REVITALISASI GERAKAN ANTI KORUPSI

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

 

 

Senin (2/7) tepatnya digedung PP.Muhammadiyyah telah diselengarakan deklarasi jihad melawan korupsi yang di pelopori oleh 14 ormas Islam mulai Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, al-irsyad, PERSIS, IMM, PMII dan yang lainnya. Isu yang diusung adalah menuntut kepada presiden SBY dan aparat terkait untuk menuntskan skandal BLBI. Skandal BLBI yang menyeret sederet klongomerat hitam tergolong kasus lama, namun anehnya sampai sekarang, kasus yang merugikan Negara sebesar 650 triliun ini belum pernah terentuh oleh hokum. Bahkan aktifis Institute for Development of Economic and Finance (indef), Aviliani, menyatakan bahwa kasus BLBI tak kunjung tuntas karena kerap menjadi komoditas politik, buktinya antara lain :pembebasan obligator dari tuntutan hukum dengan penerbitan surat keterangan lunas (SKL), menandatangani akta pengakuan hutang (APU) dan penjaminan Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).

Memang kalau kita amati, sekarang ini gerakan pembrantasan korupsi yang menjadi salah satu amanat reformasi, menjadi kian melemah, baik ditingkatan struktural maupun di tingkatan kultur. Meskipun telah dibentuk berbagai badan pembrantas korupsi namun dalam kenyataanya belum ada kasus korupsi maha besar yang benar-benar tertangani secara tuntas dan memuaskan. Yang terjadi justru sebaliknya, semakin banyak skandal korupsi, semakin sulit ditemukan koruptornya. Ditingkatan struktural ini kebanyakan yang sudah berhasil di usut adalah koruptor-koruptor kelas teri, sementara koruptor-koruptor kelas kakap masih dibiarkan berkeliaran. Pada hal pemerintahan SBY-Kalla sampai sekarang sudah berjalan lebih dari separo masa pemerintahannya, namun pembrantasan korupsi yang seharusnya menjadi agenda utamanya, justru berjalan lamban dan belum menghasilkan gebrakan pembrantasan korupsi yang signifikan.

Setali tiga uang, ketika gerakan korupsi mengalami kemandekan ditingkatan struktural, gerakan anti korupsi ditingkat kultural juga mengalami kelesuhan. Beberapa organisasi masa atau civil society yang dulu sangat getol menggaungkan pembrantasan korupsi sekarang banyak yang sudah mulai sayup-sayup meneriakkan anti korupsi. Pada hal gerakan civil society yang direpresentasikan oleh berbagai organ dan LSM di wilayah kultur merupakan elan vital bagi perjuangan untuk melawan korupsi ditingakatan struktur kekuasaan. Kekuasaan , menurut sejarawan Inggris Lord Action adalah cenderung korup, kekuasan yang absolute cenderung melakukan korupsi yang absolute pula. Untuk mencegah sistem dan orientasi kekuasaan ke arah ini maka diperlukan cek and balance di wilayah kultur yang dimotori oleh lembaga-lemabaga civil society yang ada.

Ditengah lesunya gerakan civil society dalam menggaungkan gerakan perlawanan terhadap korupsi, deklarasi ke empat belas ormas di gedung PP.Muhammadiyah patut kita apresiasi bersama. Ini merupakan gebrakan penyemangat untuk menumbuhkan lagi ghirrah perlawanan terhadap korupsi ditingkat kultur. Kalau perlu bukan hanya BLBI saja yang di usut namun berbagai skandal korupsi yang lain, yang tercatat sebagai mega koruspi harus juga di usut. Megakorupsi ini merupakan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang elit dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut Denny Indrayana ada empat wilayah korupsi yang tergolong wilayah korupsi yang elit. Empat wilayah itu adalah pertama, istana. Istana adalah simbul ring satu kekuasaan esekutuf, legislative dan yudikatif. Yang kedua, cendana. Cendana merupakan mafestasi dari akutnya korupsi di lingkungan orde baru, yang ke tiga, senjata. Yakni mega koruspsi yang terjadi di wilayah militer, terutama dalam pengadaan perlengpan militr, dan yang ke empat, area pengusaha naga, yakni konglomerat hitam seperti koruptor kakap dalam kasus BLBI.

