SOSOK BARU YANG TIDAK MENJANJIKAN

 

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

 

Seperti dilaporkan Kompas (26/5/2009), fakta menunjukkan bahwa sosok baru anggota DPR yang dihasilkan dari pemilu kali ini relatif lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Kesimpulan itu merupakan hasil kajian terhadap 560 anggota calon legislatif dinyatakan memenuhi syarat menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Dari laporan tersebut akhirnya dimunculkan asumsi bahwa sosok baru DPR kali ini dianggap lebih menjanjikan. Benarkah ? Nanti dulu.

 

Bukan sekedar teori

 

Salah satu variabel atau standar yang dipakai untuk meligitimasi para anggota DPR nampak lebih menjanjikan adalah karena faktor formalitas pendidikan. Rata-rata para anggota DPR sekarang pendidikannya lebih tinggi. Tidak kurang dari 90 % anggota DPR kali ini adalah jebolan perguruan tinggi.

Sepintas ukuran semacam itu bisa diterima. Adanya standar formal dalam hal pendidikan menandakan bahwa seseorang lebih bermutu. Namun ingat, kerja di parlemen tidak hanya membutuhkan aspek formalitas semacam itu, tetapi yang lebih penting adalah kemampuan praksis-operasionalnya. Apalagi tidak semua anggota dewan itu disiplin keilmuannya sealur dengan masalah-masalah legislatif. Dengan beragamnya disiplin keilmuan ini tidak menutup kemungkinan bahwa para anggota dewan yang baru itu masih banyak yang buta dengan teori-teori politik, terutama yang terkait dengan sistem penyusunan undang-undang sebagai tugas pokok wakil rakyat. Apalagi kalau di antara mereka sewaktu menjadi mahasiswa tidak pernah mengikuti organisasi atau murni orang akademis, sudah bisa dipastikan mereka tetap akan menemui kesulitan-kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.Bagaimana menyusun undang-undang, melalukan lobi antara fraksi dan sebagainya tentu mereka masih diragukan.

Dunia legislatif adalah dunia yang praksis-operasional. Sehingga untuk bisa melakukan kerja-kerja parlemen tentu harus ditopang oleh banyaknya pengalaman. Meskipun seseorang mempunyai segudang teori yang dia peroleh dari bangko akademis, tentu saja ini tidak cukup kalau tidak didukung dengan pengalamannya sebagai anggota legislatif. Para anggota legislatif saat ini rata-rata adalah orang baru yang baru saja keluar dari “kamar pingitan akademis”. Perjumpaan mereka dengan dunia parlemen adalah hal baru yang baru. Karena sebagai warga baru, mereka masih dituntut untuk bisa beradaptasi dengan dunianya yang baru itu.

Keadaan dan lingkungan baru itu tidak serta merta menjadikan mereka bisa dengan tepat mengaktualisasikan teori-teori pengetahuan yang mereka pelajari di bangku sekolah. Apalagi dunia politik bukanlah dunia kampus yang alurnya lurus dan normal-normal saja. Politik adalah medan percaturan kekuasaan yang penuh jebakan, tikungan, intrik dan bahkan tipu muslihat. Menghadapi dunia semacam ini perlu adanya kekuatan diri untuk menguasai peta politik.

Teori tentu saja perlu. Karena teori merupakan representasi dari nilai-nilai idealisme. Tetapi untuk mengartikulasikan dan merealiasasikn ide-ide itu seorang politisi dihadapkan pada masalah-masalah yang tak terduga tersebut. Dalam sejarah ilmu pengetahuan salah satu kelompok yang berusaha mengkaitkan antara teori dengan prkasis adalah madzhab frnkfurt. Dengan teori kritisnya itu para eksponen madzhab framnkfurt seperti Max Hokhaimer, Theodore Adorno, Herbert Marcuse dan Jurgen Habermas berambisi hendak menyusun teori dengan maksud praksis. Teori kritik mereka ini merupakan upaya mengaitkan antara rasio dan kehendak, riset dan nilai, pengetahuan dan kehidupan, teori dan praksis. Orientasi ilmu pengetahuan mazhab Frankfurt ini secara implisit mengandung asumsi bahwa sebuah teori dianggap mempunyai nilai manakala mampu dipraksiskan untuk melakukan perubahan sosial.

Dengan maksud praksis tersebut para pemikir mazhab Frankfurt kemudian berpendapat bahwa kerangka keilmuan kritis tidak bisa sepenuhnya netral alias bebas dari kepentingan. Salah satu anggota Mazhab Frankfurt, Max Hokheimer (Budi Hardiman:1990) menyatakan bahwa ketidaknetralan Teori Kritis itu nterletak pada pemihakannya pada praksis sejarah tertentu. Dan pemihakan itu terrdapat dalam tujuan teori Kritis, yaitu pembebasan manusia dari perbudakan, membangun masyarakat atas dasar hubungan antra pribadi yang mereka dan pemulihan kedudukan manusia sebagai subyek yang mengelola sendiri kenyataan sosialnya.

Sama halnya dcentgan para anggota legilsatif yang rata-rata menyandang gelar sarjana, master atau doktor di atas. Sistem pengetahuan yang mereka dapartkan dari bangko sekolah itu mempunyai nilai tinggi, manakala mereka mampu mengaktualisasikan pengetahuannya itu unttuk menghadirkan perubahan di parlemen. Kalau kehadiran mereka di parlemen dengan berbagai gelar akademis itu tidak menghadirkan perubahan sama sekali atau malah lebihu buruk, berarti tidak ada gunanya kita mempunyai wakil rakyat yang secara formal mempunyai status pendidikan yang tinggi. Karena keilmuanya tidak fungsional. Gelar, status akademik, ijazah dan semua atribut akademis yang disandangnya berarti hanya formalitas belaka. Realitasnya sama saja dengan para wakil rakyat yang tidak berpendidikan tinggi.

 

Pesimis

 

Ketika para anggota DPR yang baru itu merupakan wajah-wajah baru yang harus beradaptasi dengan lingkungan barunya itu, maka yang hadir justru rasa pesimis. Mereka rata-rata baru memegang teori, dan belum tentu bisa secara langsung mengimplementasikan teori-teori mereka untuk menghadirkan perubahan di parlemen.

Karena, seperti telah disinggung di atas bahwa dunia politik yang mereka hadapi adalah dunia abu-abu dan bahkan gelap yang bisa jadi bertolak belakang dengan dunia akademis yang sebelumnya mereka geluti. Tentu saja mereka akan terkaget-kaget ketika melihat gaduhnya dunia politik yang penuh intrik dan tipu muslihat, penuh percaturan dan ketegangan.

Dalam jangka waktu lima tahun sebagai wakil rakyat, tidak bisa dijadikan sebagai jaminan para wakil rakyat yang baru itu sudah bisa menguasai medan parlemen dan mampu bekerja dengan baik. Bisa jadi, dalam waktu lima tahun itu mereka justru hanya bisa belajar mengetahui dunia baru dan tidak sampai pada kemampuan untuk bekerja melakukan tugas-tugas wakil rakyat dengan baik. Dengan asumsi ini, hadirnya sosok baru dalam dunia legislatif sekarang ini justru tidak menjanjikan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah Direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY) dan koordinator studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: