TANTANGAN DEMOKRASI IRAN

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Pesta demokrasi di Iran telah berakhir kisruh. Kandidat Presiden incumbent, Ahmadinejad, kini berhasil mengkanfaskan dua penantangnya, yakni Mir Hossein Mousavi dan Mohsen Rezai. Ahmadinejad telah berhasil meraup  10.230.478 dari  15.251.781 (67, 07 %) dari keseluruhan suara, sementara Mir Housein Mousavi memperoeh 4.628.912 (30,34 %) dan Mohsen Rezai berada di urutan ketiga dengan memperoleh suara sebanyak 259.456 (1,7 %). Dengan suara terbanyak itu, Ahamdinejad kini kembali memimpin Iran untuk kali kedua.

Namun usaha Ahamdinejad untuk menuju ke singgasananya itu tidak berjalan mulus. Mir Hossein Mousevi, rival terdekatnya, dengan keras menolak hasil pemilu dan bahkan menuduh pemilu Iran kali ini diwarnai oleh banyak kecurangan. Persengketaan inilah yang membuat Iran ini dilanda kemelut paska pemilu.Gelombang demontarasi menyeruak dan aksi kerusuhan berkobar di mana-mana. Aksi turun jalan untuk mendukung Mousevi semakin mendapatkan dukungan luas dari rakyat Iran. Dukungan itu bukan saja datang dari kubu liberal, tetapi juga dari kubu konservatif. Sebaliknya pemerintah semakin betindak represif terhadap para demonstran.

Menciderai demokrasi

Tindakan represif dari pemerintah Iran maupun anarkhisme para demonstran Iran, yang menimbulkan banyak korban itu sungguh sangat disesalkan. Alasannya jelas, bahwa aksi bar-barisme itu justru telah menciderai demokrasi yang tumbuh di negeri para mullah itu. Sebagai bagian dari demokrasi, demonstrasi adalah sebuah keniscayaan. Karena itu cermin dilindunginya hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Tetapi itu harus tetap dilakukan dengan benar tanpa anarkhisme.

Memang, kerusuhan yang dilakukan oleh para demonstran Iran itu tidak bisa dibenarkan. Namun represifitas pemerintah Iran dalam merespon aksi protes ini juga sudah sangat keterlaluan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Paling tidak delapan nyawa telah melayang akibat tindak kekerasan aparat.  Ini jelas sebuah kewenang-wenangan yang tidak bisa ditolelir.

Hal itu masih ditambah dengan semakin gencarnya pemerintah dalam melakukan penangkapan para aktifis demonstrasi. Menurut direktur Hak Asasi Manusia Hadi Ghaemi (Kompas, 19/6/2009), bahwa setidaknya 200 orang ditangkap atau hilang  di seluruh Iran terkait dengan protes. Sementara kantor berita Iran ISNA juga melaporkan bahwa, 88 orang telah ditangkap di Mashad, kemudian 60 di Tibriz dan juga di kota-kota lainnya seperti di Isfahan, Orumiyeh dan Zahedan.

Penangkapan ini bukan hanya ditujukan kepada para demonstran, tetapi juga kepada para wartawan Iran. Kalau upaya penangkapan sudah merambah ke wilayah para jurnalis, ini jelas kesalahan fatal. Hal ini bisa meruntuhkan demokrasi. Sebab, secara tidak langsung usaha ini telah turut membungkam kebebasan pers. Sementara, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi.

Memang harus diakui bahwa dalam sistem demokrasi sendiri masih terdapat banyak kelemahan. Salah satu di antaranya adalah ketika kata mufakat tidak bisa dicapai sehingga menghasilkan suara terbanyak. Ketika suara terbanyak menjadi acuan keabsahan dalam memenangkan pertarungan, negara akhirnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan mayoritas. Persoalannya adalah apakah ada jaminan yang pasti bahwa kehendak mayoritas tidak menyelewengkan kekuasaannnya untuk mengabaikan atau menindas hak-hak indifidu atau golongan minoritas. Apakah kelompok mayoritas yang memenangkan pemilihan itu nantinya benar-benar tidak membaptiskan dirinya sebagai raja-raja atau tiran-tiran absolut dan despotis?Jawabnya tentu sulit.

Ini menunjukkan bahwa meskipun Ahmadinejad, entah itu benar-benar ada kecurangan di dalamnya atau tidak, telah berhasil meraih kemenangan mayoritas, ia tetap perlu memerlukan check and balance dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak civil societyCheck and balance ini menjadi sebuah keharusan karena demi terjaganya keseimbanagn kekuasaan yang merupakan salah satu tujuan demokrasi. Sehingga sebuah negara, ketika sistem pemerintahannya sudah memutuskan memakai sistem demokrasi, konsekuensinya adalah bahwa aksi-aksi unjuk rasa, mimbar-mimbar bebas, partai oposisi dan kekuatan-kekuatan politik non –pemerintah harus diberi ruang kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, jangan malah dibungkam.

Pembungkaman terhadap kekuatan-kekuatan politik non-pemerintah jelas sama halnya dengan membunuh demokrasi itu sendiri. Usaha pemerintah Iran yang begitu garangnya melibas para demonstran tersebut jelas berpotensi mematikan demokrasi Iran. Begitu juga para demonstran yang bertindak anarkhis tanpa mau mengindahkan aturan hukum, itu sama halnya menginjak-injak etika berdemokrasi.

Dari sinilah kemudian perlunya penegakan supremasi hukum dalam menegakkan demokrasi. Baik pemerintah Iran maupun para pendukung Moussevi seharusnya tetap sama-sama menjunjung tinggi hukum. Penghormatan terhadap hukum ini sebagai media pembatas dari masing-masing pihak yang berkuasa. Tanpa pembatasan hukum ini, maka kekuasaan akan mudah diselewengkan. Seperti kata Montesquieu, bahwa penyelewengan kekuasaan hanya bisa dihindari dengan pola konstitusional di mana masing-masing unsur tunduk pada batas-batas demi keseimbanagn kekuasaan.

Sebuah tantangan

Terjadinya aksi kekerasan di Iran ini jelas sebuah tantangan besar bagi demokrasi Iran khususnya dan bangsa-bangsa lain pada umumnya. Sebab, demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang anarkhis, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Satu-satunya jalan terbaik adalah adanya saling pemahaman dan toleransi antara pemerintah dengan masyarakat ketika menghadapi adanya perbedaan.

Sikap itu diwujudkan dengan semangat dialog. Supaya dialog bisa berjalan, pemerintah harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berbeda pendapat dan menyampaikan aspirasinya. Begitu juga dengan masyarakat. Ketika ruang kebebasasan sudah disediakan, maka perlu adanya sikap kedewasaaan dan kebijaksanaan untuk menggunakan ruang kebebasaan itu sebaik-baiknya. Kebebasaan itu benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, dan bukan sebagai media untuk melampiaskan kemarahan dan kekerasan.

Sebagai bangsa yang beradab, Iran dan tentu kita bangsa Indonesia, hendaknya mampu melewati budaya bar-bar semacam itu. Sebab,  tragedi-tragedi semacam itulah yang justru sering merubah demokrasi menjadi tirani.

* Muhammad Muhibbuddin adalah koordinator studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta dan direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: