AMBISI PARA POLITISI DAN MATINYA ESENSI POLITIK

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Panggung politik nasional sekarang ini tengah diramaikan oleh “proyek-proyek” koalisi. Masing-masing parpol dan tokoh politik tengah gencar-gencarnya membangun koalisi yang mampu mengantarkan calonnya untuk menduduki posisi startegis, terutama untuk RI satu. Isu  yang paling mutakhir adalah mencuatnya gagasan koalisi yang hendak dibangun oleh partai Golkar dengan partai Hanura. Dalam koalisi tersebut Golkar menempatkan Wiranto dari partai Hanura sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Yusuf Kalla yang dielus-elus sebagai calon Presiden dari partai Golkar.  Tidak menutup kemungkinan, berbagai parpol, para selebritis politik, para elit dan eksponen partai  lain juga melakukan hal yang sama (membangun koalisi) untuk mencari dan menentukan“pasangan politik” yang cocok. Mereka saling berusaha mencari pasangan yang ideal, harmonis dan kooperatif.

Persoalan koalisi politik, dalam kontek Indonesia sekarang memang sebuah usaha yang realistis. Pemilu kemarin membuktikan, tidak ada parpol yang menang mutlak. Kemenangan yang diraih oleh masing-masing partai rata-rata standar karena membludaknya kelompok golput. Ini menunjukkan, untuk menuju puncak singgasana kekuasaan tidak mungkin dilakukan secara sendirian, melainkan perlu support dan bantuan dari kekuatan politik lain. Dengan kondisi riel politik semacam ini, koalisi sudah sewajarnya dilakukan.

Determinasi ambisi politisi

Satu hal yang mengecewakan dalam membangun koalisi dari masing-masing parpol dan politik tersebut adalah tidak didasarinya usaha koalisi dengan nilai-nilai idealisme dan esensi politik. Yang terjadi justru sebaliknya, masing-masing parpol dan para politiisi, dalam membangun koalisi, lebih dideterminasi oleh ambisi kekuasaan dan hasrat pragmatisme.  Nilai yang diusung dalam koalisi hanya seputar kepentingan politik sementara (vested interest) yang merepresentasikan ambisi kekuasaan pribadi atau kelompok. Sehingga fenomena yang tercermin di balik ramainya rencana koalisi tidak lain adalah hasrat dan ambisi manusia-manusia yang haus dan lapar kekuasaan. Dalam koalisi yang susah-payah mereka bangun itu, terlihat jelas bagaimana para elit politik kita sekarang larut ke  dalam ambisi jabatan, tenggelam dalam megalomania politik dan terjerat oleh nafsu  kekuasaan.

Memang, kekuasaan kalau hanya dilihat dari kacamata hasrat atau syahwat politik, ia akan nampak menjelma menjadi  sesuatu yang menggiurkan, memesonakan, dan akhirnya membuat orang terlena. Ketika yang memandang kekuasaan adalah hasrat dan bukannya hati nurani, syahwat dan bukannya akal sehat, maka yang nampak dalam sosok kekuasaan adalah kesenangan, keindahan, kelezatan dan kenikmatan. Pada tahap ini kekuasaan benar-benar menjadi candu yang mudah membuat penyandangnya lupa diri dan lupa daratan. Ketika kesadarannya sudah terbius oleh candu kekuasaan itu,  pandangan seseorang akhirnya menjadi buram : tidak bisa lagi membedakan secara jernih antara baik-buruk, kawan-lawan, kebenaran-kesalahan, kelurusan-kesesatan.Semuanya berjalan bukan di atas dasar nilai etis, melainkan gairah hedonis.

Ruang politik yang lebih diwarnai oleh gairah hasrat, ambisi dan nafsu hedonisme tersebut merupakan cermin terjadinya relasi antara kekuasaan dan kesenangan. Dalam hubungan ini, kekuasaan adalah tempat tumbuh suburnya nilai-nilai kesenangan dan keterpesonaan. Inilah yang ditegaskan oleh Michael Foucault. Dalam The History of Sexuality (1984), Foucault mengatakan bahwa kekuasaan beroperasi sebagai satu mekanisme daya tarik; ia mencari keganjilan dan abnormalitas, dan tanpa henti-hentinya menatapnya. Kesenangan menyebar luas dan menggoda kekuasaan yang mengusiknya; kekuasaan menambatkan kesenangan yang ditemuinya. Ketika para elit politik yang sekarang tengah membangun koalisi atas dasar ambisi dan hasrat pragmatis belaka, maka secara implisit mereka telah berada dalam jaringan kekuasaan yang berorientasi pada pencapaian-pencapaian kesenangan dan kepentingan sesaat. Mereka membangun koalisi karena lebih terpengaruh oleh godaan-godaan nafsu kekuasaan yang dalam fantasi mereka terasa lebih nikmat, lebih lezat dan menyenangkan.

Beberapa elemen yang menjadi simbol kesenangan sehingga menjadikan para elit politik yang haus kekuasaan mabuk kepayang untuk bias menduduki singgasana kekuasaan  adalah fasilitas-fasilitas mewah dan pelayanan (service) yang serba ‘wah’  dari negara. Mobil mewah, gaji tinggi, tunjangan beraneka warna, plesir ke luar negeri dan sejenisnya adalah simbol-simbol kesenangan materialisme yang membuat para elit mabuk kekuasaan. Para elit nampak telah dikendalikan oleh hasrat hedonisme, materialisme dan konsumerismenya. Kekuasaan yang mengatur mereka, seperti kata Yasraf A. Pilliang, adalah kekuasaan “hawa nafsu”.

Mereka sangat berhasrat berkuasa hanya karena terdorong oleh nafsunya untuk mendapatlkan segala macam fasilitas dan pelayanan yang menggiurkan tersebut.  Apalagi ditambah dengan banyaknya kesempatan untuk menilap uang negara, menyalahgunakan wewenang, memperbanyak simpanan dan sebagainya, tentu saja ini lebih menggairahkan. Para politisi yang berpikiran dangkal, hedonis dan borjuis sudah tentu terpesona dengan hal-hal semacam itu. Mereka membayangkan bahwa betapa nikmatnya ketika kekuasaan itu berhasil digenggamnya. Mereka akan bisa membebaaskan nafsu seliar-liarnya untuk mencapai kepuasan diri melalui berbagai bentuk kesenangan tersebut.

Matinya esensi politik

Sekarang apa akibat dan konsekuensi dari kuatnya arus ambisi para politisi yang berada dalam jejaring kekuasaan dan kesenangan? Tentu saja matinya esensi politik. Secara esensial politik adalah sistem dan pola hidup kolektif yang mempunyai cita-cita terwujudnya kebahagiaan bersama. Kesejahteraan ekonomi, keadilan politik, stabilitas hukum dan keamanan sosial dan seterusnya adalah cita-cita dan impian-impian seluruh warga negara.

Namun semua tujuan dan cita-cita bersama di atas sekarang menjadi mati karena terbunuh oleh ganasnya ambisi para elit politik. Ketika para elit lebih suka menenggelamkan diri dalam ambisi pribadi dan hasrat pragamatisme, maka nilai-nilai ideal di atas secara eksplisit telah tersingkirkan dari panggung politik. Nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita bersama itu tergantikan oleh ambisi, hasrat dan syahwat politik jangka pendek dari para politisi. Ketika mereka berkuasa, tujuan yang mereka incar tidak lain adalah kesenangan-kesenangan dangkal dan kepentingan-kepentingan jangka pendek yang lebih bersifat individual dan primordial, bukannya kesejahteraan dan kebahgaiaan bersama untuk seluruh warga masyarakat, terutama untuk masyarakat kecil.

Pola semacam itu, dalam kehidupan negara  jelas tidak mencerminkan keadilan. Padahal, keadilan adalah esensi politik yang paling prinsipil. Bahkan Plato meletakkannya sebagai kebajikan tertinggi dari suatu negara (The suprime virtue of the good state). Ketika elit politik lebih terfokus pada ambisi pribadi dan melupakan kepentingan bersama, maka saat itu juga sebuah negara dan sistem politik telah kehilangan makna esensinya dan misi luhurnya. Konsekuensinya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang terpampang dalam deretan sila-sila Pancasila selamanya hanya akan menjadi impian.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan Koordinator studi Filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakartaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: