SEKOLAH GRATIS 2009

Oleh:Muhammad Muhibbuddin*

 

 

Seperti yang diberitakan Kompas (9/1/2009) bahwa, pada 2009 pemerintah akan memberlakukan sekolah gratis terutama pada sekolah negeri di tingkat pendidikan dasar yakni SD dan SLTP negeri. Paling tidak ada tiga faktor yang memungkinkan terealisasinya sekolah gratis ini. Pertama, pada tahun 2009 dana bantuan operasional sekolah (BOS) akan naik 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua dan ketiga adalah alokasi anggaran pendidikan dan pengaruhnya terhadap perbaikan guru. Tentu saja informasi ini diharapkan oleh masyarakat, terutama kaum tak mampu, bukan sekedar pepesan kosong. Tetapi memang program yang benar-benar terrealisasikan. Masyarakat tentu berharap-harap cemas menunggu terwujudnya program itu.

DO dan fluktuasi anggaran

 

 

Slogan pendidikan gratis ini sudah lama berdengung. Banyak politisi yang menebar janji untuk membebaskan biaya pendidikan. Tapi apa yang terjadi? Dari tahun ke tahun biaya pendidikan justru melambung tinggi.Hal ini karena pemerintah nampak setengah hati dalam meningkatkan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tidak benar-benar diperjuangkan untuk ditingkatkan, tetapi selalu dibuat bergelombang dan naik turun. Fakta semacam ini, akhirnya menjadikan biaya pendidikan tetap mahal. Sekolah-sekolah masih mematok tarip yang tinggi terhadap biaya pendidikan. Ketika biaya sekolah masih bertengger di atas langit, maka berakibat pada tidak bisanya sekolah tersebut untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tetap menjadi dunia yang hanya boleh diinjak oleh masyarakat kaya. Sementara masyarakat miskin seolah tidak diijinkan untuk turut serta menikmati dunia pendidikan.

Karena terlalu tingginya biaya pendidikan inilah, banyak masyarakat tak mampu yang tak kuta sekolah atau terkena drop out. Tingginya angka drop out ini lebih disebabkan oleh persoalan finansial yang menghimpit kaum miskin. Ini sebenarnya sebanding lurus dengan persoalan ekonomi di tanah air. Seperti yang terjadi pada tahun 2000-2001, dari sekitar 25 juta siswa SD, 670 ribu siswa putus sekolah. Selain itu, dari angka tersebut hanya 72, 12 persen yang mampu melanjtkan ke jenjang sekolah lanjutan. Yang jelas, siswa yang piutus sekolah di Jakarta mencapai 15 ribu, Jawa Barat 13 ribu, Daerah Istimewa Yogyakarta 7 ribu, serta Jawa Timur 13,6 ribu. Bahkan departemen social mencata data yang berasal dari 10 provinsi, dari ratusan ribu anak yang putus sekolah, 41 ribu di antaranya sudah menjadi abak jalanan (www/hidayatullah.com).

Meningkatnya anak yang putus sekolah karena persoalan finansial di atas jelas sangat terkait dengan politik pendidikan di negeri ini, terutama berkaitan dengan penganggaran pendidikan. Kebijakan anggaran pendidikan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan tetapi perubahan itu tidak mengarah kepada cita-cita masyarakat. Harapan masyarakat, anggaran pendidikan dari tahun ke tahun bisa ditingkatkan volumenya, tetapi realitasnya jutsru terbalik. Dari tahun ke tahun anggaran pendidikan terus mengalami penyusutan. Seperti yang ditulis oleh Ade Irawan dkk (2004) bahwa tahun 2002 saat keputusan ditetapkan, besarnya pendidikan berada pada angka Rp 11,352 triliun atau sebesar 3,76 persen APBN. Kondisi demikian menyedihkan memasuki tahun 2003 tatkala anggaran pendidikan diputuskan. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang tahun sebelumnya, yaitu berada pada angka 11 triliuyn. Padahal dua tahun sebelumnya, pada 2001, jumlahnya lebih besar yakni 13,5 triliun atau mencapai 4,55 persen APBN. Terakhir, tahun 2004, anggaran pendidikan hanya berjumlah 15,5 triliun atau 3,49 persen dari APBN.

Pasang surutnya anggaran pendidikan itu sekarang diperparah lagi dengan keputusan surat edaran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan nomor S-1/MK.02/2008 yang menegaskan untuk melakukan penghematan uang Negara sebesar 15 persen yang kemudian berubah menjadi 10 persen di setiap departemen, termasuk departemen pendidikan. Lagi-lagi pendidikan menjadi korban atas kebijakan pemerintah terkait dengan persoalan anggaran. Dalam kaitannya dengan keputusan ini, nampak sekali bahwa, pendidikan masih belum dijadikan sebagai skala prioritas oleh pemerintah. Pemerintah belum benar-benar sadar kalau pendidikan merupakan modal dasar pembangunan bangsa yang harus diperjuangkan eksistensinya dan perkembangannya dalam kondisi apapun.

Mudahnya menyunat anggaran pendidikan dengan alasan efesiensi anggaran adalah sebuah kebijakan yang tidak rasional. Bahkan secara moral, ini tidak bisa dibenarkan. Sebab, pemerintah trerkesan lebih mengutamakan menumpuk anggaran daripada menggunakannya untuk biaya pendidikan. Padahal kenyataannya, dunia pendidikan memang sangat membutuhkan tambahan anggaran. Kalaupun terpaksa harus diadakan pengehematan, seharusnya harus diseleksi dulu mana departemen yang patut dikenai biaya penghematan.

Harus direalisasikan

 

 

Janji pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan pada 2009 ini masih merupakan mimpi. Sejumlah perubahan masih dimungkinkan terjadi. Benar kata Moh.Yamin (2009) bahwa tidak menjamin , anggaran pendidikan 20 persen di RAPBN 2009 bisa diwujudkan karena anggaran itu masih sebatas rancangan. Bukannya berprasangka buruk terhadap itikad baik pemerintah perihal pendidikan gratis ini. Tapi dengan melihat plin-plannya pemerintah dalam membuat kebijakan anggran pendidikan di atas, tidak menutup kemungkinan ada perubahan pikiran dari pemerintah. Sehingga rencana atau program pendidikan gratis pada tahun 2009 tersebut juga memang hanya sebatas janji-janji kosong.

Masyarakat sebenarnya sudah muak dengan janji-janji kosong yang ditawarkan pemerintah. Untuk mengurangi rasa bosan dan muak ini, pemerintah tidak boleh plin-plan alias harus bisa ealidsasikan janjinya poerihal gratisnya pendidikan di 2009 ini. Ini tentu sangat membutuhkan komitmen yang tinggi dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh setengah hati lagi melaksanakan kebijakan tersebut. Kalau pelaksanaan kebijakan sekolah gratis 2009 ini masih disikapi dengan setengah hati oleh pemerintah, maka ini hanya akan menambah luka dan kekecewaan masyarakat. Sehingga kabar yang kedengarannya menggembirakan itu, kalau memang tidak disikapi secara serius dan tulus oleh pemerintah, akan berubah menjadi berita duka yang menyayat hati masyarakat.

Masyarakat sudah pasti sangat mendukung dan sedang menunggu rencana pemerintah untuk menggratiskan biaya pendidikan tahun 2009 tersebut. Sekarang tinggal komitmen pemerintah untuk merealisasikan rencananya itu. Yang pasti masyarakat sudah muak dengan janji-janji palsu.

*Muhammad Muhibbuddin adalah direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator diskusi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta.
 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: