REAKTUALISASI NETRALITAS NU

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

Senin, (12/1/2009) kemarin, para kiai NU telah mengadakan Silaturrohmi Nasional (Silatnas) di Pondok Pesantren Edi Mancoro, Gedangan, Tuntang Kabupaten Semarang. Sedikitnya 100 kiai dari berbagai daerah telah hadir dalam acara yang dipimpin oleh KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) ini. Inti pertemuan itu adalah untuk kembali menegaskan netralitas NU dalam percaturan politik praktis, seperti yang telah menjadi amanah khittah NU 1926. Di dalam khittah ini ditegaskan tentang posisi NU sebagai jami’iyyah diniyyah islamiyyah yang terlepas dari kepentingan politik apapun.

Pertemuan tersebut tentu sangat signifikan mengingat Indonesia akan menggelar pemilu 2009. Dalam situasi itu, NU yang mempunyai jumlah massa terbesar di Indonesia itu akan mengalami penetrasi kepentingan politik praktis dari para politisi maupun parpol. NU, baik secara struktural maupun kultural, akan dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat dukungan bagi pihak-pihak tertentu yang mempunyai ambisi kekuasaan.

Masalah netralitas

 

Berbicara soal netralitas memang cukup pelik. Pertanyaannya adalah apakah netralitas itu seratus persen mungkin? Sebab, keberadaan sesuatu di dunia ini tak lepas dari unsur-unsur lain. Keberadaannya sangat terkait dengan hal-hal lain. Dan itu artinya tidak netral. Selain itu, kehidupan juga tak bisa lepas dari keberpihakan. Seseorang tak mungkin hidup netral tanpa adanya unsur memihak. Sedikit apapun, kehidupan seseorang sudah bisa dipastikan mengarah pada keberpihakan:keluarga, ras, komunitas, agama, paham, madzhab, teman, organisasi dan sebagainya. Atas dasar pemahaman itu, maka yang namanya netralitas seratus persen itu hanya ada dalam alam ide, dalam realitas empirik itu tidak mungkin.

Ketika netralitas merupakan sesuatu yang mustahil, maka apa sebenarnya yang dimaksud oleh NU dengan netralitasnya? Kalau pun netralitas ini dikaitkan dengan persoalan politik praktis, apa ukurannya dan di manakah garis damarkasinya yang jelas? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya sudah lama muncul, terutama di arena Muktamar NU ke 28 di Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta 1989. Di Muktamar itu, seperti yang ditulis oleh Martin van Bruinessen (1994), sudah dilontarkan pertanyaan bagaimana tepatnya, misalnya, penarikan NU dari politik praktis itu ditafsirkan. Tentu saja konsep netralitas dalam NU tersebut masih dalam proses penafsiran yang tanpa henti.

Konsep netralitas NU tersebut juga tidak mungkin diartikan sebagai sikap apatis NU terhadap politik. Kalau dikatakan NU netral terhadap politik, bukan berarti NU anti politik. Sebagai bagian dari warga negara, NU tak mungkin dipisahkan dari politik bahkan yang praktis sekalipun. Khittah 1926, yang mengembalikan NU sebagai organisasi sosia-keagamaan dan “angkat kakinya NU” dari panggung politik, tidak bisa ditafsirkan sebagai lepasnya NU secara total dari ranah politik.

Kepada masyarakat bawah

 

Ketidakmungkinan sikap netral NU tersebut mengandaikan bahwa, sebagai organisasi keagamaan, NU tetap harus memihak, termasuk dalam dunia politik. Harus ada nilai atau idealisme yang menjadi ruh perjuangan dan dasar keberpihakan NU dalam dunia politik tersebut. Bahwa NU tidak boleh menjadi obyek kekuasaan dari politik praktis memang bisa disepakati. Tetapi ini bukan berarti NU mengungkung dan mengisolasi diri dari percaturan politik. Justru dengan segala potensinya itu, NU dituntut aktif terjun ke gelanggang politik untuk ikut memberi kontribusi positif terhadap masyarakat, bangsa dan negara.

Hanya saja yang harus ditegaskan adalah ke mana orientasi dan sepak terjang NU dalam dunia politik tersebut? Di mana keberpihakan NU terkait dengan langkah-langkah politiknya? Persoalan ini tentu harus jelas. Untuk menjawab masalah ini tentu harus disesuaikan dengan jati diri dan visi-misi NU. Sebagai organisasi sosial-keagamaan, mau tidak mau NU harus lebih memihak terhadap kepentingan masyarakat bawah. Nilai yang harus dibela oleh institusi NU adalah nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan secara luas. NU tidak boleh menjadi bumper penguasa tetapi harus mampu menjadi pelindung bagi masyarakat kecil.

Konsekuensinya, NU tidak cukup menyatakan dirinya netral dari politik. Tetapi lebih dari itu, ia juga dituntut ikut “berlaga” dalam politik dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat bawah. Tentu saja politik yang dimainkan oleh NU tetap berada di jalur kultural. Permainan politik NU di jalur kultural itu merupakan cek and balance terhadap praktik politik konvensioal di ranah struktural. Sebagai variabel kekuatan politik kultural, nilai yang diperjuangkan NU bukanlah kekuasaan melainkan moralitas. Manifestasi dari moralitas itu adalah bentuk pembelaan terhadap hak dan nasib masyarakat bawah.

Selama ini hak-hak politik orang kecil sering diterlantarkan oleh pemerintah. Kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya masih belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas, tetapi masih menjadi privilage bagi masyarakat elit. Menghadapi persoalan semacam ini NU harus mampu menjadi kekuatan pendobrak terhadap status quo sistem politik yang tidak adil itu. Untuk melakukan hal itu, NU tidak cukup berteriak dan berfatwa ini dan itu, tanpa melakukan “gerakan politik” yang konkrit.

Dengan paradigma semacam itu, NU tidak perlu takut atau merasa risih mendukung parpol-parpol atau para politisi yang memang benar-benar mempunyai agenda perjuangan yang jelas terhadap masyarakat kecil. Dan sebaliknya NU juga harus melakukan kritik keras terhadap para politisi atau parpol yang cenderung menindas. Dukungan atau kritik yang dilakukan oleh NU terhadap parpol atau para politisi itu pada prinsipnya adalah wujud konsistensi NU terhadap nilai idealisme dan spirit perjuangannya yang diproyeksikan untuk membela masyarakat kecil. Hal ini senafas dengan apa yang dikatakan oleh Gus Dur (Andree Feillard:1999) bahwa posisi NU dalam percaturan politik, sebagaimana sudah disetujui oleh semua pihak adalah agar NU tidak terlibat sama sekali dalam suatu pertikaian politik. Meskipun demikian, lanjut Gus Dur, NU juga harus menjaga hubungan baik dalam semua kelompok politik agar kegiatannya dapat berkembang bebas.

Hal itu berarti, ketika berbicara masalah netralitas NU, yang menjadi acuan bukanlah aspek formalitasnya melainkan lebih menitikberatkan pada dimensi substansialitasnya. Sehingga netralitas NU yang selama ini diperjuangkan bukan sekedar konsep kosong, tetapi juga mampu memberi sumbangsih yang konkrit terhadap kehidupan masyarakat bawah. Dari sinilah diperlukan reaktualisasi konsep netralitas NU.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: