ANOMALI PERAN POLITIK KIAI

Posted in Uncategorized on July 18, 2009 by moxeeb

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*
Sebuah anomali tak lazim terjadi di kalangan para kiai. Kamis (25/6) sejumlah kiai telah menghadiri silaturrahmi Kiai Kampung Se-DIY yang bertempat di Pesantren Khususi Krapyak, Yogyakarta. Para sesepuh-sesepuh agama ini berkumpul bukan untuk  bahtsul matsail atau  pengajian, melainkan membuat semacam deklarasi untuk mendukung pasangan capres-cawapres SBY-Boediono. Mereka juga bertekad agar kemenangan SBY-Boediono cukup dalam satu putaran (Kompas, 26/6/2009). Ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi menjelang pilpres 2009.  Sebelumnya Rabo (24/6) acara yang sama juga digelar di pulau garam Madura, tepatnya di Pondok Pesantren Azzubeir, Desa Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan, Jawa Timur. Acara ini dihadiri sekitar 5.000 kiai kampung yang tersebar di seluruh pelosok pulau Madura (Tempo, 25/6/2009).
Peristiwa itu, dalam etika politik kiai ‘salaf’ baik kiai pesantren maupun  kiai kampong, terutama kiai khos, apalagi kiai khowasul khowas, jelas sesuatu yang tak lazim. Sebab, biasanya kiai lebih diidentikkan dengan sosok yang menjaga jarak dengan para penguasa. Alasannya, karena posisi dan fungsi elementer kiai adalah sebagai kekuatan moral dan sekaligus pendamping masyarakat ketika face to face dengan penguasa. Tetapi melalui pertemuan itu, para kiai justru secara terang-terangan mendukung penguasa.
Obyek kekuasaan
Anomali peran politik kiai yang mengarah pada aksi dukung mendukung terhadap para capres-cawapres tersebut jelas bisa merontokkan wibawa kiai sebagai kekuatan moral dan kultural masyarakat. Dengan mendukung salah satu kandidat secara transparan semacam itu, menunjukkan bahwa para kiai tersebut sudah menjadi obyek kekuasaan. Peran kiai sebagai check and balance terhadap kekuasaan tidak lagi bisa diharapkan. Sebab, ia sudah masuk dalam wilayah pragmatisme politik yang seharusnya menjadi ‘zona terlarang’ bagi para kiai. Ketika zona ini diterjang, para kiai tersebut sama saja telah menjadikan dirinya sebagai bagian dari kekuasaan. Jelas, ini merupakan disorientasi perjuangan para kiai.
Kekuasaan, seperti yang disimbolkan oleh Gamal Al-Banna (2006), adalah api yang panas membara, yang akan membakar setiap yang bersentuhan dengannya secara langsung. Tidak ada jalan keluar kecuali kita kelilingi api ini dengan lautan air, yang ombaknya akan mampu memadamkan nyala api kekuasaan, atau membatasinya dalam daerah yang sempit. Disorientasi perjuangan para kiai tersebut akan membawa dampak pada mandulnya peran kiai sebagai penyeimbang dan pembatas kekuasaan. Karena orientasinya pada kekuasaan, mereka justru membakar dirinya, membakar  idealismenya, membakar idiologinya dan membakar moralnya dengan api kekuasaan itu sendiri.
Para kiai seharusnya lebih konsisten mengarahkan perjuangannya ke wilayah sosial kemasyarakatan, bukan ke arah struktur-kekuasaan. Dalam wilayah sosial ini garapan kiai sebenarnya jauh lebih luas dan besar. Mereka bisa menjadi motor penggerak masyarakat untuk membangun kekuatan sipil sebagai medium perlawanan terhadap segala macam kebobrokan sistem politik dan penyelewengan kekuasaan. Bentuk konkritnya misalnya mengajak masyarakat untuk mengusung isu good governance dan anti korupsi. Pengembangan agenda ini, sebagaimana dikatakan oleh As’ad Ali Said (2008) ditujukan untuk mendorong terwujudnya kantong-kantong anti korupsi yang dimotori kalangan Kiai dan Nyai selaku pemuka agama dan masyarakat. Mereka diharapkan tumbuh partisipasinya dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik. Utamanya, memantau kebijakan publik dalam penggunaan kekuasaan dan uang negara. Isu –isu lain yang sifatnya krusial dan substansial menyangkut kehidupan masyarakat juga sangat membutuhkan kontrol dan pengawasan para kiai.
Dengan menjadi kekuatan kultural- masyarakat tersebut justru akan menjadikan para  kiai sebagai subyek sentral yang sangat diperhitungkan dalam panggung politik. Ia mempunyai bargaining power dan bergaining position yang kuat di hadapan para penguasa. Ini sekaligus indikasi bahwa para kiai adalah orang-orang yang tidak mudah di dipengaruhi dan dijadikan kacung oleh para politisi. Posisi semacam ini akan menjadikan kiai sebagai figur yang sangat dihormati dan di segani oleh berbagai pihak, terutama oleh masyarakat dan para penguasa itu sendiri.
Namun harapan semacam itu kini mulai lenyap seiring dengan adanya anomali peran politik para kiai yang cenderung pragmatis tersebut. Para kiai, dalam hal ini, seolah  merelakan dirinya dijadikan budak politik oleh para politisi. Apalagi aksi dukung mendukung itu jelas-jelas hasil settingan dan agenda dari partai politik pendukung SBY. Secara tidak langsung para kiai itu telah diperalat oleh para poltisi.
Hilangnya perekat masyarakat
Dampak negatif dari anomali peran kiai ini bukan hanya menjatuhkan kehormatan para kiai, tetapi juga menjadikan masyarakat kehilangan sosok pengayom dan pemersatu anggota masyarakat. Pemilu sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik di kalangan masyarakat yang berbeda pilihan. Hal ini sering menjadikan retaknya kohesi sosial yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.
Di tengah konflik dan perpecahan yang mengancam ini, jelas sangat dibutuhkan sosok yang bijak, sejuk dan bisa mengayomi seluruh masyarakat. Dan sosok itu, di antaranya adalah para kiai. Sebagai tokoh kultural-masyarakat yang mempunyai wibawa tinggi dan kharisma besar, kiai mempunyai peluang yang luas untuk netral dan tidak ikut terjebak ke dalam faksi-faksi politik. Posisi semacam ini jelas sangat potensial dan efektif untuk meredam konflik di masyarakat.
Tetapi, ketika para kiai sudah ikut-ikutan aksi dukung mendukung, berarti mereka sama saja masuk ke dalam polarisasi politik.  Kondisi ini akan membawa mereka  terlibat dan terjerat konflik. Bagi para kiai pendukung pasangan SBY-Boediono tersebut, tidak menutup kemungkinan, akan terseret arus konflik dengan para kiai pendukung pasangan JK-Wiranto maupun pendukung Mega-Prabowo. Ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi para kiai itu sendiri. Dan umatlah (grass root) yang akan menjadi korban. Ketika para gajah saling sruduk, maka rumputlah yang rusak terinjak-injak. Inikah yang diinginkan oleh para kiai di balik aksi dukung-mendukungnya tersebut?
* Muhammad Muhibbuddin adalah Koordiantor studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

HINDARI PEMILU GADUNGAN

Posted in Uncategorized on July 18, 2009 by moxeeb

Oleh: Muhammad Muhibbuddin*
Meskipun Pilpres sudah berada di ambang pintu, namun sejumlah persoalan krusial dan substansial masih belum terselesaikan. Salah satu masalah yang saat ini masih menggelayuti proses pelaksanaan Pilpres 2009 adalah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pilpres kali ini terancam tidak bisa berjalan secara demokratis, karena kekisruhan DPT di sejumlah daerah. Ditemukan sejumlah fakta di lapangan tentang adanya sejumlah warga masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih, penggadaan kartu suara bahkan yang lebih naïf, masih ada anggota masyarakat yang belum mengetahui kapan pilpres kali ini dilakukan. Persoalan ini akhirnya semakin komplek. Bukan saja menyangkut tidak meratanya pendaftaran pemilih, tetapi juga terkait dengan persoalan yang paling fundamental, yakni tidak meratanya informasi dan sosialisasi pemilu di tengah masyarakat. Anehnya, kekisruhan ini nampak sengaja didesign untuk memenangkan capres-cawapres tertentu. Hal ini karena KPU dinilai tidak netral dan tertutup (Kompas, 6/6/2009).

Fata morgana politik
Munculnya persoalan DPT tersebut, menjadikan Pilpres kali ini ternacam jatuh (das fallen) ke dalam jurang fata morgana politik. Fata morgana politik menurut Yasraf A. Pilliang (Transpolitika:2005) adalah kondisi ketika politik terjatuh dan terserrap ke dalam mekanisme citra dan tanda-tanda, yang di dalamnya citra secara ontologism diterima sebagai bentuk eksistensi dan model realitas politik, yang meskipun demikian bukanlah lukisan tentang realitas dan kebenaran politik yang sesunguhnya dan autentik, yang menciptakan relasi politik sebagai relasi yang semu, palsu dan permukaan. Fata morgana politik menawarkan masyarakat politik sebuah dunia ilusi (tentang demokrasi, kepahlawanan, kemanuisaan, kejantanan, feminitas, status, prestise dan sebagainya), yang sebetulnya bukanlah gambaran dari realitas atau kebenaran yang sesungguhnya.
Politik pada dasarnya adalah dunia yang riel. Di dalamnya terkandung berbagai unsur ontologis yang kongkrit. Salah satu unsur itu adalah aktor politik. Ini meliputi para pemilih. Karena para pemilih ini merupakan subyek yang sangat menentukan terjadinya perubahan dalam dunia politik. Tetapi dengan terjerembabnya politik ke dalam jurang fata morgana, unsur-unsur ontologi di dalamnya, termasuk aktor politik menjadi kabur dan hilang.   Proes perjalanan politik akhirnya menjadi absurd. Ada banyak asap yang berjubel, tetapi tidak ada apinya.
DPT merupakan sebuah reprsentasi dari kuantitas pemilih. Banyaknya pemilih inilah yang nantinya menghasilkan jumlah suara yang menjadi tolok ukur siapa yang menang dan kalah dalam pertarungan Pilpres. Atas dasar itu, keksiruhan DPT itu akan menjadikan Pilprs kali menuju ketidakpastian dan ketidakjujuran. Sebagai wujud dari fata morgana politik, kekisruhan DPT ini akan membawa dampak negativ dalam panggung politik nasional. Absurditas DPT itu akan melahirkan virtualitas politik. Virtualitas politik inilah yang menyebabkan realitas poltik tercerabut dan tergantikan oleh artifisialitasnya. Hasil dari proses politik, dalam kontek Pilpres ini, bukan lagi mencerminkan fakta Pilpres yang sebenarnya, tetapi wujud rekayasanya. Jumlah suara yang terhitung dalam pilpres bukan lagi mencerminkan jumlah para pemilih, tetapi lebih merupakan ilusi dan fiksi belaka.

Pemilu gadungan
Kisruh DPT yang mengancam lahirnya fata morgana politik tersebut, jelas akan melahirkan pemilu gadungan. Pemilu gadungan adalah pemilu yang lebih diwarnai oleh berbagai absurditas karena luruhnya garis damarkasi antara realitas dan virtualitas, fakta dan fiksi, ontologi dan simulasi, kebenaran dan kepalsuan, kejujuran dan kebohongan. Batas-batas nilai itu akhirnya menjadi kabur karena diselimuti oleh kungkungan citra dan tanda sebagai hasil rekayasa. Ketika DPT ini tidak terselesaikan dan tetap dibiarkan absurd semacam ini, maka sama halnya itu akan membuka ruang sebebas-bebasnya terhadap menyeruaknya kebohongan, kepalsuan, kedustaan dan sebagainya.
Dampak negativ dari tidak jelasnya DPT tersebut, jelas, terjadinya penggelambungan suara. Pilpres akan dipenuhi oleh suara-suara palsu dan anonim. Jumlah suara nyaris berada dalam dunia virtual. Dunia virtual, seperti yang dikatakan oleh Michel Hardt dan Anthony Negri, adalah dunia yang melampoi ukuran. Dalam dunia yang melampoi ukuran ini tidak lagi dijumpai batas. Jumlah suara yang sudah masuk dalam ruang virtualitas akan tidak mengalami pembatasan, jumlah itu akan terus menggelembung dan berkembang secara fiktif. Bahkan bisa jadi ia akan melampoi realitas jumlah suara yang ada di lapangan. Pemanipulasian dan pemalsuan jumlah suara yang masuk itu tidak lain adalah cermin dari fatamorgana politik yang berada dalam pemilu gadungan.
Dalam pemilu gadungan itu tergambar jelas bahwa proses sebuah aktifitas politik tidak lagi berjalan di atas nilai-nilai moral, tetapi justru menggusur dan menjungkirkannya. Kepalsuan, kebohongan dan kemunafikan akan menjadi penghias dalam proses pemilu tersebut. Ketika proses pemilu sudah di warnai oleh beragam kebohongan dan kedustaan, sudah penuh dengan rekayasa dan kepalsuan, sudah tidak legi mencerminkan fakta dan realitas, tetapi lebih menampakkan fantasi dan halusinasi, maka jangan berharap hasil pemilu nanti akan membuahkan hasil yang benar-benar riel. Karena diproses melalui rekayasa, maka hasil pemilu jelas palsu.Kepalsuan tersebut akhirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seolah hasil pemilu gadungan itu benar-benar hasil yang murni dan riel, padahal itu semua hanya fata morgana.
Kalau memang Pilpres kali ini diharapkan mampu menjadi pintu untuk merubah dan langkah politik awal untuk menangani semua problem bangsa, maka masalah DPT yang diliputi oleh kabut absurditas tersebut harus segera diselesaiakan. Kata Matahma Gandhi, sebaik apapun tujuannya, tetapi cara yang digunakan salah, maka itu tidak bisa dibenarkan. Hendak mengatasi problem bangsa melalui pemilu gadungan jelas salah. Sebab, pemilu gadungan seringkali  menghasilkan pemimpin yang juga gadungan. Kalau pemimpinnya gadungan, kebijakannya pun gadungan.
* Muhammad Muhibbuddin adalah Koordiantor studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY)

NIKMATNYA HIDUP BERGOTONG ROYONG

Posted in Uncategorized on July 18, 2009 by moxeeb

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*
Ada yang menarik dan inspiratif dari masyarakat Dusun Legundi, Giri Mulyo Gunung Kidul, Yogyakarta. Seperti yang diberitakan oleh Kompas Yogya (17/6/2009) bahwa masyarakat tersebut mampu membangun infrastruktur jalan melalui jimpitan. Salah seorang warga bahkan menyatakan bahwa melalui hasil jimpitan itu bukan hanya infrastruktur desa semisal jalan yang bisa dibangun, tetapi juga bisa dipinjamkan untuk pemenuhan kebutuhan warga satu RT. Jimpitan adalah secendok beras yang disumbangkan oleh warga masyarakat untuk kegiatan sosial. Jimpitan itu biasanya ditaruh di dalam cangkir atau wadah kecil lainnya dan diambil petugas ronda pada malam hari.
Secara material, orang bisa menganggap remeh tradisi jimpitan ini.Apa artinya secendok beras. Namun fakta membuktikan, secendok beras yang terkumpul tiap malam itu ternyata mampu membuahkan sesuatu yang besar. Para anggota masyarakat dusun Legundi awalnya barangkali juga tidak mengira bahwa satu sendok beras yang mereka sumbangkan itu mampu menjadi media untuk membangun infrastruktur dusun dan membantu sesamanya.  Sesuatu yang kecil, namun benar-benar bermanfaat besar.
Gotong royong
Kita lantas bertanya apa sebenarnya kunci dibalik itu semua? Jawabannya tidak lain adalah gotong royong. Tradisi jimpitan masyarakat dusun Legundi tersebut bukan sekedar aktifitas sosial yang biasa-biasa saja, melainkan artikulasi dari budaya gotong royong. Inti budaya gotong royong adalah semangat saling membantu antar anggota masyarakat. Ketika seorang anggota masyarakat satu mendapatkan masalah atau mempunyai gawe besar, secara tulus mereka ramai-ramai membantu. Atau apalagi kalau itu berkaitan dengan urusan sosial kemasyarakatan yang sifatnya lebih umum. Dengan semangat gotong royong, semua anggota masyarakat tanpa merasa keki,  turut ikut terlibat. Dengan saling melibatkan diri, secara implisit mereka telah bekerja sama, tolong menolong dan bantu membantu dalam menyelesiakan problematika sosial.
Inilah nilai atau manfaat besar budaya gotong royong. Manusia selamanya tidak bisa hidup sendiri. Untuk mempertahankan kehidupannya agar tetap eksis, mau tidak mau ia harus melobatkan pihak lain. Sebab, sangat tidak mungkin setiap indifidu mampu menyelesiakan problemnya dengan dirinya sendiri tanpa peran orang lain. Melihat karakter alamiah manusia yang demikian ini, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sesungguhnya organisasi kemasyarakatan (ijtima’ insani) merupakan suatu keharusan. Dengan organisasi ini,  manusia tudak boleh tidak, sangat membutuhkan gotong royong. Selama gotong royong tidak ada, seseorang akan mendapatkan kesulitan dalam mengatasi berbagai persoalannya. Sebab, persoalan-persoalan yang ada di itu memerlukan banyak tangan dan peran untuk menyelesaikannya.
Komunitas masyarakat apapun, baik levelnya itu keluarga maupun negara, pada prinsipnya terwujud oleh kesadaran untuk bergotong royong. Ini membuktikan bahwa karakter manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa dihindari. Untuk apa manusia membutuhkan keluarga, membutuhkan komunitas, membutuhkan organisasi sosial dan bahkan negara, tidak lain adalah untuk menjalin kerja sama dan gotong royong antar sesama anggotanya demi terwujudnya cita-cita yang diinginkannya. Dalam bahasanya Aristoteles, manusia memerlukan kebersamaan sosial dan politis dengan semua yang diimplikasikannya untuk memperoleh keuntungan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan asketik, keilmuan dan moral dan pengetrahguan yang luas. Semangat berkomunitas dan bersosial semacam ini tidak lain adalah usaha untuk menjalin gotong royong. Karena orientasinya jelas, bahwa masing-masing indifidu ternyata saling membutuhkan yang lain untuk diajak bersama-sama mengatasi persoalan.
Dengan tradisi gotong royong itu, masing-masing indifidu bisa saling menjinjing dan menjunjung atas masalah yang mereka hadapi. Masalah satu tidak disangga oleh satu orang, tetapi ditopang oleh banyak orang sehingga menjadi ringan. Pembangunan infrastruktur dusun Legundi di atas sulit akan terwujud manakala hanya dipikul oleh satu anggota masyarakat saja. Mereka bisa “menaklukkan” problematika dusun berkat kegotong royongan mereka melalui tradisi jimpitan tersebut. Berkat gotong royong, satu sendok beras bisa membuat mereka membangun infrastruktur dusun. Kalau di dalamnya tidak ada semangat gotong royong, belum tentu mereka bisa melakukan itu.
Semakin terkikis
Sayangnya, budaya gotong royong yang begitu besar manfaatnya itu, kini perlahan mulai dilupakan oleh banyak orang.  Adanya pergeseran budaya dan perubahan pola pikir masyarakat modern yang lebih menjunjung tinggi materialisme, menjadi penyebab utama. Ketika materi atau kapital sekarang bukan lagi menjadi medium, tetapi sudah menjadi kiblat dan tujuan, maka seluruh relasi sosial tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai dan semangat persaudaraan melainkan pada keuntungan. Semuanya akhirnya harus dinilai dan diukur dengan uang. Jasa, tenaga dan pikiran seolah tidak ada artinya kalau sudah dibandingkan dengan uang. Seolah dengan uang semua urusan selesai.Perubahan budaya ke arah materialisme ini terbukti telah menggerus semangat sosial dan mendistorsi nilai-nilai kemanusiaan. Orang menghargai sesuatu pun bukan karena terdorong oleh nilai-nilai moral-kemanusiaan, melainkan lebih disebabkan karena uang dan keuntungan.
Budaya gotong royong, yang lebih disemangati oleh nilai-nilai sosial-etis akhirnya sekarang turut terkubur dari peradaban manusia. Nampaknya sudah jarang sebuah komunitas masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai kegotong royongan seperti masyarakat Legundi ini. Budaya jimpitan ini nampaknya hanya hidup di sekitar masyarakat Yogya dan sekitarnya. Di tempat-tenpat lain nampaknya sudah banyak yang punah. Kalau hanya sekedar mengalami perubahan bentuk atau model tentu tidak ada masalah. Namun persoalannya kalau budaya tersebut telah mengalami keterputusan garis kontinyuitasnya. Hal ini jelas sangat membawa kerugian besar terhadap kehidupan kita sebagai anggota masyarakat.
Saatnya kita perlu merefleksikan kembali untuk menghidupkan budaya gotong royong yang sekarang mulai termarginalkan dari sistem kebudayaan kita. Melihat prestasi jimpitan yang dicapai oleh masyarakat Giri Mulyo, Gunung Kidul di atas, jelas terbayang dalam pikiran kita bahwa betapa nikmatnya hidup bergotong royong.
*Muhammad Muhibbuddin adalah Koordiantor studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

MENEGUHKAN ETIKA POLITIK DALAM KAMPANYE

Posted in Uncategorized on July 18, 2009 by moxeeb

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi kini mulai mewarnai aktifitas kampanye. Hal ini terjadi ketika capres incumbent, Susilo Bambang Yudhoyono, menggunakan istana negara sebagai tempat untuk menerima rombongan para anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI). Pertemuan SBY dengan para eksponen PWRI itu dinilai oleh banyak pihak sebagai ajang kampanye SBY. Pakar politik Lipi, Ikrar Nusa Bhakti, bahkan menyebut itu sebagai pelanggaran kampanye. Sebab, dalam aturannya, seorang kandidat dilarang keras berkampanye dengan menggunakan fasilitas umum, termasuk Istana Negara. Kecenderungan SBY menggunakan Istana Negara sebagai ajang kampanye tersebut terlihat jelas ketika protokol kepresidenan membebaskan organisasi para pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) itu untuk mendukung Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan , slogan ‘lanjutkan’ yang menjadi semboyan capres yang diusung parat Demokrat itu dipekikkan oleh ketua umum PWRI Ruchadi (Media Indonesia, 21/6/2009). Kerancuan peran Penggunaan fasilitas umum untuk kampanye ini selain melanggar hukum, juga merupakan tindakan yang tidak etis. Pelanggaran ini sebenarnya sangat fatal, namun ia bisa dilakukan secara halus dan terselubung. Untuk melakukan ini biasanya dikemas dalam sebuah acara yang seolah-olah itu milik publik secara umum. Padahal sebenarnya itu hanya program acaranya seorang kandidat atau partai poltik tertentu. Peluang yang paling banyak melakukan hal semacam ini memang kandidat incumbent. Dalam kontek Indonesia adalah SBY sendiri. Sebagai kandidat presiden 2009, SBY kini ,secara resmi, masih diakui sebagai presiden Indonesia. Dengan posisinya itu, SBY tentu saja masih bisa menikmati dan menguasai sejumlah fasilitas dan protokoler negara. Tentu saja berbagai fasilitas yang diberikan SBY itu sangat terkait dengan profesinya sebagai seorang presiden, bukan terkait dengan pribadinya sebagai capres, pengurus partai atau apalagi sebagai bapak rumah tangga. Persoalan yang sering muncul adalah sering tidak dipisahkan secara jelas terlebih dahulu antara aktifitas SBY sebagai pribadi dan sebagai prtesiden RI. Tidak adanya garis damarkasi yang jelas ini membuat peran SBY menjadi absurd. Disebabkan oleh absurditas peran ini, seringkali, entah dengan sadar atau tidak, SBY mudah menggunakan fasilitas negara terhadap semua aktifitasnya. Memang sebagai capres incumbent ia tetap masih mendapatkan jaminan protokoler dan fasilitas negara, tetapi itu terbtaas pada hal-hal tertentu, misalnya masalah keamanan. Penggunaan fasilitas ini seharusnya tidak boleh melampoi batas. Peristiwa semacam ini sebenarnya telah terjadi berulang kali pada diri SBY. Khusus dalam penggunaan Istana Negara, peristiwa dengan anggota PWRI kemarin itu merupakan peristiwa kali kedua. Sebelumnya SBY juga pernah menggunakan Istana Negara sebagai tempat mengumumkan dirinya untuk kembali maju menjadi sebagai capres 2009. Pada saat itu SBY mendapat kritikan tajam dari para pengamat politik. Yang dipermasalahkan, tak lain, karena pengumuman itu dilakukan di Istana Negara. SBY juga menggunakan para pejabat  negara untuk kepentingan pribadinya. Bukti paling aktual adalah SBY menggunakan Hatta Radjasa, Menteri Sekretaris Negara, untuk mematangkan koalisi dengan PDI Perjuangan. Hatta Radjasa juga dimanfaatkan SBY untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah partai koalisi Demokrat untuk menggodok nama Boediono sebagai cawapres yang mendampingi diirnya. SBY juga memfasilitasi pengunaan Wisma Negara untuk meredam PPP, PAN dan PKB saat membahas nama Boediono yang ditentang oleh partai koalisi. Anehnya, SBY dan para pejabat negara tersebut tidak merasa bersalah dan bahkan menganggap itu sebagai hal yang biasa-biasa saja. SBY sebagai presiden seolah berprinsip bahwa apa saja boleh (easy going) dilakukan, sementara para pejabat yang disuruhnya hanya menurut begitu saja tanpa berpikir apakah perintah SBY itu benar-benar dalam kapasitasnya sebagai presiden RI ataukah ia mewakili kepentingan dirinya dan partai politiknya?. Kalau memang program-program kerja yang diinstruksikannya itu orientasinya adalah pada kepentingan SBY dan parpolnya, jelas itu tidak terkait dengan fungsi para pejabat negara. Sehingga para pejabat itu seharusnya bukan hanya tidak boleh melakukan, tetapi justru harus menolak. Sebab, sebagai aparat negara, tugas pejabat Negara adalah mengabdi kepada negara, mengabdi kepada rakyat dan bangsa, bukan kepada SBY. Kerancuan peran dan kepentingan sebagai pribadi dan pejabat publik memang sangat sulit diidentifikasi dan dihindari. Menurut Eko Prasojo, kesulitan dalam menghindari benturan kepentingan pejabat negara dalam kampanye ini disebabkan oleh belum netralnya birokrasi dengan pejabat politik,budaya feodalisme yang berkembang dalam birokrasi,dan belum adanya sistem merit dalam birokrasi. Tetapi, sesulit apapun masalah ini seharusnya tetap di atasi untuk dicari titik terangnya dan garis pembatasnya yang jelas. Sehingga nantinya kesalahan-keslahan serupa tidak terulang lagi. Nampaknya Absurditas atau kerancuan peran dan kpeentingan ini justru dimanfaatkan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Pakai etika politik! Pada prinsipnya persoalan penggunaan fasilitas umum dalam kampanye ini masuk dalam persoalan etika politik. Terkait dengan masalah etika politik ini kita mesti ingat Immanuel Kant (1949) yang menyatakan, “jadilah cerdik seperti ular; namun moral menambahkan sebagai isyarat yang membatasi: ‘dan tulus seperti merpati. Kant menyimbolkan poltik seperti ular dan etika sebagai merpati. Ia yakin bahwa ular dan merpati dapat hidup berdampingan. Nilai moral yang terkandung dalam pernyataan Kant tersebut mengisyaratkan bahwa politik, pada hakekatnya, bukan sekedar medan pertunjukan kecerdikan: menipu, bermain intrik, dan memanipulasi. Tetapi politik yang sebenarnya adalah justru seni managemen kolektif untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Kampanye sebagai bagian dari aktifitas politik tidak selayaknya dihiasi oleh berbagai ‘kecerdikan’ menggunakan fasilitas umum secara terselubung untuk keperluan pribadi. Sebagai politisi yang bermoral, hendaknya para kandidat sekarang baik yang incumbent maupun yang non-incumbent harus bertindak secara proprorsional dan profesional dalam berkampanye. Proporsionalitas dan profesionalitas tersebut ditunjukkan dengan tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan kampanye. Karena kampanye merupakan kepentingan pribadi dan kelompok. Bahwa masing-masing kandidat harus bisa membedakan mana urusan privat dan mana urusan publik sehingga tidak sembarangan dalam menggunakan fasilitas negara dalam aktifitas politiknya, termasuk dalam kampanye.  *Muhammad Muhibbuddin adalah Koordinator Studi filsafat “Linkaran ‘06” dan Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

TANTANGAN DEMOKRASI IRAN

Posted in Uncategorized on June 25, 2009 by moxeeb

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Pesta demokrasi di Iran telah berakhir kisruh. Kandidat Presiden incumbent, Ahmadinejad, kini berhasil mengkanfaskan dua penantangnya, yakni Mir Hossein Mousavi dan Mohsen Rezai. Ahmadinejad telah berhasil meraup  10.230.478 dari  15.251.781 (67, 07 %) dari keseluruhan suara, sementara Mir Housein Mousavi memperoeh 4.628.912 (30,34 %) dan Mohsen Rezai berada di urutan ketiga dengan memperoleh suara sebanyak 259.456 (1,7 %). Dengan suara terbanyak itu, Ahamdinejad kini kembali memimpin Iran untuk kali kedua.

Namun usaha Ahamdinejad untuk menuju ke singgasananya itu tidak berjalan mulus. Mir Hossein Mousevi, rival terdekatnya, dengan keras menolak hasil pemilu dan bahkan menuduh pemilu Iran kali ini diwarnai oleh banyak kecurangan. Persengketaan inilah yang membuat Iran ini dilanda kemelut paska pemilu.Gelombang demontarasi menyeruak dan aksi kerusuhan berkobar di mana-mana. Aksi turun jalan untuk mendukung Mousevi semakin mendapatkan dukungan luas dari rakyat Iran. Dukungan itu bukan saja datang dari kubu liberal, tetapi juga dari kubu konservatif. Sebaliknya pemerintah semakin betindak represif terhadap para demonstran.

Menciderai demokrasi

Tindakan represif dari pemerintah Iran maupun anarkhisme para demonstran Iran, yang menimbulkan banyak korban itu sungguh sangat disesalkan. Alasannya jelas, bahwa aksi bar-barisme itu justru telah menciderai demokrasi yang tumbuh di negeri para mullah itu. Sebagai bagian dari demokrasi, demonstrasi adalah sebuah keniscayaan. Karena itu cermin dilindunginya hak kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Tetapi itu harus tetap dilakukan dengan benar tanpa anarkhisme.

Memang, kerusuhan yang dilakukan oleh para demonstran Iran itu tidak bisa dibenarkan. Namun represifitas pemerintah Iran dalam merespon aksi protes ini juga sudah sangat keterlaluan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Paling tidak delapan nyawa telah melayang akibat tindak kekerasan aparat.  Ini jelas sebuah kewenang-wenangan yang tidak bisa ditolelir.

Hal itu masih ditambah dengan semakin gencarnya pemerintah dalam melakukan penangkapan para aktifis demonstrasi. Menurut direktur Hak Asasi Manusia Hadi Ghaemi (Kompas, 19/6/2009), bahwa setidaknya 200 orang ditangkap atau hilang  di seluruh Iran terkait dengan protes. Sementara kantor berita Iran ISNA juga melaporkan bahwa, 88 orang telah ditangkap di Mashad, kemudian 60 di Tibriz dan juga di kota-kota lainnya seperti di Isfahan, Orumiyeh dan Zahedan.

Penangkapan ini bukan hanya ditujukan kepada para demonstran, tetapi juga kepada para wartawan Iran. Kalau upaya penangkapan sudah merambah ke wilayah para jurnalis, ini jelas kesalahan fatal. Hal ini bisa meruntuhkan demokrasi. Sebab, secara tidak langsung usaha ini telah turut membungkam kebebasan pers. Sementara, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama demokrasi.

Memang harus diakui bahwa dalam sistem demokrasi sendiri masih terdapat banyak kelemahan. Salah satu di antaranya adalah ketika kata mufakat tidak bisa dicapai sehingga menghasilkan suara terbanyak. Ketika suara terbanyak menjadi acuan keabsahan dalam memenangkan pertarungan, negara akhirnya berada di bawah bayang-bayang kekuasaan mayoritas. Persoalannya adalah apakah ada jaminan yang pasti bahwa kehendak mayoritas tidak menyelewengkan kekuasaannnya untuk mengabaikan atau menindas hak-hak indifidu atau golongan minoritas. Apakah kelompok mayoritas yang memenangkan pemilihan itu nantinya benar-benar tidak membaptiskan dirinya sebagai raja-raja atau tiran-tiran absolut dan despotis?Jawabnya tentu sulit.

Ini menunjukkan bahwa meskipun Ahmadinejad, entah itu benar-benar ada kecurangan di dalamnya atau tidak, telah berhasil meraih kemenangan mayoritas, ia tetap perlu memerlukan check and balance dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak civil societyCheck and balance ini menjadi sebuah keharusan karena demi terjaganya keseimbanagn kekuasaan yang merupakan salah satu tujuan demokrasi. Sehingga sebuah negara, ketika sistem pemerintahannya sudah memutuskan memakai sistem demokrasi, konsekuensinya adalah bahwa aksi-aksi unjuk rasa, mimbar-mimbar bebas, partai oposisi dan kekuatan-kekuatan politik non –pemerintah harus diberi ruang kebebasan untuk menyatakan pendapatnya, jangan malah dibungkam.

Pembungkaman terhadap kekuatan-kekuatan politik non-pemerintah jelas sama halnya dengan membunuh demokrasi itu sendiri. Usaha pemerintah Iran yang begitu garangnya melibas para demonstran tersebut jelas berpotensi mematikan demokrasi Iran. Begitu juga para demonstran yang bertindak anarkhis tanpa mau mengindahkan aturan hukum, itu sama halnya menginjak-injak etika berdemokrasi.

Dari sinilah kemudian perlunya penegakan supremasi hukum dalam menegakkan demokrasi. Baik pemerintah Iran maupun para pendukung Moussevi seharusnya tetap sama-sama menjunjung tinggi hukum. Penghormatan terhadap hukum ini sebagai media pembatas dari masing-masing pihak yang berkuasa. Tanpa pembatasan hukum ini, maka kekuasaan akan mudah diselewengkan. Seperti kata Montesquieu, bahwa penyelewengan kekuasaan hanya bisa dihindari dengan pola konstitusional di mana masing-masing unsur tunduk pada batas-batas demi keseimbanagn kekuasaan.

Sebuah tantangan

Terjadinya aksi kekerasan di Iran ini jelas sebuah tantangan besar bagi demokrasi Iran khususnya dan bangsa-bangsa lain pada umumnya. Sebab, demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan cara-cara yang anarkhis, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Satu-satunya jalan terbaik adalah adanya saling pemahaman dan toleransi antara pemerintah dengan masyarakat ketika menghadapi adanya perbedaan.

Sikap itu diwujudkan dengan semangat dialog. Supaya dialog bisa berjalan, pemerintah harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berbeda pendapat dan menyampaikan aspirasinya. Begitu juga dengan masyarakat. Ketika ruang kebebasasan sudah disediakan, maka perlu adanya sikap kedewasaaan dan kebijaksanaan untuk menggunakan ruang kebebasaan itu sebaik-baiknya. Kebebasaan itu benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan, dan bukan sebagai media untuk melampiaskan kemarahan dan kekerasan.

Sebagai bangsa yang beradab, Iran dan tentu kita bangsa Indonesia, hendaknya mampu melewati budaya bar-bar semacam itu. Sebab,  tragedi-tragedi semacam itulah yang justru sering merubah demokrasi menjadi tirani.

* Muhammad Muhibbuddin adalah koordinator studi filsafat “Linkaran ‘06” Fak. Ushuluddin UIN Yogyakarta dan direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

KIAI, ISLAM DAN BUDAYA

Posted in Uncategorized on June 25, 2009 by moxeeb

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Sabtu (30/5/2009) kemarin kiai sekaligus budayawan KH. Mustofa Bisri (Gus Mus) dianugerahi Doktor Honoris Causa (Dr. HC) oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam bidang kebudayaan Islam. Seperti yang dikatan oleh rektor UIN Sunan kalijaga sendiri, Prof. Dr. Amin Abdullah, bahwa Gus Mus dianggap pantas menerima penghargaan itu karena kiprahnya selama ini yang konsisten dalam mengembangkan budaya Islam. Dalam kontek Indonesia sekarang ini, lanjut Amin Abdullah, kita telah surplus para political dan economical builder, tetapi dalam hal cultural and educational builder, Indonesia masih sangat minim.

Satu hal yang menarik di sini adalah karena Gus Mus sendiri adalah seorang kiai. Keistimewaan Gus Mus dalam hal ini tentu bukan semata karena dianugerahinya gelar Dr. HC tersbut, tetapi lebih pada konsistensinya sebagai pembangun kebudayaan (cultural builder). Tentu saja ini merupakan peristiwa yang langka untuk era sekarang. Sebab mayoritas kiai “modern” sekarang ini nampak lebih banyak yang menjadi broker politik, daripada broker budaya.

Kiai dan budaya

Sebenarnya bukan hal aneh kalau kiai, di samping ahli dalam urusan keislaman, juga pakar kebudayaan. Clifort Geertz, seorang antroplog Amerika, bahkan menyebut kiai sebagai pialang budaya (cultural broker). Sebab para kiai memang dikenal sebagai orang yang piwai dalam mengartikulasikan unsur-unsur budaya (adab) dan tradisi (tsurats) di masyarakat. Semua persoalan budaya dan tradisi, para kiailah yang mampu memaknai dan mengenalkan pada masyarakat.

Laku kebudayaan semacam ini sejak awal, telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh Islam, khususnya para wali songo, untuk menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Unsur-unsur budaya yang ada di masyarakat itu, oleh para kiai bukan dijadikan sebagai kendala atau penghalang yang harus digusur dari masyarakat, tetapi justru dijadikan sebagai pintu masuk atau jkembatan emas untuk menghenalkan islam ke tengah masyarakat  Nusantara. Para kiai ternyata begitu piwai dalam mendialogkan dan mensiketiskan antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai budaya lokal –partikular setempat dalam rangka dakwah.

Seperti yang diceritakan oleh KH. Saefuddin Zuhri dalam Guruku orang-orang pesantren (1974),  seorang kiai yang senang wayang kulit pernah menceritakan bahwa beliau sangat mengagumi cara Wali Songo menggubah wayang kulit untuk media dakwah. Misalmnya tentang ‘Pendowo Limo’, urutan mereka adalah : Yudhistiro, Werkudoro, Arjuno, Nakulo dan Sadewo. Yudhistiro adalah lambang Syahadat. Senjatanya adalah jimat kalimosodo. Wataknya jujur dalam segala ucapan dan perbuatan. Werkudoro adalah lambang shalat lima waktu, senjatanya adalah Ponconeko. Wataknya adalah tak membeda-bedakan orang. Arjuno adalah adalah lambang zakat. Wataknya adalah lemah lemburt dan menyenangkan. Nakulo dan Sadewo adalah saudara kembar, yang merupakan lambang Puasa dan haji. Kedua tokoh itu tidak sembarang muncul dalam lakon pewayangan, sebagaimana puasa dan haji hanya dikerjakan setahun sekali.

Pola-pola semacam ini ternyata sangat efektif bagi para ulama dalam menyebarkan Islam di masyarakat. Dengan perantara budaya itu, para ulama mampu melakukan penetrasi secara damai (penetration pacifique) atas nilai-nilai Islam terhadap masyarakat. Masyarakat pun akhirnya bisa lebih mudah mencerna dan menerima ajaran-ajaran Islam yang disebarkan oleh para ulama tersebut. Dengan pola-pola pendekatan budaya semacam ini juga, Islam yang ada di Indonesia mempunyai style dan corak tersendiri dari varian Islam yang ada di dunia. Secara sosiologis-antropologis, Islam di Indoensia bisa lebih membumi dan tampil dalam bingkai kebudayaan Indoensia dan bukan dengan kultur Arab. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Nurkholis Madjid (1998) bahwa meskipun merupakan salah satu bangsa Muslim terbesar di dunia, Indonesia adalah bangsa yang paling sedikit mengalami Arabisasi di banding negeri-negeri Muslim besar lainnya—selain juga yang paling jauh letak geografisnya dari tanah suci Makkah dan Madinah. Itulah sebabnya, misalnya, dua ciri paling utama kesenian Islam, arabesk dan kaligrafi, hampir sepenuhnya tidak dikenal dalam arsitektur Islam Indonesia kecuali baru-baru ini saja.

Minimnya Arabisasi dalam seni arsitrektur tersebut secara gambalang nampak dalam gaya arsitektur masjid di Indonesia. Ciri khas masjid di Indonesia khususnya di Jawa adalah adanya beranda di depan masjid. Adanya beranda di depan masjid itu merupakan simbol perpaduan dengan agama Hindu-Budha yang pada waktu itu menjadi bagian dari budaya masyarakat Nusantara. Untuk sekarang, masjid-masjid semacam itu masih banyak di pedesaan. Pola sinkretisme budaya semacam itu juga terjadi di ranah kehidupan religiusitas lainnya.

Mengalami degradasi

Melihat kecenderungan sepak terjang para kiai sekarang ini yang mulai bergeser ke ranah politik praktis menunjukkan adanya degradasi kesadaran para tokoh Islam terhadap nilai—nilai budaya. Banyaknya kiai sekarang ini yang terjun ke dunia politik, menjadikan ranah kebudayaan kehilangan salah satu unsur penjaganya. Hengkangnya para kiai dari ranah kebudayaan secara langsung juga turut menjadi penyebab mandeknya perkembangan kebudayaan dalam Islam. Unsur-unsur kebudayaan dalam Islam yang kaya itu, sekarang tidak ada ada lagi yang bisa menggalinya dan menjadikannya elan viatal dalam kehidupan masyarakat.

Di samping adanya pergeseran dan perubahan sepak terjang kiai, aspek lainnya yang menjadikan tergerusnya dan tergradasinya budaya dalam masyarakat Islam adalah karena kuatnya dominasi aspek praktis dalam dunia pesantren. Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur bahwa tata nilai dalam lingkungan pesantren bergeser dan lebih ditekankan pada pembentukan nilai-nilai praktis, sehingga kehilangan nilai-nilai spekulatif. Dalam hal ini, orientasi sarwo fiqh atau legal –formalistik lebih diutamakan. “Rezim” fiqh ini sering kali dijadikan sebagai alat kontrol atau bahkan judgemen terhadap karya-karya seni dan budaya sehingga tak jarang justru membungkam dan mereduksi kreatifitas para budayawan dan seniman. Terjadinya gradasi budaya dalam masyarakat islam ini jelas kerugian besar bagi umat Islam sendiri. Umat Islam akhirnya terjerumus ke dalam kejumudan.

Mudah-mudahan dianugerahinya Dr. Honoris Causa dalam bidang kebudayaan Islam kepada Gus Mus tersebut mampu menjadi inspirasi para kiai untuk kembali menjadi penjaga gawang kebudayaan garda depan.

*Muhammad Muhibbuddin adalah koordinator studi filsafat “Linkaran ‘06” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga dan Direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).

AMBALAT DAN HARGA DIRI BANGSA

Posted in Uncategorized on June 25, 2009 by moxeeb

Oleh : Muhammad Muhibbuddin*

Hubungan bilateral RI-Malaysia kini terusik lagi. Lagi-lagi pemicunya adalah soal teritorial. Sebelumnya hubungan RI-Malaysia sempat tidak harmonis karena persoalan Sipadan dan Ligitan. Dalam pertentangan itu, Malaysia akhirnya berhasil memiliki dua pulau itu. Sekarang paska Sipadan dan Ligitan, Ambalat mulai diobok-obok lagi oleh Malaysia. Kapal-kapal Malaysia, tanpa “permisi” terlebih dahulu, dengan seenaknya memasuki kawasan perairan Ambalat yang merupakan bagian dari teritori Indonesia.

Semakin berani

Secara tidak langsung, kasus Ambalat ini menyangkut persoalan harga diri bangsa. Runtuhnya martabat Indonesia di mata internasional, khususnya di bidang ekonomi dan pertahanan nasional, membuat negara-negara asing, termasuk Malaysia, semakin berani dengan Indonesia. Meskipun sebelumnya Malaysia telah banyak berguru dengan Indonesia, kini dengan segala kemajuan dan prestasi pembangunan yang diraihnya,  Malaysia bukan hanya lupa tetapi juga menyombongkan diri di hadapan Indonesia. Padahal kalau dibandingkan dengan Indonesia, baik dari kebesaran wilayahnya maupun jumlah penduduknya, Indonesia jauh lebih unggul dari Malaysia. Namun karena dalam soal kemakmurannya (welfare state) Malaysia lebih maju dari Indonesia, kini mereka berani membusungklan dada di hadapan Indonesia. Apalagi kenyataannya banyak warga Indonesia yang mengais rezeki di negeri Jiran itu. Hal ini semakin membuat Malaysia merasa lebih berjasa dan lebih superior dari Indonesia.

Persoalan Ambalat ini sebenarnya sudah mencuat pada 2005. Karena waktu itu telah terjadi “serempetan”kedua kapal perang RI VS Malaysia di perairan Ambalat. Peristiwa ini juga dipicu oleh beberapa kapal Malaysia yang secara illegal memasuki kawasan perairan Ambalat. Untungnya, waktu itu kapal Indonesia KRI Kedung Naga mampu menghalau kapal Malaysia KD Keroncong.

Tak lama kemudian diadakan perundingan atas konflik tersebut. Saat perundingan mengenai masalah ini, Malaysia sendiri mengakui bahwa posisi Indonesia dalam masalah Ambalat lebih kuat daripada Malaysia. Menhan Juwono Sudahrsono waktu itu mengatakan bahwa dalam perundingan pihak Malaysia sudah menyatakan bahwa posisi Indonesia lebih kuta dari Malaysia dalam kasus Ambalat yang disengketakan oleh kedua negara itu.

Lagi pula secara Yuridis formal, kekuatan posisi Indonesia atas Ambalat ini juga didukung oleh hukum internasional. Pakar hukum internasional, Prof. Dimyathi Hartono (2008),  menyatakan bahwa blok Ambalat dan Ambalat Timur yang diklaim Malaysia merupakan kelanjutan alamiah dari daratan Kalimantan Timur. Antara Sabah Malaysia dengan kedua blok tersebut terdapat laut dalam yang tak mungkin bisa dikatakan bahwa kedua blok itu kelanjutan alamiah Sabah. Sedangkan kelanjutan alamiah dari daratan merupakan kewenangan negara atas wilayah laut yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Bahkan Indonesia sendiri  sudah seringkali menawarkan kepada Malaysia untuk merundingkan batas landas kontinen antar kedua negara. Tawaran Indonesia tersebut diajukan karena Malaysia telah membuat peta sepihak yang dibuat tahun 1979, yang jelas-jelas menyalahi hukum internasional.

Namun Malaysia nampaknya tidak menggubris aturan itu dan sekarang mereka menunjukkan keberaniannya dengan kembali memasuki Ambalat secara sembarangan.  Malaysia juga tidak pernah menanggapi tawaran perundingan atas batas wilayah secara serius. Tidak menutup kemungkinan tidak responsifnya Malaysia terhadap tawaran Indonesia adalah dalam rangka mencari momen yang tepat untuk mengajukan klaim atas Ambalat, setelah pulau Sipadan dan Ligitan ‘direbut’. Kemenangannya atas Sipadan dan Ligitan, seolah membuat Malaysia ketagihan dan terkesan rakus untuk berusaha mencaplok satu persatu wilayah Indonesia.

Dalam persoalan politik, hukum (law) memang sering kali kalah dengan kekuasaan (power). Keberanian dan kebengalan Malaysia ini sebenarnya lebih ditopang oleh kekuatan politik nasionalnya. Ekonomi dan pertahanan nasional Malaysia jauh lebih kuat dari Indonesia. Faktor inilah yang membuat Malaysia berani dan suka membuat ulah yang menjengkelkan terhadap Indonesia. Malaysia merasa tidak terikat dengan konvensi  hukum perbatasan antara kedua negara yang sudah disepakati. Mereka lebih suka menggunakan pendekatan kekuasaan (power approach) dalam menyikapi persoalan perbatasan tersebut.

Sikap Malaysia yang semakin berani terhadap Indonesia tersebut persis seperti negara –negara imperialis. Dalam menyikapi segala persoalan yang digunakan bukan lagi hukum, norma atau etika, melainkan kekuatan dan kekuasaan. Kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki, menjadi semangat mereka untuk bersikap arogan dan sewenang-wenang terhadap negara lain yang lebih lemah. Sikap mereka yang arogan dan tidak mau bersedia menghormati eksistensi negara lain ini akan semakin memuncak menjadi sebuah penjajahan, manakala mereka selalu memenangkan segala ambisinya. Kasus Ambalat ini nampak lebih berorientasi pada keinginan Malaysia untuk melakukan imperialisme terhadap Indonesia. Sikap Malaysia yang semakin berani itu bukan lagi membuat diri mereka tidak mau menghormati kedaulatan negara tetangga, tetapi sudah berusaha menaklukkannya.

Harga diri bangsa

Bagaimanapun juga kasus Ambalat ini akan menjadi pertaruhan atas bangsa Indonesia untuk mempertahankan harga dirinya di mata internasional. Wilayah atau teritori adalah unsur pokok terbentuknya sebuah negara. Ibarat sebuah tubuh, wilayah adalah bagian vital dan paling fundamental dalam susunan sebuah negara-bangsa (nation state). Kalau sebuah wilayah sudah dirampas atau hilang dipotong oleh pihak lain, itu sama halnya sebuah tubuh yang kehilangan sebagian dari unsur pokoknya. Tentu saja hal ini akan membuat sebuah negara tidak lagi utuh dan sempurna. Karena bagian anggota tubuhnya sudah dihilangkan. Hilangnya bagian fisik negara Indonesia jelas akan merontokkan harga diri bangsa. Pertanda bahwa bangsa ini adalah bangsa yang lemah (underdog)

Upaya untuk mempertahankan wilayah Ambalat ini adalah untuk mempertahankan harga diri bangsa. Ketika Indonesia berhasil mempertahankan seluruh wilayahnya (territorial authority), termasuk Ambalat ini, hal ini akan menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang benar-benar berdaulat dan tidak mudah diinjak-injak oleh negara lain. Dengan asumsi semacam ini harga diri diri Indonesia sebagai bangsa bisa terangkat. Namun kalau Ambalat ini sampai lepas, hal ini menunjukkan bahwa sebagai bangsa kita memang mudah untuk ditaklukkan dan dikalahkan. Dan inilah pertanda kalau kita tidak mempunyai harga diri di hadapan negara-negara lain.

*Muhammad Muhibbuddin adalah koordinator studi filsafat “Linkaran ‘06” Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Direktur Lembaga Kajian Kutub Yogyakarta (LKKY).