Keempat wilayah tersebut sampai sekarang belum pernah tersentuh oleh hukum. Belum pernah KPK secara intensif dan tuntas membongkar skandal korupsi orang-orang istana baik yang berada di jajaran eksekutif, legislatif dan yudikatif, belum terdengar aparat kepolisian menyeret orang-orang cendana ke dalam jerusi besi untuk mempertanggung jawabkan penggelapan kekayaan negara yang dilakukan, dan juga belum pernah jaksa agung mengadili konglomerat-konglomerat hitam yang telah membawa lari uang rakyat.

Bahkan sekarang ini megakorupsi yang terjadi bukan hanya di pusat melainkan juga marak di daerah. Hal ini dapat kita lihat setiap kali ada pencalonan kepala daerah baik gubernur maupun bupati. Informasi yang seringkali muncul adalah calon yang akan maju memperebutkan kursi gubernur atau bupati telah habis uang miliyaran rupiah untuk biaya pencalonannya. Hal ini terutama seringkali untuk membeli suara partai politik tertentu yang secara kuantitas mempunyai massa banyak. Lebih dari itu, HS Dillon juga mengatakan korupsi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) mencapai angka 95 % suatu angka yang benar-benar fantastis.

Untuk membrantas korupsi yang sudah menggurita dan merajalela dikalangan pejabat negara baik sipil maupun militer, di pusat maupun di daerah tersebut tidak ada cara lain selain gerakan langsung dilapangan secara massif dan simultan dari seluruh elemen masarakat melalui gerakan civil society. Merupakan sesuatu yang mustahil, korupsi di Indonesia bisa dihilangkan hanya melalui cara-cara halus seperti seminar-seminar dikampus, khotbah-khotbah di masjid, ceramah agama tanpa difollow up i sampai pada tataran aplikasi gerakan untuk melawannya. Minimal adalah gerakan pencegahan terhadap korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Paulus Mujiran (2004) membrantas korupsi tidak hanya dikembangkan dengan budaya sopan santun, prihatin dan ugahari tetapi menyediakan gerakan dalam kualitas dan kuantitas yang sama untuk melawannya. Dengan kata lain jika aa 10 orang melakukan korupsi maka diperlukan juga 10 orang anti korupsi untuk melawannya dengan kualitas yang sama.

Pihak yang harus kita tekan keras adalah para aparat hukum. Karena para aparat hukum inilah merupakan pilar utama dalam pembrantasan korupsi. Sementara sampai sekarang ini aparat hukum kita justru termasuk yang rentan dengan budaya korupsi. Hal ini dibuktikan dengan maraknya mafia peradilan dinegeri kita. Harus disadari bahwa marakanya mafia perdilan di negeri kita merupakan salah satu faktor penghambat terkuat dalam pembrantasan korupsi. Bagaimana mungkin korupsi bias dibrantas, kalau pihak yang seharusnya membrantas justru tersangkut korupsi sendiri.

Oleh karena itu, gerakan melawan korupsi ini mulai sekarang harus disemarakan lagi. Ruh perjuangan membrantas korupsi sekarang harus dikobarkan lagi dalam diri masing-masing indifidu masarakat Indonesia. Maka gerakan dan deklarasi jihad melawan korupsi yang sudah dimotori oleh 14 ormas Islam digedung Muhammadiyah tersebut perlu didukung dan dibesarkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Penggiat forum kajian filsafat “Linkaran ‘06” Yogyakarta dan koordinator Jaringan Islam Kultural (JIK) Yogyakarta
 
 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: