MENEGUHKAN ETIKA POLITIK DALAM KAMPANYE

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi kini mulai mewarnai aktifitas kampanye. Hal ini terjadi ketika capres incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono, menggunakan istana negara sebagai tempat untuk menerima rombongan para anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Pertemuan SBY dengan para eksponen PWRI itu dinilai oleh banyak pihak sebagai ajang kampanye SBY. Pakar politik Lipi, Ikrar Nusa Bhakti, bahkan menyebut itu sebagai pelanggaran kampanye. Sebab, dalam aturannya, seorang kandidat dilarang keras berkampanye dengan menggunakan fasilitas umum, termasuk Istana Negara. Kecenderungan SBY menggunakan Istana Negara sebagai ajang kampanye tersebut terlihat jelas ketika protokol kepresidenan membebaskan organisasi para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) itu untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan , slogan ‘lanjutkan’ yang menjadi semboyan capres yang diusung parat Demokrat itu dipekikkan oleh ketua umum PWRI Ruchadi (Media Indonesia, 21/6/2009). Kerancuan peran Penggunaan fasilitas umum untuk kampanye ini selain melanggar hukum, juga merupakan tindakan yang tidak etis. Pelanggaran ini sebenarnya sangat fatal, namun ia bisa dilakukan secara halus dan terselubung. Untuk melakukan ini biasanya dikemas dalam sebuah acara yang seolah-olah itu milik publik secara umum. Padahal sebenarnya itu hanya program acaranya seorang kandidat atau partai poltik tertentu. Peluang yang paling banyak melakukan hal semacam ini memang kandidat incumbent. Dalam kontek Indonesia adalah SBY sendiri. Sebagai kandidat presiden 2009, SBY kini ,secara resmi, masih diakui sebagai presiden Indonesia. Dengan posisinya itu, SBY tentu saja masih bisa menikmati dan menguasai sejumlah fasilitas dan protokoler negara. Tentu saja berbagai fasilitas yang diberikan SBY itu sangat terkait dengan profesinya sebagai seorang presiden, bukan terkait dengan pribadinya sebagai capres, pengurus partai atau apalagi sebagai bapak rumah tangga. Persoalan yang sering muncul adalah sering tidak dipisahkan secara jelas terlebih dahulu antara aktifitas SBY sebagai pribadi dan sebagai prtesiden RI. Tidak adanya garis damarkasi yang jelas ini membuat peran SBY menjadi absurd. Disebabkan oleh absurditas peran ini, seringkali, entah dengan sadar atau tidak, SBY mudah menggunakan fasilitas negara terhadap semua aktifitasnya. Memang sebagai capres incumbent ia tetap masih mendapatkan jaminan protokoler dan fasilitas negara, tetapi itu terbtaas pada hal-hal tertentu, misalnya masalah keamanan. Penggunaan fasilitas ini seharusnya tidak boleh melampoi batas. Peristiwa semacam ini sebenarnya telah terjadi berulang kali pada diri SBY. Khusus dalam penggunaan Istana Negara, peristiwa dengan anggota PWRI kemarin itu merupakan peristiwa kali kedua. Sebelumnya SBY juga pernah menggunakan Istana Negara sebagai tempat mengumumkan dirinya untuk kembali maju menjadi sebagai capres 2009. Pada saat itu SBY mendapat kritikan tajam dari para pengamat politik. Yang dipermasalahkan, tak lain, karena pengumuman itu dilakukan di Istana Negara. SBY juga menggunakan para pejabat  negara untuk kepentingan pribadinya. Bukti paling aktual adalah SBY menggunakan Hatta Radjasa, Menteri Sekretaris Negara, untuk mematangkan koalisi dengan PDI Perjuangan. Hatta Radjasa juga dimanfaatkan SBY untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah partai koalisi Demokrat untuk menggodok nama Boediono sebagai cawapres yang mendampingi diirnya. SBY juga memfasilitasi pengunaan Wisma Negara untuk meredam PPP, PAN dan PKB saat membahas nama Boediono yang ditentang oleh partai koalisi. Anehnya, SBY dan para pejabat negara tersebut tidak merasa bersalah dan bahkan menganggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. SBY sebagai presiden seolah berprinsip bahwa apa saja boleh (easy going) dilakukan, sementara para pejabat yang disuruhnya hanya menurut begitu saja tanpa berpikir apakah perintah SBY itu benar-benar dalam kapasitasnya sebagai presiden RI ataukah ia mewakili kepentingan dirinya dan partai politiknya?. Kalau memang program-program kerja yang diinstruksikannya itu orientasinya adalah pada kepentingan SBY dan parpolnya, jelas itu tidak terkait dengan fungsi para pejabat negara. Sehingga para pejabat itu seharusnya bukan hanya tidak boleh melakukan, tetapi justru harus menolak. Sebab, sebagai aparat negara, tugas pejabat Negara adalah mengabdi kepada negara, mengabdi kepada rakyat dan bangsa, bukan kepada SBY. Kerancuan peran dan kepentingan sebagai pribadi dan pejabat publik memang sangat sulit diidentifikasi dan dihindari. Menurut Eko Prasojo, kesulitan dalam menghindari benturan kepentingan pejabat negara dalam kampanye ini disebabkan oleh belum netralnya birokrasi dengan pejabat politik,budaya feodalisme yang berkembang dalam birokrasi,dan belum adanya sistem merit dalam birokrasi. Tetapi, sesulit apapun masalah ini seharusnya tetap di atasi untuk dicari titik terangnya dan garis pembatasnya yang jelas. Sehingga nantinya kesalahan-keslahan serupa tidak terulang lagi. Nampaknya Absurditas atau kerancuan peran dan kpeentingan ini justru dimanfaatkan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Pakai etika politik! Pada prinsipnya persoalan penggunaan fasilitas umum dalam kampanye ini masuk dalam persoalan etika politik. Terkait dengan masalah etika politik ini kita mesti ingat Immanuel Kant (1949) yang menyatakan, “jadilah cerdik seperti ular; namun moral menambahkan sebagai isyarat yang membatasi: ‘dan tulus seperti merpati. Kant menyimbolkan poltik seperti ular dan etika sebagai merpati. Ia yakin bahwa ular dan merpati dapat hidup berdampingan. Nilai moral yang terkandung dalam pernyataan Kant tersebut mengisyaratkan bahwa politik, pada hakekatnya, bukan sekedar medan pertunjukan kecerdikan: menipu, bermain intrik, dan memanipulasi. Tetapi politik yang sebenarnya adalah justru seni managemen kolektif untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Kampanye sebagai bagian dari aktifitas politik tidak selayaknya dihiasi oleh berbagai ‘kecerdikan’ menggunakan fasilitas umum secara terselubung untuk keperluan pribadi. Sebagai politisi yang bermoral, hendaknya para kandidat sekarang baik yang incumbent maupun yang non-incumbent harus bertindak secara proprorsional dan profesional dalam berkampanye. Proporsionalitas dan profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan kampanye. Karena kampanye merupakan kepentingan pribadi dan kelompok. Bahwa masing-masing kandidat harus bisa membedakan mana urusan privat dan mana urusan publik sehingga tidak sembarangan dalam menggunakan fasilitas negara dalam aktifitas politiknya, termasuk dalam kampanye.  *Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator Studi filsafat “Linkaran ‘06” dan Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: