perwira yang diangkat ke posisi-posisi dalam birokrasi lalu terlibat bersama dengan para rekanan Cina dalam kegiatan-kegiatan perusahaan pribadi sedang panglima daerah militer sering memiliki sumber-sumber dana pribadi.

Dengan demikian tingkat korupsi yang ada di tubuh militer tentu telah berakar kuat. Kuat di sini diantaranya adalah kemampuan pihak militer untuk melindungi diri dari jeratan hukum melalui undang-undang. Maka UU yang mempersulit pengusutan korupsi militer ini merupakan bukti bahwa kekuatan militer di era reformasi ini masih sangat kuat. Hal seperti ini jelas menjadi penghambat bagi penegakan proses demokratisasi di Indonesia yang masih berada dalam keadaan transisi.

Oleh karena itu, demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum di Indonesia maka akses penyidikan skandal korupsi di tubuh militer harus dipermudah dan di buka seluas-seluasnya. Langkah konkritnya adalah mereformasi sistem dan pola pembrantasan korupsi militer yang berbelit-belit tersebut, termasuk diantaranya adalah melakukan reformasi pasal 42 UU No. 30/2002 yang menjadi dilema dan penghambat itu. Sehingga nantinya KPK bisa secara langsung bisa menjalankan kewajibannya melakuakan penyelidikan kasus korupsi militer tanpa ada halangan dan distorsi dari pihak manapun, termasuk ari UU itu sendiri.

Kalau hal-hal yang menjadi penghambat ini masih terus dipertahankan, maka gerakan pembrantsan korupsi di tubuh militer selamanya akan menjadi fatamorgana alias omong kosong. Pemerintah, khususnya pembuat undang-unang, hendaknya berpikir secara rasional, bagaimana mungkin skandal korupsi para militer itu, secara efektif, bisa dibrantas , kalau jalan ke sana justru dihalang-halangi, dipersulit, dibuat berliku-liku bahkan ditaburi onak dan duri.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Penggiat forum kajian filsafat “Linkaran ’06 ” Yogyakarta dan koordinator Jaringan Islam Kultural (JIK) Yogyakarta.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: