MEMBANGKITKAN POLITIK KULTURAL NU

 

 

 

Nahdlatul Ulama yang didirikan pada 31 Januari 1926— bertepatan dengan 26 Rajab 1344—di Surabaya pada dasarnya adalah gerakan “kultural” dan bukan gerakan politik. Meskipun dalam realitasnya, NU sering bersinggungan dengan persoalan politik, namun konsentrasi gerak perjuangan NU lebih diorientasikan pada pemberdayaan dan pembelaan masyarakat, bukan untuk berebut kekuasaan.

Secara literalis Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan para cendekiawan’. Kata An-Nahdlah sendiri, menurut Ibralim Anis, dalam kutipannya Said Aqiel Siradj, adalah kemampuan, kekuatan dan loncatan atau terobosan dalam mengupayakan kemajuan masyarakat atau lainnya.Dengan pengertian itu, medan perjuangan NU sebenarnya sangat luas. Ia meliputi hampir seluruh dimensi kehidupan manusia. Seluruh bidang dan pos penting sebagai basis kemajuan masyarakat, mulai dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial, budaya dan sejenisnya, adalah garapan utama NU.

Dalam sejarahnya, pada 1952, NU memang pernah menyatakan diri menjadi partai politik. Namun di sinilah justru sebuah kecelakaan sejarah bagi NU. NU akhirnya tenggelam dalam gairah pragmatisme politik. Energi dan kekuatan NU habis digunakan untuk mengejar kepentingan politik jangka pendek (vested interest). Sejak merubah dirinya menjadi parpol, “investasi” politik NU memang cukup membanggakan. NU bisa mempunyai banyak kursi di parlemen. Namun, meningkatnya “investasi politik” NU ini ternyata tidak berbanding lurus dengan “investasi kultural dan sosial” NU. Hal ini jelas sangat mengancam eksistensi NU. Karena basis eksistensi NU sebenarnya pada level sosio-kultural dan bukan pada wilayah politik praktis. Menjauhkan NU dari wilayah sosi-kultural sama halnya membunuh gerak dan eksistensi NU.

Apalagi setelah NU fusi dengan PPP, kebangkrutan NU benar-benar total. Ketika masa ini, secara politis posisi NU telah dimarginalkan dan secara kultural peran NU nihil. Problem inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dirumuskannya khittah 1926 pada Muktamar NU ke 27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur. Implikasi dari khittah ini adalah kembalinya NU dari gerakan politik menjadi gerakan kultural. Dimensi politis ini, menurut H. Rozikin Damam (2001) adalah ingin membentuk image opini bahwa NU benar-benar telah meninggalkan politik praktis dan penegasan bahwa NU telah terpisah dan bukan lagi merupakan bagian dari PPP.

 

 

 

Meskipun paska khittah 1926 NU mengkonsentrasikan kembali perjuangannya pada wilayah sosio-kultural, namun mungkinkah NU benar-benar seratus persen netral dari persoalan politik? Jelas tidak. Netralitas NU dari politik itu sendiri, menurut KH Abdurrahman Wahid tidak berarti meninggalkan segala peran politik. Jumlah anggotanya yang besar merupakan kekuatan dan kapital politik yang sangat potensial, terutama saat mendekati momen pemilu. Sehingga meski sudah memutuskan khittah dan kembali pada kerja kultural, NU tak mungkin bisa seratus persen menghindar dari politik.

Namun yang perlu ditegaskan di sini adalah peran politik yang dimainkan oleh NU bukan lagi politik praktis yang berorientasi pada kekuasaan. Pola politik semacam ini lebih bersifat formalistik dan struktural. Sebaliknya dalam dimensi semangat khittah, yang lebih diprioritaskan oleh NU adalah gerakan politik kultural. Konsep inilah yang menjadi batu loncatan dan terobosan baru bagi NU untuk memajukan dan memberdayakan masyarkat. Sebab, orientasi kerjanya bukan lagi memperdebatkan soal kursi kekuasaan maupun jabatan di berbagai lembaga pemerintahan, melainkan lebih concern pada perumusan langkah dan strategi pemberdayaan masyarakat bawah yang sebesar-besarnya. Inilah yang pernah diserukan oleh mantan Rais Aam PBNU-1984, KH. Achmad Siddiq bahwa orang NU lebih baik bekerja untuk memajukan masyarakat dan bukannya berusaha mendapatkan kekuasaan.

 

 

 

Politik kultural NU di atas jelas merupakan anugrah tersendiri bagi NU. Sayangnya, keputusan ini dalam praksisnya belum sepenuhnya direspon dan daplikasikan secara optimal oleh para eksponen NU. Secara substansial, gerakan politik kultural NU ini masih lemah, masih belum mengakar kuat sehingga benar-benar mampu mengangkat warganya dari segala macama krisis. Pada level praksis-operasional, komitmen dan spirit politik kultral NU itu belum berhasil ditransformasikan sebagai sebuah sistem gerakan yang simultan untuk menyelesaikan problem-problem riel di masyarakat. Sehingga seolah nampak bahwa orientasi politik NU ini hingga sekarang masih lebih menjadi wacana sosial-keagamaan, daripada menjadi perangkat kerja konkrit. Terbukti warga NU masih banyak yang terjerat oleh persoalan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Faktor utama yang menyebabkan politik kultural NU tersebut mandul dan lemah sebagai media gerakan transformasi sosial adalah karena rendahnya mentalitas dan moralitas para oknum yang ada di struktur NU. Oleh para pengurusnya, NU masih sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menjalin akses ekonomi dan politik pribadi. Hal ini terbukti dengan masih dimanfaatkannya lembaga NU untuk mendukung calon tertentu dalam pemilu maupun pilkada di berbagai daerah ketimbang sebagai alat kontrol kekuasaan. Pengurus teras NU sering menjadikan NU sebagai kendaraan politik untuk menduduki kursi presiden maupun kepala daerah. Apabila ternyata gagal dalam perebutan itu, mereka bisa kembali untuk duduk di NU. Agenda politik struktural NU yang bersifat jangka pendek itu nampak masih mendominasi daripada agenda politik kultural NU yang lebih bersifat jangka panjang. Hal ini menjadikan agenda-agenda sosio-kultural dan keagamaan, yang merupakan bagian dari gerakan politik kultural NU, tidak berjalan

Pola semacam itu jelas sangat tidak menyehatkan NU. Sebab, NU hanya menjadi sarang manusia-manusia oportunistik. Manusia macam ini, hanya memanfaatkan NU untuk mencari penghidupan pribadi tetapi tidak bersedia berkorban untuk kehidupan NU. Budaya oportunistik yang sering menghinggapi hati dan pikiran para pengurus NU tersebut, merupakan batu sandungan utama yang menyebabkan politik kultural NU belum bisa diimplementasikan secara optimal. Gerakan politik kultural NU bukannya semakin bangkit, tetapi semakin melemah, karena kekuatan NU digerogoti oleh budaya oportunistik yang menguasai struktur NU.

Budaya oportunistik itu harus segera dibersihkan dari tubuh NU demi membangkitkan gerakan politik kultural NU yang telah lama menjadi amanah khittah NU 1926. Lebih-lebih sekarang pemilu 2009 semakin dekat.

 

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta.

 

 

 

Faktor penghambat

 

Politik kultural NU

 

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: