MENGEVALUASI KINERJA WAKIL RAKYAT

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

Tugas anggota DPR periode 2004-2009 akan segera berakhir. Tinggal sembilan bulan lagi para anggota dewan memasuki masa paripurna. Hal ini seiring dengan bergulirnya momen pemilu 2009 yang semakin mendekat. Ada baiknya kalau momentum ini kita gunakan untuk mengevaluasi kerja DPR. Kenyataan yang telah terjadi, setiap akhir masa jabatan, kinerja anggota dewan itu jarang dilakukan evaluasi secara umum. Hal ini membuat anggota dewan tak tahu diri. Meskipun kinerjanya buruk, mereka tidak malu mencalonkan kembali menjadi anggota legislatif. Di samping sebagai kritik, evaluasi ini, juga untuk menentukan layak tidaknya wajah lama annggota dewan itu untuk dipilih kembali.

Selintas tentang kerja

Kerja adalah unsur utama kehidupan. Berarti tidaknya seluruh potensi hidup sangat ditentukan intensitas dan kualitas kerja. Contoh sederhananya adalah ketika kita mengmpulkan bergelondong-gelondong kayu dan kita biarkan alias tidak kita apa-apakan kayu itu. Apa yang terjadi? Tentu kayu itu tidak akan bisa berubah menjadi barang-barang yang bernilai tinggi. Untuk merubah kayu itu bernilai tinggi, seseorang harus bekerja mengelola kayu tersebut.

Meskipun di dalam kehidupan kita sudah disediakan sistem managemen dan pengaturan yang efektif, tetapi kalau sistem itu tidak disentuh dengan kerja, sistem itu tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap kehidupan manusia. Pengaturan, administrasi, managemen dan lain-lain, sepeti kata Ken Budha Kusumandaru (2003), tidak akan berharga apa-apa tanpa ada kerja yang riel, di mana tenaga manusia dikenakan pada suatu benda supaya menjadi benda lain yang lebih berguna, di dalam proses produksi. Segala pengaturan itu hanya bersifat membantu, jadi: sekunder, di dalam proses produksi.

Begitu juga dengan masalah legislasi. Program legislasi akan  bernilai positif terhadap kehidupan bangsa manakala para legislatornya (anggota dewan) benar-benar kerja. Tanpa sentuhan kerja para anggota dewan, maka seluruh program dan rencana legislasi tidak mempunyai arti apa-apa. Kalau para anggota dewan merupakan para produsen yang bertugas memproduksi undang-undang, maka produksi atau hasil undang-undang itu, secara riel, tidak akan mungkin terwujud tanpa kerja anggota dewan.

Hanya saja, dalam kaitannya dengan kinerja anggota dewan ini, kerja saja belum cukup. Masih diperlukan visi dan orientasi kerja. Ketika para anggota dewan itu bekerja masih harus dipertanyakan untuk siapa kerja mereka itu. Dalam hal ini baik secara moral maupun prosedural anggota dewan dituntut untuk benar-benar bekerja untuk rakyat. Undang-undang yang mereka hasilkan itu tidak lain adalah untuk membela aspirasi dan kepentingan rakyat. Rakyat di sini menjadi standar nilai bagi kinerja dan hasil kinerjanya wakil rakyat itu sendiri. Ukurannya jelas kemaslahatan umum.

Meskipun para anggota dewan itu, dalam waktu lima tahun, telah berkerja memproduksi undang-undang, tetapi kalau produk undang-undang itu ternyata tidak memberi maslahat apa-apa terhadap kehidupan rakyat, maka kerja anggota dewan itu sama sekali tidak berarti. Bernilai-tidaknya kerja anggota dewan, tidak semata-mata ditentukan oleh kerja kerasnya anggota dewan itu sendiri, tetapi lebih dari itu adalah pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat.

 

                                                  

 

Ironisme kerja DPR

Dalam rangka evaluasi, sudahkah para wakil rakyat yang hampir memasuki akhir masa tugas itu benar-benar telah bekerja dan untuk siapa selama ini mereka bekerja? Untuk menilai masalah ini, jelas acuannya adalah aktifitas para anggota dewan yang telah mereka kerjakan selama aktif menjadi wakil rakyat. Selama lima hampir lima tahun ini, para wakil rakyat tentu banyak aktifitas, banyak tugas dan kegiatan. Namun apakah semua aktifitas para wakil rakyat itu layak disebut kerja.

Perlu ditegaskan,  apa yang dilakukan oleh para anggota dewan itu belum layak disebut kerja. Selama menjadi anggota dewan, banyak para wakil rakyat yang justru menyia-nyiakan tugasnya. Contoh yang paling gamblang adalah saat sidang. Setiap kali sidang, banyak anggota dewan yang mangkir. Kursi banyak yang kosong. Kalaupun mereka hadir, kebanyakan mereka tidak mengikuti jalanya sidang dengan serius. Kebanyakan mereka tidur, ngantuk, bermain SMS, membaca koran dan sebagainya. Kepentingan rakyat nayris mereka lupakan.

Tidak bergairahnya para anggota dewan untuk melakukan sidang ini semakin parah ketika sekarang momen pemilu semakin dekat. Enam bulan terakhir sejak kampanye pemilu legislatif dimulai Juli lalu, kinerja DPR menurun drastis. Berasarkan data yang dihimpun pada empat sidang paripurna terakhir bulan Desember, jumlah anggota yang tidak hadir tanopa keterangan terus meningkat, dari 33 orang, 97, 93 dan terakhir 118 orang (Kompas, 8/1/2009).

Di samping bermalas-malasan, mereka juga kurang begitu maksimal dalam menyuarakan hati nurani rakyat. Kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan mereka dan partai politiknya. Sebaliknya, kepentingan publik yang lebih luas, selalu mereka posisikan sebagai komplemen. Terbukti, produk undang-undang yang dihasilkan anggota dewan seringkali bertabrakan dengan kepentingan masyarakat luas.

Belum lagi skandal korupsi para anggota dewan. Taruhlah misalnya skandal korupsi. Sekarang terbukti banyak anggota dewan yang terejerat skandal korupsi. Sebagian anggota dewan ada yang tersandung kasus aliran dana BI/YPPI, ada yang terkena kasus pelepasan kawasan hutan lindung, ada yang melakukan percaloan dan sebagainya. Prilaku korup para anggota dewan ini semakin masif ini ketika sekarang korupsi di tubuh anggota dewan sudah dilakukan secara berjamaah, bukan lagi secara personal tetapi secara kolosal.

Rapor merah para anggota dewan itu bukti, anggota DPR suka menyalahgunakan (abuse) kekuasaan. Benar apa yang dikatakan oleh Montesquieu (Henry J. Schmandt:1960) bahwa pengalaman senantiasa menunjukkan pada kita bahwa setiap orang yang diserahi kekuasaan cenderung menyelewengkannnya, dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Para wakil rakyat yang duduk di gedung parlemen adalah orang-orang yang diserahi kekuasaan oleh rakyat.  Ini bukan cek kosong. Kekuasaan itu merupakan amanah dari rakyat untuk digunakan sebaik-baiknya memperjuangkan kepentingan rakyat.

Melihat borok para anggota dewan itu, bisa ditarik benang merah bahwa para anggota dewan itu sangat tidak layak dipilih kembali sebagai wakil rakyat. Karena  mereka hanya bermalas-malasan dan bertindak menyeleweng.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: