MENGGUGAT MARGINALISASI PERAN DPD

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

 

Era reformasi turut mendorong lahirnya babak baru dalam sejarah dan konstelasi politik nasional. Hal ini ditandai oleh munculnya perubahan dalam sistem demokrasi dan ketatanegeraan Indonesia. Salah satu hasil konkritnya adalah lahirnya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Lahirnya lembaga ini merupakan eksperimentasi demokrasi di pangggung politik Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan fungsi legislasi yang awalnya lebih didominasi sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Dikatakan eksperimentasi karena, sistem bikameral atau dua kamar ini merupakan yang pertama kali diterapkan di Indonesia.

Fungsi substansial sistem bikameral ini adalah terwujudnya cek and balance antar kamar parlemen. Orientasi sistem kontrol dan keseimbangan ini bersifat vertikal dan horisontal. Secara vertikal, lahirnya DPD difungsikan untuk menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah. Keseimbangan ini untuk merubah sistem politik yang sentralistik menjadi desentralistik. Kemudian secara horisontal, cek and balance dalam fungsi DPD ini digunakan untuk menyeimbangkan kekuasaan legilatif di parlemen. Diharapkan, melalui sistem bikameral itu, kekuasaan legilatif tidak didominasi dan dimonopoli oleh DPR yang merupakan representasi dari partai politik, tetapi juga dibagi dengan badan lainnya yakni DPD yang merupakan representasi dari daerah.

Keberadaan DPD dirasa sangat penting melihat fakta sejarah politik Indonesia yang sejak dahulu lebih didominasi oleh peran pusat atas daerah. Otoritarianisme pusat atas daerah tersebut, mengakibatkan munculnya ketidakadilan dan kesenjangan dibidang sosial dan ekonomi. Dalam hal ini pembangunan di pusat lebih diprioritaskan, sementara di daerah sendiri yang merupakan sumber kekayaan pembangunan justru dimarginalkan. Ketidakadilan pembangunan ini mengakibatkan terjadinya beragam gejolak dan pembrontakan di berbagai daerah seperti PRRI/PERMESTA, DI/TII, RMS dan sebagainya. Gerakan-gerakan pembrontakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan dan puncak ketidakpuasan daerah terhadap pusat.Terbentuknya DPD adalah sebagai wadah aspirasi dan kepentingan daerah tersebut. Seperti yang ditegaskan oleh Sidik Pramono (Kompas, 13/1/2009) bahwa niat luhurnya:lembaga ini dilahirkan untuk memperkuat ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningktakan agregasi dan akomodasi aspirasi serta kepentingan daerah dalam kebijakan nasional.

Marginalisasi peran DPD

 

 

Meskipun kurang lebih empat tahun DPD terbentuk, namun peran dan fungsinya hingga detik ini, belum terlihat maksimal. Hal ini karena peran DPD dalam lembaga legislatif masih dimarginalkan. Peran legislatif selama ini masih didominasi oleh DPR. Seperti yang ditegaskan oleh John Pieris (2006) bahwa fungsi legislatif yang dimiliki oleh DPD masih sangat terbatas, yaitu hanya mengajukan dan membahas rancangan undang-undang (RUU) tertentu saja, demikian juga fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran (penganggaran) sangat tidak memadahi. DPD juga tidak diberikan hak konstitusionalnya untuk melakukan penilaian terhadap kasus pelanggaran konstitusi dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, dan juga tidak berhak menilai apakah presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden.

Pengebiran tersebut menjadikan fungsi DPD di dalam lembaga parlemen tidak efektif karena hanya bersifat konsultatif. Marwan Batubara (2006) mencontohkan, selama ini DPD sebenarnya telah melakukan sejumlah peran sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, seperti mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Namun, RUU tersebut tidak memperoleh respon memadahi dari DPR. Bahkan hanya dimasukkan ke dalam daftar tunggu di program legislasi nasional (Prolegnas) atau disamakan perlakuannya dengan RUU lain yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat. Hal lain yang menunjukkan pengingkaran terhadap fungsi DPD tersebut adalah tercermin dalam bentuk tidak dilibatkannya DPD dalam menyusun Prolegnas 2006 DPD RI. Hal ini jelas menyalahi undang-undang. Karena rancangan undang-undang itu tidak disusun berdasarkan sistem legislasi nasional.

Masih terbatasnya peran DPD tersebut, menjadikan fungsi dan misi ideal DPD belum berjalan secara signifikan. Keberadaan DPD bahkan terkesan mandul karena hak-haknya dalam wilayah legislasi masih dipasung sedemikian ketatnya. Akibatnya, cek and balance yang merupakan tujuan utama dibentuknya DPD belum bisa berjalan. Belum efektifnya fungsi cek and balance ini mengakibatkan upaya perbaikan kondisi politik di Indonesia, seperti good governence, tegaknya supremasi hukum, pemerintahan yang demokratis, terciptanya kesejahteraan daerah dan sebagainya sulit terwujud.

Fakta terjadinya marginalisasi fungsi dan peran DPD ini semakin naif ketika dibenturkan dengan sistem dalam pemilihan anggota DPD. DPD adalah alat perjuangan daerah yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah itu sendiri. Ini membuktikan bahwa DPD adalah lembaga yang mempunyai kekuatan legitimasi tinggi di masyarakat. Lembaga yang mempunyai kekuatan legitimasi tinggi ini seharusnya diimbangi dengan tingkat kewenangan yang tinggi pula. Namun realitasnya justru terbalik. DPD, yang mempunyai legitimasi kuat ini kewenangannya justru lebh rendah di bawah DPR. Tanpa adanya kewenangan yang memadahi itu, seperti kata ketua DPD, Ginandjar Kartasasmita, membuat anggota DPD sulit dalam mempertanggungjawabkan akuntanbilitasnya terhadap masyarakat di daerah.

Saatnya dioptimalkan

 

 

Kalau memang DPD masih diharapkan sebagai penyambung lidah daerah secara serius maka, peran dan fungsi DPD mulai sekarang harus dioptimalka. Upaya optimalisasi peran DPD ini diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang memadahi sebagaimana DPR. Secara prosedural, langkah untuk meningkatkan wewenang DPD ini bisa ditempuh melalui amandemen UUD 1945, khususnya yang menyangkut kewenangan DPD seperti yang tertauang dalam pasal 22D. Undang-undang yang dirasa masih mengganjal langkah DPD tersebut untuk kedepannnya harus diubah sehingga kewenangan DPD dan DPR dalam wilayah legislasi bisa sejajar.

Kesamaan wewenang itu, seperti kata Eko Prasojo, merupakan hal penting guna memberi kesempatan sama bagi kedua kamar untuk memperjuangkan kepentingan yang diwakili. Jika satu hanya memiliki kewenangan yang sifatnya konsultatif, fungsi cek and balance akan mandul karena terjadi monopoli kekuasaan legislasi. Imbas dari tidak adanya sistem cek and balance ini adalah tidak berjalannya pemberdayaan daerah. Daerah akhirnya tetap menjadi subordinat dalam sistem pembangunan nasional dan otonomi daerah pun hanya menjadi slogan belaka.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta.
 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: